HONG KONG, KOMPAS.com - Ketika hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) masih dibayangi ketidakpastian, China menemukan sumber pertumbuhan baru bagi sektor ekspornya.

Ledakan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan percepatan transisi energi hijau di berbagai negara kini menjadi penopang utama perdagangan Negeri Tirai Bambu.

Dikutip dari China Daily, Selasa (9/6/2026), data Administrasi Umum Bea Cukai China menunjukkan ekspor China pada Mei 2026 tumbuh 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor April yang mencapai 14,1 persen.

Di saat yang sama, impor meningkat 27,4 persen secara tahunan, melampaui kenaikan 25,3 persen pada bulan sebelumnya.

Kinerja tersebut terjadi ketika ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah hingga dampak berkepanjangan dari perang dagang antara China dan AS.

Namun di tengah berbagai tekanan tersebut, permintaan global terhadap produk-produk yang terkait dengan AI dan energi bersih justru menjadi sumber kekuatan baru bagi ekspor China.

Ledakan AI dorong permintaan produk teknologi

Pesatnya perkembangan AI di berbagai negara mendorong peningkatan investasi pada pusat data, infrastruktur komputasi, dan perangkat keras teknologi.

Kondisi tersebut menciptakan permintaan besar terhadap berbagai produk manufaktur yang selama ini menjadi kekuatan utama China.

Kepala Ekonom Greater China ING Lynn Song mengatakan permintaan terhadap berbagai produk teknologi masih tetap kuat meski ekonomi global menghadapi ketidakpastian.

"Kapal, chip, mobil, dan baterai terus mengalami permintaan yang kuat di tengah booming teknologi global, dan harga yang lebih tinggi di sepanjang rantai pasokan teknologi telah membantu mendukung pertumbuhan nilai perdagangan," ujar Song seperti dikutip AP News.

Menurut dia, kapal, semikonduktor, kendaraan, dan baterai masih menikmati permintaan yang tinggi seiring berkembangnya industri teknologi global.

Kenaikan harga di sepanjang rantai pasok teknologi juga ikut mendorong peningkatan nilai perdagangan.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom China Morgan Stanley Robin Xing. Ia menilai sektor ekspor China saat ini menunjukkan ketahanan yang kuat berkat ledakan investasi AI global.

"Sektor ekspor China menunjukkan ketahanan yang luar biasa, didorong oleh booming investasi kecerdasan buatan global dan siklus super energi yang berkelanjutan," kata Xing kepada China Daily.

Xing berujar, belanja modal global untuk perangkat keras AI terus meningkat dan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan China yang telah membangun daya saing di berbagai sektor pendukung teknologi tersebut.

Semikonduktor jadi bintang baru ekspor China

Manfaat dari ledakan AI terlihat jelas pada industri semikonduktor China.

Kamar Dagang China untuk Impor dan Ekspor Produk Mesin dan Elektronik mencatat nilai ekspor sirkuit terpadu atau integrated circuit tumbuh lebih dari 20 persen selama 13 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Juru Bicara Kamar Dagang China untuk Impor dan Ekspor Produk Mesin dan Elektronik Gao Shiwang mengatakan volume ekspor sirkuit terpadu pada empat bulan pertama tahun ini meningkat 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun pertumbuhan dari sisi nilai jauh lebih tinggi, yakni mencapai 78,3 persen.

Bahkan pada April 2026 saja, nilai ekspor produk tersebut melonjak 92 persen secara tahunan.

"Kemampuan manufaktur dan rantai pasokan China yang matang memberikannya posisi unik dalam ekosistem perangkat keras AI global. Kami bukan hanya produsen utama, tetapi juga mata rantai penting dalam rantai nilai," tutur Gao.

Menurut dia, kemampuan manufaktur dan rantai pasok yang dimiliki China membuat negara tersebut tidak hanya menjadi produsen utama perangkat keras AI, tetapi juga bagian penting dalam rantai nilai industri tersebut.

Peningkatan kebutuhan terhadap chip juga tercermin dari sisi impor.

Impor semikonduktor China meningkat tajam seiring meningkatnya kebutuhan industri domestik terhadap komponen teknologi untuk mendukung pengembangan AI.

Transisi energi global menguntungkan China

Selain AI, tren transisi energi bersih turut memberikan dorongan signifikan bagi ekspor China.

Xing mengatakan kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama dari pusat data AI, memperkuat investasi global pada berbagai teknologi energi baru.

Menurut dia, China saat ini telah mengambil posisi penting dalam rantai pasok transisi energi dunia, mulai dari komponen tenaga surya dan tenaga angin hingga peralatan jaringan listrik serta baterai penyimpanan energi.

Data Bea Cukai China menunjukkan ekspor kendaraan listrik meningkat 68,1 persen pada empat bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, ekspor baterai lithium naik 43,2 persen, sementara ekspor peralatan pembangkit listrik tenaga angin tumbuh 40,7 persen.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa produk-produk yang terkait dengan transisi energi kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru perdagangan luar negeri China.

Produsen kendaraan listrik terbesar China, BYD, juga mencatat peningkatan penjualan internasional yang signifikan.

