Bisnis.com, PADANG - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat, telah menerapkan elektrifikasi pada operasional Gantry Jib Crane yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur Fauzi mengatakan di pelabuhan terdapat 3 unit Gantry Jib Crane yang beroperasi untuk nonpetikemas, dan seluruh Gantry Jib Crane itu operasionalnya telah menggunakan elektrifikasi, dan bukan lagi dari bahan bakar fosil.

“Kami sudah memulai revitalisasi alat-alat operasional di Pelabuhan Teluk Bayur ini sejak April 2025 lalu. Terutama untuk seluruh Gantry Jib Crane PTP Nonpetikemas yang berada di pelabuhan, tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil,” katanya, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa setelah menjalani satu tahun lebih ini, Gantry Jib Crane yang beroperasi pada PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur telah merasakan banyak manfaatnya. Mulai dari menurunnya tingkat kebisingan hingga telah mengurangi polusi udara.

Berbeda ketika masih menggunakan bahan bakar fosil untuk operasional Gantry Jib Crane nya itu, lanjut Fauzi, suara mesin dari operasional Gantry Jib Crane terdengar cukup besing Kemudian asap-asap yang dikeluarkan mesin Gantry Jib Crane, terbilang cukup mengganggu kualitas udara.

“Adanya revitalisasi alat operasional ini adalah bentuk dukungan kami untuk mewujudkan Indonesia ramah lingkungan atau go green. Hasilnya, kami akui manfaatnya sangat banyak dengan menggunakan sistem elektrifikasi listrik ini. Tidak berisik dan tidak ada asap dari operasional alat crane lagi,” ujarnya.

Fauzi menyebutkan, selain bicara soal sisi ramah lingkungan, adanya peralihan dari bahan bakar fosil ke elektrifikasi ini, biaya operasional juga lebih efisien. Bahkan PTP Nonpetikemas menghitung nilai efisiensinya mencapai 80%.

“Semenjak menerapkan elektrifikasi untuk operasional 3 unit Gantry Jib Crane itu, lebih sedikit biayanya. Kalau dibandingkan waktu menerapkan bahan bakar fosil, perbandingan biaya operasionalnya dengan elektrifikasi bisa mencapai 80%,” ungkapnya.

Melihat banyaknya sisi positif dari penerapan elektrifikasi pada operasional alat-alat di PTP Nonpetikemas itu, secara bertahap alat-alat lainnya juga akan direvitalisasi dengan elektrifikasi.

“Kami targetkan tiga tahun dari sekarang, seluruh alat-alat operasional PTP Nonpetikemas sudah menerapkan elektrifikasi,” tegasnya.

Fauzi bilang untuk mewujudkan rencana ini, PTP Nonpetikemas akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) selaku penyedia listrik. Karena memang, untuk menerapkan elektrifikasi ini, pihaknya membutuhkan daya listrik yang cukup banyak. Dimana saat ini masih ada alat-alat yang menunggu untuk direvitalisasi menjadi elektrifikasi, yakni Forklift,Side Loader, ⁠Wheel Loader.

“Saat ini, kami memang mampu untuk 3 unit Gantry Jib Crane dulu. Bagaimana ke depannya, kami akan berkoordinasi dengan PLN, semoga ada listrik yang lebih besar bisa dipasok untuk operasional alat-alat di Pelabuhan Teluk Bayur ini, sehingga seluruh alat bisa menggunakan listrik,” tutup dia.

Menurutnya langkah ini dilakukan mengusung visi keberlanjutan dan efisiensi, PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur terus berinovasi untuk menjadi pelabuhan hijau (green port) dan meningkatkan kualitas layanan, produktivitas, dan kinerja.

PTP Nonpetikemas terus menciptakan lingkungan operasi yang aman serta berkelanjutan dengan menerapkan standar ISO 14001 dan ESG (Environment, Social & Governance).

Beberapa langkah konkret dilakukan, seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan melalui penggunaan energi terbarukan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah, efisiensi energi dengan elektrifikasi operasional seperti crane dan kendaraan listrik.

“Selain itu, pengelolaan emisi dan polusi juga dilakukan dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis,” jelasnya.

