Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi memberikan ujian terhadap penurunan biaya logistik Indonesia yang ditargetkan mencapai angka 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 mendatang.

Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat itu berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan merambat ke harga barang yang diterima konsumen.

PT Pertamina (Persero) menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan laman MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sektor laut, harga high speed diesel (HSD) B40 naik Rp5.100 sejak awal April 2026 menjadi Rp28.150 per liter untuk wilayah 1.

Kenaikan harga energi tersebut langsung menekan struktur biaya operasional pelaku logistik, terutama pelayaran yang sangat bergantung pada BBM nonsubsidi.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyebut komponen bahan bakar menyumbang mayoritas biaya operasional. “Yang pasti bila ada kenaikan harga solar industri berpengaruh pada biaya operasional, karena komponennya mencapai 50%–60% dari biaya operasional,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Tekanan biaya ini membuka ruang penyesuaian tarif, meskipun keputusan tetap berada di masing-masing operator.

Sejumlah badan usaha pelabuhan bahkan telah mengajukan kenaikan tarif jasa, seiring lonjakan biaya energi. Namun, pelaku usaha masih menahan diri untuk menaikkan tarif secara luas.

Memei, sapaannya, mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pelayaran masih mencermati dampak lanjutan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Masih banyak yang mencermati penyesuaian tarif ini dengan pertimbangan dampak kenaikan harga komoditi yang diakibatkan sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Sikap serupa terlihat di sektor logistik darat. Pelaku usaha memilih menahan tekanan biaya melalui efisiensi operasional.

PR Media Relations J&T Cargo Natalia Pangaribuan mengatakan perusahaan melakukan penyesuaian internal untuk menjaga kelancaran distribusi tanpa menaikkan tarif.

“Penyesuaian yang dilakukan lebih pada pengelolaan operasional secara keseluruhan, seperti pengaturan rute, distribusi, dan utilisasi armada agar tetap efisien,” ungkapnya.

Dia menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih menjaga stabilitas layanan dan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan.

Di sisi lain, tekanan biaya mulai dirasakan di sektor pelabuhan. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati mengakui pelaku usaha menghadapi dilema antara menjaga tarif dan menekan biaya.

Menurutnya, penyesuaian tarif di pelabuhan harus melalui kesepakatan dengan pelaku pelayaran, sehingga keputusan belum bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.

Kondisi ini mencerminkan tekanan berlapis di sektor logistik, di mana biaya operasional meningkat, tetapi ruang untuk menaikkan tarif masih terbatas.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha meminta dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan operasional. INSA, misalnya, mengusulkan insentif fiskal, mulai dari penghapusan PPN dan pajak bahan bakar, hingga penjadwalan ulang pinjaman perbankan.

Efisiensi Logistik jadi Penentu

Tekanan biaya logistik ini berpotensi merambat ke harga barang, terutama di jalur distribusi antarpulau yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan BBM nonsubsidi berpotensi lebih cepat diteruskan ke harga barang melalui jalur laut dibandingkan darat yang masih menggunakan solar subsidi.

“Meskipun dampaknya tidak akan satu banding satu, tetapi tetap nyata dan cenderung lebih cepat terasa di jalur laut,” ujarnya.

Dia menjelaskan biaya pelayaran tidak hanya dipengaruhi bahan bakar, tetapi juga waktu tunggu kapal, waktu sandar, dan berbagai biaya pelabuhan yang masih tinggi. Dalam kondisi saat ini, waktu tunggu kapal di pelabuhan umum masih mencapai 2 hingga 3 hari, sehingga meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Dengan struktur logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14%–15% terhadap PDB dan sangat bergantung pada jalur laut, kenaikan biaya energi dinilai berisiko mendorong harga barang, terutama untuk komoditas antarpulau dengan margin tipis.

Josua menilai dampak paling cepat akan dirasakan pada harga pangan dan barang konsumsi sehari-hari.

Di sisi industri, sektor manufaktur berbasis petrokimia, plastik, dan kemasan juga dinilai rentan terhadap kenaikan biaya energi dan logistik.

Lebih jauh, dia menilai intervensi pemerintah diperlukan, tetapi harus difokuskan pada efisiensi sistem logistik, bukan sekadar menahan harga energi.

“Masalah utama logistik kita justru ada pada sistem yang belum terintegrasi, konektivitas pelabuhan-hinterland yang belum optimal, serta waktu tunggu yang masih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah menekan biaya pelabuhan, mempercepat integrasi sistem logistik nasional, serta memperbaiki konektivitas dan sinkronisasi distribusi.

Di tengah kondisi tersebut, target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% terhadap PDB dinilai semakin sulit dicapai dalam jangka pendek.

“Target itu masih layak sebagai sasaran jangka menengah, tetapi untuk jangka dekat menjadi jauh lebih sulit,” ujarnya.

