JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dinilai berhasil menciptakan loyalitas pelanggan bukan hanya karena pembaruan teknologi, tetapi juga berkat konsistensi dalam menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan nyaman. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama yang membuat perubahan tersebut diterima sekaligus memperkuat posisi KAI di mata pelanggan.

Akademisi sekaligus Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno mengatakan, keberhasilan transformasi layanan kereta api tidak hanya bergantung pada modernisasi sistem. Pengalaman pelanggan (customer experience/CX) yang terus ditingkatkan melalui standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pada awal penerapan layanan berbasis data, masyarakat sempat menyimpan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi. Namun, seiring waktu kemudahan yang dirasakan pelanggan mulai dari pembelian tiket hingga proses masuk stasiun membuat inovasi tersebut semakin diterima.

“Pada awal penerapannya, penggunaan teknologi berbasis data sempat memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi. Namun, seiring berjalanya waktu, masyarakat mulai menerima inovasi tersebut karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, mulai dari proses pembelian tiket hingga akses masuk stasiun yang kini menjadi lebih seamless,” ujar Djoko dalam podcast bertajuk “Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!”.

Kepercayaan itu juga terlihat ketika terjadi penyesuaian tarif. Menurut Djoko, penyesuaian tarif, khususnya saat harga naik karena faktor tertentu, pelanggan tetap menerima hal itu karena menilai kualitas layanan yang diberikan sepadan dengan harga yang ditawarkan.

Komitmen KAI terhadap pelanggan juga tercermin melalui kebijakan pengembalian dana penuh saat perjalanan dibatalkan maupun langkah-langkah lain yang mengutamakan kepentingan penumpang.

“Konsistensi tersebut membuat hubungan KAI dengan pelanggan semakin erat. KAI tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi telah berkembang menjadi lifestyle brand,” ucapnya.

Pandangan itu diperkuat Taufik Effendi, Travel Content Creator yang telah menjajal layanan kereta api di 24 negara. Menurutnya, salah satu kekuatan terbesar KAI adalah kemampuannya mendengarkan pelanggan.

“Saya pernah mengulas layanan kelas luxury dan menyampaikan kritik terhadap menu makanan. KAI kemudian langsung menghubungi saya untuk meminta masukan lebih lanjut sebagai bahan evaluasi,” kata Taufik dalam podcast bertajuk “Kenapa Video Naik Kereta Bisa Ditonton Jutaan Orang? Rahasia Storytelling Travel Content”.

Di sisi lain, kepercayaan itu juga dibangun melalui pengalaman perjalanan yang konsisten. Berdasarkan pengalamannya menggunakan kereta di berbagai negara, Taufik menilai KAI unggul dalam aspek ketepatan waktu, keamanan, serta keramahan petugas. Sistem boarding dan pengawasan di stasiun juga membuat penumpang merasa lebih aman.

“Kualitas layanan tersebut pada akhirnya melahirkan keterikatan emosional antara pelanggan dan KAI. Jadi jangan heran, tak sedikit pengguna tetap memberikan dukungan ketika terjadi gangguan operasional karena mereka percaya perusahaan telah berupaya memberikan layanan terbaik dan terus melakukan perbaikan,” ucapnya.

Artinya, hal itu menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak dibangun dalam semalam. Kepercayaan lahir dari konsistensi menghadirkan layanan yang mudah, responsif, aman dan nyaman. Transformasi itulah yang menjadi fondasi yang membuat KAI tidak hanya memiliki pelanggan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan loyalitas yang terus tumbuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis kasus Chromebook pada Selasa (30/6/2026).

Sidang vonis tersebut digelar usai agenda sebelumnya seperti pembuktian terkait pemeriksaan saksi, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pleidoi Nadiem Makarim dan pencaranya hingga sidang agenda replik serta duplik.

Total, persidangan Nadiem ini telah berlangsung lima bulan atau sejak sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung pada Senin (5/1/2026. Oleh karena itu, pada sidang vonis nantinya bakal menentukan nasib Nadiem dalam kasus Chromebook.

