BEIJING - Presiden China Xi Jinping memperingatkan tatanan dunia sedang berada dalam kondisi rapuh di tengah meningkatnya konflik global, termasuk perang Iran yang dinilai memperparah ketidakstabilan internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez di Beijing, Selasa (14/4/2026).

"Tatanan dunia sedang runtuh menjadi kekacauan," ujar Xi Jinping dalam pertemuan tersebut, dikutip The Economic Times, Selasa (14/4/2026).

Xi menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara China dan Spanyol dalam merespons meningkatnya ketegangan geopolitik. Ia menyebut hubungan kedua negara terus berkembang dan berperan dalam menjaga stabilitas relasi antara China dan Uni Eropa, sekaligus menyerukan penguatan komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Besar Rakyat itu juga menyoroti komitmen kedua negara dalam mempertahankan multilateralisme. Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional yang inklusif menjadi kunci untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas global di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Kunjungan Sánchez ke Beijing berfokus pada penguatan hubungan ekonomi sekaligus membahas isu geopolitik global. Spanyol dalam kesempatan tersebut menyuarakan sikap kritis terhadap aksi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

China juga menyampaikan penolakan terhadap eskalasi militer di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menilai gencatan senjata yang ada saat ini masih rapuh dan perlu dijaga melalui dialog serta upaya diplomasi yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Sánchez menyatakan komitmen Spanyol untuk bekerja sama dengan China dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik hingga isu lingkungan dan sosial. Ia juga mendorong China untuk memainkan peran lebih besar dalam mendorong penyelesaian konflik di sejumlah kawasan, termasuk Iran, Gaza, dan Ukraina.

Selain isu geopolitik, Sánchez menyoroti pentingnya hubungan ekonomi yang lebih seimbang antara China dan Uni Eropa. Ia menyebut ketidakseimbangan perdagangan saat ini tidak berkelanjutan dan perlu ditangani melalui kerja sama yang konstruktif.

Adapun kunjungan tersebut menjadi bagian dari meningkatnya interaksi antara China dan negara-negara Barat di tengah ketidakpastian global. Perang Iran serta dinamika kebijakan luar negeri AS dinilai turut mendorong negara-negara Eropa untuk memperluas kerja sama strategis dengan Beijing.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kondisi global saat ini bukan sekadar krisis biasa.

Menurutnya, ketegangan geopolitik, melemahnya aturan internasional, serta perubahan perilaku negara-negara besar memunculkan kekhawatiran bahwa tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami erosi serius.

“Kita sudah membicarakan tatanan dunia berikutnya dan merasa masih punya waktu, tapi itu jelas sedang terjadi sekarang” ujar Dino dalam forum diskusi FPCI bertema Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026, Senin (19/1/2026).

Menurut Dino, pembahasan mengenai perubahan tatanan dunia kini meluas, termasuk di Eropa. Jika dulu isu ini sempat disinggung pemimpin Finlandia, kini banyak negara Uni Eropa dan anggota NATO ikut membahasnya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY itu juga menyoroti munculnya kembali praktik perebutan wilayah dan sumber daya secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II.

“Kita bicara soal runtuhnya aturan, ruang, dan batas. Itu sedang terjadi,” katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Dino menilai pola intervensi terbuka Amerika Serikat (AS) terlihat semakin jelas. Dia menyebut ada tiga contoh yang menonjol dalam waktu singkat: Venezuela, Greenland/Denmark, dan Iran.

Salah satu perubahan paling signifikan, menurut Dino, adalah pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. AS dinilai tidak lagi konsisten membedakan antara sekutu dan lawan.

“Kalau kita bicara imperialisme, itu soal perebutan wilayah, pemaksaan, perundungan, dan mengabaikan hukum internasional, dan Presiden Trump sendiri mengakui bahwa ia tidak terlalu peduli pada hukum internasional,” ujarnya.

Dampaknya, solidaritas negara-negara Barat yang selama ini menjadi tulang punggung tatanan global mulai retak. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang sebelumnya relatif solid kini menghadapi ketidakpastian arah dan kepemimpinan.