Perusahaan tersebut menjual lebih dari 160.600 kendaraan di luar negeri pada Mei 2026, naik 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perdagangan dengan AS belum pulih

Di tengah kuatnya kinerja sektor teknologi dan energi hijau, hubungan perdagangan China dengan AS masih belum sepenuhnya pulih.

Data bea cukai menunjukkan ekspor China ke AS turun 2,7 persen dalam lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara impor dari AS turun 5,5 persen.

Penurunan tersebut menunjukkan dampak perang dagang yang masih terasa meski kedua negara telah melakukan sejumlah upaya perbaikan hubungan ekonomi.

Harapan baru muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Beijing pada pertengahan Mei 2026.

Menurut AP, kedua pemimpin sepakat membentuk dewan perdagangan dan investasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan ekonomi bilateral.

Meski demikian, perdagangan China saat ini tampak semakin ditopang oleh diversifikasi pasar ekspor dan meningkatnya permintaan global terhadap produk teknologi serta energi hijau.

Modal mencapai target pertumbuhan ekonomi

Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5 persen pada 2026.

Target tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan sasaran sekitar 5 persen pada tahun sebelumnya dan menjadi target pertumbuhan paling rendah sejak 1991.

Song menilai awal tahun yang kuat memberikan peluang bagi China untuk mencapai sasaran tersebut.

"Awal tahun yang kuat seharusnya membantu China tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan tahunannya," kata dia.

Data menunjukkan total perdagangan luar negeri China pada empat bulan pertama 2026 mencapai 16,23 triliun yuan, naik 14,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Nilai ekspor tercatat sebesar 9,33 triliun yuan atau meningkat 11,3 persen, sedangkan impor naik 20 persen menjadi 6,9 triliun yuan.

Di tengah perlambatan perdagangan dengan AS, lonjakan permintaan global terhadap teknologi AI, semikonduktor, kendaraan listrik, dan berbagai produk energi hijau kini menjadi penopang utama ekspor China serta membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) membuka babak baru dalam kebijakan perdagangannya dengan menetapkan 60 negara dan ekonomi mitra dagang dinilai gagal menerapkan serta menegakkan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa (forced labor).

Penetapan tersebut diumumkan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act of 1974.

Dikutip dari laman resmi USTR, Rabu (3/6/2026), hasil investigasi menyimpulkan praktik, kebijakan, dan tindakan sejumlah negara terkait kegagalan melarang impor barang hasil kerja paksa dianggap tidak masuk akal serta membebani atau membatasi perdagangan AS.

Sebagai tindak lanjut, USTR mengusulkan penerapan tarif tambahan terhadap produk-produk yang berasal dari negara-negara yang masuk dalam investigasi tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam daftar.

Langkah ini berpotensi menambah ketegangan perdagangan global di tengah upaya banyak negara menjaga stabilitas rantai pasok dan hubungan dagang internasional.

Apa yang dipermasalahkan AS?

Dalam laporannya, USTR menyoroti persoalan impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.

Menurut pemerintah AS, sejumlah negara belum memiliki larangan yang memadai terhadap masuknya barang-barang tersebut ke wilayah mereka atau dinilai belum menjalankan penegakan hukum secara efektif.

USTR menyatakan, kegagalan menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi perusahaan dan pekerja AS.

Duta Besar sekaligus Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan praktik tersebut tidak dapat terus dibiarkan.

“Kegagalan mitra dagang terpenting kita untuk mengatasi impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Hal ini menciptakan dinamika di mana pekerja Amerika dipaksa untuk bersaing secara global di arena yang tidak adil,” kata Greer.

Ia menegaskan AS tidak akan lagi mentoleransi kondisi yang menurutnya menciptakan ketimpangan dalam perdagangan internasional.

“Kami tidak akan lagi mentolerir kesenjangan ini. Beberapa mitra dagang telah mengambil langkah awal untuk mencegah impor barang hasil kerja paksa, termasuk melalui USMCA dan komitmen dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Namun, masing-masing mitra dagang kami harus berbuat lebih banyak untuk memastikan bahwa perdagangan tidak secara tidak langsung mendorong dan memperkuat kerja paksa secara global,” lanjutnya.

Menurut USTR, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan perdagangan internasional tidak menjadi sarana yang justru mendorong atau memperkuat praktik kerja paksa di berbagai negara.

Indonesia masuk kelompok yang dinilai tidak efektif menegakkan larangan

Dari hasil investigasi, USTR membagi 60 negara dan ekonomi yang diperiksa ke dalam dua kelompok utama.

Kelompok pertama terdiri atas 54 negara dan ekonomi yang dinilai gagal menerapkan sekaligus menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Daftar ini mencakup sejumlah negara besar seperti China, Jepang, India, Inggris, Australia, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Vietnam, Brasil, Arab Saudi, hingga Swiss.

Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas enam negara dan ekonomi yang dinilai telah memiliki larangan impor barang hasil kerja paksa, namun belum menegakkannya secara efektif.

Enam negara dan ekonomi tersebut adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Meski dibedakan dalam klasifikasi tersebut, USTR menyimpulkan bahwa seluruh negara yang masuk investigasi pada akhirnya dianggap gagal memastikan larangan impor barang hasil kerja paksa berjalan secara efektif.

