JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sejumlah strategi untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada 2027.

Strategi itu mencakup penguatan iklim investasi, sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta disiplin fiskal.

Purbaya mengatakan, langkah tersebut dibutuhkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Target itu juga menjadi pijakan pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

"Fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," ujar Purbaya dalam keterangannya dilansir Senin (15/6/2026).

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah ialah mempererat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga sepakat meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong aliran modal masuk dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta perbankan.

Purbaya menilai stabilitas rupiah penting untuk menekan biaya produksi dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kepastian hukum dan iklim usaha.

Purbaya mencontohkan penyelesaian kasus kepabeanan Tiffany & Co yang telah memenuhi kewajiban kepada negara.

Kementerian Keuangan mencatat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp 97,49 miliar.

Nilai tersebut mencakup sanksi administratif sebesar Rp 78,50 miliar.

Setelah menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban tersebut, gerai Tiffany & Co kembali diizinkan beroperasi.

"Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah akan mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengawasan.

Namun, pengawasan tetap dilakukan dengan menjaga keberlangsungan usaha.

Strategi tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Target tersebut akan didukung penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara.

Pemerintah juga akan memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun dipatok sebesar 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mengorbankan kehati-hatian fiskal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," ujar Purbaya.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Selain itu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027

Hal ini dilakukan sebagai langkah menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, strategi pertama yang akan ditempuh pemerintah adalah menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling memperkuat dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor.

Dalam strategi tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan didorong untuk mempercepat investasi produktif di sektor-sektor strategis.

Menkeu Purbaya mengatakan, investasi jangka panjang juga diarahkan untuk meningkatkan leverage aset negara melalui partisipasi investor global.

"Investasi tersebut diprioritaskan pada sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik," kata Purbaya.

Dari sisi konsumsi, Purbaya akan menjaga daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

"Konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat," kata Purbaya.

Pemerintah juga akan memastikan berbagai program unggulan berjalan lebih efektif dan berkualitas agar memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi perekonomian.

Sejumlah program prioritas yang disebutkan antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.

Menurut Purbaya, pelaksanaan program-program tersebut harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor real bergerak lebih kuat sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairakan investasi," tutupnya.

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil

Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah ini bukan sekadar rutinitas fiskal tahunan, melainkan sebuah penegasan arah ideologis pembangunan nasional yang berakar pada ekonomi Pancasila.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 mematok target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis, yakni pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen. Target tinggi ini mencerminkan keberanian politik dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang solid untuk melompat menjadi negara maju.

Arah baru kebijakan fiskal ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lembaga tinggi negara di parlemen. Secara kelembagaan dinilai bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan pemerintah merupakan formulasi strategis yang menempatkan negara sebagai pelindung rakyat, sekaligus penjaga keadilan distribusi.

Parlemen melihat ada visi besar untuk menggeser paradigma pembangunan agar tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini melahirkan optimisme baru bahwa APBN benar-benar dikembalikan fungsinya sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan mengenai IndonesiaIncorporated menjadi salah satu terobosan paling relevan untuk memperkuat kolaborasi antarsektor secara gotong royong. Konsep ini mengintegrasikan peran negara, pihak swasta, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu ekosistem yang inklusif.

Melalui strategi ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah bergerak aktif. Optimisme ini didukung oleh target penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Kehadiran negara secara langsung di mimbar parlemen menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional yang kuat untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat bawah.

Dilema struktur anggaran

Tantangan terbesar dalam arsitektur fiskal ini adalah bagaimana mempertahankan disiplin anggaran yang sehat di tengah tekanan eksternal yang kian dinamis.

Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga rendah dan kredibel pada batas maksimal 1,80 persen hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Di sisi lain, target pendapatan negara dipatok sangat tinggi, mencapai rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.

Struktur ini menuntut kerja keras yang luar biasa dari seluruh instrumen pemungutan domestik, terutama karena adanya penyesuaian target kapasitas produksi atau lifting gas bumi nasional yang berada pada angka 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Penurunan proyeksi lifting gas tersebut disikapi secara realistis oleh pemerintah dengan menggeser fokus penerimaan pada optimalisasi sektor non-migas dan pajak domestik. Langkah ini memerlukan kalkulasi yang cermat agar tidak memberikan tekanan berlebih pada daya beli masyarakat yang sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Fleksibilitas fiskal ini diuji untuk tetap mampu mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, hingga penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil.