Dia menilai target tersebut baru realistis jika reformasi pelabuhan, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok berjalan konsisten.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat, hingga saat ini sekitar 49 persen pemudik telah kembali ke Jawa, sehingga tekanan arus diprediksi akan terus meningkat, terutama pada puncak arus balik kedua pada 28–29 Maret 2026.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan, arus balik Lebaran dari Sumatera menuju Jawa memasuki fase krusial.

Setelah sempat melandai di awal periode, pergerakan kini kembali menguat, dengan potensi lonjakan signifikan dalam beberapa hari ke depan.

ASDP via ANTARA Penumpang dan kendaraan turun dari kapal penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pelabuhan di Indonesia Timur buka 24 jam saat musim Lebaran.

“Kondisi ini sebagai fase konsolidasi menuju puncak arus balik, di mana pergerakan yang sempat tersebar kini mulai terkonsentrasi kembali,” kata Heru dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Dia mengatakan, arus balik tidak terjadi serentak, tetapi meningkat secara bertahap.

Setelah sempat landai, pergerakan kini kembali menguat dan diproyeksikan mencapai puncaknya dalam waktu dekat.

“Karena itu, kami memastikan seluruh kesiapan operasional berada pada level optimal, sekaligus mengimbau masyarakat untuk menghindari periode puncak yang diperkirakan pada Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026),” ujar Heru.

Berdasarkan data operasional, total penumpang yang telah kembali ke Jawa pada periode 22 Maret hingga 26 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+4) mencapai 444.223 orang atau sekitar 49 persen dari total penumpang saat arus mudik sebesar 898.864 orang.

Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali tercatat sebanyak 118.297 unit atau 49 persen dari total kendaraan saat mudik sebanyak 239.920 unit.

Dengan masih tersisa sekitar 51 persen pengguna jasa yang belum kembali, potensi lonjakan dalam waktu berdekatan menjadi perhatian utama.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Suasana dermaga 6 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten Dipadati kendaraan yang menunggu masuk ke dalam kapal. Rabu (18/3/2026).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ASDP memperkuat pola operasi yang adaptif, termasuk penerapan skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) guna mempercepat perputaran kapal saat kepadatan meningkat.

Pengendalian arus kendaraan juga diperkuat melalui sistem delaying dan pengalihan arus di sejumlah buffer zone strategis.

Di Merak, pengaturan dilakukan melalui Rest Area KM 43, KM 68, serta Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Sementara di Bakauheni, titik penyangga mencakup Rest Area KM 49B, KM 20B, Terminal Gayam, dan RM Gunung Jati, untuk memastikan distribusi kendaraan tetap terkendali dan tidak menumpuk di pelabuhan.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menambahkan bahwa stimulus tarif juga dihadirkan untuk mendorong distribusi perjalanan yang lebih merata.

Diskon 100 persen tarif jasa pelabuhan—setara sekitar 21,9 persen dari total tarif penyeberangan—diberlakukan pada 7 lintasan dan 14 pelabuhan selama 12 hingga 31 Maret 2026.

Kebijakan ini berlaku bagi pejalan kaki serta kendaraan golongan II dan IVA reguler, serta pejalan kaki dan golongan II layanan express. Selain itu, penerapan tarif tunggal di Bakauheni diberlakukan sejak 23 Maret hingga 29 Maret 2026 untuk kendaraan golongan I hingga VIA.

“Untuk perjalanan yang lebih lancar, masyarakat diimbau membeli tiket lebih awal melalui Ferizy yang tersedia hingga H-60, menghindari calo, serta datang sesuai jadwal keberangkatan,” ujar Windy.

Kinerja penyeberangan juga mencerminkan tekanan trafik yang terus meningkat.

Berdasarkan data Posko Bakauheni hingga 26 Maret 2026 pukul 14.00 WIB, total penumpang dari Sumatera ke Jawa mencapai 878.773 orang atau naik 15,3 persen dibandingkan tahun lalu, dengan total kendaraan 208.688 unit atau meningkat 21,8 persen.

Sementara itu, dari Jawa ke Sumatera tercatat 1,12 juta penumpang atau naik 2,9 persen, dengan total kendaraan mencapai 289.623 unit atau tumbuh 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kami memastikan lonjakan arus balik dapat dikelola secara terukur. Fokus utama tetap pada menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan bagi seluruh pengguna jasa di tengah peningkatan trafik menuju puncak arus balik,” tegas Windy.

Bisnis.com, DENPASAR — Bagi masyarakat yang akan mudik dari Bali sebaiknya berangkat lebih awal karena akan ada penutupan Pelabuhan Penyeberangan di Bali selama hari Raya Nyepi 2026.