Dalam penjelasannya, USTR menyatakan bahwa kegagalan tersebut dinilai tidak masuk akal karena beberapa alasan.

Pertama, kondisi itu dianggap melemahkan tujuan universal untuk menghapus praktik kerja paksa.

Kedua, perusahaan yang menggunakan tenaga kerja paksa dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah sehingga menciptakan distorsi pasar terhadap perusahaan yang tidak menggunakan praktik tersebut.

Ketiga, praktik tersebut dinilai mengurangi profitabilitas perusahaan yang beroperasi tanpa memanfaatkan tenaga kerja paksa.

Keempat, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dianggap membuka peluang terjadinya penghindaran terhadap berbagai larangan impor barang hasil kerja paksa yang sudah berlaku di sejumlah negara.

AS usulkan tarif tambahan hingga 12,5 persen

Bersamaan dengan pengumuman hasil investigasi, USTR juga mengusulkan langkah respons berupa tarif tambahan terhadap seluruh produk yang berasal dari negara-negara yang masuk dalam penyelidikan.

Namun demikian, tarif yang diusulkan berbeda tergantung kategori masing-masing negara.

Untuk negara atau ekonomi yang telah menerapkan larangan impor barang hasil kerja paksa, memiliki komitmen untuk menerapkannya melalui perjanjian perdagangan timbal balik, atau telah menjalankan rezim parsial yang mencegah masuknya sebagian barang hasil kerja paksa, USTR mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen.

Sementara itu, untuk negara-negara lain yang dinilai belum memenuhi kriteria tersebut, tarif tambahan yang diusulkan mencapai 12,5 persen.

Dengan klasifikasi yang disampaikan USTR, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang telah memiliki larangan namun dianggap belum efektif dalam penegakannya.

Selain usulan tarif tambahan, USTR juga mengajukan mekanisme khusus untuk sektor tekstil dan pakaian jadi.

Melalui skema tersebut, sejumlah volume impor tekstil dan produk pakaian dari negara tertentu tetap dapat masuk ke pasar AS dengan tarif Section 301 yang lebih rendah dibandingkan tarif umum yang diusulkan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak hanya mengandalkan instrumen tarif, tetapi juga mempertimbangkan pengaturan khusus terhadap sektor-sektor tertentu yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global.

Berasal dari investigasi yang dimulai Maret 2026

Langkah terbaru USTR merupakan hasil dari rangkaian investigasi yang dimulai pada 12 Maret 2026.

Saat itu, USTR secara resmi memulai 60 investigasi terkait kegagalan berbagai negara dalam menerapkan serta menegakkan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa.

Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Section 301 dan Section 302(b) Trade Act of 1974.

Secara umum, Section 301 merupakan instrumen hukum perdagangan yang digunakan pemerintah AS untuk menangani tindakan, kebijakan, atau praktik negara lain yang dianggap tidak adil dan berdampak terhadap perdagangan Amerika.

Aturan tersebut memungkinkan pemerintah AS mengambil tindakan terhadap kebijakan asing yang dianggap tidak dapat dibenarkan, tidak masuk akal, atau diskriminatif serta membebani perdagangan AS.

Dalam proses investigasi, USTR membuka kesempatan kepada publik dan berbagai pihak berkepentingan untuk menyampaikan pandangan mereka.

Menurut USTR, hampir 60 saksi memberikan kesaksian selama proses berlangsung. Selain itu, lembaga tersebut menerima sekitar 500 komentar dan tanggapan yang menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam penyelidikan.

Hasil investigasi kemudian membawa USTR pada kesimpulan bahwa kegagalan negara-negara yang diperiksa dalam menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa merupakan tindakan yang dapat dikenai langkah penegakan berdasarkan Section 301(b)(1) Trade Act.

Masih menunggu masukan publik

Meski hasil investigasi telah diumumkan, kebijakan tarif tambahan tersebut masih berada pada tahap usulan.

USTR membuka kesempatan bagi publik dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait tindakan yang diusulkan.

Permintaan untuk hadir dan memberikan kesaksian dalam sidang publik harus disampaikan paling lambat 22 Juni 2026.

Sementara itu, komentar tertulis mengenai usulan kebijakan dapat disampaikan hingga 6 Juli 2026.

USTR dijadwalkan menggelar sidang dengar pendapat mengenai tindakan yang diusulkan tersebut pada 7 Juli 2026.

Masukan dari pelaku usaha, asosiasi industri, akademisi, maupun pihak lain yang berkepentingan akan menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum pemerintah AS memutuskan langkah lanjutan atas hasil investigasi terhadap 60 negara dan ekonomi tersebut.

Dengan demikian, usulan tarif tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen yang diumumkan USTR saat ini masih berada dalam tahap konsultasi publik, sementara proses dengar pendapat dan penyampaian komentar dari berbagai pihak akan berlangsung sepanjang Juni hingga awal Juli 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan Indonesia pada awal 2026 menyusut tajam. Kondisi ini mencerminkan tekanan yang mulai merata baik dari sisi migas maupun nonmigas, di tengah lesunya kinerja sejumlah mitra dagang utama.