Di tengah restriksi anggaran tersebut, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia hadir sebagai solusi inovatif sebagai lembaga superholding investasi negara.

Dokumen KEM PPKF mendesain Danantara sebagai pengungkit peran swasta melalui sinergi pembiayaan investasi yang independen dan berorientasi profit. Namun, tantangan kelembagaan muncul dalam menyelaraskan misi komersial Danantara dengan tanggung jawab sosial pembangunan.

Menyeimbangkan kepentingan mencari keuntungan dengan kewajiban menyokong proyek strategis nasional yang berisiko tinggi memerlukan sistem tata kelola keuangan yang sangat transparan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan.

Solusi struktural fiskal

Guna menjembatani visi optimistis pemimpin negara dengan keterbatasan teknis fiskal, pemerintah perlu segera mengeksekusi tiga langkah solusi yang konstruktif.

Langkah pertama yang harus diambil adalah restrukturisasi alokasi kredit perbankan milik negara atau Himbara. Sesuai dengan aspirasi yang berkembang di DPD RI, bank-bank BUMN harus didorong untuk memberikan prioritas pembiayaan secara masif kepada sektor produktif di daerah, seperti UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha muda.

Skema subsidi bunga atau penjaminan kredit yang terintegrasi dengan APBN dapat menjadi stimulus utama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas perbankan nasional itu sendiri.

Langkah kedua adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal yang radikal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menahan pelarian modal keluar.

Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu merancang insentif fiskal yang lebih agresif, seperti pembebasan pajak korporasi bersyarat, bagi para eksportir industri hilirisasi yang bersedia menempatkan devisa hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu yang lebih lama.

Penguatan cadangan devisa yang kokoh akan menjadi perisai utama dalam meredam imported inflation, sehingga target inflasi yang dipatok pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen pada 2027 dapat tercapai dengan aman.

Terakhir, pemerintah harus mengarahkan belanja negara untuk mempercepat reindustrialisasi padat karya di berbagai wilayah luar Jawa. Target ambisius peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen hanya dapat terwujud jika negara hadir memfasilitasi alih teknologi bagi industri pengolahan lokal.

Dengan menggeser fokus dari proyek infrastruktur non-produktif menuju penguatan kapasitas manufaktur domestik, Indonesia tidak hanya akan mampu memproduksi barang substitusi impor, tetapi juga melahirkan generasi muda yang mandiri sebagai pencipta lapangan kerja baru di daerah.

Melalui kalkulasi yang jujur dan keberanian eksekusi ini, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekadar narasi di atas kertas.

*)Rioberto Sidauruk adalah Tenaga Ahli AKD DPR RI, dosen ilmu hukum di STIH Gunung Jati

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5 persen pada 2027.

Purbaya menilai target tersebut terbuka seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan potensi penguatan nilai tukar rupiah.

Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mendekati 6 persen.

“Sekarang aja, tahun ini aja kita dorong mendekati 6 persen, jadi peluangnya besar sekali,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Menurut Purbaya, salah satu faktor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah sektor swasta yang mulai bergerak lebih kuat dibandingkan saat ini.

“Saya harap tahun depan mesin-mesin swastanya sudah berjalan lebih baik dibanding sekarang,” kata Bendahara Negara.

Purbaya menilai ruang percepatan ekonomi masih besar karena aktivitas sektor swasta belum sepenuhnya pulih.

“Sekarang 5,6 persen aja lu ragu. Ini dengan mesin swasta yang baru mulai bergerak loh, belum penuh,” ujarnya.

Ia meyakini laju pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi pada tahun depan ketika aktivitas investasi dan dunia usaha bergerak lebih cepat.

Purbaya meyakini target pertumbuhan tersebut realistis meski nilai tukar rupiah saat ini telah menembus Rp17.700 per dolar AS. Selain itu, Purbaya juga optimistis nilai tukar rupiah dapat kembali menguat.

Meski asumsi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 berada di kisaran Rp 16.800 -17.500 per dollar Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, asumsi tersebut telah dihitung pemerintah menggunakan model ekonometri.

“Kan itu kalau saya diem aja, bertahan di level sekarang. Kita kan sudah masuk ke bond market, tapi dalam waktu juga ada langkah-langkah pemerintah yang membuat rupiah akan menguat dengan signifikan,” ujar Purbaya.

