Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR - Perum BulogProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji bakal mengevaluasi sistem pengawasan internal pasca adanya dugaan pengoplosan beras yang melibatkan internal perusahaan.

Kasus ini menjadi sorotan publik secara luas, bahkan salah satu ormas di NTB melakukan aksi damai meminta pengusutan dugaan pengoplosan beras tersebut.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar menjelaskan bahwa Perum Bulog NTB menerima dengan terbuka kedatangan massa aksi dari Laskar Pemuda Sasak yang menyampaikan aspirasi di Kantor Wilayah Bulog NTB.

"Kami menerima dengan baik kedatangan rekan-rekan dari Laskar Pemuda Sasak. Pintu kantor kami buka dan kami persilakan untuk berdiskusi di dalam, namun mereka memilih menyampaikan tuntutannya di luar kantor dan meminta bertemu langsung dengan Kepala Bulog." Jelas Regar, Senin (29/6/2026).

Regar menjelaskan, massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama yang berkaitan dengan dugaan pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur.

"Terkait kasus di Lombok Barat, peristiwa tersebut terjadi pada Juni 2025 dan dilakukan oleh oknum di luar Bulog. Kasus tersebut telah diproses sesuai hukum dan pelakunya telah ditahan. Dengan demikian, kasus tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Bulog," jelas Regar.

Sementara itu, terkait dugaan pengoplosan beras di Lombok Timur, Regar menjelaskan bahwa kasus tersebut terjadi sekitar Oktober 2025 dan melibatkan oknum mitra kerja Bulog.

"Kasus di Lombok Timur juga telah diproses secara hukum oleh Polres Lombok Timur dan saat ini masih berjalan. Bulog menghormati serta mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat," katanya.

Menurut Regar, Bulog NTB terus bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan aparat penegak hukum, sekaligus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal.

"Apabila di kemudian hari terbukti ada oknum internal Bulog yang terlibat dalam pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami sangat menghormati mekanisme hukum yang berjalan," ujarnya.

Regar juga memastikan bahwa stok beras pemerintah di NTB dalam kondisi sangat aman. Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog NTB sangat mencukupi, bahkan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Bulog NTB. Kapasitas gudang sampai harus ditambah dengan menyewa gudang di luar. Selain memenuhi kebutuhan NTB, Bulog juga membantu pemenuhan stok untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Ia menambahkan bahwa penyaluran pada program Bantuan Pangan (Banpang) tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Saat ini Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk dua alokasi secara bersamaan dan ditargetkan seluruhnya selesai tersalurkan pada akhir Juni. Seluruh proses penyaluran berjalan secara normatif sesuai ketentuan," ujarnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Bulog NTB terus memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan. Untuk memastikan kualitas, Bulog menerima beras yg masuk ke gudang sesuai ketentuan yang berlaku, dan dilakukan perawatan kualitasnya berkala setiap bulan.

"Kami secara aktif bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, baik secara rutin maupun insidental. Kami juga terus memberikan pembinaan kepada seluruh mitra kerja agar kepatuhan terhadap aturan semakin baik," katanya.

Menutup keterangannya, Regar menegaskan komitmen Bulog NTB untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

"Bulog pada prinsipnya sangat terbuka terhadap semua pihak. Kami siap menerima kritik, saran maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan dan menjalankan penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Pintu Bulog selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi secara baik," pungkas Regar.

LOMBOK BARAT - Ketepatan data sosial menjadi kunci dalam memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ketika pendataan belum sepenuhnya akurat, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok rentan, sekaligus memengaruhi upaya penguatan ekonomi kerakyatan hingga ke daerah.

Hal tersebut mencuat setelah kondisi Inak Reme, seorang lansia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) viral di media sosial. Dia diketahui hidup dalam keterbatasan tanpa pernah menerima bantuan sosial. Di sisi lain, dia justru tercatat telah meninggal dalam sistem data pemerintah.

Situasi ini menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat dari Partai Perindo, Syamsuriansyah. Dia menilai perlu adanya penguatan dalam sistem pendataan serta peningkatan kehadiran layanan publik di lapangan.