Fauzi menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi green port. Oleh karena itu, salah satu wujud komitmen kami dalam implementasi greenport adalah elektrifikasi alat bongkar muat seperti Gantry Jib Crane sehingga dapat menekan biaya operasional dan konsumsi BBM hingga 25% serta mengurangi tingkat kebisingan dan polusi udara.

Selain komitmennya dalam mengaplikasikan greenport, PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur juga telah berhasil meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Pelabuhan Teluk Bayur saat ini merupakan salah satu pelabuhan utama di Indonesia dalam penanganan komoditas curah cair, terutama minyak kelapa sawit (CPO).

Selanjutnya, PTP Nonpetikemas Teluk Bayur berhasil menorehkan capaian penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan pelabuhan. Pelabuhan mengimplementasikan sistem operasi pelabuhan nonpetikemas terintegrasi yang disebut PTOS-M (Pelindo Terminal Operating System Multipurpose) / PTOS-M yang memudahkan sistem monitoring kegiatan bongkar muat.

“PTOS-M menjadi bagian dari proses transformasi dan standardisasi yang salah satu dampaknya adalah peningkatan kinerja produktivitas ton ship day (TSD) dan penurunan port stay yang signifikan,” jelas dia.

Dikatakannya, keberhasilan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu gerbang perekonomian Sumatra Barat tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya.

Dia menegaskan Pelabuhan Teluk Bayur berkomitmen untuk menjadi pelabuhan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berkolaborasi dengan pemerintah Sumatra Barat, perusahaan bongkar muat, dan pemilik barang untuk menyusun roadmap kerjasama yang optimal, termasuk penataan masyarakat sekitar pelabuhan,” sebutnya.

“Kami berkomitmen mengoptimalkan layanan di PTP Teluk Bayur agar memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat rantai pasok dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” tutup Fauzi.

Dua pekerja saat berada di pelabuhan. dok PTP Nonpetikemas

Bisnis.com, PADANG — PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) Cabang Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat kinerja produktivitas bongkar muat segmen curah cair tertinggi secara nasional di lingkungan PTP Nonpetikemas.

Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur Fauzi mengatakan capaian tersebut tercermin dari ton ship day (TSD) sepanjang 2025 yang mencapai 5.132 T/S/D. Menurutnya, angka itu menunjukkan kinerja operasional yang positif sekaligus mendukung percepatan arus logistik dan perekonomian Sumatra Barat.

“Adanya peningkatan bongkar muat segmen curah cair ini yakni sebagian besarnya adalah komoditas CPO, seiring dengan itu kami pun terus meningkatkan fasilitas yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur. Sehingga para perusahaan bisa dengan mudah untuk melakukan ekspor komoditas CPO,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Fauzi menjelaskan meningkatnya kepercayaan perusahaan terhadap Pelabuhan Teluk Bayur tidak terjadi secara instan. Sebelumnya, aktivitas bongkar muat curah seperti CPO lebih banyak dilakukan melalui Pelabuhan Dumai.

Namun, sejak 2018 PTP Nonpetikemas mulai meningkatkan fasilitas pelabuhan, terutama pada sisi dermaga, sehingga kapal berukuran besar dapat bersandar dengan lebih mudah.

Investasi sektor CPO di kawasan Teluk Bayur juga terus bertumbuh, antara lain dari PT Padang Raya Cakrawala (Apical Group), PT Wilmar Nabati Indonesia (Wilmar Group), PT Incasi Raya Group, PT Wira Inno Mas, dan PT Agromuko Tank Terminal.

“Jadi sejak tahun 2018 lalu, kami telah mulai melakukan peningkatan fasilitas, terutama dari sisi dermaga, sehingga kapal-kapal besar itu, bisa dengan mudah merapat ke pelabuhan. Makanya, ke depan fasilitas untuk dermaga ini akan terus tingkatkan, dengan harapan akan mampu mendongkrak TSD curah cair di PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur,” ungkap Fauzi.

Menurutnya, peningkatan aktivitas bongkar muat curah cair tidak hanya menjadi capaian kinerja perusahaan, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah karena semakin banyak perusahaan memilih Teluk Bayur sebagai pelabuhan ekspor CPO.

“Di Pelabuhan Teluk Bayur ini tidak hanya CPO dari Sumbar saja yang dimuat, tapi juga datang dari CPO asal Provinsi Bengkulu. Jadi ada dua provinsi yang kami layani, dengan tujuan ekspor ke Asia Selatan dan Eropa,” jelasnya.