Fakta-fakta persidangan menjelang sidang vonis Nadiem Makarim:

1. Vonis Nadiem 10 Tahun Penjara

Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Setelah mendekam di balik jeruji sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan, Nadiem dinyatakan untuk menjadi tahanan rumah di tengah persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Permohonan tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

2. Dituntut 18 Tahun

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Adapun, jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan Nadiem mulai dari tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, perbuatan Nadiem dalam kasus Chromebook dinilai telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selanjutnya, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Nadiem yang dinilai menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan telah memberatkan tuntutan.

Selain itu, Nadiem dinilai telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara hal yang meringankan yaitu Nadiem belum pernah dihukum.

3. Blak-blakan di Pleidoi

Usai dituntut 18 tahun, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia pun menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya.

Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya. Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

Kemudian, pada sidang nota pembelaan yang digelar pada Selasa (2/6/2026), Nadiem telah membantah tudingan maupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Soal keuntungan Rp809 miliar misalnya. Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Berulang kali telah dibuktikan uang Rp 809 miliD itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Masih dalam pleidoi, Nadiem juga menyatakan kebingungan atas tuduhan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dituduhkan terhadapnya. Pasalnya, Nadiem menilai jaksa menyebarkan narasi tersebut karena tidak bisa membuktikan pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Adapun, salah satu pendiri Gojek itu juga sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial dan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya.

Namun, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana. Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Selasa (2/6/2026).

4. Jaksa Tolak Pleidoi Nadiem

Pada pekan selanjutnya, JPU menyatakan untuk menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum Nadiem Makarim.

Mulanya, jaksa menyatakan telah telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun Nadiem. Jaksa menilai pleidoi yang diungkapkan keduanya telah memutarbalikkan fakta hukum yang ada agar seolah-olah Nadiem Makarim tidak bersalah.

"Penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas, agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan yang diungkapkan Nadiem sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian perkara Chromebook tersebut.

"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan, tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," imbuhnya.

Adapun, dalam repliknya, jaksa tetap meminta agar majelis hakim bisa memvonis Nadiem Makarim selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa juga tetap meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik Penuntut Umum disampaikan," pungkas jaksa.

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa Nadiem Makarim kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang vonis ini, Majelis Hakim mengungkapkan surat putusan ini lebih dari seribu halaman.

"Dan untuk putusan ini, ini lebih dari 1.146 halaman, itu lengkapnya, ya," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, Selasa (30/6/2026).

Hakim Purwanto meminta persetujuan dari para pihak terkait untuk tidak dibacakan seluruhnya. Terlebih, mengingat kondisi kesehatan Nadiem.

"Terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan penuntut umum pada saat awal persidangan, eksepsi, terus putusan sela, terus selanjutnya saksi-saksi, baik dari penuntut umum, advokat, ahli, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang di persidangan mungkin kami tidak bacakan ya, kalau disetujui. Kami akan bacakan lengkap terhadap pertimbangan hukumnya kalau tidak keberatan. Nah, untuk pertimbangan hukum sendiri, ini ada 122 halaman," katanya.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Terkait hal tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan setuju. Begitu pula dengan kubu terdakwa Nadiem Makarim.

"Kami mengharapkan dalam pertimbangan putusan tersebut juga bisa diuraikan tentang faktanya, fakta-fakta yang di yang pokoknya yang diambil oleh Yang Mulia," kata salah satu penasihat hukum Nadiem.

JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk mendengarkan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem datang ke persidangan dengan mengenakan batik lengan panjang.

Dari pantauan di lokasi, Nadiem tiba di PN Tipikor sekira pukul 09.30 WIB. Kedatangan Nadiem disambut puluhan mitra Gojek yang akan memberikan dukungan kepadanya. Nadiem terlihat tak kuasa menahan air mata ketika puluhan pengemudi Ojek Online (Ojol) itu mendoakan dan memberikan semangat untuk Nadiem yang akan menghadapi sidang putus ini. Mereka pun tampak berjabat tangan hingga memeluk erat Nadiem Makarim.

Sebagian pengemudi Ojol juga meminta Nadiem agar menandatangani jaket Gojek miliknya sebagai kenangan-kenangan. Dengan air mata berlinang Nadiem pun menggoreskan tanda tangan dengan spidol ke jaket mitra Gojek tersebut.