"Motivasi pelayanan publik pejabat di Lombok Barat, saya anggap rendah. Kalau mereka tinggi, kita tidak akan menemukan masyarakat yang masih kurang, seperti Inak Reme dan Amak Mahnun," ujar Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat ini, Kamis (16/4/2026).

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Ada kok yang tugasnya turun ke lapangan. Tapi apakah mereka turun? Sampaikah mereka di masalah masyarakat itu?" ujarnya.

Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. "Itu harusnya dipahami dan dimiliki," imbuh Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Lombok Barat tersebut.

Dia mengungkapkan, Inak Reme belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), meski tergolong masyarakat rentan. "Beliau ini tidak masuk dalam DTSEN. Ternyata beliau ini dianggap sudah meninggal," kata dia.

Kondisi tersebut membuat bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang kehidupan masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal.

Di lapangan, Inak Reme hidup sebatang kara di rumah sederhana berukuran sekitar 4x4 meter di Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi. Rumah tersebut berdinding triplek dengan lantai tanah tanpa ventilasi, serta belum dilengkapi fasilitas dasar.

Dalam keseharian, dia mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Kepala Dusun Mapak Reong, Jumiri membenarkan kondisi tersebut dan menyebut keberadaan Inak Reme baru teridentifikasi saat pendataan menjelang Pemilu.

"Inak Reme ini adalah warga kami. Beliau ini teridentifikasi atau secara identitasnya kelihatan setelah ada pemilihan kemarin waktu pendataan penduduk lewat Panitia Pemungutan Suara (PPS)," tuturnya, Rabu (15/4/2026).

Syamsuriansyah menilai, kondisi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pendataan dan pelayanan sosial secara lebih menyeluruh.

Dengan pembaruan data yang lebih akurat dan peningkatan koordinasi di lapangan, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan agar masyarakat rentan dapat hidup lebih layak.

Dia juga mendorong agar seluruh pihak terus bersinergi dalam memastikan tidak ada lagi warga yang luput dari perhatian.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan perlindungan yang lebih merata bagi masyarakat.

LOMBOK BARAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Barat dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya, lebih dari 1.500 jiwa terdampak banjir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, banjir mengepung beberapa dusun di Desa Sekotong Batang dan Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Minggu (22/2/2026). Kejadian tersebut dilaporkan BPBD Kabupaten Lombok Barat pada 14.00 Wita.

“Sebanyak 182 kepala keluarga (KK) atau 708 jiwa terdampak peristiwa ini. Tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir yang terjadi setelah hujan intensitas tinggi,” ujar Aam, sapaan Abdul Muhari, Senin (23/2/2026).

Petugas masih melakukan pendataan dan bersiaga di lapangan untuk mengantisipasi banjir susulan. Sehari sebelumnya, Sabtu (21/2/2026), banjir melanda tujuh desa di tiga kecamatan, Kabupaten Bima. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. “Sebanyak 241 KK atau 845 jiwa terdampak kejadian ini, sedangkan satu keluarga mengungsi sementara,” kata Aam.

BPBD Kabupaten Bima melaporkan adanya kerugian material di antaranya rumah rusak berat 1 unit, fasilitas terdampak di sektor pendidikan 2 unit serta tempat ibadah, kantor desa, dan pasar masing-masing 1 unit.

“Pada Minggu malam, banjir di Desa Labuhan Kenangan, Kecamatan Tambora, tinggi muka air antara 10-70 cm, sedangkan kondisi banjir di Desa Kawinda Na’e, Desa Rasabou dan Oi Panihi berangsur surut,” ujarnya.

Menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada. Pada wilayah NTB, peringatan dini cuaca masih terpantau di provinsi tersebut.

Perkembangan peringatan dini cuaca di NTB pada Senin (23/2/2026), pukul 09.50 Wita berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 10.00 Wita.

“Situasi tersebut dapat berlangsung di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram,” ucapnya.