"Sepanjang Januari-Maret 2026, neraca perdagangan barang Indonesia surplus sebesar US$5,55 miliar," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Ateng mengatakan surplus Januari-Maret 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$10,63 miliar, sedangkan komoditas migas defisit US$5,08 miliar.

Surplus Januari-Maret 2026 menyusut dibandingkan periode yang sama 2025 yang mencapai US$10,91 miliar. Penyusutan sebesar US$5,36 miliar itu menjadi sinyal awal melemahnya bantalan eksternal.

Secara rinci, neraca perdagangan migas mencatat defisit US$5,08 miliar pada Januari-Maret 2026, melebar dibandingkan US$4,84 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, surplus nonmigas turun dari US$15,75 miliar menjadi US$10,63 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan ganda. Defisit energi meningkat, sedangkan kemampuan sektor nonmigas dalam menopang surplus mulai melemah.

Berdasarkan data BPS, pelemahan surplus juga tercermin dalam hubungan dagang dengan sejumlah kawasan utama. Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) masih menjadi yang terbesar, tetapi relatif stagnan di kisaran US$4,43 miliar.

Sebaliknya, hubungan dagang dengan China mencatat defisit terdalam yang semakin melebar menjadi US$5,18 miliar dari sebelumnya US$4,23 miliar.

Pola serupa terlihat pada beberapa mitra lain. Defisit dengan Australia meningkat dari US$1,08 miliar menjadi US$2,50 miliar, sementara defisit dengan Singapura juga melebar dari US$1,63 miliar menjadi US$1,90 miliar.

Di sisi lain, surplus dengan kawasan Asean meningkat menjadi US$2,92 miliar, tetapi tidak cukup kuat menahan tekanan dari defisit yang lebih besar dengan negara lain.

Perkembangan pada komponen nonmigas memperlihatkan arah yang sama. Surplus dengan Amerika Serikat turun tipis menjadi US$5,06 miliar, sementara defisit dengan Tiongkok melebar menjadi US$5,52 miliar.

Tekanan juga muncul dari kawasan lain, seperti Australia yang mencatat defisit US$2,38 miliar dan Prancis sebesar US$0,63 miliar.

Dengan komposisi tersebut, ketergantungan pada pasar tertentu semakin terlihat, sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap perubahan permintaan global.

Secara bulanan, kinerja neraca perdagangan masih mencatat surplus. Pada Maret 2026, surplus mencapai US$3,32 miliar, lebih tinggi dibandingkan Februari 2026 sebesar US$1,27 miliar.

Data sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan volatilitas yang semakin tinggi. Surplus sempat mencapai puncak pada Agustus 2025 di atas US$5 miliar, sebelum mengalami tren penurunan hingga awal 2026.

Fluktuasi ini memperlihatkan ketergantungan pada dinamika harga komoditas serta permintaan eksternal yang tidak stabil.

Ateng menyampaikan bahwa penurunan surplus secara kumulatif dipengaruhi oleh kombinasi pelemahan ekspor dan tekanan impor, terutama pada komoditas energi.

Struktur neraca perdagangan saat ini masih ditopang sektor nonmigas, tetapi ruang ekspansi semakin terbatas ketika pasar utama menunjukkan perlambatan.

Di sisi lain, peningkatan defisit migas mencerminkan tingginya ketergantungan pada impor energi, yang membuat neraca perdagangan semakin sensitif terhadap pergerakan harga global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi China berada di atas ekspektasi pada kuartal I/2026, meskipun tekanan global meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang mengganggu pasokan energi dunia.

Melansir BBC, Jumat (17/4/2026), produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada tiga bulan pertama tahun ini. Capaian tersebut melampaui proyeksi ekonom yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan sekitar 4,8%.

Kinerja tersebut diraih di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari, yang memicu gangguan signifikan pada pasokan energi global. Negara-negara Asia menjadi kawasan yang paling terdampak oleh lonjakan harga energi.

Rilis ini juga menjadi publikasi pertama sejak pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonomi tahunannya menjadi 4,5%–5% pada bulan lalu, level terendah sejak 1991.

Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi China menunjukkan pemulihan dari ekspansi 4,5% pada kuartal sebelumnya. Sektor manufaktur menjadi pendorong utama, meskipun tekanan dari penurunan investasi properti masih membayangi kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Analis Brookings Institution Kyle Chan menyebut kinerja ekspor, khususnya kendaraan dan produk manufaktur lainnya, sebagai faktor pendorong utama.

Namun demikian, dampak penuh dari perang Iran diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data saat ini. Chan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya berpotensi melemah akibat gangguan perdagangan yang dipicu konflik.

Target pertumbuhan terbaru China dan berbagai sasaran ekonomi diumumkan pada Maret sebagai bagian dari rencana lima tahunan terbaru. Pemerintah China juga berkomitmen meningkatkan investasi di sektor inovasi, industri teknologi tinggi, serta mendorong konsumsi domestik.

Partai Komunis yang berkuasa tengah berupaya merestrukturisasi ekonomi di tengah berbagai tantangan, termasuk lemahnya konsumsi, penurunan populasi, dan krisis sektor properti yang berkepanjangan.