“Jadi asumsi itu sudah kita hitung dengan model ekonometri yang cukup baik lah,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2027.

Presiden mengatakan pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui strategi fiskal dan moneter yang terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500,” ujar Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF 2027 dalam rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 bisa mencapai target yakni minimal 5,5% (yoy).

Apabila target dan prakiraan ini terjadi, maka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini bisa menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2013 lalu, yang tumbuh hingga 6,02% (yoy) pada kuartal I/2013.

"Proyeksinya Q1 alhamdulillah. Masih sesuai [target]," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026) malam.

Pemerintah telah membidik pertumbuhan tinggi pada tiga bulan pertama 2026 dengan memanfaatkan momentum libur Idulfitri yang jatuh pada awal tahun. Efek libur akhir 2025 lalu juga diupayakan bertahan dengan strategi percepatan belanja guna mendorong konsumsi masyarakat.

Contohnya, dari belanja pemerintah saja, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh hingga 31,4% (yoy). Belanja pemeirntah pusat tumbuh tinggi hingga 47,7% (yoy), sedangkan transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy).

Berbagai stimulus digelontorkan meliputi diskon transportasi Rp920 miliar, tunjangan hari raya Rp51,6 triliun untuk ASN serta TNI-Polri, serta bantuan pangan Rp13,37 triliun.

Meski demikian, sejumlah ekonom memprakirakan pertumbuhan akan berada di bawah target pemerintah di awal tahun. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 sebesar 5,3% atau masih di kisaran kuartal IV/2025.

"Pertumbuhan kurang lebih sama dibandingkan kuartal IV/2025. Net ekspor turun, seiring impor yang tumbuh kencang selama Q1 tanpa diimbangi ekspor," jelasnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, David menilai beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti intrabel serta penjualan mobil dan motor. Ini disebabkan lebih oleh hari kerja yang lebih sedikit.

Namun demikian, konsumsi selama Ramadan dan Lebaran dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Adapun komponen belanja pemerintah mengalami akselerasi, ditambah efek low base 2025 akibat efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Dari sisi komponen investasi, David memproyeksikan adanya akselerasi dengan indikasi belanja modal pemerintah serta impor barang modal yang meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan masih di atas 5%, bahkan berpotensi mencapai sekitar 5,44% (yoy).

Josua melihat penopangnya berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sekitar 5,24% (yoy) didorong oleh seluruh siklus Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada kuartal I/026.

Akibatnya, belanja makanan, minuman, pakaian, transportasi, dan akomodasi meningkat. Hal ini turut diperlihatkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih kuat, kenaikan porsi konsumsi masyarakat pada Maret, serta pertumbuhan penjualan eceran.

Selain konsumsi, belanja pemerintah dan investasi turut menjadi kontributor besar dengan pertumbuhan sekitar 5,21% (yoy). Ini berbalik menguat dari kontraksi pada kuartal I/2025 karena akselerasi pencairan belanja sosial dan belanja operasional infrastruktur.

"Investasi diperkirakan tumbuh lebih kuat sekitar 7,23%, didorong oleh percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, belanja modal BUMN, dan pemulihan siklus investasi setelah tahun sebelumnya relatif tertahan," ujarnya kepada Bisnis.

Akan tetapi, dia mewanti-wanti pelemahan rupiah tetap menjadi risiko karena dapat menaikkan biaya impor barang modal dan menahan minat investasi asing apabila tekanan pasar keuangan global berlanjut.

Secara keseluruhan, gambaran ekonomi makro dinilai cukup seimbang di mana inflasi April mereda setelah puncak musiman Ramadan dan Idulfitri, surplus dagang Maret masih terjaga, dan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 tetap solid di atas 5%.

Josua melihat tiga tantangan utama ke depan, yaitu kenaikan harga energi global, pelemahan rupiah, dan impor yang tumbuh lebih cepat daripada ekspor.

"Dengan demikian, ruang kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga menjadi lebih terbatas, sementara kebijakan fiskal perlu tetap menjaga daya beli masyarakat tanpa memperlebar tekanan subsidi dan defisit secara berlebihan," pungkasnya.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memprakirakan ekonomi bisa tumbuh sedikit lebih tinggi dari proyeksi Josu, yakni hingga 5,47% (yoy). Namun, faktor pendorongnya juga dinilai tetap sama, yaitu permintaan domestik yang lebih tinggi berkat belanja pemerintah, investasi dan konsumsi selama Ramadan.