Bisnis.com, Lombok Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong percepatan transformasi digital masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan membangun kemandirian masyarakat di era digital.

Program ini bagian dari upaya mewujudkan Desa Cerdas yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi dan memperluas akses kesejahteraan bagi warga.

Persoalannya, di pedesaan masih minim sumber daya manusia (SDM) yang memang menguasai teknologi digital. Hal ini yang membuat banyak pelaku usaha lokal skala kecil atau menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital dalam kegiatan bisnisnya.

Bukan hanya persoalan SDM, problem lainnya terkait dengan akses koneksi yang masih terbatas. Seperti yang terjadi di Lombok Barat, meski jaringan internet dasar telah tersedia di sebagian besar wilayah, akses koneksi masih terbatas hanya di daerah pesisir dan perbukitan.

Program transformasi digital desa yang digagas Bakti Komdigi berupaya menjawab problem itu melalui lima pilar utama yakni infrastruktur digital, SDM digital, layanan publik digital, ekonomi digital, serta tata kelola digital.

Untuk menyukseskan program ini, BaktiKomdigi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gencar melakukan pelatihan dan lokakarya transformasi digital.

Wirohamdani, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB, mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Lombok Barat dalam mempercepat proses pemanfaatan teknologi.

“Kegiatan atau lokakarya transformasi digital bisa membantu Kepala Desa untuk melakukan percepatan dan akselerasi desa digital,” kata Wirohamdani yang menjadi pembicara di “Sosialisasi Transformasi Digital untuk Masyarakat Desa di Kabupaten Lombok Barat”, Minggu (2/11/2025) di Senggigi, Lombok Barat.

Selain itu transformasi digital desa berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu sebagai digitalisasi administrasi desa, pengembangan ekonomi digital lokal, serta peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat.

Melalui digitalisasi administrasi, desa didorong untuk menerapkan pelayanan publik yang berbasis daring seperti proses surat menyurat, data kependudukan, hingga pengarsipan dokumen digital.

Di lain sisi, pengembangan ekonomi digital lokal menargetkan peningkatan daya saing UMKM desa.

Melalui pemanfaatan layanan platform digital dan kerja sama dengan sektor swasta yang lebih besar, pelaku usaha di desa diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal hingga ke taraf nasional bahkan internasional.

Pemerintah juga terus mendorong pembentukan Pusat Literasi Digital di setiap kecamatan sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pemerintah desa dan kabupaten memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan pelatihan digital bagi masyarakat serta membentuk relawan digital di tiap desa.

Lebih lanjut, strategi implementasi program ini akan dimulai dengan pemetaan kondisi digital di tiap desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur perangkat desa, penguatan infrastruktur jaringan, hingga digitalisasi layanan publik dan data desa.

Nantinya akan ada sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar ada keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Harapannya, melalui semua program ini transformasi digital mampu memberikan dampak nyata dengan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, membangun ekosistem ekonomi digital lokal, serta melahirkan generasi muda desa yang kreatif dan berdaya saing di dunia digital.

Bisnis.com, LOMBOK BARAT - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong percepatan transformasi digital di wilayah perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat potensi ekonomi lokal.

Banyak daerah di Indonesia yang punya potensi ekonomi, tapi terkendala oleh persoalan teknologi yang sebenarnya bisa memperluas akses pasar atau menarik wisatawan agar bisa berkunjung.

Seperti misalnya di Kabupaten Lombok Barat yang punya potensi besar di bidang pariwisata bahari yang luar biasa, tapi masih kurang dikenal karena tidak memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran atau beriklan.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kabupaten Lombok Barat, Sumirah, mengatakan pihaknya sedang gencar mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan digitalisasi kepada masyarakat.

"Kita harapkan bahwa skill digitalisasi ini bisa membantu untuk menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa," ujar Sumirah, saat ditemui kegiatan “Sosialisasi Transformasi Digital untuk Masyarakat Desa di Kabupaten Lombok Barat”, Minggu (2/11/2025) di Hotel Puri Saron, Senggigi, Lombok Barat.