ASDP akan menghentikan operasional penyeberangan dihentikan sementara saat Hari Raya Nyepi di Ketapang mulai 18 Maret 17.00–20 Maret 06.00 WIB, Gilimanuk mulai 19 Maret pukul 05.00 Wita –20 Maret 06.00 Wita, Lembar mulai 18 Maret 21.00 Wita –20 Maret 01.30 Wita, dan Padangbai mulai 19 Maret 04.00–20 Maret 11.30 Wita.

Para pemudik yang dari Bali maupun yang masuk ke Bali diharapkan sudah menyeberang sebelum operasional Pelabuhan ditutup. Untuk menjaga kelancaran, diterapkan delaying system melalui buffer zone di berbagai ruas tol dan non-tol menuju pelabuhan utama, serta pembatasan radius 2,65 km dari Ketapang; dan 2 km dari Gilimanuk.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menjelaskan di lintasan Ketapang–Gilimanuk dan Dermaga MB pada 13 Maret –29 Maret 2026, layanan diprioritaskan bagi penumpang dan kendaraan kecil. Kendaraan barang dialihkan ke Dermaga LCM dan Bulusan. Alternatif trayek Tanjung Wangi–Gilimas dan Jangkar–Lembar juga disiapkan untuk mendukung distribusi logistik menuju NTB.

"Kami menyiapkan 28–32 kapal di Ketapang–Gilimanuk. Penguatan layanan juga dilakukan melalui penambahan dermaga express, optimalisasi Port Operation Control Center (POCC) berbasis pemantauan real time, layanan pelanggan 24 jam, penyediaan toilet portable, dan peningkatan sistem penerangan kawasan pelabuhan," kata Heru dikutip Rabu (4/3/2026).

Untuk mendorong kelancaran arus mudik, ASDP siap menerapkan stimulus diskon tarif inisiasi Pemerintah sebesar 100 persen untuk tarif jasa pelabuhan setara rata-rata 21,9 dari total tarif penyeberangan. Diskon berlaku di 14 pelabuhan dan 7 lintasan strategis bagi pejalan kaki serta kendaraan golongan II dan IVA reguler, serta pejalan kaki dan golongan II express.

Kebijakan single tarif juga diberlakukan di Merak (13 Maret 12.00 WIB–20 Maret 15.00 WIB) dan Bakauheni (23 Maret 00.00 WIB–29 Maret 24.00 WIB) bagi golongan I hingga VIA guna memastikan distribusi layanan lebih merata.

Secara nasional, ASDP memproyeksikan pergerakan penumpang mencapai 5,8 juta orang atau meningkat 9,4 persen dibanding periode sebelumnya. Pergerakan kendaraan diperkirakan menembus 1,4 juta unit atau naik 9,3%. Dengan kesiapan armada dan infrastruktur tersebut, ASDP optimistis mobilitas masyarakat tetap lancar sekaligus menjaga konektivitas logistik selama arus mudik dan balik.

ASDP mengimbau masyarakat membeli tiket melalui aplikasi atau website Ferizy sejak H-60, tiba di pelabuhan sesuai jadwal tertera di tiket, serta pastikan ketika membeli tiket agar mengisi data identitas secara lengkap dan benar demi akurasi manifest serta keselamatan pelayaran.

“Seluruh kesiapan ini merupakan komitmen menghadirkan layanan Lebaran yang tertib, aman, dan terkendali,” kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah kedua negara saling menerapkan kontrol ekspor dan tarif perdagangan.

Terbaru, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghentikan perdagangan minyak goreng dengan China, langkah yang berpotensi memperburuk hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (15/10/2025), Trump mengatakan kebijakan itu dipertimbangkan sebagai bentuk pembalasan terhadap keputusan Beijing yang menolak membeli kedelai asal AS. Menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan bermusuhan secara ekonomi yang sengaja menyulitkan para petani kedelai Amerika.

“Kami sedang mempertimbangkan untuk menghentikan bisnis dengan China yang berkaitan dengan minyak goreng dan sektor perdagangan lainnya sebagai bentuk pembalasan. Sebagai contoh, kami dapat dengan mudah memproduksi minyak goreng sendiri tanpa perlu membelinya dari China,” tulis Trump di media sosial.

Ancaman ini merupakan buntut dari keputusan China yang menjatuhkan sanksi terhadap anak usaha asal AS milik raksasa pelayaran Korea Selatan, Hanwha Ocean Co., serta memperingatkan akan mengambil langkah balasan lebih jauh terhadap industri pelayaran global.

Sanksi tersebut melarang individu maupun lembaga di China melakukan transaksi dengan unit bisnis Hanwha Ocean yang berbasis di AS.