Andry memproyeksikan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2% (yoy), sedangkan belanja pemerintah mengalami rebound dari periode yang sama tahun lalu ke 5,5% (YoY).

Investasi atau PMTB diprakirakan menguat ke 6,5% pada kuartal I/2026. Namun, ekspor dinilai bakal mengalami moderasi sebagaimana proyeksi ekonom lainnya.

"Ekspor diprakirakan mengalami moderasi ke 2,8% (yoy) (dibandingkan 3,25% pada kuartal IV/2025) sedangkan impor tumbuh lebih cepat yaitu 7,63% (yoy) (dibandingkan 3,96% di kuartal IV/2025), merefleksikan permintaan domestik yang lebih kuat dan impor terkait investasi," ujar Andry melalui keterangan tertulis.

KOMPAS.com-Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 di kisaran 5,7 persen. Target ini didorong melalui stimulus, percepatan belanja negara, serta penguatan pembiayaan industri padat karya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai peluang tersebut masih terbuka. Pemerintah memiliki waktu hingga akhir Juni untuk menjaga momentum.

"Kita akan dorong ke sana (5,7%). Masih ada Mei dan Juni, nanti kita lihat data dan kasih dorongan lagi ke ekonomi," ujar Purbaya, Jumat (25/4/2026).

Pemerintah akan mencermati data ekonomi secara berkala. Langkah lanjutan akan ditentukan berdasarkan perkembangan tersebut, termasuk opsi tambahan stimulus jika terjadi perlambatan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga. Upaya ini diharapkan mempercepat aliran likuiditas ke perekonomian.

Pemerintah juga menyiapkan instrumen lain. Bantuan tunai dan kebijakan pendukung lain diarahkan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi.

Purbaya menilai kenaikan harga komoditas tidak selalu berdampak negatif. Harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi contoh.

Kenaikan harga global dapat mendorong penyesuaian domestik. Dampaknya bergantung pada besaran kenaikan dan respons kebijakan. Koordinasi lintas kementerian akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga.

Fokus lain diarahkan ke sektor riil, terutama industri padat karya. Pemerintah tidak menambah stimulus fiskal baru, tetapi mengoptimalkan program yang sudah berjalan.

"Yang utama kita adalah memaksimalkan semua program di perekonomian berjalan dengan baik, bukan menambah stimulus baru," terang Purbaya.

Pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha. Tujuannya mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, terutama terkait pembiayaan.

Industri tekstil dan produk turunannya seperti alas kaki menjadi prioritas. Sektor ini masih memiliki potensi ekspor, meski menghadapi kendala akses kredit.

Pemerintah akan mengoptimalkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembiayaan berbunga rendah akan disiapkan untuk proyek yang dinilai prospektif.

Dukungan juga diperkuat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Kalau memang menjanjikan, kita ingin menghidupkan semua industri yang bisa dihidupkan di dalam negeri," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,7% di Kuartal II, Purbaya Beberkan Strategi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai ambisius dan menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Ekonom menilai, dalam kondisi ekonomi saat ini, laju pertumbuhan tersebut sulit dicapai dalam waktu dekat.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, menyebutkan bahwa meskipun semua pihak menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, target 8 persen masih cukup jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto.

“Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8 persen masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ujar Akbar, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, perekonomian Indonesia memang menunjukkan ketahanan di tengah berbagai dinamika global.

Namun, sejumlah faktor struktural masih menahan laju pertumbuhan sehingga sulit melonjak secara signifikan dalam waktu singkat.

Target ambisius pemerintah

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 8 persen.

Kepala Negara bahkan menyampaikan optimisme bahwa angka tersebut bisa dicapai atau bahkan dilampaui seiring dengan potensi ekonomi nasional.

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Media asing soroti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mendorong percepatan pertumbuhan melalui peningkatan investasi, konsumsi domestik, serta penguatan sektor industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai mesin pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, serta peningkatan ekspor.

Selain itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi dalam jumlah besar untuk mendukung target tersebut.

Dalam berbagai perhitungan kebijakan ekonomi nasional, realisasi investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 8 persen diperkirakan mencapai sekitar Rp 13.032,8 triliun pada periode 2025–2029.