Dari sisi eksternal, China juga menghadapi tekanan tambahan berupa krisis energi akibat konflik Iran serta meningkatnya ketegangan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Saat ini, sebagian besar produk China dikenakan tarif impor sebesar 10% oleh Amerika Serikat. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan tarif tersebut berpotensi dikembalikan ke level sebelumnya pada awal Juli, setelah Mahkamah Agung membatalkan sejumlah kebijakan pajak impor.

Pertemuan antara Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan berlangsung di China pada Mei mendatang, yang berpotensi menjadi momentum penting dalam hubungan dagang kedua negara.

Sementara itu, data perdagangan terbaru menunjukkan perlambatan signifikan pada kinerja ekspor China. Pertumbuhan ekspor pada Maret hanya mencapai 2,5% secara tahunan, turun tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seiring meningkatnya inflasi global dan melemahnya daya beli konsumen.

Angka tersebut menjadi yang terendah dalam enam bulan terakhir, setelah ekspor gabungan Januari–Februari sempat melonjak lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong oleh tingginya permintaan elektronik dan barang manufaktur.

Sebagai catatan, China menggabungkan data perdagangan Januari dan Februari untuk mengakomodasi fluktuasi musiman terkait perayaan Tahun Baru Imlek.

Di sisi lain, impor China justru melonjak hampir 28% pada Maret. Lonjakan ini membuat surplus perdagangan bulanan—selisih antara ekspor dan impor—menyusut menjadi sedikit di atas US$50 miliar, terendah dalam lebih dari satu tahun.

Dosen ekonomi dari Australian National University Yixiao Zhou menilai peningkatan nilai impor kemungkinan dipicu oleh kenaikan biaya global akibat perang Iran, terutama pada energi dan bahan baku.

Ancaman Iran terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz turut mendorong lonjakan harga minyak mentah dan produk turunannya, seperti plastik.

Meskipun ketergantungan China terhadap minyak dari kawasan Teluk lebih rendah dibandingkan Jepang dan Korea Selatan, harga bahan bakar domestik tetap mengalami kenaikan. Sejumlah maskapai China juga mulai mengurangi frekuensi penerbangan akibat lonjakan harga bahan bakar jet.

Zhou menambahkan, konflik tersebut berpotensi menekan kinerja ekspor China jika konsumen global mengurangi belanja akibat kenaikan harga.

“Pertumbuhan ekspor pada akhirnya bergantung pada kondisi ekonomi mitra dagang. Sulit untuk mempertahankan pertumbuhan pada tingkat yang sangat tinggi secara berkelanjutan,” ujar Zhou seperti dikutip BBC.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia dengan Singapura dan Malaysia dalam pertemuan bilateral dengan kedua negara tetangga tersebut.

"Melalui rangkaian pertemuan bilateral tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan," kata Wamendag Roro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertemuan bilateral Wamendag RI dengan sejumlah mitra strategis tersebut berlangsung di sela pertemuan 32nd ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat di Taguig, Filipina, Jumat (13/3).

Dalam pertemuan dengan Deputy Prime Minister and Minister of Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, Wamendag Roro menyoroti perkembangan positif hubungan perdagangan kedua negara.

Nilai perdagangan Indonesia-Singapura tercatat meningkat 14,6 persen dalam lima tahun terakhir, dari 16,85 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 19,32 miliar dolar AS pada 2025.

Indonesia menilai kemitraan perdagangan dengan Singapura memiliki potensi untuk terus berkembang, khususnya dalam mendorong diversifikasi produk ekspor Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi.

"Hubungan perdagangan Indonesia dan Singapura menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ke depan, kami melihat peluang besar untuk memperluas kerja sama, khususnya dalam mendorong ekspor produk Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi," ujar Wamendag Roro.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proses aksesi terhadap Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia memandang CPTPP sebagai kerangka kerja perdagangan modern yang dapat memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia berkomitmen melanjutkan proses aksesi CPTPP sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional dan untuk memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang berbasis aturan," katanya menjelaskan.

Selain itu, kedua pihak juga membahas sejumlah agenda kerja sama ekonomi regional, termasuk perkembangan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta berbagai inisiatif kerja sama perdagangan dan investasi.

"Indonesia mendorong agar berbagai inisiatif kerja sama ekonomi regional, termasuk DEFA dan RCEP, dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Roro Esti.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Deputy Minister of Investment, Trade, and Industry Malaysia Sim Tze Tzin, Wamendag Roro juga membahas upaya memperkuat hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia.

Pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 24,22 miliar dolar AS.

Indonesia melihat peluang besar untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan kerja sama di berbagai sektor bernilai tambah di antara kedua negara.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan mekanisme kerja sama bilateral, termasuk rencana penyelenggaraan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) serta penguatan kerja sama investasi melalui Malaysia-Indonesia Investment Committee (MIIC).

Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan kerja sama perdagangan di kawasan perbatasan, termasuk implementasi Border Trade Agreement (BTA) 2023 dan upaya percepatan normalisasi perdagangan lintas batas di Entikong-Tebedu.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan perdagangan yang kuat. Kami melihat banyak peluang untuk memperluas kerja sama, termasuk melalui peningkatan perdagangan bernilai tambah dan penguatan konektivitas ekonomi di kawasan perbatasan," kata Wamendag Roro Esti.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia dengan Singapura dan Malaysia dalam pertemuan bilateral dengan kedua negara tetangga tersebut.

"Melalui rangkaian pertemuan bilateral tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kawasan," kata Wamendag Roro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertemuan bilateral Wamendag RI dengan sejumlah mitra strategis tersebut berlangsung di sela pertemuan 32nd ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat di Taguig, Filipina, Jumat (13/3).

Dalam pertemuan dengan Deputy Prime Minister and Minister of Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, Wamendag Roro menyoroti perkembangan positif hubungan perdagangan kedua negara.

Nilai perdagangan Indonesia-Singapura tercatat meningkat 14,6 persen dalam lima tahun terakhir, dari 16,85 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 19,32 miliar dolar AS pada 2025.

Indonesia menilai kemitraan perdagangan dengan Singapura memiliki potensi untuk terus berkembang, khususnya dalam mendorong diversifikasi produk ekspor Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi.

"Hubungan perdagangan Indonesia dan Singapura menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ke depan, kami melihat peluang besar untuk memperluas kerja sama, khususnya dalam mendorong ekspor produk Indonesia yang bernilai tambah lebih tinggi," ujar Wamendag Roro.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proses aksesi terhadap Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia memandang CPTPP sebagai kerangka kerja perdagangan modern yang dapat memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

"Indonesia berkomitmen melanjutkan proses aksesi CPTPP sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional dan untuk memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang berbasis aturan," katanya menjelaskan.

Selain itu, kedua pihak juga membahas sejumlah agenda kerja sama ekonomi regional, termasuk perkembangan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta berbagai inisiatif kerja sama perdagangan dan investasi.

"Indonesia mendorong agar berbagai inisiatif kerja sama ekonomi regional, termasuk DEFA dan RCEP, dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Roro Esti.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Deputy Minister of Investment, Trade, and Industry Malaysia Sim Tze Tzin, Wamendag Roro juga membahas upaya memperkuat hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia.

Pada 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 24,22 miliar dolar AS.

Indonesia melihat peluang besar untuk memperluas akses pasar serta meningkatkan kerja sama di berbagai sektor bernilai tambah di antara kedua negara.

Pertemuan tersebut juga membahas penguatan mekanisme kerja sama bilateral, termasuk rencana penyelenggaraan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) serta penguatan kerja sama investasi melalui Malaysia-Indonesia Investment Committee (MIIC).

Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan kerja sama perdagangan di kawasan perbatasan, termasuk implementasi Border Trade Agreement (BTA) 2023 dan upaya percepatan normalisasi perdagangan lintas batas di Entikong-Tebedu.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan perdagangan yang kuat. Kami melihat banyak peluang untuk memperluas kerja sama, termasuk melalui peningkatan perdagangan bernilai tambah dan penguatan konektivitas ekonomi di kawasan perbatasan," kata Wamendag Roro Esti.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai rencana pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi perdagangan terhadap Indonesia. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.

"Saya pikir nggak apa-apa itu investigasi, hal yang biasa," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang kerap memicu ketegangan perdagangan adalah perbedaan biaya produksi antarnegara. Menurutnya, produk Indonesia cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk AS karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.

"Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika," ujarnya.

Ia menambahkan kondisi tersebut membuat Indonesia berpotensi mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Namun, menurutnya hal itu merupakan fenomena umum dalam hubungan dagang global.

"Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi, kita surplus dibanding mereka," katanya.

Meski demikian, Purbaya mengakui potensi risiko tetap ada apabila pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia.

Menurutnya, dampak kebijakan tersebut akan lebih terasa jika tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Selama kenaikan tarifnya sama dengan negara-negara pengekspor barang-barang sejenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif sama saja," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan situasi bisa berbeda jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dari negara lain.

"Kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan 10 persen, sudah susah kita," katanya.

Meski begitu, Purbaya menilai prospek perdagangan Indonesia tetap relatif terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kebijakan perdagangan AS berubah.

"Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya prospeknya ke depan nggak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US trade," ujarnya.

Sebelumnya, kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) memulai penyelidikan terhadap sejumlah negara terkait dugaan praktik perdagangan yang dinilai merugikan industri domestik AS.

Investigasi tersebut menyasar kebijakan atau praktik industri yang dianggap berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi serta kebijakan yang dinilai berpotensi membebani dan membatasi perdagangan AS.

Sejumlah negara yang menjadi subjek penyelidikan antara lain China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah AS melindungi basis industri dalam negeri serta mengembalikan rantai pasok strategis ke negaranya.

Penyelidikan ini juga muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.Sebagai respons, pemerintah AS kemudian menerapkan tarif global sementara yang berlaku bagi seluruh negara selama 150 hari, sekaligus memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran perdagangan oleh sejumlah mitra dagang.