Sumirah mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan digital cukup tinggi. “Untuk kegiatan ini saja diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari perangkat desa, pelaku UMKM, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah dan sektor swasta,” katanya.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diminati karena mengidentifikasi potensi dan tantangan digital di tingkat desa serta merumuskan strategi implementasi yang terukur untuk mendorong akselerasi ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi digital.

Harus diakui, selama ini masih ada kesenjangan digital di antara wilayah desa dan perkotaan yang masih perlu dijembatani melalui kolaborasi lintas sektor.

BAKTI Komdigi mendorong agar pemerintah daerah berkomitmen mendorong digitalisasi, termasuk upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital di tingkat desa.

Sinergi antara BAKTI Komdigi dan pemerintah daerah bisa mewujudkan tata kelola ekonomi desa yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data. BAKTI Komdigi juga siap membantu menyusun peta jalan (roadmap) digitalisasi desa, juga terbangunnya kemitraan awal dengan sektor swasta dan komunitas digital lokal.

Dalam jangka menengah, implementasi program ditargetkan akan mampu untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan UMKM, memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan kualitas data desa, serta mempercepat digitalisasi layanan publik di tingkat lokal.

Zainudin, Sekretaris Desa Gapuk, Kabupaten Lombok Barat, menegaskan dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini. Hal ini diyakininya dapat menjadi bekal bagi para perangkat desa untuk mensosialisasikan elemen-elemen digitalisasi bagi masyarakat desanya.

"Ini sangat membantu pada desa-desa di Lombok Barat, terutama bagi peserta yang hadir bagaimana nanti bisa mensosialisasikan ke depannya terkait digitalisasi di masing-masing desa," kata Zainudin, Sekdes Desa Gapuk, Kabupaten Lombok Barat.

Senada, Yusratun Rosida dari Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat, mengatakan mendapat banyak ilmu dari narasumber yang berkompeten di bidang digitalisasi dalam acara sosialisasi ini.

“Acara ini membuat kami bisa lebih melek teknologi lagi untuk memperkuat potensi ekonomi daerah dan memajukan UMKM di desa kami,” kata Yusratun Rosida.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen mengembangkan destinasi wisata selancar atau surfing di Dusun Bangko Bangko yang terletak di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong.

"Saat ini sudah ada pihak yang berminat menjadikannya sebagai destinasi nasional untuk kegiatan surfing," kata Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di Mataram, Minggu.

Lombok Barat merupakan kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten yang memiliki luas wilayah mencapai 923,06 kilometer persegi itu tercatat memiliki 126 pulau.

Zaini mengatakan Bangko Bangko selalu didatangi turis asing untuk bermain selancar setiap hari. Mereka datang dari Pulau Nusa Penida di Bali yang secara jarak dekat dengan Bangko Bangko.

Jadwal selancar paling diminati turis berlangsung pada Juli dan Agustus saat puncak liburan. Periode itu bertepatan dengan musim kemarau.

Bahkan, Asosiasi Peselancar Dunia pernah menobatkan Bangko Bangko ke dalam urutan keenam dari sepuluh pantai tujuan selancar dengan ombak terganas. Ketinggian dan intensitas ombak di sana mampu menciptakan lubang besar yang membuat peselancar seolah masuk dalam terowongan.

Bangko Bangko berjarak 73 kilometer atau dua jam perjalanan dari Kota Mataram, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain terkenal dengan ombak besar, Bangko Bangko memiliki pantai sepanjang satu kilometer bagai padang pasir, sehingga dijuluki Desert Point.

Pemerintah Lombok Barat berkeinginan menjadikan kawasan teluk Bangko-Bangko sebagai pintu masuk ke Lombok bagi turis dari Bali, selain melalui pintu Senggigi.

Rencana pengaspalan jalan tanah lingkar Bangko Bangko telah disiapkan hingga sejauh 15 kilometer dari jalan raya Dusun Selegong menuju simpang tiga Bangko Bangko, baik ke Dusun Pemalikan hingga terus menuju Desert Point.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025