Investasi tersebut diharapkan berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Rekam jejak pertumbuhan ekonomi Indonesia

Meski target pertumbuhan ekonomi tinggi kerap menjadi aspirasi dalam perencanaan pembangunan, capaian historis Indonesia menunjukkan bahwa angka tersebut tidak mudah diraih.

Akbar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen hanya terjadi beberapa kali sepanjang sejarah perekonomian Indonesia.

“Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lompatan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan perubahan besar pada struktur ekonomi nasional, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi sektor industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga menilai, meskipun perekonomian Indonesia relatif stabil, pertumbuhan masih berada dalam kisaran moderat.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejumlah lembaga internasional maupun lembaga riset dalam negeri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di sekitar 5 persen.

“Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” kata Akbar.

Proyeksi tersebut menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak dalam pola yang relatif stabil, tetapi belum cukup cepat untuk mencapai target 8 persen dalam waktu dekat.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang

Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Akbar menjelaskan, konsumsi domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Selain konsumsi, investasi juga menjadi komponen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi. Oleh karena itu, peningkatan investasi yang konsisten menjadi salah satu faktor penting jika Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam berbagai proyeksi ekonomi, konsumsi rumah tangga tetap diperkirakan menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara investasi dan ekspor menjadi faktor pelengkap yang dapat mempercepat ekspansi ekonomi.

Tantangan struktural ekonomi

Sejumlah tantangan struktural masih mempengaruhi kemampuan ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat.

Akbar menilai, kebijakan ekonomi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan secara signifikan.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, dinamika ekonomi global juga turut mempengaruhi prospek pertumbuhan nasional. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan harga komoditas, serta ketegangan geopolitik dapat berdampak pada kinerja ekspor maupun investasi.

Selain faktor eksternal, struktur ekonomi domestik juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, kualitas infrastruktur, serta daya saing industri nasional.

Tanpa perbaikan di berbagai sektor tersebut, percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen akan sulit tercapai dalam waktu singkat.

Peran investasi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi

Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam berbagai rencana pembangunan, peningkatan investasi dipandang penting untuk memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sektor industri.

Perhitungan pemerintah menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan realisasi investasi dalam jumlah besar selama beberapa tahun ke depan.

Estimasi kebutuhan investasi mencapai lebih dari Rp 13.000 triliun selama periode 2025–2029.

Besarnya kebutuhan investasi tersebut menunjukkan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik, tetapi juga pada peningkatan aktivitas investasi yang signifikan.

Investasi juga diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi menuju sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan

Meski target pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai sulit dicapai dalam waktu dekat, perekonomian Indonesia tetap diproyeksikan tumbuh stabil.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah proyeksi ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia masih berada di kisaran sekitar 5 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Stabilitas konsumsi domestik, aktivitas investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut.

Dalam konteks global, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Namun untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan peningkatan produktivitas serta transformasi struktural yang lebih kuat.

Momentum kebijakan ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu agenda besar dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah menilai potensi ekonomi Indonesia cukup besar, didukung oleh populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta peluang pengembangan industri bernilai tambah.

Namun, ekonom menilai bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan konsisten.

Percepatan investasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan sektor industri menjadi beberapa faktor yang dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Di tengah berbagai peluang dan tantangan tersebut, perdebatan mengenai realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih terus berlangsung di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Danantara Indonesia menegaskan komitmennya sebagai penggerak investasi strategis nasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen melalui pipeline proyek lintas sektor, penguatan kemitraan global, serta percepatan hilirisasi.

Hal ini disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia yang dihadiri para ekonom, lembaga keuangan, investor, dan pelaku industri. Presiden Prabowo Subianto menyorot capaian awal kinerja Danantara.

“Belum genap satu tahun, namun dari laporan sementara yang saya terima, hasil efisiensi dan reformasi yang Danantara jalankan sudah menunjukkan peningkatan hingga empat kali lipat dibandingkan 2024. Ini capaian yang luar biasa, tetapi tidak boleh membuat kita cepat puas. Justru harus terus dikejar,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan investasi yang dijalankan berorientasi pada dampak ekonomi nyata. “Danantara hadir untuk memastikan investasi tidak hanya menghasilkan return finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan mendorong transformasi ekonomi nasional,” ujar Rosan.

