Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara Benjamin Gunawan menilai transformasi bisnis maupun struktur organisasi Pertamina perlu fokus pada efisiensi dan transparansi.

“Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan. Transformasi bisnis maupun struktur organisasi perlu dilanjutkan dengan fokus pada efisiensi dan transparansi,” ujar Benjamin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Gunawan menjelaskan keberadaan Pertamina memiliki korelasi yang kuat terhadap berbagai indikator fundamental ekonomi nasional.

Ketahanan pasokan energi yang terjaga berkontribusi terhadap stabilitas harga barang dan jasa, sekaligus mendukung aktivitas industri dan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, lanjut Gunawan, tantangan menuju kemandirian energi nasional masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurut dia, isu pembangunan kilang dan pengurangan ketergantungan impor energi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pertamina, melainkan memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Yang paling penting, prioritas utama tetap menjaga ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Gunawan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan dapat mencapai 250 perusahaan, dengan seluruh karyawan perusahaan yang ditutup dipastikan akan dipertahankan.

"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.

Langkah serupa juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia benih dalam program pengembangan benih perkebunan guna memastikan kualitas, jumlah, dan distribusi benih kepada petani sesuai ketentuan.

Penyedia benih yang tidak memenuhi standar, kata dia, dapat dicoret dari daftar mitra pemerintah hingga diproses secara hukum.

“Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan dilakukan karena pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis.

Dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Kementerian Pertanian, Amran mengatakan pengawasan program tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas), aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komoditas yang menjadi sasaran program meliputi kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete.

“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Amran menegaskan seluruh penyedia benih bertanggung jawab memenuhi kontrak yang telah disepakati serta memastikan benih yang disalurkan sesuai standar pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa untuk memantau penyaluran bantuan benih secara real time.

“Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ucap dia.

Selain itu, Amran menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia memastikan seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat maupun pihak tertentu.

Pemerintah juga menerapkan evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih. Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar dicoret dari daftar mitra pemerintah.

“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan bersama penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah yang terlibat dalam program penyediaan benih nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan holding investasi aset kripto PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan dan cadangan umum untuk memperkuat fundamental bisnis perseroan.

Keputusan tersebut disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 perseroan di Jakarta, Senin.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian,” kata Direktur Utama COIN Ade Wahyu dalam keterangan resmi.

Ia mengatakan kas tersebut menjadi bekal penting bagi perseroan untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha, dan memastikan ketahanan operasional perusahaan.

RUPST menyetujui seluruh mata acara yang diagendakan, termasuk penggunaan laba bersih sebagai laba ditahan dan cadangan umum.

Ade mengatakan keputusan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dua anak usaha COIN, yakni PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC).

“Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” ujarnya.

Selain penggunaan laba, RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris perseroan.

Rapat menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir sebagai Komisaris dan mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris baru.

Ade menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Silvano Winston Rumantir selama menjabat Komisaris serta menyambut kehadiran Aaron Ang Nio di jajaran Dewan Komisaris perseroan.

Ia mengatakan penyegaran tersebut diharapkan membawa perspektif baru untuk memperkuat fungsi pengawasan, tata kelola, dan pertumbuhan COIN yang berkelanjutan.

“Kami meyakini perspektif baru beliau akan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola yang baik di perseroan,” ucap dia.

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris COIN terdiri atas John A. Prasetio sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Aaron Ang Nio sebagai Komisaris.

Sementara itu, susunan Direksi COIN terdiri atas Ade Wahyu sebagai Direktur Utama, Adri P. Martowardojo sebagai Direktur, dan Abraham Ardian Nawawi sebagai Direktur.

RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Selain itu, perseroan juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti koordinasi lintas sektoral yang belum optimal dalam tata kelola destinasi wisata nasional sehingga pengelolaan pariwisata Indonesia.

Menurut Novita, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berperan sebagai jembatan komunikasi untuk mengatasi ego sektoral yang masih terjadi dalam pengelolaan destinasi wisata nasional.

“Kementerian Pariwisata harus benar-benar mampu menjadi komunikator yang memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang ada di setiap masing-masing daerah,” kata Novita dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Usai melakukan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pekan lalu, Novita mendapatkan beberapa catatan terkait tata kelola destinasi wisata nasional.

Dia menjelaskan forum komunikasi yang subtantif antara Kemenpar, pemerintah daerah dan pengelola wisata masih minim. Kondisi itu menurut dia, menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata Indonesia.

Novita menegaskan bahwa keberadaan Kemenpar sangat penting untuk mengatasi eko sektoral yang masih terjadi di berbagai daerah.

“Ada beberapa catatan yang ingin memang kami titik beratkan kepada peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk bisa menyelesaikan masalah ego sektoral ini,” ujarnya.