Ia menambahkan salah satu pertimbangan perusahaan memilih Teluk Bayur adalah efisiensi jalur pelayaran menuju pasar tujuan.

“Jalur kapal dari Teluk Bayur ke Asia Selatan dan Eropa ini lurus saja, melewati Samudera Hindia dan langsung ke negara tujuan,” sebut Fauzi.

Secara operasional, sepanjang 2025 PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur mencatat throughput sebesar 5,79 juta ton yang terdiri dari 3,1 juta ton curah cair, 1,9 juta ton curah kering, 62.000 ton general cargo, dan 657.000 ton bag cargo.

Dari sisi keuangan, perusahaan membukukan pendapatan usaha Rp91,44 miliar atau 110,25% dari target RKAP dengan laba usaha Rp32,19 miliar. Hingga Triwulan I 2026, throughput mencapai 1,51 juta ton atau 118,69% dari target RKAP, dengan pendapatan usaha Rp23,90 miliar dan laba usaha Rp10,56 miliar.

PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur juga mencatat produktivitas operasional tertinggi pada segmen curah cair dengan capaian TSD 5.132 T/S/D.

“Kinerja positif ini menjadi cerminan dari meningkatnya kepercayaan pengguna jasa serta sinergi yang kuat antara perusahaan dan seluruh stakeholder dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan,” kata Fauzi.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis di wilayah barat Indonesia, Teluk Bayur berperan penting dalam aktivitas ekspor dan impor berbagai komoditas seperti CPO, cangkang sawit, semen, batubara, pupuk, hingga kargo umum.

Untuk mendukung operasional, terminal ini dilengkapi dermaga sepanjang 852,5 meter, area penumpukan dan pergudangan yang luas, serta berbagai peralatan seperti wheel loader, side loader, grab, excavator, hopper, flexible hose, head truck, dump truck, dan jib crane.

“Kami akan terus memperkuat perannya sebagai motor penggerak arus logistik dan distribusi komoditas di Sumbar. Langkah strategis ini ditempuh melalui peningkatan kinerja operasional, optimalisasi layanan, serta penguatan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” tutupnya.

Pelabuhan Teluk Bayur sendiri merupakan salah satu pelabuhan tertua di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pelabuhan ini bernama Emmahaven yang merujuk pada Ratu Emma. Renovasi pelabuhan dilakukan pada 1890 dan selesai pada 1895 untuk mendukung peningkatan aktivitas perdagangan di wilayah Sumatra Barat.

Surat rekomendasi efektif dalam memastikan distribusi tepat sasaran kepada nelayan yang berhak dan proses pengambilan BBM dapat berjalan tertib

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan keberadaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi telah memudahkan nelayan di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, untuk melaut.

"Kami nelayan Sumatera Barat khususnya Kota Padang, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang telah memfasilitasi kebutuhan BBM subsidi untuk nelayan-nelayan kecil di Kota Padang," ujar pemilik kapal ikan, Azwin saat berbincang dengan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Teluk Bayur, Sumbar, Sabtu.

Azwin pun menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas atas dukungan kemudahan pembuatan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan tersebut.

"Sangat terbantu dengan penyediaan BBM subsidi yang sangat diperlukan oleh kita (nelayan)," tambahnya dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta.

Senada, Ketua Usaha Bersama (UB) Bagan Setra Abadi Erwin BL menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan nelayan, khususnya BBM subsidi, karena membantu keberlangsungan usahanya.

"Kami sebagai nelayan terbantu untuk (ketersediaan) BBM subsidi ini," katanya.

Nelayan lain, Jasrizal juga merasakan manfaat kebijakan pembelian BBM subsidi melalui surat rekomendasi sebagai kebutuhan utama untuk melaut.

Ia menegaskan komitmennya untuk menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan tidak akan menyalahgunakannya.

"Satu liter pun kami jaga. Semoga lancar dan tidak ada kendala di kemudian hari," tuturnya.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan pentingnya komitmen bersama antara BPH Migas, konsumen pengguna atau nelayan, dan badan usaha penugasan untuk menjaga agar BBM subsidi tidak disalahgunakan.

"Semoga rekan-rekan nelayan dapat menerima manfaat kehadiran pemerintah dalam mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi," ujarnya.