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi, Rosan menyatakan Indonesia diproyeksikan membutuhkan investasi PMA dan PMDN sekitar Rp13 ribu triliun pada periode 2025–2029. Realisasi investasi nasional pada 2025 sendiri mencapai Rp1.931,2 triliun dan menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja.

Rosan menambahkan hilirisasi menjadi motor utama. Sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Danantara Indonesia menyiapkan pipeline investasi lintas sektor bernilai puluhan miliar dolar AS, termasuk proyek hilirisasi mineral, energi baru, agrikultur, infrastruktur digital, hingga pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy). Rosan memaparkan sejumlah proyek yang tengah disiapkan, antara lain:

1. Pengembangan fasilitas Waste-to-Energy di 33 kota;

2. Investasi agrikultur terintegrasi di dalam dan luar negeri;

3. Pengembangan data center platform bersama operator global;

4. Proyek hilirisasi energi seperti bioethanol, bioavtur, dan DME;

5. Penguatan industri pangan, termasuk poultry dan pengolahan garam.

“Secara keseluruhan, pipeline proyek hilirisasi lintas sektor memiliki potensi investasi sekitar 26 miliar dolar AS dan diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja langsung maupun tidak langsung,” ucap Rosan.

Di level global, Danantara Indonesia memperluas kemitraan strategis melalui kerja sama dengan sovereign wealth fund dan lembaga keuangan internasional. Kepercayaan investor internasional juga tercermin dari peringkat kredit: Danantara Investment Management memperoleh rating BBB dengan outlook stabil, sejalan dengan sovereign rating Indonesia.

“Setiap investasi harus memiliki multiplier effect: industri tumbuh, teknologi berpindah, lapangan kerja tercipta, dan kapasitas nasional meningkat,” lanjut Rosan.

Rosan menilai momentum reformasi ekonomi harus dijaga agar investasi terus mengalir dan memberikan dampak nyata. “Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Tugas kita adalah memastikan momentum ini diterjemahkan menjadi investasi riil, pertumbuhan industri, dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Untuk mencapai target 5,4 persen maka koordinasi fiskal moneter harus intens dilakukan,

Kota Padang (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Efa Yonnedi mengungkap, sejumlah strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026.

"Untuk mencapai target 5,4 persen maka koordinasi fiskal moneter harus intens dilakukan," kata Ekonom UNAND Efa Yonnedi di Kota Padang, Selasa.

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026 sebagai langkah strategis menuju visi pertumbuhan jangka panjang hingga delapan persen.

Selain fokus pada kebijakan fiskal moneter, eks Konsultan Bank Dunia tersebut menyebut pembenahan kendala struktural juga menjadi krusial agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat di awal tahun berjalan.

Salah satu perbaikan struktural yang harus diperhatikan ialah bagaimana membuat bisnis di Tanah Air mudah, menarik investor ke provinsi atau kabupaten dan kota yang potensial.

Efa yang juga Rektor UNAND tersebut mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pada sebesar 5,4 persen tidak boleh hanya sebatas tumbuh secara angka, tetapi juga harus merata dan memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat.

"Target pertumbuhan ekonomi harus bisa mengurangi angka kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan," katanya.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 bisa tercapai apabila pemerintah terutama pemangku kebijakan bisa memfokuskan pada kebijakan fiskal moneter, dan pembenahan kendala struktural.

"Target ini bisa saja tercapai asalkan semuanya bergerak dengan speed yang full serta koordinasi lintas fiskal dan moneter," ujarnya.

Optimisme pertumbuhan ekonomi 5,4 persen didukung oleh inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan serta konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2. Sementara, sektor manufaktur terus berada di zona ekspansi dengan purchasing managers index manufaktur November 2025 sebesar 53,3.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Filipina menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini seiring ekspektasi dampak skandal korupsi besar-besaran masih akan terasa pada paruh pertama 2026.

Melansir Bloomberg pada Senin (5/1/2026), Sekretaris Perencanaan Ekonomi, Arsenio Balisacan menyebut, perekonomian Filipina kini diproyeksikan tumbuh antara 5% hingga 6% pada 2026, lebih rendah dibanding target sebelumnya sebesar 6%–7%.