Dia menilai Kemenpar harus mampu menjadi komunikator utama yang menjembatani aspirasi dan kebutuhan sektor pariwisata di daerah.

Dengan koordinasi yang kuat, kata dia, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan dan pengembangan destinasi wisata nasional.

Politisi Dapil 7 Jawa Timur itu menilai, penguatan pola komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan pariwisata Indonesia dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif.

“Penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola wisata untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan,” kata Novita.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Kita sempurnakan dan perbaiki terus menerus tata kelola pupuk bersubsidi agar bisa diterima petani dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini menyiapkan aturan turunan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2025 yang merupakan revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Kepala Kelompok Seksi (Kapoksi) Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Prasarana (PSP) Kementan Sry Pujiati menyatakan pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait pupuk bersubsidi yakni Perpres No. 113 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, tambah dia di Jakarta, Rabu, diperlukan regulasi turunan sebagai dasar pelaksanaan teknis perubahan kebijakan pupuk bersubsidi (Permentan dan Peraturan Menteri Keuangan).

Kementerian Pertanian saat ini tengah membahas Permentan sebagai aturan pelaksana Perpres No.113 Tahun 2025.

"Kita sempurnakan dan perbaiki terus menerus tata kelola pupuk bersubsidi agar bisa diterima petani dengan baik. Dengan peraturan turunan tersebut diharapkan lebih sempurna dan detail dalam skema pengelolaan pupuk subsidi,” katanya.

Namun, lanjutnya saat Webinar Membedah Perpres No. 113 Tahun, perubahan ini tidak mengubah dalam penebusan pupuk, tapi hanya pada skema pembayaran pupuk subsidi Pupuk Indonesia.

"Dengan mekanisme pembayaran baru ini diharapkan industri pupuk bisa merevitalisasi pabrik dan mendukung peningkatan produksi pupuk," ujarnya.

Sementara itu, SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT. Pupuk Indonesia, Asep Saepul Muslim menambahkan sejak pemerintah memperbaiki tata kelola pupuk ada respon positif dari petani yakni dari 22 Oktober sampai sekarang penyerapan pupuk subsidi naik 20 persen, bahkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus mulai 1 Januari 2026.

Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, ungkap Asep, penyaluran pupuk pada 2025 mencapai 8,11 juta ton atau 96,35 persen dari kontrak sebanyak 8,42 juta ton dan 84,99 persen dari alokasi yang diberikan Kementan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, A. Faroby Falatehan menilai, penyempurnaan Perpres No. 6 Tahun 2025 untuk menjawab hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait inefisiensi industri pupuk dimana selama ini ada beberapa permasalahan subsidi pupuk.

Diantaranya, tata kelola subsidi kurang efisien, baik inefisiensi biaya produksi, keterlambatan pembayaran subsidi, hingga lemahnya pengawasan dan beban fiskal tinggi.

Begitu juga masalah saat biaya produksi naik, subsidi pupuk juga ikut naik dan berimbas harga di petani serta pembayaran subsidi lambat yakni baru tahun berikutnya.

Dikatakannya, pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pupuk dengan Perpres No.6 Tahun 2025 dan disempurnakan lagi dengan Perpres No.113 Tahun 2025.

Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta menilai, keluarnya Perpres No. 113 Tahun 2025 menjadi pelengkap kebijakan yang sebelumnya bahkan menjadi inovasi cara berpikir untuk menghitung subsidi pemerintah dan PT. Pupuk Indonesia, sehingga sangat membantu dalam efisiensi karena sistem penyaluran pupuk bersubsidi lebih baik.

Dengan kebijakan tata kelola pupuk subsidi yang baru ada beberapa keuntungan bagi petani. Misalnya, alokasi pupuk subsidi naik dua kali lipat. Jika sebelumnya hanya sekitar 4 jutaan ton, kini mencapai 9 jutaan ton.

Penghapusan aturan birokrasi dalam penyaluran pupuk subsidi yang membuat berbelit, tambahnya, kini dengan tandatangan gubernur atau kepala dinas pertanian, alokasi pupuk bisa langsung diajukan.

"Keuntungan lain, harga pupuk subsidi turun 20 persen, update e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) bisa setiap 4 bulan yang sebelumnya baru setahun," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi pupuk sekarang baik dan bagus. Dengan Perpres No.113/2025 ini, kita bicara transformasi.

Jakarta (ANTARA) - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai kebijakan pupuk yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) No. 113 Tahun 2025 berada di jalur yang tepat dan mencerminkan proses transformasi yang nyata.

Menurut Ketua Umum KTNA Yadi Sofyan, di Jakarta, Senin, salah satu dampak positif Perpres No. 113 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi, yakni produksi pupuk meningkat dari sekitar 30,5 juta ton menjadi 34,77 juta ton .