Setelah itu, Nadiem pun memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia mengaku bersyukur dan tak merasa sendirian ketika selama proses persidangan, Sebab banyak pihak yang selalu memberikannya dukungan.

"Apa pun yang terjadi hari ini saya yakin saya tidak sendirian karena saya punya keluarga, saya punya dukungan dari berbagai kalangan masyarakat dan saya punya kebenaran di sisi saya dan karena itu Allah tidak akan pernah meninggalkan saya," kata Nadiem.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Sekadar informasi, sidang vonis Nadiem tersebut dijadwalkan digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dimulai pukul 10.00 WIB. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat M Firman Akbar mengingatkan kapasitas ruang sidang terbatas.

Oleh karena itu, PN Jakpus mengimbau agar seluruh pengunjung termasuk wartawan untuk datang lebih pagi. "Tetap datang pagian, jangan mepet. Karena akan ada penataan ruangan dan pengaturan sirkulasi pengunjung. Setidaknya pukul 08.00 WIB sudah di lokasi,” ujar Akbar, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nadiem berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

JAKARTA - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan membacakan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026). Persidangan dijadwal dimulai pukul 10.00 WIB.

Sebelum dimulainya persidangan, pengamanan dari aparat kepolisian mulai disiagakan menjelang putusan tersebut. Dari pantauan di lokasi, puluhan polisi telah berjaga di area pengadilan sejak pukul 08.00 WIB.

Di sisi lain, puluhan mitra pengemudi Ojek Online (Ojol) juga terus berdatangan ke pengadilan untuk memberi dukungan kepada sang pendiri Gojek tersebut. Namun mereka masih berkumpul di luar karena persidangan belum dimulai.

Hal yang menjadi sorotan jelang putusan ini adalah papan bunga besar yang berdiri di depan pengadilan. Papan bunga tersebut berlatar belakang yang bisa digunakan untuk menuliskan pesan maupun dukungan kepada Nadiem.

Kata-kata dukungan pun memenuhi papan bunga tersebut yang harapannya agar Nadiem bisa bebas dari perkara yang menjeratnya. Adapun arus lalu lintas di sekitar lokasi pengadilan masih terbilang lancar. Aparat kepolisian belum melakukan penutupan Jalan karena massa pendukung juga belum terlalu banyak yang hadir.

Lihat video: Nadiem Makarim Optimistis Bebas: Tak Ada Unsur Memperkaya Diri Sendiri

Sekadar informasi, sidang vonis Nadiem tersebut dijadwalkan digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dimulai pukul 10.00 WIB. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat M Firman Akbar mengingatkan kapasitas ruang sidang terbatas.

Oleh karena itu, PN Jakpus mengimbau agar seluruh pengunjung termasuk wartawan untuk datang lebih pagi. "Tetap datang pagian, jangan mepet. Karena akan ada penataan ruangan dan pengaturan sirkulasi pengunjung. Setidaknya pukul 08.00 WIB sudah di lokasi,” ujar Akbar, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam kasus ini, Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Nadiem berharap diputus bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Tidak hanya wisatawan, masyarakat lokal juga aktif dan membutuhkan perawatan spesifik di Bali, sehingga kita itu bisa menjadi pusat medical juga aesthetic tourism,...

Denpasar (ANTARA) - Praktisi kesehatan dr. Jesslyn Amelia, Sp.DVE menyebut kehadiran teknologi-teknologi kecantikan saat ini berpeluang dalam menggaet lebih banyak wisatawan ke Bali.

“Saya ada pengalaman pada Mei lalu ada pasien orang luar datang melakukan skin booster dan kaget waktu saya bilang di Bali akan ada teknologi XERF, teknologi pengencangan kulit non-invasif yang terkenal di Amerika, Eropa, dan Australia, mereka antusias,” kata Jesslyn, di Denpasar, Senin (29/6).

Menurut dia, ini menjadi penanda bahwa teknologi yang sedang tren di negara maju, ketika masuk ke Bali akan banyak diincar wisatawan yang sedang berada di Bali maupun calon pasien yang ingin melakukan perawatan sambil berwisata ke Bali.

Apalagi ekosistem kepariwisataan di Bali sangat mendukung, terutama pemerintah yang mengembangkan kawasan ekonomi khusus kesehatan untuk membangun citra wellness tourism.

