Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat wisatawan asal Malaysia menjadi penyumbang terbesar kunjungan turis asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Bandara Lombok sepanjang Mei 2026.

"Malaysia adalah negara asal turis terbanyak yang masuk lewat Bandara Lombok. Jumlah mereka mencapai 2.812 orang," kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu.

Sepanjang Mei 2026, BPS mencatat total turis asing yang datang melalui Bandara Lombok sebanyak 7.987 orang. Dari jumlah itu sekitar 35 persen berasal dari Malaysia, lalu diikuti oleh Singapura sebanyak 950 orang, dan Perancis mencapai 551 orang.

Banyak turis asal Malaysia yang berlibur ke Nusa Tenggara Barat lantaran adanya penerbangan langsung dari Bandara Lombok menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya, sehingga memudahkan mereka untuk berlibur di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Berdasarkan kawasan, kata Wahyudin, kunjungan wisatawan mancanegara didominasi dari wilayah ASEAN sebanyak 4.030 orang, Eropa 2.489 orang, Asia di luar ASEAN 858 orang, Amerika 324 orang, Oseania 207 orang, Afrika 72 orang, dan Timur Tengah sebanyak tujuh orang.

"Wisatawan mancanegara paling tinggi dari ASEAN dan jika dilihat lebih detail mayoritas dari mereka berasal dari Malaysia," ujar dia.

Jadwal penerbangan langsung Lombok menuju Kuala Lumpur sebanyak satu sampai dua kali setiap hari. Biaya tiket pesawat sekitar Rp3,5 juta sampai Rp4,5 juta dengan durasi waktu tempuh dalam sekali penerbangan berlangsung selama tiga jam.

Pemerintah NTB terus berupaya menggencarkan promosi pariwisata ramah Muslim dan destinasi wisata berkualitas sebagai strategi untuk mendongkrak kunjungan turis asal Negeri Jiran.

Meski Malaysia menjadi pasar utama turis asing yang masuk melalui jalur udara, namun total kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB pada Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Jumlah wisatawan mancanegara turun 8,05 persen dibandingkan April 2026 yang mencapai 8.686 orang. Sedangkan secara tahunan, kunjungan turis asing juga tercatat menurun 7,57 persen dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebanyak 8.641 orang.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalihkan pengurusan dokumen E-Pas Kecil dari yang semula bersifat personal menjadi tanggung jawab kolektif sebagai solusi atas kesulitan nelayan mengurus dokumen jika dilakukan sendiri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menjelaskan selama ini nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.

"Oleh karena itu, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat jumlah nelayan kita hampir 60.000 lebih yang ada di NTB, kesulitan untuk menyelesaikan masalah E-Pas Kecil-nya itu, kami mulai tahun ini akan berkomitmen seluruh kabupaten/kota kita bergandengan tangan menyelesaikan masalah nelayan ini. Tidak lagi diurus secara personal oleh mereka, tapi akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten menyelesaikan masalah ini," jelas Muslim, Selasa (30/6/2026).

Langkah koordinatif ini diambil karena dokumen E-Pas Kecil merupakan prasyarat mutlak yang mendasari nelayan untuk dapat mengakses aplikasi X-Star guna membeli BBM bersubsidi.

Melalui terobosan tersebut, Pemprov NTB berkomitmen penuh hadir di garda terdepan untuk memotong jalur birokrasi dan menyelesaikan hambatan administratif demi kesejahteraan masyarakat nelayan di NTB.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.

Dengan posisi strategis tersebut, Muslim menyebut sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.

"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ganesha Operation melalui konsep Ganesha Operation E-Sport sukses menggelar The Champion Race 2026, ajang kompetisi e-sport pendidikan nasional tahunan yang dipuncaki pada Sabtu (27/6) di Auditorium Cornerstone, Kota Bandung.

Di akhir pertandingan, tiga siswa keluar sebagai The Champion, yakni Fakhri Abbad El Fathin (SDN Cibubur 04 Jakarta) untuk kategori SD, Azka Fakhry Susanto (SMPN 1 Kota Blitar) untuk kategori SMP, dan Human Rafif Purnomo (SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan) untuk kategori SMA.

Ketiganya merupakan bagian dari 18 finalis The Champion Race 2026, yang harus menjawab soal-soal di antara sorak-sorai pendukung dari tribun penonton. Hitungan waktu yang terus berjalan, dan nama-nama peserta yang naik turun di leaderboard yang terbuka, membuat suasana semakin tegang.

Berbeda dari ujian atau olimpiade pada umumnya, The Champion Race menempatkan para peserta dalam situasi bertanding secara real-time menggunakan aplikasi GO Expert. Setiap jawaban yang masuk langsung memengaruhi posisi peserta pada leaderboard di layar utama, dengan pertandingan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi GO.

"Belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di buku, tetapi juga dalam setiap arena, termasuk di sini, dalam The Champion Race." ujar Direktur Utama Ganesha Operation, Bob Foster.

Untuk sampai ke babak Grand Final, peserta harus menyelesaikan minimal 6.000 soal di aplikasi GO Expert dengan tingkat ketepatan minimal 75 persen, meraih nilai 100 pada satu di antara ujian di sekolah, serta melewati 1 babak penyisihan dan 2 babak semifinal di cabang GO masing-masing.

Salah seorang finalis kategori SMP, Puspa Aristadewi dari Bantul, Jawa Tengah, mengakui sengitnya kompetisi The Champion Race 2026.

"Di grand final, atmosfernya benar-benar menegangkan. Ada banyak sekali suporter yang menyaksikan dan itu pengalaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, tampil di panggung seramai ini," ujar Puspa.

Kualitas kompetisi diperkuat dengan kehadiran dewan juri dari kalangan akademikus yang diketuai oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Muchtaridi. Anggota dewan juri terdiri atas Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Nasrul Wathoni; Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Ade Mulyanah; Dosen dan Peneliti STEI, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor; serta Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Mochamad Whilky Rizkyanfi.

Adapun babak ini turut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, serta Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, Ubaidillah.

Di tahun ketiga penyelenggaraan ini, juara pertama The Champion Race 2026 kategori SMA mendapat hadiah motor dan tabungan pendidikan. Sementara untuk kategori SMP dan SD, juara pertama mendapat hadiah laptop dan tabungan pendidikan.

Dengan konsep perpaduan teknologi, kompetisi akademik, dan atmosfer pertandingan, Ganesha Operation E-Sport menegaskan diri sebagai pendekatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia, bahwa belajar yang serius tidak selalu berat dijalani, dan tak harus kehilangan kesenangan di dalam kompetisi yang intens.

JAKARTA - Anggaran pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 lebih banyak difokuskan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin .

Menurut Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.

"Berdasarkan kreteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Dia menilai pelatihan ini akan jauh lebih efisien apabila komponen Latsarmil dihapus dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.

"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," ujarnya

Hasanuddin menambahkan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah.

Legislator PDIP itu juga menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pada gelombang pertama yang digelar 17 Juni-31 Juli 2026, kegiatan ini diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Bisnis.com, DENPASAR - Perum BulogProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji bakal mengevaluasi sistem pengawasan internal pasca adanya dugaan pengoplosan beras yang melibatkan internal perusahaan.

Kasus ini menjadi sorotan publik secara luas, bahkan salah satu ormas di NTB melakukan aksi damai meminta pengusutan dugaan pengoplosan beras tersebut.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar menjelaskan bahwa Perum Bulog NTB menerima dengan terbuka kedatangan massa aksi dari Laskar Pemuda Sasak yang menyampaikan aspirasi di Kantor Wilayah Bulog NTB.

"Kami menerima dengan baik kedatangan rekan-rekan dari Laskar Pemuda Sasak. Pintu kantor kami buka dan kami persilakan untuk berdiskusi di dalam, namun mereka memilih menyampaikan tuntutannya di luar kantor dan meminta bertemu langsung dengan Kepala Bulog." Jelas Regar, Senin (29/6/2026).

Regar menjelaskan, massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama yang berkaitan dengan dugaan pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur.

"Terkait kasus di Lombok Barat, peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum di luar Bulog. Kasus tersebut telah diproses sesuai hukum dan pelakunya telah ditahan. Dengan demikian, kasus tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Bulog," jelas Regar.

Sementara itu, terkait dugaan pengoplosan beras di Lombok Timur, Regar menjelaskan bahwa kasus tersebut terjadi sekitar Oktober 2025 dan melibatkan oknum mitra kerja Bulog.

"Kasus di Lombok Timur juga telah diproses secara hukum oleh Polres Lombok Timur dan saat ini masih berjalan. Bulog menghormati serta mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat," katanya.

Menurut Regar, Bulog NTB terus bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan aparat penegak hukum, sekaligus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.

"Apabila di kemudian hari terbukti ada oknum internal Bulog yang terlibat dalam pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami sangat menghormati mekanisme hukum yang berjalan," ujarnya.