Nelayan Teluk Bayur memanfaatkan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi di SPBU terdekat yang berjarak tiga kilometer.

Pengambilan BBM dilakukan langsung oleh nelayan atau diwakilkan kepada salah satu anggota kelompok nelayan dengan menggunakan surat kuasa.

Kebutuhan BBM subsidi antara 600 hingga 1.200 liter untuk melaut selama 5 hingga 7 hari.

Wahyudi juga meninjau penyaluran BBM subsidi melalui surat rekomendasi di SPBU Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat.

Seluruh nelayan terpantau telah melengkapi seluruh persyaratan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk membeli BBM subsidi berjalan lancar dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan surat rekomendasi untuk nelayan juga diperkuat dengan adanya surat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mekanisme pembelian BBM Subsidi sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Wahyudi menegaskan pembelian BBM subsidi yang menggunakan surat rekomendasi harus benar-benar terukur sesuai kebutuhan nelayan saat melaut dan hanya untuk kapal nelayan yang bervariasi di bawah 30 GT.

"Surat rekomendasi efektif dalam memastikan distribusi tepat sasaran kepada nelayan yang berhak dan proses pengambilan BBM dapat berjalan tertib. Pembelian BBM dilakukan secara rutin oleh nelayan setiap pagi sebelum melaut, sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Wahyudi pun berharap BBM subsidi semakin tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Tersedianya BBM subsidi, lanjutnya, akan mendukung produktivitas serta meningkatkan perekonomian nelayan.

Kampung nelayan Teluk Bayur, Kota Padang, juga dilengkapi dengan fasilitas tempat penjualan hasil melaut langsung kepada masyarakat, mengingat letaknya yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan pelabuhan utama.

Dengan kandungan protein yang tinggi, konsumsi ikan secara rutin juga mendukung generasi muda, yang lebih sehat dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

"Generasi muda akan semakin pandai dan semakin maju untuk membangun bangsa dan negara," sebut Wahyudi.

Kegiatan ini turut dihadiri Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Sunardi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang menyiapkan fasilitas mudik gratis selama periode 16–19 Maret 2026 bagi masyarakat dengan rute Padang-Kepulauan Mentawai dan sebaliknya menggunakan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 68.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino mengatakan bahwa program ini terlaksana berkat kolaborasi dengan PT Pelni.

Dikatakannya hadirnya angkutan mudik gratis itu, juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, terutama bagi warga Kepulauan Mentawai.

“Untuk kuotanya disediakan sebanyak 700 penumpang,” katanya, Rabu (11/3/2026).

Win menambahkan bahwa program mudik gratis ini merupakan bagian dari upaya PT Semen Padang untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat yang ingin merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat, khususnya yang berada di Kepulauan Mentawai, dapat menikmati perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan tentunya tanpa biaya.

“Kami juga berharap program mudik gratis ini dapat mempererat hubungan sosial masyarakat sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan pada momentum Hari Raya Idulfitri,” ujar Win.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris menambahkan bahwa program mudik gratis ini merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan PT Semen Padang.

Sebelumnya, perusahaan juga mengadakan program serupa pada 2018 dan 2019. Namun, karena pandemi Covid-19, program ini sempat dihentikan sementara dan kembali digelar pada 2024 dengan rute mudik Dumai–Padang, serta pada 2025 dengan rute Padang–Mentawai–Padang.

“Jadi, untuk rute Padang–Mentawai–Padang, ini merupakan yang keempat kalinya kami selenggarakan,” sebutnya.

Idris mengatakan untuk jadwalnya, kapal berangkat dari Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, menuju Pelabuhan Tuapejat, Kepulauan Mentawai pada 16 Maret 2026, dengan rute persinggahan di Labuhan Bajau, Sikabaluan, Muara Saibi, dan Siberut. Sementara perjalanan kembali dari Mentawai menuju Padang dijadwalkan pada 18 Maret 2026.

Dia menambahkan untuk memaksimalkan program ini, pihaknya telah mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat Mentawai, termasuk kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Pendaftaran telah dibuka sejak 6 Maret 2026.

Kemudian untuk pendaftaran dapat dilakukan secara daring dengan memindai kode QR pada brosur resmi yang telah disebarkan di sejumlah pelabuhan atau melalui kontak resmi mudik gratis PT Semen Padang di nomor 0821-1699-0707.