"Kondisi pupuk sekarang baik dan bagus. Dengan Perpres No.113/2025 ini, kita bicara transformasi. Dampaknya terasa dari sekitar 30 kantor perwakilan KTNA di daerah, tidak ada keluhan terkait distribusi pupuk bersubsidi," ujarnya.

Artinya, kata dia lagi, hampir tidak ada masalah di lapangan, kalau pun ada dinamika, biasanya terkait petani yang belum masuk e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) elektronik.

KTNA juga mengapresiasi penyederhanaan administrasi penebusan pupuk yang kini cukup menggunakan KTP, sehingga memudahkan petani, ujarnya lagi, Perpres No. 113/2025 pada prinsipnya menyempurnakan Perpres No. 6/2025, termasuk perubahan skema subsidi ke arah market to market.

Namun, Yadi menekankan pentingnya pengawalan kebijakan secara kolaboratif agar manfaatnya optimal bagi petani, selain itu juga menyampaikan tiga pilar rekomendasi untuk mendukung keberhasilan implementasi Perpres No. 113/2025.

Pertama, penyempurnaan data dan digitalisasi dengan melibatkan kelompok tani dalam verifikasi dan validasi penerima di tingkat desa, sembari tetap menyediakan jalur manual bagi petani yang terbatas akses teknologinya.

Kedua, peningkatan sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia diharapkan aktif turun ke lapangan untuk menjelaskan perubahan kebijakan, khususnya terkait skema subsidi dan kategori pupuk.

Ketiga, penguatan pengawasan partisipatif dengan memberikan mandat resmi kepada kelompok tani untuk ikut mengawal penyaluran pupuk, serta memperkuat sanksi bagi pelaku penyelewengan.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mulyono Makmur menilai Perpres No. 113/2025 sebagai bagian dari revolusi tata niaga pupuk yang patut diapresiasi, meski masih membutuhkan penguatan di tingkat pelaksana, arah kebijakan dinilai positif.

Ia berharap penguatan koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, dapat menjadi penggerak utama ekosistem pertanian modern ke depan, didukung oleh lembaga keuangan, koperasi unit desa, offtaker, dan penyuluh.

"Kami optimistis, dengan tata kelola yang makin baik, pupuk bisa menjadi pilar kuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Penguatan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Pasca Terbitnya Perpres 113 Tahun 2025".

Namun demikian, Mulyono menegaskan peran penyuluh pertanian juga sangat penting dalam menyosialisasikan kebijakan tata kelola pupuk baru ini, karena mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kepala Seksi Pupuk Bersubsidi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, mekanisme pendataan dan penyaluran pupuk bersubsidi saat ini telah berjalan dengan baik dan terstruktur.

Penyusunan kebutuhan pupuk dilakukan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kemudian diinput ke aplikasi, diverifikasi berjenjang hingga kabupaten/kota, selanjutnya ditetapkan sebagai data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi pada 6 Desember 2025 sebesar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sekitar 297 ribu ton untuk perikanan. Total anggaran subsidi pupuk tahun 2026 mencapai Rp46 triliun.

Untuk 2026, alokasi pupuk subsidi pertanian tetap sebesar 9,5 juta ton, katanya pula, data penerima yang telah masuk hingga Desember tercatat sekitar 14,1 juta NIK untuk pertanian dan sekitar 101 ribu NIK untuk perikanan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan terdapat perubahan mendasar dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 113 tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra menyatakan regulasi ini menitikberatkan pada perbaikan mekanisme pembayaran subsidi, penguatan pengawasan penyaluran, serta penegasan prioritas pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Menurut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa perubahan paling mendasar dalam Perpres 113 tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.

Pasal tersebut menyebutkan, BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.

"Dalam ketentuan baru tersebut, pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku diberikan kepada BUMN Pupuk sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan," ujarnya.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, lanjutnya, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Menurut Jekvy, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan pemerintah karena merupakan program strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kini telah membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

"Tadi sudah ada banyak kasus yang bisa kita ungkap bersama, kita cegah bersama. Selain itu juga kami membuka diri terhadap bahkan teman-teman dari masyarakat sipil," tegasnya.

Bimo juga mengaku, turut mengajak seluruh organisasi independen yang fokus mengawasi tata kelola pemerintahan untuk turut serta mengawasi kinerja dan layanan para pegawai pajak.

"Transparency International Indonesia, itu juga teman-teman dari ICW, kemudian juga teman-teman dari bahkan Amnesty International, teman-teman saya lama, karena kami juga dulu bekerja di bidang Stranas Pencegahan Korupsi, jadi watchdog kami di masyarakat sipil itu kami berikan ruang, kami berikan bahan untuk mengkritisi kami," papar Bimo.

Di sisi lain, ia menegaskan, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Dirjen Pajak pada Mei 2025 ia pun telah berkomitmen untuk membuka data pajak supaya menjadi bahan bagi masyarakat untuk bisa terus mengkritisi secara baik kinerja dan layanan para fiskus pajak.