Kedua negara sebelumnya telah saling mengenakan tarif pelabuhan khusus pada kapal masing-masing, sementara Washington berupaya menggandeng sekutunya—terutama Korea Selatan—untuk membangkitkan kembali industri perkapalan AS yang tengah lesu.

Perseteruan ini dinilai krusial bagi perekonomian dunia, mengingat lebih dari 80% perdagangan internasional diangkut melalui jalur laut.

Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation Deborah Elms mengatakan sanksi ini menjadi perluasan nyata dari perang dagang yang sedang berlangsung antara kedua negara adidaya tersebut.

“Persoalannya kini tak lagi sebatas tarif dan kontrol ekspor, melainkan siapa yang diperbolehkan beroperasi di pasar mana. Jika tren ini berlanjut, banyak aktivitas ekonomi global yang bisa terdampak serius,”ungkapnya seperti dikutip Bloomberg.

Industri pelayaran menjadi salah satu titik sengketa terbaru dalam hubungan bilateral AS–China yang kian menegang.

Sebelumnya, AS juga mengancam tarif tinggi imbas pengetatan ekspor mineral langka (rare earth elements) yang menjadi komponen penting dalam industri teknologi, termasuk kendaraan listrik, mesin pesawat, hingga radar militer.

Kementerian Perdagangan China juga mengatakan bahwa kontrol ekspor terhadap unsur-unsur tanah jarang itu mengikuti serangkaian tindakan AS sejak pembicaraan perdagangan bilateral di Madrid bulan lalu.

Hal ini merujuk pada penambahan perusahaan China ke daftar hitam perdagangan AS dan penerapan biaya pelabuhan oleh Washington pada kapal-kapal yang terkait dengan China.

Redakan Eskalasi

Pemerintahan Presiden Donald Trump memberi sinyal siap berdamai dengan China untuk meredakan ketegangan dagang, namun menilai pembatasan ekspor terbaru China menjadi hambatan utama bagi negosiasi.

Wakil Presiden JD Vance menyerukan agar China memilih jalur yang rasional di tengah memanasnya pertikaian dagang antara dua ekonomi terbesar dunia. Dia menegaskan AS memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika konflik dagang ini berlangsung lebih lama.

Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump memberikan sinyal kemungkinan jalan keluar bagi Presiden China Xi Jinping, sambil menebar ancaman halus bahwa perang dagang penuh akan merugikan China sendiri.

“Jangan khawatir tentang China, semuanya akan baik-baik saja! Presiden Xi yang sangat saya hormati hanya sedang mengalami momen sulit. Diaa tidak ingin depresiasi bagi negaranya, dan saya pun tidak. AS ingin membantu China, bukan melukainya!” tulis Trump dikutip dari Bloomberg, Senin (13/10/2025)

Pernyataan Trump dan Vance itu menunjukkan Washington berusaha menekan Beijing untuk membatalkan langkah dagangnya yang terbaru, sekaligus menenangkan pasar keuangan yang terguncang akibat kekhawatiran akan eskalasi balasan tarif.

Rencana Pertemuan Xi - Trump

Di tengah gejolak perdagangan terbaru ini , Donald Trump tetap berencana bertemu Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan akhir Oktober.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa komunikasi antara kedua pihak intensif terjadi sepanjang akhir pekan dan sejumlah pertemuan tambahan diperkirakan akan berlangsung.

“Kami telah berhasil menurunkan eskalasi secara signifikan. Mengenai tarif, Presiden Trump menyatakan bahwa tarif baru tidak akan berlaku hingga 1 November. Pertemuan dengan Ketua Partai Xi di Korea dipastikan tetap berjalan,” kata Bessent dikutip dari Reuters, Selasa (14/10/2025).

Trump dan Xi awalnya dijadwalkan bertemu dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang digelar di Korea Selatan pada akhir Oktober.

Bessent menekankan, Amerika Serikat akan menggelar pertemuan tingkat staf dengan China pekan ini di Washington, bersamaan dengan pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

“Tarif 100% tidak harus terjadi. Hubungan, meski ada pengumuman pekan lalu, tetap baik. Jalur komunikasi telah dibuka kembali, kita akan lihat ke mana arah pembicaraan ini,” kata Bessent.

Meski begitu, Bessent menilai langkah China provokatif dan menyebut AS menanggapi secara tegas. Amerika Serikat juga telah berkoordinasi dengan sekutu dan mengharapkan dukungan dari Eropa, India, dan negara demokrasi di Asia.

“China adalah ekonomi yang dikendalikan pusat. Mereka tidak bisa memerintah atau mengontrol kami,” tegas Bessent.

China menuding AS sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan dagang pada Minggu lalu dan menyebut ancaman tarif 100% Trump sebagai tindakan munafik. Beijing membela pembatasan ekspor logam tanah jarang dan peralatan terkait, yang sangat penting bagi industri teknologi global.