Regar juga memastikan bahwa stok beras pemerintah di NTB dalam kondisi sangat aman. Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog NTB sangat mencukupi, bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB. Kapasitas gudang sampai harus ditambah dengan menyewa gudang di luar. Selain memenuhi kebutuhan NTB, Bulog juga membantu pemenuhan stok untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Ia menambahkan bahwa penyaluran pada program Bantuan Pangan (Banpang) tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Saat ini Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk dua alokasi secara bersamaan dan ditargetkan seluruhnya selesai tersalurkan pada akhir Juni. Seluruh proses penyaluran berjalan secara normatif sesuai ketentuan," ujarnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Bulog NTB terus memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan. Untuk memastikan kualitas, Bulog menerima beras yg masuk ke gudang sesuai ketentuan yang berlaku, dan dilakukan perawatan kualitasnya berkala setiap bulan.

"Kami secara aktif bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, baik secara rutin maupun insidental. Kami juga terus memberikan pembinaan kepada seluruh mitra kerja agar kepatuhan terhadap aturan semakin baik," katanya.

Menutup keterangannya, Regar menegaskan komitmen Bulog NTB untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

"Bulog pada prinsipnya sangat terbuka terhadap semua pihak. Kami siap menerima kritik, saran maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Pintu Bulog selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi secara baik," pungkas Regar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan komponen biaya tambahan (fuel surcharge/FS) akan dihapus apabila tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang baru resmi diberlakukan pemerintah sebagai acuan tarif.

Menurut Dudy, TBA merupakan komponen yang memuat berbagai biaya operasional maskapai penerbangan, termasuk biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge yang selama ini diberlakukan dalam kondisi tertentu.

"Mengenai TBA pesawat, kalau TBA itu kan isinya komponen biaya-biaya dari para airlines ya. Itu biaya operasional dan sebagainya, termasuk di antaranya ada fuel surcharge. Nah kalau nanti diberlakukan TBA maka fuel surcharge itu ditiadakan," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dudy mengatakan penyesuaian tersebut diperlukan karena TBA yang berlaku saat ini terakhir ditetapkan pada 2019 ketika kondisi nilai tukar rupiah dan harga avtur masih berbeda dibandingkan saat ini.

Menurut dia, perubahan kondisi ekonomi tersebut membuat struktur biaya operasional maskapai juga mengalami perubahan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap komponen tarif batas atas penerbangan domestik.

Ia mengungkapkan maskapai sebelumnya mengusulkan penyesuaian fuel surcharge karena fluktuasi harga avtur dinilai sangat dinamis, sehingga mekanisme tersebut dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan operasional perusahaan.

Namun, pemerintah hingga kini belum melakukan perubahan terhadap TBA karena fokus utama saat ini masih berkaitan dengan penerapan fuel surcharge yang berlaku sebagai penyesuaian sementara.

Dudy menegaskan pemberlakuan TBA terbaru nantinya akan mengakomodasi kondisi biaya operasional saat ini, sehingga keberadaan fuel surcharge tidak lagi diperlukan sebagai komponen tambahan tarif penerbangan.

Karena itu, dia berharap harga avtur dapat kembali mendekati kondisi sebelum pemberlakuan fuel surcharge agar penerapan TBA terbaru dapat segera dilaksanakan sesuai perencanaan.

Selain harga avtur, pemerintah juga akan terus mencermati tren harga minyak dunia sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi biaya operasional industri penerbangan nasional.

Menurut Dudy, apabila harga avtur telah kembali mendekati kondisi normal seperti sebelum kenaikan pada April lalu, pemerintah akan sesegera mungkin memberlakukan TBA baru sebagai dasar penetapan harga tiket pesawat.

Adapun, pemerintah telah merumuskan TBA tiket pesawat terbaru, yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur guna menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Penerapan fuel surcharge tersebut diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia Hj Farida Farichah mengatakan pemerintah tetap mendukung penguatan koperasi yang dibentuk masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Perjuangan membangun koperasi ini sangat inspiratif, terutama bagi para ibu rumah tangga," kata Hj Farida Farichah saat meninjau Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, Desa Rarang di Lombok Timur, Minggu.

Ia memberikan apresiasi tinggi kepada pengurus Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, karena para anggotanya dinilai telah berdaya melalui semangat gotong royong serta menjalankan program koperasi yang sehat dan rapat anggota tahunan yang bersih.

"Hal ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemilik sekaligus pengelola," katanya.

Sebagai perwakilan dari Kementerian Koperasi, ia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena koperasi yang memiliki surat izin resmi dari kementerian itu, benar-benar memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam peminjaman modal, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

"Saya berharap masyarakat masih mempercayai koperasi di tengah maraknya pinjaman online ilegal," katanya.

Ia mengatakan di era serba digital ini, memilih koperasi berarti memilih kepatuhan pada aturan dan sistem yang sehat.

Menurutnya, ada dua kunci sukses agar koperasi menjadi besar, yaitu pengurus yang amanah dan anggota yang percaya penuh pada pengelolaan dana untuk pemberdayaan.