Salah satu teknologi kecantikan terbaru yang akhirnya hadir di Bali, yaitu XERF, mesin dengan teknologi multi-frekuensi monopolar radio frekuensi besutan Amerika-Korea Selatan.

Dokter kepala di Elea Clinic Bali itu menjelaskan mesin estetika ini menjalankan teknologi multi-frekuensi dengan 6,78 MHz dan 2 MHz monopolar RF yang berfungsi untuk untuk pengencangan kulit, rekonstruksi kolagen, dan memperbaiki kualitas kulit dari lapisan paling atas hingga terdalam.

Dokter Jesslyn yang mengulik berbagai jurnal dan mencoba langsung teknologi ini selama satu tahun, menemukan alasan masyarakat maupun wisatawan mengincar perawatan tersebut.

Salah satunya cuaca dan aktivitas di Bali menunjukkan banyak wanita dewasa mengalami flek hitam di wajah dan kulit kendur seiring bertambah usia, sementara wanita usia 40-50 tahun saat ini cenderung masih aktif.

“Perawatan anti penuaan yang ideal adalah tanpa jarum, tidak semua orang berani disuntik, kemudian tidak butuh masa pemulihan yang lama karena aktivitas orang di Bali bekerja maupun wisata begitu dinamis, tidak menyusutkan lemak wajah, dan harus nyaman, ini yang membuat orang mencari teknologi XERF sampai ke luar negeri,” ujarnya pula.

Untuk itu, ia mengambil peluang menghadirkan XERF di Bali dengan nilai investasi mesin mencapai Rp2 miliar.

Vice President of idsMED Aesthetics Indonesia Andy Raharja selaku penyedia mesin menambahkan, nilai investasi untuk teknologi kecantikan itu menjanjikan bagi pasar estetika yang tumbuh 15 persen tiap tahun.

Ditambah ketika inovasi global ini dihadirkan di Bali, tempat berkunjungnya wisatawan mancanegara dengan daya beli tinggi, maka mereka akan mengakses disini termasuk masyarakat lokal dan domestik, katanya lagi.

“Tidak hanya wisatawan, masyarakat lokal juga aktif dan membutuhkan perawatan spesifik di Bali, sehingga kita itu bisa menjadi pusat medical juga aesthetic tourism, jadi pasien-pasien di Bali atau ke Bali tidak perlu terbang ke Korea, tidak perlu ke Thailand, tapi sambil liburan di sini bisa merawat diri,” ujar dia.

Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025 berkesempatan mencoba teknologi XERF di Bali.

Kepada media, pemengaruh sekaligus pemegang gelar kecantikan itu mengaku terkejut awalnya, sebab perawatan dengan sebuah mesin berbentuk persegi itu tidak memakan waktu lama.

Bahkan jika sebelumnya perawatan yang ia jalankan di Indonesia memunculkan kemerahan di wajah pasca-tindakan, teknologi ini tidak, sehingga menurutnya inovasi ini sangat dibutuhkan dan berpotensi besar karena hadir di Pulau Dewata.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kehadiran teknologi operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot di Bali menjadi langkah baru dalam memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan kelas internasional.

Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut, dr. Erwin Saspraditya, BMedSci, Sp.OT(K), di Denpasar, Senin mengatakan teknologi robotik bukan menggantikan peran dokter, melainkan membantu meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai kondisi masing-masing pasien.

"Tujuan kami adalah membantu pasien kembali menjalani hidup secara aktif tanpa dibatasi nyeri lutut. Teknologi ini membantu kami merencanakan tindakan dengan lebih presisi, namun seluruh keputusan klinis tetap sepenuhnya berada di tangan dokter," ujarnya.

Layanan kesehatan berteknologi tinggi yang tersedia di Siloam Hospital Bali tersebut sekaligus membuka akses masyarakat terhadap penanganan medis modern tanpa harus berobat ke luar negeri.

Teknologi Robotic Total Knee Replacement (TKR) atau operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot membantu dokter memetakan anatomi pasien secara real-time dan mendukung tindakan operasi yang lebih presisi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil klinis serta mempercepat pemulihan pasien.