"Kami juga bekerja sama dengan seluruh tax center, ada ratusan tax center di seluruh Indonesia. Kami berikan bahan, kalau sekarang teman-teman masyarakat sipil, akademisi, mau meneliti tentang pajak, tentang kinerja model ekonomi pajak, kami buka data itu," kata Bimo.

"Sepanjang tidak ada data individual dengan narasi identitas wajib pajak, itu sah-sah saja untuk dilakukan pemodelan untuk membantu kami supaya bekerja lebih baik," tegasnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mendorong agar harga timah yang dijual masyarakat bisa memiliki patokan resmi. Hal itu agar bisa memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat sekaligus memberikan kepastian harga yang adil bagi penambang lokal.

Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk timah rakyat agar tidak ada lagi perbedaan harga yang merugikan masyarakat.

"Kita juga mendorong adanya harga patokan mineral, harga yang dibeli dari masyarakat. Alhamdulillah saat ini sedang ada rapat, sedang kita dorong mengenai HPM ini yang mudah-mudahan bisa direalisasikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, keberadaan HPM akan menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola pertambangan, khususnya di wilayah penambangan rakyat seperti Bangka Belitung. Dengan adanya harga acuan resmi, masyarakat diharapkan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih layak dari hasil tambangnya.

"Bagi kami asosiasi, tata kelola ini sangat penting karena kami sebagai pelaku usaha ingin usaha kita juga sustain, aman, nyaman dan juga tidak ada kendala ke depannya," katanya.

Selain mendorong penetapan harga patokan, Harwendro juga menilai perlu ada perbaikan dalam sistem perizinan dan pengelolaan tambang rakyat. Pihaknya sejak awal telah mengajukan agar wilayah tambang rakyat diberikan izin resmi melalui skema Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikelola oleh koperasi.

"Dari awal asosiasi sudah mengajukan tata kelola pertambangan tapi memang realisasinya belum maksimal. Salah satunya kami mendorong wilayah penambangan rakyat yang diberikan izin melalui Izin Penambangan Rakyat yang nantinya itu akan dikelola oleh koperasi," ungkapnya.

Pihaknya juga menyambut baik langkah PT Timah yang telah melakukan uji coba pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi.

"Alhamdulillah tadi dengar laporan dari PT Timah sudah dilakukan, sudah ada uji-cobanya dan mudah-mudahan kalau ini berhasil bisa mendongkrak, bisa mensejahterakan masyarakat di Bangka Belitung," imbuhnya.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya berharap tata kelola pertambangan timah di Indonesia dapat berjalan lebih tertib dan berkeadilan, serta mampu memperkuat keberlanjutan industri timah nasional.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan segera digelar pada tanggal 17 Desember 2025 tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun.

Direktur Legal dan Group Corporate Secretary PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) R. A Koesoemohadiani mengatakan, pelaksanaan RUPSLB merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran.

"Agenda RUPSLB ini tidak berkaitan dengan rencana aksi korporasi apa pun dan informasi lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (10/11).

Ia mengatakan, pada saat Perseroan melakukan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 25 November 2025, Direktur Utama, Direksi, dan manajemen terus berkomitmen penuh untuk bertindak secara profesional serta mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab, GoTo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

"Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.

Di sisi lain, manajemen menyebut, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem digital nasional, serta tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta regulasi Pemerintah yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen di seluruh Indonesia.

"GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah," sebutnya.

Fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi agar dapat mencapai sasaran strategis guna menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem GoTo.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan dan berintegritas melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan langkah strategis itu bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi.

"Sinergi ini juga menjadi langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, profesional, bebas dari risiko hukum, dan mendukung pemulihan keuangan negara," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada Selasa (14/10), dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Pimpinan Cabang BRI Multifinance Makassar, Syahrial, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar, S.H., M.H di Aula Kejari Makassar.

Melalui kerja sama tersebut, Kejari Makassar akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, memberikan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap potensi sengketa perdata maupun tata usaha negara yang mungkin dihadapi oleh BRI Finance Cabang Makassar.

Wahyudi menambahkan perlindungan hukum yang optimal sangat penting dalam industri pembiayaan karena memastikan setiap proses pembiayaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai koridor hukum, meminimalkan risiko litigasi, serta menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

"Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Makassar bukan hanya soal pendampingan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan bisnis," katanya.

Setiap langkah BRI Finance, lanjutnya, harus berada dalam koridor hukum dan prinsip integritas, sehingga kami dapat memberikan layanan pembiayaan yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kolaborasi itu diharapkan menjadi contoh nyata sinergi positif antara institusi keuangan dan lembaga penegak hukum dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan sektor pembiayaan di Makassar.

Selain itu, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap keputusan bisnis dapat dilakukan dengan aman, terukur, dan transparan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025