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana mengapresiasi inisiatif PT Semen Padang yang kembali menyediakan fasilitas mudik gratis bagi warga Mentawai. Apalagi, setiap tahun jumlah warga Mentawai yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman cukup besar, sehingga keberadaan program mudik gratis yang diselenggarakan PT Semen Padang ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat.

“Jumlah warga yang ingin pulang kampung saat lebaran sangat banyak, sehingga program ini sangat membantu dan ditunggu-tunggu oleh warga kami,” kata Rinto.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Lebaran, Rinto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi seluruh ASN di Mentawai.

Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan menjelang Lebaran.

“Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 11 Maret 2026. Kami berharap keberangkatan pemudik dapat dilakukan secara bertahap sehingga standar keselamatan transportasi laut tetap terjaga,” tutupnya.

Kota Padang (ANTARA) - Manager Penjualan Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Kepulauan Riau PT Pupuk Indonesia (Persero) Fajar Ahmad menyebutkan Provinsi Sumbar menerima kiriman atau alokasi 1.100 ton pupuk bersubsidi jenis NPK yang dikirim dari Provinsi Aceh untuk didistribusikan ulang pada petani setempat.

"Hari ini kita menerima alokasi pupuk NPK pasokan dari Lhokseumawe, Aceh sebanyak 1.100 ton," kata Manager Penjualan Wilayah Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau PT Pupuk Indonesia (Persero) Fajar Ahmad di Kota Padang, Jumat.

Fajar mengatakan pupuk subsidi tersebut dikirimkan menggunakan Kapal KM Hodasco 19 yang bersandar di Dermaga Beton Umum, Pelabuhan Teluk Bayur. Pupuk bersubsidi itu kemudian dipindahkan ke gudang yang masih berada dalam kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.

Selanjutnya, pupuk akan kembali disalurkan ke sejumlah gudang yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Pasokan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para petani sehingga berdampak positif bagi sektor pertanian.

"Pasokan di awal tahun ini bertujuan agar proses pemupukan petani di musim tanam 2026 tidak terganggu," ujar Fajar.

Pada 2026 Pupuk Indonesia mencatat petani di Ranah Minang menerima alokasi pupuk bersubsidi sebesar 248.652 ton yang terbagi atas lima jenis pupuk. Rinciannya, Urea sebanyak 102.912 ton, NPK 125.176 ton, NPK Formula Khusus 615 ton, Pupuk Organik 19.892 ton dan ZA sebanyak 57 ton.

Jika dibandingkan 2025 alokasi pupuk 2026 di provinsi setempat mengalami sedikit penurunan. Hal ini berkaitan langsung dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi 2026.

Meskipun terjadi sedikit penurunan, Fajar optimistis realisasi maupun distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumbar bisa dilakukan sesuai target dan tepat sasaran.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - KRI Makassar - 590 bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat, dan membawa bantuan bencana Sumatra tahap II dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan adapun jumlah bantuan yang dibawa KRI Makassar ini untuk alokasi bantuan ke Sumbar sebanyak 65 ton. Bantuan ini pun diangkut dari Teluk Bayur menggunakan 13 truk yang langsung dikirim ke 8 daerah terdampak bencana banjir bandang.

“Bantuan ini tahap II, alhamdulillah bantuan yang datang jumlahnya mencapai 65 ton dari pemerintah pusat. Mengingat pendistribusian bersifat segera, kami pun langsung mengirim ke delapan daerah terdampak,” katanya, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan bantuan logistik tahap II yang diterima Sumbar kali ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari beras, minyak goreng, mie instan, air mineral, ada obat-obatan juga, makanan cemilan untuk anak-anak, kemudian ada selimut, terpal, kasur, pakaian, serta perlengkapan anak.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta kepada pemerintah daerah untuk mendistribusikan ke lokasi terdampak bencana secara tepat sasaran, sehingga tidak ada masyarakat yang terdampak bencana tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah agar mendistribusikan bantuan ini secara tepat sasaran, benar-benar untuk berhak, seperti masyarakat yang ada di pengungsian maupun yang sejauh ini masih tinggal di tempat sementara untuk bertahan hidup,” tegas Mahyeldi.