Kehadiran layanan berbasis teknologi robotik dinilai menjadi modal penting bagi Bali untuk mengembangkan sektor medical tourism.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni, MM mengatakan kehadiran teknologi medis modern di Bali diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung pengembangan wisata kesehatan di Pulau Dewata.

"Melalui layanan ini, masyarakat Bali dan Indonesia Timur kini memiliki akses terhadap layanan ortopedi berteknologi tinggi dengan standar internasional tanpa harus bepergian ke luar negeri. Kami berharap langkah ini juga dapat mendukung penguatan Bali sebagai salah satu destinasi medical tourism di Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan dengan semakin banyaknya inovasi dan investasi di sektor kesehatan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga mulai berkembang menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menarik pasien dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Selama ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih menjalani pengobatan di luar negeri untuk mendapatkan layanan medis dengan teknologi canggih.

Penguatan layanan kesehatan berteknologi tinggi sejalan dengan upaya Bali membangun ekosistem wisata kesehatan yang terintegrasi.

Selain didukung fasilitas kesehatan berstandar internasional, katanya, Bali juga memiliki keunggulan berupa infrastruktur pariwisata, akomodasi, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) akan membentuk kelompok kerja sebagai tindak lanjut hasil Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang resmi ditutup pada Minggu (28/6/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Mendiktisaintek ), Brian Yuliarto menjelaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan selama Sarasehan akan dikonsolidasikan sebagai bahan tindak lanjut bersama kementerian terkait.

Sesuai arahan Presiden, hasil forum ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi akan diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui pembentukan kelompok kerja atau satuan tugas tematik yang melibatkan perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kementerian teknis, dunia usaha, serta para pakar sesuai bidang keahlian masing-masing.

“Kami akan mengonsolidasikan seluruh masukan yang disampaikan peserta. Bapak Presiden meminta agar insan perguruan tinggi, para ilmuwan, dan peneliti dilibatkan lebih aktif dalam mempercepat berbagai kebijakan strategis pemerintah. Karena itu, hasil Sarasehan ini akan kami tindak lanjuti melalui kelompok kerja yang menghubungkan kampus dengan kementerian teknis sesuai kebutuhan masing-masing,” katanya, melalui siaran pers, Senin (29/6/2026).

Mendiktisaintek menambahkan bahwa Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang erat antara pemerintah dengan perguruan tinggi. Menurut Mendiktisaintek, kampus merupakan tempat berkumpulnya talenta-talenta terbaik bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan nasional melalui riset, sains, teknologi, dan inovasi.

Oleh karena itu, Kemendiktisaintek akan memastikan berbagai rekomendasi Sarasehan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pemerintah sehingga kontribusi perguruan tinggi semakin nyata dan berdampak.

Ketua MRPTNI, Eduart Wolok menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden yang secara langsung mendengarkan berbagai masukan dari perguruan tinggi. Menurutnya, forum ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.

“Masukan dari para rektor pada dasarnya berfokus pada penguatan kapasitas perguruan tinggi, baik melalui peningkatan dukungan terhadap riset, pengembangan sumber daya manusia, maupun kontribusi perguruan tinggi terhadap berbagai program strategis pemerintah. Seluruh masukan tersebut direspons dengan baik oleh Bapak Presiden,” ujar Eduart.

Eduart menambahkan bahwa pertemuan penutupan menjadi momentum penting karena pemerintah tidak hanya menyampaikan arah kebijakan, tetapi juga menerima kompilasi berbagai rekomendasi hasil diskusi selama tiga hari pelaksanaan Sarasehan. Menurutnya, pola dialog dua arah tersebut menjadi fondasi penting bagi terbangunnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Melalui penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Kemendiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya berbagai solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga 2045. Dokumen tersebut diharapkan dapat mengarahkan riset nasional sekaligus menjadi panduan bagi strategi industrialisasi jangka panjang.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan BRIN terus berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek untuk mempersiapkan riset-riset unggulan yang mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

"BRIN selalu bersama-sama dengan Kemendiktisaintek untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa men-support," ujar Arif usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Arif, peta jalan riset tersebut direncanakan akan diluncurkan di Surabaya dalam waktu dekat. Dokumen itu akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda riset nasional.

"Insyaallah akan kami luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," katanya.