“Perkembangan tahun lalu kemungkinan masih akan terasa tahun ini, meski efeknya mulai berkurang. Kami memperkirakan pertumbuhan kuartal pertama atau setidaknya paruh pertama tahun ini masih belum sebaik yang kami harapkan," ujar Balisacan dalam konferensi pers setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani undang-undang anggaran 2026.

Dia memprediksi perekonomian Filipina tumbuh antara 4,8% hingga 5% pada 2025, melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah target 5,5%–6,5%. Adapun, target pertumbuhan untuk 2027 juga diturunkan menjadi 5,5%–6,5% dari sebelumnya 6%–7%.

Penurunan target tersebut mengikuti perlambatan pertumbuhan yang tajam pada kuartal III/2025, yang sebagian disebabkan oleh pengeluaran infrastruktur yang lebih ketat menyusul tudingan kolusi antara pejabat pemerintah dan kontraktor swasta untuk meraup dana proyek mitigasi banjir.

Sentimen investor juga memburuk seiring menurunnya prospek ekonomi, padahal Filipina sebelumnya termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia.

Meski demikian, Balisacan optimistis ekonomi akan pulih pada paruh kedua tahun ini, dengan inflasi yang diproyeksikan terkendali dapat mendorong konsumsi, salah satu pilar utama perekonomian Filipina.

Pemerintah juga memperkirakan nilai tukar peso berada pada kisaran 58–60 terhadap dolar AS, setelah sempat menyentuh rekor terendah 59,26 pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada awal hingga sekitar September 2025. Tekanan terasa cukup kuat pada periode tersebut.

Memasuki kuartal IV 2025, kondisi mulai berubah. Pemulihan ekonomi terlihat lebih jelas seiring penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah dan langkah bank sentral.

“Ada nampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu gak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonominya lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, perbaikan kinerja ekonomi terjadi setelah kebijakan pemerintah diselaraskan dan direspons otoritas moneter. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai semakin solid pada paruh akhir tahun.

Koordinasi tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Purbaya optimistis laju ekonomi akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 dinilai realistis. Purbaya menyebut capaian tersebut tidak sulit diraih dengan koordinasi kebijakan yang lebih intensif.

Untuk 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,2 persen secara tahunan. Pertumbuhan kuartal IV diperkirakan melampaui 5,5 persen.

Tren pemulihan di akhir tahun dinilai menjadi modal penting untuk akselerasi pada tahun berikutnya. Pemerintah berencana mempercepat realisasi belanja fiskal sejak awal 2026.

Koordinasi dengan Bank Indonesia juga terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif dengan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menegaskan tetap menjaga batas kewenangan otoritas moneter.

Dari sisi struktural, pemerintah mulai mengintensifkan penyelesaian hambatan usaha melalui forum debottlenecking. Forum tersebut baru digelar satu kali dan sudah memetakan persoalan utama pelaku usaha.

“Ke depan, forum tersebut akan digelar rutin setiap pekan untuk menghapus berbagai regulasi dan hambatan yang mengganggu iklim bisnis,” ujar Purbaya.

Langkah ini mulai menarik perhatian investor asing. Minat investasi dari sejumlah negara, termasuk Singapura, disebut meningkat. Sejumlah investor telah merealisasikan penanaman modal.

Purbaya meyakini konsistensi kebijakan akan memperbaiki iklim investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dinilai lebih terbuka.

Bisnis.com, JAKARTA - Tinggal menghitung hari, 2025 akan segera berakhir dan gerbang baru tahun 2026 bakal segera terbuka lebar.

Perjalanan waktu satu tahun terakhir, tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perekonomian nasional masih terlihat kokoh, walaupun banyak catatan yang mengiringi.

Tidak bisa dipungkiri, bencana alam yang terjadi di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, membuat fokus pemerintah terbagi dalam menuntaskan akhir tahun 2025. Pemerintah sendiri telah menyatakan siap untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun, dalam rangka mendukung penanganan bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana tersebut perlu segera dioptimalkan agar ada kepastian bagi masyarakat untuk keberlanjutan penanganan bencana hingga pembangunan kembali.

KINERJA 2025

Kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2025 masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,2%. Sampai dengan triwulan III/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,04%, setelah sebelumnya, triwulan I/2025 tumbuh sekitar 4,87% dan triwulan II/2025 tumbuh sekitar 5,12%. Pemerintah hingga akhir tahun 2025 perlu bekerja keras, untuk mencapai target pertumbuhan 5,20% tahun 2025 secara keseluruhan.

