Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah menyepakati kenaikan rentan target pendapatan negara pada 2027. Sejumlah kebijakan pajak hingga cukai disiapkan, namun tak ada yang baru. Target yang disusun pun terasa makin tak realistis.

Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja (Panja) penerimaan antara Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disepakati rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di rentan 12,01% sampai dengan 12,4% pada tahun depan.

Kesepakatan rentan rasio pendapatan engara terhadap PDB itu akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Adapun, batas bawah rentan target tersebut lebih tinggi dari rencana awal: dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disusun pemerintah, rentan rasio pendapatan negara terhadap PDB berada di rentan 11,82% sampai dengan 12,4%.

“Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01%, kurang lebih kenaikan 0,19%," jelas Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro dalam rapat kerja dengan pemerintah hingga Bank Indonesia, Kamis (11/6/2026).

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Komisi XI dan Kemenkeu juga menyepakati sejumlah kebijakan perpajakan yang akan diimplementasikan pada tahun depan.

Pertama, Fauzi secara khusus menggarisbawahi implementasi pungutan atas emisi karbon yang selama ini terus tertunda. Penerapan pajak karbon itu notabenenya sudah dirancang sejak 2022, namun hingga kini belum terealisasi.

"Kementerian Keuangan menyusun dan menetapkan pelaksanaan pajak karbon. Ini menjadi titik tekan," ujar Fauzi.

Kedua, pemerintah didorong memperluas basis pajak lewat optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi. Fokus utama pemburuan pajak ini diarahkan pada aktivitas ekonomi digital, ekonomi bawah tanah (shadow economy), serta sektor-sektor informal lainnya yang selama ini belum tersentuh (untaxed).

Ketiga, otoritas pajak diwajibkan memperkuat administrasi pengumpulan data untuk menopang implementasi penuh Coretax. Langkah ini akan diperkuat dengan utilisasi Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) untuk memetakan profil risiko wajib pajak demi mendongkrak tingkat kepatuhan dan penerimaan.

Keempat, otoritas juga akan memperketat pengawasan kepatuhan terhadap basis wajib pajak penyumbang penerimaan terbesar. Pengawasan intensif menyasar Wajib Pajak (WP) Grup/Konglomerasi, WP dengan indikasi transaksi hubungan istimewa (transfer pricing), serta WP Orang Pribadi Prominen (high wealth individuals).

Kelima, untuk menambal kebocoran penerimaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menerapkan pendekatan berlapis (multidoor approach) dalam penindakan pelanggaran guna memberikan efek jera (deterrent effect) yang riil bagi para pengemplang pajak.

Keenam, pemerintah juga diamanatkan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan fasilitas atau insentif pajak. Optimalisasi insentif ini ditujukan agar keringanan fiskal yang diberikan benar-benar berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan perbaikan iklim usaha.

Selain itu dari sisi kepabeanan dan cukai, Kemenkeu didorong mengoptimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung peningkatan ekspor produk UMKM hingga mengimplementasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang juga masih tertunda selama beberapa tahun terakhir.

Tak lupa, disepakati kebijakan untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) lewat penagihan piutang hingga perluasan implementasiautomatic blocking system.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan target pendapatan pada tahun depan itu bisa tercapai. Dia menyatakan anak buahnya akan melakukan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, bea cukai, hingga PNBP.

“Itu sih rentannya [12,01% sampai dengan 12,4% dari PDB] masihreasonable[masuk akal], karena enggak jauh dari level yang sekarang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (11/6/2026).

Jauh Panggang dari Api

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mempunyai pendapat berbeda dari bendahara negara. Menurutnya, target rasio pendapatan terhadap PDB itu kurang realistis sehingga malah berisiko mengancam kesehatan fiskal.

Fajry tidak menampik bahwa lima bulan pertama ini memang terjadi peningkatan pendapatan negara dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkeu, pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun hingga 31 Mei 2026 atau naik 19,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Kendati demikian, pertumbuhan penerimaan itu dianggap semu. Alasannya, strategi Kemenkeu yang menahan pencairan restitusi. Fajry memperingatkan, strategi menahan restitusi demi mempercantik pembukuan penerimaan saat ini akan membawa konsekuensi pada tahun mendatang.

"Apa konsekuensinya? Itu kan harus dikeluarkan pada tahun depan, otomatis basis pajak tahun depan akan berkurang. Makanya saya bilang, strategi menahan hak wajib pajak ini cuma menjadi 'bom waktu' bagi APBN 2027," ujar Fajry kepadaBisnis, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, dengan target rasio 12,01% sampai dengan 12,4%, dia mengalkulasikan bahwa Kemenkeu membutuhkan tambahan pendapatan sebesar Rp450 triliun sampai dengan Rp550 triliun pada tahun.

Fajry meragukan keampuhan kebijakan yang disepakati pemerintah dan parlemen untuk menutup tambahan kebutuhan ratusan triliun tersebut. Dia menilai program-program yang diajukan tidak memiliki daya ungkit penerimaan yang sepadan.

Contohnya, potensi penerimaan dari cukai MBDK: berdasarkan Perpres No. 118/2025, potensinya diperkirakan hanya mencapai Rp7,6 triliun. Sejalan, implementasi pajak karbon yang terus didorong oleh DPR diproyeksi hanya menyumbang Rp200 miliar berdasarkan studi Bank Dunia.