Ia menjelaskan penyusunan peta jalan riset merupakan hasil kolaborasi antara BRIN dan Kemendiktisaintek yang bertujuan memastikan seluruh riset strategis di Indonesia berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.

Menurut Arif, keberadaan peta jalan tersebut penting agar para peneliti memiliki panduan yang jelas mengenai prioritas riset nasional di masa mendatang.

"Kerja sama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," ujarnya.

Lebih jauh, Arif menuturkan bahwa peta jalan riset tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi kegiatan penelitian, tetapi juga memberikan proyeksi mengenai perkembangan teknologi masa depan.

Dengan demikian, arah industrialisasi Indonesia ke depan dapat disusun berdasarkan data dan proyeksi perkembangan teknologi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan konvensional.

"Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," kata Arif.

Ia menambahkan pendekatan berbasis proyeksi teknologi menjadi penting agar industri nasional tetap relevan dan mampu bertahan menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

"Industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense, tetapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive dan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," tandas Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji usulan penambahan alokasi anggaranbeasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sempat mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

"Tadi kami diminta oleh Bapak Presiden untuk mengkaji bersama Menteri Keuangan dan Kementerian Sesneg," ujar Brian kepada wartawan setelah mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Usulan mengenai penambahan beasiswa tersebut sebelumnya mengemuka dalam forum sarasehan yang diikuti para rektor, guru besar, dan pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah.

Selain beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, kalangan perguruan tinggi juga mengusulkan perluasan program beasiswa untuk dosen yang akan melanjutkan studi doktoral (S3) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya penguatan kualitas SDM sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan peneliti di perguruan tinggi.

Meski demikian, Brian belum memerinci besaran tambahan anggaran maupun skema beasiswa yang akan disiapkan pemerintah. Menurut dia, seluruh usulan tersebut masih akan dikaji bersama kementerian terkait sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden untuk diputuskan.

“Nanti kami akan sampaikan setelah itu kepada Bapak Presiden,” tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti kesiapan implementasi rencana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau yang dinilai akan menganggu iklim investasi industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Adapun, kebijakan penyeragaman kandungan produk tembakau tersebut tertuang dalam aturan turunan PP No. 28/2024 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria menilai rekomendasi pembatasan tersebut belum sesuai dengan karakteristik produk tembakau nasional.

Pasalnya, komoditas tembakau yang dihasilkan oleh para petani lokal secara alamiah memiliki kandungan nikotin yang sangat tinggi, bahkan mencatatkan rekor tertinggi di dunia hingga menyentuh angka 8 mg.

Jika batas maksimal dipatok di level 1 mg, maka industri rokok dalam negeri secara otomatis dipaksa untuk mengandalkan bahan baku impor. Selain itu, aturan tersebut juga membagasi kandungan Tar dalam rokok maksimal ada di level 10 miligram.

“Kalau tar dibatasi 10 miligram saat ini, peraturan yang ada di SNI tar itu adalah 55 miligram. Sementara rekomendasi dari tim penyusun ini adalah 10 miligram, artinya semua rokok kretek ini akan tutup, tidak bisa operasional, apakah kita sudah siap?” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Karenanya, kebijakan tersebut dinilai bertolak belakang lantaran proses manufaktur saat ini tidak memiliki teknologi yang dapat mereduksi kadar nikotin bawaan dari daun tembakau tanpa merusak kualitasnya.

Selain itu, Kemenperin juga mempertanyakan klausul standarisasi yang mengatur penyeragaman warna serta jenis huruf (font) pada kemasan rokok. Regulasi yang terlalu restriktif tersebut dinilai berpotensi mengikis identitas merek dagang dan hak kekayaan intelektual para pelaku usaha.

Meski demikian, Merrijantij menegaskan bahwa pada prinsipnya Kemenperin tetap mendukung penerbitan regulasi turunan dari PP No. 28/2024 demi menghadirkan kepastian berusaha. Namun, standardisasi teknis yang diproduksi oleh tim penyusun diharapkan tetap mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemampuan adaptasi industri nasional.

"Secara prinsip Kementerian Perindustrian mendukung penerbitan turunan dari PP Nomor 28 karena memang ini untuk kepastian berusaha," pungkasnya.