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, tarif atas ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada saat ini menjadi 15%. Penyesuaian tarif yang diungkap Airlangga ini tercatat mengalami penurunan dari kesepakatan dagang bilateral AS-Indonesia sebesar 19%, yang sebelumnya dipatok Pemerintahan Donald Trump yakni 32%.

Airlangga menitikberatkan, soal nilai tarif dagang Indonesia ke AS ini mengikuti tarif teranyar, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal , yang kemudian diikuti penyesuaian kebijakan oleh Trump secara global.

“Tarif global kan 15 persen, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15 persen,” kata Menko ssssAirlangga di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Buntut Tarif AS, Berikut Isinya



Kendati begitu, Airlangga memastikan sederet perjanjian antara Indonesia dan AS dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap berjalan. Adapun kepastian pemberlakuan perjanjian bilateral ini bakal absah setelah 90 hari dari tanggal penandatanganan, dan diikuti ratifikasi.

Tarif yang dimaksud Airlangga adalah pembebasan bea ekspor produk Indonesia ke AS senilai 0 persen untuk komoditas tertentu. Sedangkan, tarif impor barang AS ke Indonesia disebut masih belum ada perubahan.

"Kalau bea masuk 0 persen untuk sektor yang 1.800 lebih itu salah satu andalan kami. Jadi, diharapkan marketnya bisa ekspansi," tutur Airlangga.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kerja sama ekonomi bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington pada Kamis (19/2). Dalam perjanjian ini, AS membebaskan pengenaan tarif pada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia. Mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



Dalam kesepakatan itu, penghapusan tarif Bea Masuk 0 persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia diatur berdasarkan mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Jumlah ekspor produk disesuaikan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS seperti kapas dan serat buatan.

Di luar komoditas tersebut, Trump mengenakan tarif ekspor 19% bagi produk Indonesia. Namun, belakangan keputusan tarif dagang itu dianulir Trump setelah putusan Mahkamah Agung AS yang menegaskan kebijakan tarif Trump menyalahi konstitusi.

Merespons putusan Supreme Court AS, Trump lantas menganulir kebijakan tarif dagang menjadi 10 persen. Tak lama kemudian, Trump kembali merevisi tarif dagang menjadi 15% untuk setiap barang ekspor yang masuk ke AS.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku saat ini Pemerintah tengah menyusun Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan baru pasca kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Menko Airlangga menjelaskan, di dalam UU tersebut nantinya akan mengakomodir permintaan dari AS menyoal pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa kontrak karyawan maksimal 1 tahun.

"Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu (kesepakatan permintaan AS) akan masuk di dalam undang-undang Naker yang baru," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Media Nasional Terancam, SPS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang RI-AS Terkait Digital



Menko Airlangga juga mengatakan, UU baru tersebut nantinya juga sekaligus mengakomodir beberapa pasal yang dibatalkan oleh MK terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. "Nanti kita akan monitor beberapa pasal dari UU CK yang dibatalkan oleh MK. Sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," katanya.

Sebelumnya telah diteken perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti isi klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyangkut pembatasan pekerja kontrak dan outsourcing.

Menurut Said Iqbal, pihaknya perlu memahami maksud di balik pasal yang disebut meminta pembatasan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal satu tahun serta pembatasan tenaga alih daya. Ia menilai klausul tersebut bisa memiliki dua kemungkinan tujuan.

Ia menegaskan, jika klausul itu berpotensi melemahkan daya saing tenaga kerja nasional, maka pemerintah harus mewaspadainya. Namun jika tujuannya benar-benar melindungi buruh melalui tekanan eksternal, KSPI dan Partai Buruh menyatakan terbuka untuk mendukung.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



“Apakah bertujuan menurunkan daya saing pekerja Indonesia sehingga produk Indonesia tidak kompetitif, atau benar-benar ingin melindungi buruh Indonesia. Ini harus dipelajari yang tersirat dari pasal tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).

Said Iqbal menekankan bahwa pembatasan outsourcing sebenarnya sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Putusan tersebut kata dia, dimenangkan oleh gugatan Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI Andegani, dan FSPMI.

Ia menilai tanpa adanya perjanjian dagang dengan pihak luar, pemerintah tetap wajib menjalankan putusan MK dengan memasukkan pembatasan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

JAKARTA - Dampak kesepakatan tarif resiprokal Trump antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan nasional dinilai masih minim. Meski pemerintah mengklaim kesepakatan ini sebagai terobosan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerangkan dampaknya terhadap total perdagangan Indonesia masih sangat terbatas.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS . Riandy memaparkan bahwa tambahan tarif nol persen dari AS hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke negara tersebut.

Jika dikalkulasikan dengan porsi ekspor ke AS yang hanya menyumbang 10 persen dari total ekspor nasional, maka pengaruh riilnya sangat kecil. Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton



"Jadi dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24 persen yang ter-cover yang dapat tambahan 0 persen. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10 persen. Jadi total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2 persen,” ujar Riandy dalam diskusi CSIS, Jumat (27/2/2026).