Selain itu Mahyeldi juga menyebutkan meskipun secara tonase bantuan antara tahap I dan tahap II ini berbeda, di mana untuk tahap I ada sebanyak 250 ton dan tahap II 65 ton, bukan berarti perhatian pemerintah menurun terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

“Bantuan logistik ini dipastikan akan selalu ada, selain ada dari Kementan dan Bapanas ini, di Posko Utama Kebencanaan di BPBD Sumbar juga ada banyak bantuan yang nantinya akan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan nantinya,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa bantuan tahap II tersebut tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, pada Kamis malam (18/12) dan diangkut menggunakan KRI Makassar - 590.

“Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG – Kementerian Pertanian RI mengirimkan bantuan logistik melalui jalur laut untuk korban bencana alam di Provinsi Sumatra Barat yang jumlahnya mencapai 250 ton.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Idha Widi Arsanti menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat terdampak bencana di Sumatra termasuk di Sumbar.

“Pengiriman bantuan dari Kementan ini melalui jalur laut dan menggunakan KRI Banda Aceh, dan hal ini berkat kerjasama dengan TNI juga, sehingga bantuan logistik ini bisa sampai di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Selanjutnya, bantuan ini akan didistribusikan oleh pemerintah daerah di Sumbar,” katanya di Padang, Senin (8/12/2025).

Dia menjelaskan untuk mengalokasikan bantuan dari Kementan ini, sumber pembiayaannya berasal dari hasil konsolidasi Kementan bersama BUMN sektor pangan dan mitra strategis lainnya dengan total senilai Rp75 miliar dan disalurkan untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Hari ini, sebanyak 250 ton bantuan kami serahkan kepada Pemprov Sumbar dan diterima langsung oleh Gubernur Mahyeldi. Semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah,” ujarnya.

Idha juga memastikan stok pangan, khususnya beras untuk kebutuhan tanggap darurat, hingga beberapa hari kedepan masih dalam kondisi aman. Oleh karena itu, bantuan ini diberikan agar masyarakat terdampak bencana alam, bisa dengan mudah untuk mendapatkan kebutuhan pangan.

“Atas arahan Mentan Andi Amran Sulaiman, stok beras disiapkan tiga kali lipat dari kebutuhan normal untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terima 250 ton bantuan logistik dari Kementerian Pertanian RI yang dibawa melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh untuk masyarakat terdampak bencana alam yang dikirim menggunakan KRI Banda Aceh.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan sangat terbantu adanya kepedulian dari Kementan tersebut serta pihak lainnya yang terlibat. Karena, dengan adanya kepedulian dan gerak cepat Kementan untuk korban terdampak bencana ini, bisa meringankan beban saat ini, yang masih merasakan dampak dari bencana hidrometeorologi.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat di Sumbar menghadapi musibah bencana alam. Kami akan mendistribusikannya secara cepat dan tepat sasaran nantinya ke daerah yang terdampak bencana alam,” sebutnya.

Bantuan yang diserahkan terdiri dari 64 jenis produk kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Setelah diserahkan kepada gubernur, dan bantuan tersebut langsung dijemput oleh masing-masing pemerintah daerah terdampak.

Berdasarkan data Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar hingga Minggu (7/12) tercatat 16 kabupaten dan kota dan 50 kecamatan terdampak bencana alam. Kondisi terparah berada di Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun jumlah masyarakat terdampak hampir seperempat juta orang, yakni 247.402 jiwa. Dimana diantaranya terdapat korban meninggal dunia 228 orang, hilang 98 orang, luka-luka 112 orang, mengungsi 20.604 orang, dan total masyarakat terdampak 247.402 jiwa.

Selain itu bencana dahsyat ini juga turut mengakibatkan kerusakan signifikan pada ribuan rumah masyarakat dan ratusan fasilitas publik, mulai dari rumah rusak ringan 3.831 unit, rumah rusak sedang 1.032 unit, rumah rusak berat 1.572 unit, rumah terendam banjir:35.213 unit, dan rumah hanyut atau hilang 735 unit.

Sedangkan untuk dampak pada pelayanan dasar, dilaporkan sebanyak rumah ibadah terdampak 148 unit, fasilitas kesehatan 66 unit, kantor pemerintahan 28 unit, dan sekolah 338 unit.