Artinya, pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 harus mencapai 5,77%. Walaupun ada stimulus fiskal dan moneter ditambah libur Natal dan Tahun Baru, target pencapaian pertumbuhan ekonomi 2025 akan sangat sulit untuk dicapai.

Pemerintah perlu memastikan konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru. Adapun, Purchasing Managers’ Index (PMI) diharapkan tetap pada level ekspansif pada angka 5,12, menunjukkan optimisme dan pemulihan aktivitas ekonomi. Di samping itu, kinerja perdagangan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi perdagangan Indonesia yang mengalami surplus US$35,88 miliar sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025, naik US$10,98 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$51,51 miliar, sementara komoditas migas mengalami defisit US$15,63 miliar.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor migas sudah memasuki masa sunset dan perlu segera mencari alternatif baru.

Catatan penting yang perlu diangkat adalah, terkait kinerja sektor pajak. Penerimaan pajak hingga Oktober 2025 menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau sekitar 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun, terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara pada saat yang sama mencapai Rp2.911,8 triliun, atau setara 82,5% dari proyeksi atau outlook belanja sampai akhir tahun senilai Rp3.527,5 triliun. Total belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook, dan transfer ke daerah sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook sebesar Rp864,1 triliun.

PERIODE PEMBUKTIAN

Tahun 2026 merupakan ujian yang sesungguhnya bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerja ekonominya. Delapan agenda prioritas akan menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan global, yang memerlukan pelaksanaan program yang optimal untuk memperkuat fundamental ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desain kebijakan fiskal yang akan digunakan pada 2026, diharapkan memiliki pendekatan yang lebih implementatif terhadap belanja langsung ke masyarakat. kebijakan belanja langsung mendapat prioritas lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Dari Rp3.842,7 triliun anggaran belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran langsung sebesar Rp2.070 triliun atau setara dengan 53,87% dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.772,7 triliun atau setara dengan 46,13%.

Anggaran belanja langsung bersumber dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.377 triliun dan dari transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun. Belanja lang-sung melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Program Keluarga Harapan (PKH), ketahanan pangan, kartu sembako, dll, diharapkan akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Selain itu, program prioritas pemerintah tersebut diharapkan akan memberikan dampak signifikan dan multiplier effect bagi perekonomian nasional dengan menggerakkan UMKM, mendorong pertumbuhan sektor pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak pendekatan fiskal APBN tahun 2026. Kebijakan belanja langsung memberikan dampak terhadap penyusutan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Dalam APBN 2026, alokasi TKD sebesar Rp693 triliun atau mengalami penyusutan sebesar 22,36% dari alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp848 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran anggaran TKD ke belanja program prioritas nasional. Oleh sebab itu, perlu penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga proses pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik.

Tantangan ekonomi 2026 masih cukup tinggi. Ketidakpastian kondisi global seperti ketegangan perdagangan, gejolak geopolitik, dan perlambatan ekonomi China serta stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, fluktuasi sejumlah harga komoditas utama Indonesia juga bisa menjadi risiko eksternal yang perlu terus kita waspadai.

Oleh sebab itu, menjaga stabilitas politik domestik dan bauran kebijakan fiskal-moneter yang pruden, inovatif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih baik.

Kebijakan menempatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara sebagai stimulus likuiditas untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan menggerakkan ekonomi diharapkan dapat menjadi landasan berkelanjutan untuk tahun 2026.

Pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan tersebut untuk mendorong roda perekonomian. Namun, langkah ini jangan sampai menjadi masalah baru bagi perbankan. Sejauh ini, belum terlihat secara signifikan, terbukti pertumbuhan kredit sampai dengan Oktober tumbuh sekitar 7,36%. Tahun 2026 diharapkan bisa mencapai di atas 10%.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang diprediksi oleh sejumlah lembaga Internasional, baik IMF, World Bank, OECD dan ADB dalam bentang 4,8% hingga 5,0%. Dengan melihat sejumlah langkah dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan ekonomi 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, akan sangat tergantung dari bagaimana cara Presiden Prabowo dan tim ekonominya mengoptimalkan program prioritas agar memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian, mampu mengantisipasi kondisi global yang masih tidak menentu serta menjadikan bauran kebijakan fiskal dan moneter sebagai penopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.