"Koperasi Karya Terpadu Madani dipercaya telah memiliki dua kunci tersebut. Saat ini, modal atau aset koperasi tercatat lebih dari Rp16,5 miliar," katanya.

Wamen juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat, termasuk para ibu rumah tangga.

"Pemahaman tentang tata kelola keuangan sangat penting agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh pinjaman online ilegal dan tidak mudah tertipu," katanya.

Para anggota diharapkan dapat berbagi ilmu keuangan ini agar masyarakat lainnya juga teredukasi.

Sementara itu, Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamenkop dan menjelaskan sejumlah program unggulan daerah.

Salah satunya adalah program percepatan akses keuangan daerah yang berhasil meraih juara 1 tingkat nasional.

"Kami memiliki program unggulan bernama Lombok Timur berkembang, yaitu program pemberian kredit tanpa bunga yang bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberantas praktik rentenir. Nilai-nilai kawasan bebas riba ini terus kami kembangkan," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar (TBS) petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan petani.

"Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani," kata Sudaryono saat melantik Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu.

Menurut dia, kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai usaha perkebunan sawit sekaligus meningkatkan pendapatan petani sebagai pelaku utama sektor tersebut.

Sudaryono menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani sehingga peningkatan harga komoditas global tidak hanya dinikmati industri, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani.

"Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai menghentikan impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula sejak 2025.

Menurut Sudaryono, pengurangan ketergantungan terhadap impor harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, termasuk memastikan petani memperoleh harga yang adil atas hasil produksinya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang baru dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar menyatakan organisasi tersebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Norsan mengatakan HKTI akan fokus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat," katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat tani untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat tersebut dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat dan gelar pangan murah yang diikuti ribuan masyarakat sebagai bentuk pendekatan organisasi kepada masyarakat sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram, NTB (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pembangunan pariwisata butuh keterlibatan seluruh perangkat daerah agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pariwisata bukan hanya urusan Dinas Pariwisata. Semua sektor memiliki peran penting dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar dia di Mataram, NTB, Sabtu.

Kajian Bappeda NTB menyebutkan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif hingga pengembangan sumber daya manusia.

Nelly berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kawasan persawahan, hutan, pantai, serta kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan," ucap dia.

Pada triwulan I 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara tahunan mencapai 13,64 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi dua digit itu ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, dan jasa keuangan.

BPS mendata kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB melalui Bandara Lombok sebanyak 8.686 orang dan pergerakan wisatawan nusantara berjumlah 1,2 juta orang pada April 2026.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia menuturkan konsep pariwisata berkualitas yang sedang dikembangkan menitikberatkan terhadap peningkatan kualitas destinasi, produk wisata, sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung industri pariwisata.

"Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing pariwisata NTB di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Aulia.

Beberapa destinasi yang menjadi unggulan pemerintah NTB dalam menggaet kunjungan turis adalah wisata pendakian ke Gunung Rinjani, pesona hiu paus di Teluk Saleh, wisata sejarah-budaya di Museum NTB, dan wisata olahraga di kawasan KEK Mandalika.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah telah merumuskan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat terbaru, yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

"Mengenai TBA, sekarang sudah dirumuskan dan mungkin pada saatnya nanti ketika harga fuel ini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penerapan TBA terbaru tersebut masih menunggu kondisi harga avtur dunia kembali stabil, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perumusan besaran tarif batas atas baru yang kini hanya menunggu momentum tepat untuk mulai diberlakukan kepada seluruh maskapai penerbangan.

Meski begitu, Menhub tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besaran tarif tersebut.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," beber Dudy.

Namun, dia menegaskan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui peninjauan kembali komponen pembentuk tarif yang sebelumnya digunakan saat penetapan tarif batas atas terakhir pada 2019.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya operasional penerbangan agar besaran tarif baru lebih mencerminkan kondisi industri dan perkembangan biaya transportasi udara saat ini.

Pemerintah menilai perubahan berbagai komponen biaya penerbangan sejak 2019 menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas yang lebih relevan.

Selain mempertimbangkan harga avtur, pemerintah juga mencermati perkembangan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dunia.

Kementerian Perhubungan melihat tren harga avtur dunia mulai mengalami penurunan sehingga peluang penerapan tarif batas atas baru semakin terbuka apabila stabilitas terus terjaga.

Pemerintah berharap kebijakan tarif batas atas terbaru nantinya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat memperoleh layanan terjangkau dan keberlangsungan usaha industri penerbangan nasional.

"Kita melihat sekarang harga fuel dunia sudah mulai menurun, dan apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," imbuh Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026