Dalam kesepakatan ART, terdapat 1.819 produk Indonesia yang mendapatkan pembebasan tarif (0%) atau eksimpasi dari Amerika Serikat.Timbal Balik Negosiasi Tarif Trump, Danantara Bakal Borong 50 Pesawat Boeing Senilai Rp227 T



Produk-produk tersebut meliputi komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga komponen teknologi seperti semikonduktor dan suku cadang pesawat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mendapatkan fasilitas serupa melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ).

Namun, Riandy menilai angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan perjanjian dagang internasional lainnya yang biasanya mampu mengamankan 90 hingga 99% total perdagangan nasional. Ia bahkan meragukan bahwa daftar 1.819 produk tersebut merupakan murni hasil negosiasi alot pemerintah sejak April 2025.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan ini krusial untuk melindungi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan turunannya. Namun, CSIS mengingatkan bahwa fasilitas ini harus dibayar dengan reformasi tata kelola perdagangan yang cukup besar di pihak Indonesia.

Sebagai bentuk resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif nol persen bagi produk impor asal AS, khususnya bahan baku pangan seperti Gandum dan Kedelai. Kebijakan impor ini diambil pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas harga produk turunan seperti mi, tahu, dan tempe agar tetap terjangkau oleh masyarakat domestik.

Riandy menilai capaian akses pasar yang hanya 2% dari total perdagangan nasional tersebut terasa tidak sebanding dengan komitmen reformasi perdagangan yang harus dijalankan Indonesia bagi produk-produk Amerika Serikat. Hal ini memicu pertanyaan apakah perjanjian ini benar-benar menjadi "karpet merah" bagi ekspor nasional atau justru menjadi tantangan baru bagi neraca perdagangan Indonesia.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk mulai makanan, minuman hingga kosmetik yang diimpor dari Amerika Serikat (AS). Respons ini menyusul kesepakatan tarif dagang AS-Indonesia yang menilai ada isu soal sertifikasi halal dalam penyesuaian tarif yang disepakati.

"Makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulisnya.

Seturut itu, Haryo menekankan bahwa produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good manufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Pakai Sertifikasi Halal, MUI Buka Suara

"Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan," kata Haryo.

Haryo juga mengingatkan soal Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

"Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," kata Haryo.

Pemerintah Buka Kuota 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis di 2026



Indonesia menyatakan akan membebaskan sejumlah produk manufaktur asal AS dari kewajiban sertifikasi halal, khususnya kosmetik dan alat kesehatan. Isu sertifikasi halal muncul dalam kerja sama ekonomi setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington DC pada Kamis (19/2).

Pemerintah Indonesia menegaskan bakal meloloskan berbagai produk manufaktur asal AS dari ketentuan sertifikasi halal, termasuk produk kosmetik dan alat kesehatan. Kebijakan ini digadang-gadang demi memperlancar arus perdagangan bilateral seraya meminimalisir hambatan administratif produk impor.

Ditambah, Indonesia menyetujui impor produk minuman beralkohol dari AS. Rujukannya berdasarkan potensi neraca perdagangan. Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia mengelola importasi produk minuman alkohol dengan nilai USD1,23 Miliar.

Nilai importasi produk minuman alkohol asal AS sekitar USD 86,1 Juta (hanya 7% dari nilai total importasi minuman alkohol). Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan kebijakan membuka akses impor jagung dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu produksi jagung dalam negeri. Bukan hanya itu, Indonesia sepakat mengimpor ayam sebagai bagian dari dari implementasi kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) .

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman (Mamin). Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton



"Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri Mamin dengan volume tertentu per tahun," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya kebutuhan impor jagung untuk industri Mamin pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 1,4 juta ton. Ini dilakukan lantaran jagung asal AS dinilai memiliki spesifikasi dan standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

"Kebutuhan importasi jagung untuk industri Mamin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri Min," tambahnya.

Lebih lanjut Haryo mengungkap, kebijakan ini juga bukan berarti Indonesia diwajibkan mengimpor jagung dari AS setiap tahun dalam jumlah tetap. Akses impor diberikan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, terutama untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku.

"Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri Mamin yang memiliki kontribusi 7,13% terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21% dari total ekspor industri nonmigas (atau senilai USD48 Miliar), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025," sebut Haryo.

Keran Impor Ayam AS Dibuka

Terkait impor ayam dari AS, Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tidak akan membanjiri pasar domestik maupun merugikan peternak dalam negeri. Haryo Limanseto menekankan bahwa impor ayam dari AS dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS).

Menurutnya langkah ini justru dibutuhkan untuk menjaga produktivitas peternakan lokal. Ia menjelaskan, GPS merupakan indukan utama dalam rantai produksi perunggasan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Parent Stock (PS) hingga ayam pedaging komersial. Karena Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan GPS, kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor.

"Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar USD17-20 juta). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Haryo menambahkan bahwa impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs pada dasarnya tidak dilarang, selama memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga mengimpor mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku produk olahan seperti sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya. Volume impor MDM diperkirakan mencapai 120.000 hingga 150.000 ton per tahun.

Pemerintah, lanjut Haryo, tetap memprioritaskan perlindungan terhadap peternak dalam negeri dan menjaga keseimbangan pasokan serta harga ayam nasional.

"Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik," pungkasnya.