Co-Founder FPCI Dewi Fortuna Anwar menilai krisis saat ini bukan terutama disebabkan oleh kebangkitan China atau Rusia, melainkan oleh perubahan sikap AS sebagai arsitek utama tatanan internasional liberal

“Yang baru adalah AS kini bertindak seperti kekuatan imperialis dan tidak lagi membedakan kawan dan sekutu,” kata Dewi.

Ia menjelaskan bahwa kebangkitan China, Rusia, maupun negara-negara nonblok sebenarnya telah berlangsung lama dan bersifat selektif. China, misalnya, tetap mendukung ekonomi terbuka dan institusi multilateral selama sejalan dengan kepentingannya, tetapi tidak sepenuhnya mendukung nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dewi melihat munculnya peluang baru bagi negara-negara middle power, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih aktif. Situasi ini, menurutnya, merupakan middle power moment, sekaligus momentum penting bagi organisasi-organisasi regional.

Meski demikian, Dewi menegaskan Indonesia tidak bisa merespons perubahan global ini secara reaktif semata. Penguatan resiliensi nasional harus berjalan seiring dengan resiliensi regional, terutama melalui ASEAN.

“Ketahanan kawasan tidak bisa dibangun tanpa kerja sama yang erat dengan negara-negara tetangga,” ujarnya.

Dewi juga mengkritik pendekatan kebijakan luar negeri yang terlalu menitikberatkan hubungan bilateral tanpa diimbangi kepemimpinan regional yang kuat. Menurutnya, fragmentasi kawasan justru membuka ruang bagi intervensi kekuatan eksternal.

Dalam kondisi ketika “naked power” kembali menjadi instrumen politik global, ambang eskalasi konflik dapat dengan mudah terlampaui. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin kawasan, sekaligus memanfaatkan berbagai platform kerja sama regional dan global untuk memperluas jejaring diplomatik. (Angela Keraf)

Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

Lantas, apa yang Perlu Dilakukan Indonesia? Para pembicara menilai ada beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia ke depan.

Pertama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat. Ketidakpastian arah kebijakan AS membuat diversifikasi hubungan strategis menjadi semakin penting.

Kedua, memperkuat multilateralisme dengan ambisi yang jelas. Indonesia dinilai perlu melampaui partisipasi simbolik dan mulai menentukan “niche” atau peran khusus dalam reformasi sistem multilateral global.

Ketiga, memaksimalkan peran di kawasan, khususnya ASEAN dan Indo-Pasifik. Dewi kembali menekankan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada kepemimpinan regional dan diplomasi normatif.

“Fragmentasi regional membuka pintu intervensi eksternal. Jika kekuatan telanjang kembali dominan, ambang eskalasi konflik bisa dengan mudah dilanggar,” ujar Dino.

Dalam konteks Indo-Pasifik, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dinilai sebagai instrumen penting. Namun, negara-negara ASEAN menunggu kepemimpinan konkret dari Indonesia dalam menerjemahkan AOIP ke langkah nyata.

AOIP juga berpotensi menjadi jembatan untuk meredakan rivalitas AS–China, sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN dalam tatanan regional yang terus berubah.

Perubahan tatanan global saat ini membawa risiko besar, tetapi juga peluang strategis. Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya membaca arah perubahan, melainkan menentukan posisi dan peran yang ingin diambil. (Angela Keraf)

JAKARTA - Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai tatanan dunia mengalami perubahan. Menurutnya, tatanan dunia berbasis aturan tengah alami runtuh.

Hal itu diungkapkan Dino saat memberi sambutan di acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025). Dino mengungkapkan, kepercayaan terhadap sistem berbasis aturan berada pada titik terendah sepanjang masa.

"Selama bertahun-tahun saya dalam diplomasi, saya belum pernah melihat yang seperti ini dalam dua tahun terakhir sejak perang Rusia-Ukraina dan Gaza," ungkap Dino.

Menurutnya, banyak aturan tetapi tak diberlakukan sama untuk seluruh negara. Menurutnya, pemberlakuan aturan tak diterapkan secara adil untuk seluruh negara.

"Ada banyak selektivitas, tebang pilih dan beberapa negara dikecualikan dari aturan-aturan ini, dan kekuatan-kekuatan besar cenderung hanya menerapkan aturan sesuai kenyamanan mereka sendiri dan akan dalam sekejap membuang aturan-aturan ini jika tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka," kata Dino.

Untuk itu, ia menilai, hukum internasional menjadi kurang relevan, termasuk hukum humaniter internasional. “Kemunafikan, standar ganda, dan inkonsistensi telah menjadi kenormalan baru. Dan rasanya sangat seperti dunia yang berbahaya di mana 'kekuatan adalah kebenaran sedang berkembang," ucap Dino.

"Presiden Prabowo sangat benar ketika mengatakan bahwa setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kesusilaan manusia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan tekad Brasil dan Indonesia untuk memperkuat posisi negara-negara Global South dalam tatanan dunia yang tengah berubah cepat.

Hal itu disampaikan Lula dalam joint statement bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dalam pernyataannya, Lula menyebut Indonesia dan Brasil sebagai dua kekuatan demokrasi besar dari belahan Selatan dunia yang memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih adil dan berkeadilan.

“Sebagai suara aktif dari Global South, kita juga membahas isu-isu penting dalam agenda internasional. Indonesia dan Brasil adalah dua negara yang bertekad untuk mengambil posisi yang pantas dalam tatanan dunia yang sedang mengalami perubahan mendalam,” ujar Lula.

Presiden Lula memberikan penghormatan khusus kepada Indonesia sebagai negara yang meletakkan dasar solidaritas negara-negara Selatan melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.

“Dunia berkembang berutang budi kepada Indonesia. Tujuh puluh tahun lalu, Konferensi Bandung meletakkan dasar bagi gerakan solidaritas negara-negara Selatan,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa Brasil dan Indonesia memiliki komitmen yang sama terhadap perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan penegakan keadilan internasional.

Salah satu bentuk nyata dari kesamaan sikap itu, kata Lula, adalah penolakan tegas terhadap genosida di Gaza dan dukungan atas solusi dua negara untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

“Pemerintah kita bersatu menentang genosida di Gaza dan terus mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah,” tegas Lula.

Lebih lanjut, Presiden Brasil menyoroti pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar dapat lebih representatif dan efektif dalam menangani konflik global.

“Hanya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB yang dapat mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan yang ada saat ini,” ujarnya.

Lula juga menegaskan dukungan bersama terhadap perdagangan global berbasis aturan yang berpusat pada WTO (World Trade Organization), serta menyoroti peran BRICS sebagai wadah perjuangan kepentingan pembangunan negara-negara berkembang.

“Kita juga sepakat tentang peran penting BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan negara-negara Selatan,” katanya.

Presiden Lula turut menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas partisipasi aktif Indonesia dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro dan dalam pertemuan virtual pada September lalu.

“Saya menegaskan kembali dukungan Brasil terhadap keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank (Bank BRICS),” ujar Lula.

Di sisi lain, Lula menyoroti kerja sama konkret kedua negara dalam menghadapi krisis iklim, mengingat Indonesia dan Brasil merupakan dua negara dengan hutan tropis terbesar dan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

“Presiden Prabowo dan saya juga sepakat tentang urgensi bertindak tegas dalam menghadapi krisis iklim. Indonesia telah menjadi mitra penting dalam perjuangan ini,” ucapnya.

Keduanya juga bersepakat untuk mendorong transisi energi yang adil serta pengembangan biofuel dan ekonomi hijau yang tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Kita juga merupakan produsen utama biofuel, yang akan memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia dan Brasil akan bekerja sama untuk transisi energi yang adil, ekonomi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sambil menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi kesenjangan sosial,” kata Lula.

Presiden Brasil juga memuji dukungan Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan COP30 di Belem, serta partisipasi Indonesia dalam Tropical Forests Forever Fund — sebuah inisiatif global yang digagas Brasil untuk pelestarian hutan tropis dunia.

Selain isu iklim, Lula menekankan pentingnya kerja sama melawan kelaparan dan kemiskinan global. Ia mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan yang diluncurkan Brasil saat memimpin G20, serta menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Prabowo sebagai model nyata keberpihakan kepada rakyat.

“Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan telah mendapat dukungan Indonesia sejak awal. Kebijakan pemberian makan di sekolah yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Subianto, yang patut diakui, kini menjadi bagian dari program percepatan implementasi aliansi tersebut,” tandas Lula.