"Apakah target pendapatan negara dapat dicapai melalui strategi di atas? Apakahfeasible[memungkinkan]? Jelas tidak," ungkapnya.

Fajry juga mengkritik monotonnya strategi perpajakan hingga kepabeanan dan cukai. Dia mengingatkan bahwa berbagai strategi yang disepakati Komisi XI dan Kemenkeu tadi notabenenya sudah ada dalam dokumen KEM-PPKF maupun Nota Keuangan RAPBN tahun-tahun sebelumnya.

Di atas itu semua, CITA pun mendesak adanya perubahan paradigma dalam postur fiskal pemerintah agar target yang ditetapkan tidak jauh panggang dari api. Fajry melihat selama ini target pendapatan negara selalu mengikuti kebutuhan belanja APBN.

"Sebaliknya, target belanja negara yang harus mengikuti kemampuan negara dalam menghasilkan penerimaan. Kita harus menjaga APBN kita tetapprudent, terlebih dalam ketidakpastian yang begitu tinggi seperti sekarang dan tahun depan," tutupnya.

IDXChannel - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Lewat kerangka tersebut disepakati kenaikan batas bawah target penerimaan negara dari 11,8 persen menjadi 12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, batas atas target penerimaan negara pada KEM-PPKF 2027 tidak berubah, tetap 12,4 persen terhadap PDB.

Upaya peningkatan pendapatan negara itu akan dikerek melalui pajak dengan mengoptimalkan coretax.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM-PPKF Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan, dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan," ujar Purbaya dalam Rapat di Kompleks DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Adapun hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam raker hari ini yaitu, pertama, dari Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan, menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8-6,5 persen, sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. Pemerintah akan memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mendorong cost of fund yang kompetitif. Oleh karena itu, inflasi dijaga dalam rentang 1,5 - 3,5 persen, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 Tahun antara 6,5-7,3 persen, dan nilai tukar rupiah dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

Kemudian, Panja Penerimaan menyepakati rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2027 pada kisaran 12,01 persen sampai 12,40 persen terhadap PDB.

Terakhir, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati defisit APBN tahun 2027 sebesar 1,80 persen sampai 2,40 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja Penerimaan pada pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menaikkan batas bawah target penerimaan negara dari 11,82% ke 12,01% terhadap PDB.

Untuk diketahui, rentang target penerimaan pada KEM PPKF 2027 yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR 20 Mei 2026 lalu yakni 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB.

"Kesepakatan Panja, batas bawahnya menjadi 12,01%, kurang lebih kenaikan 0,19%," jelas Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 dari Komisi XI DPR, Fauzi Amro pada Rapat Kerja (Raker), Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, batas atas target penerimaan negara pada KEM PPKF 2027 tidak berubah yakni tetap 12,4% terhadap PDB.

Panja, lanjut Fauzi, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyesuaikan perubahan tersebut.

Adapun pokok-pokok kebijakan penerimaan terbagi ke penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satu kebijakan yang disoroti dalam kebijakan penerimaan pajak adalah pajak karbon.

"Pajak karbon ini menjadi titik tekan," kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Di sisi kepabeanan dan cukai, Fauzi menyebut Panja meminta otoritas fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Kemeneku dapat mengoptimalkan penerimaan dari cukai berpemanis dalam kemasan dalam rangka untuk menutupi kira-kira kekurangan daripada Ditjen Bea Cukai," kata Fauzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja APBN 2026 sampai dengan 28 Februari membukukan penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun atau tumbuh 10,4% (yoy) dibandingkan Februari 2025.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026). Secara keseluruhan, penerimaan negara total mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 11,4% (yoy).

Realisasi pajak Februari lalu itu lebih tinggi dari periode Februari tahun lalu yang hanya mencatatkan penerimaan sebesar Rp188 triliun.

"Di dalamnya [penerimaan negara] penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun dengan pertumbuhan yang sangat kuat yaitu 30,4%," ujarnya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul sampai akhir Februari lalu sebesar Rp44,9 triliun. Namun, pertumbuhannya terkontraksi hingga 14,7% dibandingkan Februari 2025 yaitu Rp52,6 triliun. Purbaya menyebut ini utamanya dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas.

"Tetapi informasi terakhir sudah tumbuh lagi year-on-year untuk cukai tumbuh 7% [Maret 2026]," terangnya.

Adapun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terealisasi sebesar Rp68 triliun atau terkontraksi 11,4% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu Rp76,7 triliun.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penerimaan negara pada APBN 2026 mencapai Rp3.153,6 triliun. Penerimaan ini didukung utamanya oleh penerimaan perpajakan yakni Rp2.693,7 triliun.

Kontributor terbesar adalah penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun yang tumbuh Rp440,1 triliun dari realisasi akhir 2025 lalu yakni Rp1.917,6 triliun.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan sebesar Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rentang target penerimaan negara pada 2027 ditetapkan lebih tinggi guna menutup celah defisit APBN. Masalahnya, pemerintah dinilai harus benar-benar mengatasi akar masalah atas rendahnya kinerja penerimaan fiskal Indonesia.

Pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pemerintah membidik penerimaan negara dalam rentang 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB.