Sahur pertama di pengungsian saya memang semangat. Cepat saya bangun, jam setengah dua. (Anak saya) tanya, mau ngapain? Saya mau masak untuk anak-anak IPDN,

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Warga terdampak bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, Aceh, mendulang rezeki saat sahur perdana di kawasan pengungsian Dusun Bahagia, Desa Bundar, Aceh Tamiang, Aceh, dengan menjual makanan sahur untuk praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

“Sahur pertama di pengungsian saya memang semangat. Cepat saya bangun, jam setengah dua. (Anak saya) tanya, mau ngapain? Saya mau masak untuk anak-anak IPDN,” ujar Siti Hasanah (59), seorang pengungsi yang membuka warung makan untuk pekerja di kawasan pengungsian, ditemui di Dusun Bahagia, Desa Bundar, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Hasanah yang akrab disapa Nur Lamek mengungkapkan bahwa dirinya mengajukan diri untuk menjual nasi sejak mendengar kabar akan ada praja IPDN yang ditugaskan di kawasan pengungsian tersebut.

Pengajuannya pun disetujui dan ia mulai memasak untuk dijual kepada para pekerja di kawasan tersebut.

Memasuki bulan suci Ramadhan, Nur Lamek melihat potensi berjualan menu sahur dan hidangan berbuka puasa.

Oleh karena itu, pada sahur perdana Ramadhan 1447 H/2026 masehi, ia sudah bangun sekitar pukul 01.30 WIB dini hari.

“Per porsi kami jual harganya Rp15 ribu. Untuk anak-anak IPDN harga Rp13 ribu,” kata Nur Lamek.

Walaupun hanya menggunakan lampu darurat untuk penerangan, dia berhasil memasak sejumlah lauk dengan cekatan yang meliputi ayam goreng, sop sayur, rendang, mie instan, telur dadar, hingga nasi goreng.

Peralatan memasaknya pun sederhana, wajan yang telah dibersihkan di sisi dalam, namun masih berkerak bekas banjir di sisi luar; wajan yang dihibahkan oleh tempatnya bekerja; serta kompor gas.

Meski dalam suasana sahur yang jauh berbeda apabila dibandingkan dengan sahur tahun lalu, Nur Lamek tetap menjalaninya dengan semangat dan penuh senyuman.

“Kalau bagi saya, nggak ada perbedaan perasaan. Kita berbeda tempat aja lah, kalau ini namanya kita musibah,” ujar Nur Lamek.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) - Warga penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor antusias memadati Pasar Inpres Lhokseumawe, Provinsi Aceh, untuk berburu daging dalam rangka merayakan tradisi meugang rayeuk menjelang Ramadhan 1447 Hijriah/2026 masehi.

"Dagingnya untuk bikin sop. Anak-anak mau pulang dari Banda Aceh, mau makan-makan bersama," ujar Meta ketika ditemui di Pasar Inpres Lhokseumawe, Aceh, Rabu.

Meta menyampaikan harga daging yang dibeli berkisar di angka Rp170 ribu-Rp180 ribu per kg.

Selain membeli daging, Meta juga membeli bahan-bahan untuk memasak, seperti rempah-rempah dan sayuran.

Sementara, seorang penjual, Azhur menyampaikan sejak Selasa (17/2/2026), menjual 10 ekor sapi dengan harga rata-rata Rp180 ribu per kg.

Azhur mengaku dagangannya paling banyak terjual pada Selasa) malam selepas Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026).

"Sudah dari kemarin (berjualan), 10 ekor terjual," kata Azhur.

Pedagang sapi lainnya, yang akrab disapa "Bang Bing" menyampaikan pascabencana banjir bandang, masyarakat masih ramai membeli daging untuk tradisi meugang.

"Banyak yang beli, lumayanlah pascabanjir," katanya.

Bing baru mulai berjualan daging pada Selasa (18/2/2026) sore.

Pada Rabu ini merupakan puncak perayaan meugang, karena hari terakhir sebelum puasa.

Berdasarkan laman resmi Pemerintah Provinsi Aceh, meugang atau makmeugang merupakan tradisi memasak daging untuk dinikmati bersama keluarga, kerabat, hingga yatim piatu.

Tradisi meugang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk ke depan ini, kami melalui dana desa akan memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, saya juga mau buat industri kecil,

Aceh Utara, Aceh (ANTARA) - Kepala Desa Krueng Lingka Efendi Noerdin berupaya untuk membangkitkan ekonomi desanya yang terdampak bencana banjir bandang di Langkahan, Aceh Utara, melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pembangunan industri pengolahan kelapa.

“Untuk ke depan ini, kami melalui dana desa akan memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, saya juga mau buat industri kecil,” ujar Efendi ketika ditemui di lokasi proyek hunian sementara (huntara), Langkahan, Aceh Utara, Selasa.

Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, dia mengatakan, lokasi yang dipilih untuk pembangunan fisik koperasi terdampak oleh banjir.

Padahal, sepuluh hari sebelum banjir terjadi, Efendi sudah melakukan patok kontrol untuk menetapkan titik dan posisi Koperasi Desa Merah Putih.

“Sekarang, (walau) terdampak, kabarnya tetap masih lanjut,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, niatnya untuk membangun industri kecil di Desa Krueng Lingka. Ia berencana untuk mengembangkan potensi kelapa, seperti mengolahnya menjadi minyak, briket, hingga kecap dari kelapa.

Apabila pembangunan industri kelapa tersebut sukses, Efendi berharap bisa mempekerjakan puluhan warga yang kehilangan mata pencaharian pasca-bencana banjir bandang.

“Kalau misalnya sukses, akan menampung puluhan warga,” ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa kedua langkah tersebut merupakan strategi yang akan ia tempuh untuk membangkitkan ekonomi desa pasca-bencana banjir bandang yang melanda kawasan tersebut November 2025.

Sepanjang bulan Ramadhan ini, Efendi akan berupaya untuk perlahan-lahan memperbaiki fasilitas umum dan perumahan bagi warga desanya yang terdampak.

Ia pun berharap pemerintah memberi perhatian untuk mendorong percepatan perbaikan, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

“Harapan kami, usai Lebaran ini, masyarakat bisa normal kembali, ekonomi juga bisa terpulihkan, dan mereka bisa hidup seperti biasanya,” kata Efendi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan akan segera merevisi Undang-Undang Kebencanaan. DPR pun akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) atas revisi Undang-Undang Kebencanaan.

Terdapat usulan agar Undang-Undang Kebencanaan direvisi seiring dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ya tentunya karena putusan MK [Mahkamah Konstitusi], nanti kita akan Rapim hari ini, [Senin, 19 Januari 2026],” ujar Dasco dalam keterangan pers saat bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa seiring dengan putusan MK, pihaknya perlu sesegera mungkin merevisi Undang-Undang Kebencanaan agar Pemerintah semakin siap menghadapi bencana yang terjadi.

“Kita enggak minta ada bencana lagi. Akan tetapi bila ada [bencana], kita sudah lebih siap dengan Undang-Undang yang baru,” kata Dasco.

Sebelumnya, Undang-Undang Kebencanaan menjadi sorotan di DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai sistem penanggulangan bencana nasional masih belum berjalan efektif karena lemahnya integrasi antar kementerian dan lembaga, meskipun bantuan pemerintah telah disalurkan ke daerah terdampak.

Dia menjelaskan bahwa peran masing-masing kementerian dan lembaga tidak terintegrasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun masih berstatus sebagai badan biasa yang memiliki kewenangan terbatas dalam koordinasi lintas sektor.

Alhasil, menurutnya perlu penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Husni menilai regulasi tersebut sudah perlu disesuaikan dengan kondisi kebencanaan saat ini yang semakin kompleks, berskala besar, dan berdampak luas.

Bisnis.com, PADANG - KRI Makassar - 590 bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat, dan membawa bantuan bencana Sumatra tahap II dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan adapun jumlah bantuan yang dibawa KRI Makassar ini untuk alokasi bantuan ke Sumbar sebanyak 65 ton. Bantuan ini pun diangkut dari Teluk Bayur menggunakan 13 truk yang langsung dikirim ke 8 daerah terdampak bencana banjir bandang.

“Bantuan ini tahap II, alhamdulillah bantuan yang datang jumlahnya mencapai 65 ton dari pemerintah pusat. Mengingat pendistribusian bersifat segera, kami pun langsung mengirim ke delapan daerah terdampak,” katanya, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan bantuan logistik tahap II yang diterima Sumbar kali ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari beras, minyak goreng, mie instan, air mineral, ada obat-obatan juga, makanan cemilan untuk anak-anak, kemudian ada selimut, terpal, kasur, pakaian, serta perlengkapan anak.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta kepada pemerintah daerah untuk mendistribusikan ke lokasi terdampak bencana secara tepat sasaran, sehingga tidak ada masyarakat yang terdampak bencana tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.

“Saya meminta kepada pemerintah daerah agar mendistribusikan bantuan ini secara tepat sasaran, benar-benar untuk berhak, seperti masyarakat yang ada di pengungsian maupun yang sejauh ini masih tinggal di tempat sementara untuk bertahan hidup,” tegas Mahyeldi.

Selain itu Mahyeldi juga menyebutkan meskipun secara tonase bantuan antara tahap I dan tahap II ini berbeda, di mana untuk tahap I ada sebanyak 250 ton dan tahap II 65 ton, bukan berarti perhatian pemerintah menurun terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

“Bantuan logistik ini dipastikan akan selalu ada, selain ada dari Kementan dan Bapanas ini, di Posko Utama Kebencanaan di BPBD Sumbar juga ada banyak bantuan yang nantinya akan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan nantinya,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan bahwa bantuan tahap II tersebut tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, pada Kamis malam (18/12) dan diangkut menggunakan KRI Makassar - 590.

“Penyaluran bantuan ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perdagangan lokal merupakan sektor usaha yang paling terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi tersebut juga berdampak terhadap industri pengolahan hingga manufaktur karena terhambatnya pasokan bahan baku dari Sumatera.

“Dari pemetaan yang sementara kami terima, sektor yang paling berdampak adalah justru UMKM dan perdagangan lokal,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Selain itu, sektor agribisnis turut terhambat menyusul lahan pertanian yang rusak. Pada sektor transportasi dan logistik juga terjadi gangguan karena akses jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya terputus.

Namun, Shinta mengatakan pihaknya belum dapat menilai dampak tersebut terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat banyak aspek dan faktor yang harus dipertimbangkan dan dicermati lebih detail.

“Kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan, mungkin tidak terlalu besar untuk keseluruhan ekonomi Indonesia,” ujar dia.

“Terus terang, kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi, kalau kami lihat, sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan, jadi dari segi penanganan bencananya sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada penghujung November 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (8/12) sore melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di ketiga provinsi itu telah mencapai 961 jiwa, sementara 293 orang masih hilang.

Selain itu, sebanyak 5.000 warga mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat, akibat terpaan material lumpur, kayu, hingga runtuhan bangunan.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyampaikan pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan-Hutaimbaru membuahkan hasil, yakni berhasilnya listrik menyala di Desa Huta Godang dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, pemulihan jaringan kelistrikan jalur Padang Sidempuan–Hutaimbaru pada Rabu malam membuahkan hasil. Desa Huta Godang dan sekitarnya telah menyala terang benderang teraliri listrik," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Selain Sibolga dan Tapanuli Tengah, beberapa lokasi di Sumatera Utara juga menjadi episentrum bencana dan mengalami kerusakan parah di sisi kelistrikan, termasuk Desa Huta Godang dan Desa Garoga, Tapanuli Selatan.

Pascabencana terjadi, tim PLN bersama pemerintah daerah dan TNI bahu-membahu membuka akses jalan menuju Desa Huta Godang hingga berhasil memulihkan suplai listrik untuk masyarakat.

Darmawan melanjutkan, secara paralel pemulihan kelistrikan juga dilakukan di sejumlah lokasi-lokasi terdampak, salah satunya di Desa Garoga yang sempat terisolasi akibat lumpur dan material banjir. Kondisi ini menyebabkan tim PLN kesulitan memasuki desa tersebut.

"Dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda), jalur menuju Desa Garoga berhasil dibuka Selasa kemarin,” ucapnya.

Dalam kurun waktu yang singkat, lanjut dia, tim PLN segera mendirikan kembali 60 tiang yang roboh.

“Kami upayakan desa ini dapat segera teraliri listrik agar yang sebelumnya gelap gulita bisa kembali terang," ucapnya.

Darmawan menekankan bahwa PLN bersama seluruh pihak terkait terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur kelistrikan pascabencana.

Melalui kolaborasi ini diharapkan suplai listrik segera pulih dan seluruh masyarakat terdampak bisa menikmati terang kembali.

“Sesuai arahan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatera. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI, Polri, dan Pemda yg terus mendampingi perjuangan tim PLN di lapangan. Sehingga ikhtiar kami mendapatkan kemudahan-kemudahan di tengah tantangan yang luar biasa," kata Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Paling cepat Kamis atau Jumat ini sudah bisa menyala listrik di daerah-daerah bencana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sambungan listrik di tiga provinsi terdampak banjir bandang, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), pulih pekan ini.

“Paling cepat Kamis atau Jumat ini sudah bisa menyala listrik di daerah-daerah bencana,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah rapat antara Kementerian ESDM dengan PT PLN (Persero). Berdasarkan paparan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Anggia menyampaikan banyak akses dan infrastruktur listrik yang rusak.

Kerusakan tersebut, kata dia, tidak hanya putus, tower kelistrikan pun banyak yang rusak. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini adalah rehabilitasi semua infrastruktur yang ada di lokasi bencana.

“Sehingga masyarakat yang di pengungsi nanti bisa segera pulih untuk suplai energinya,” tutur Anggia.

Mobilitas logistik, kata dia, merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka pemulihan sambungan listrik. Infrastruktur kelistrikan tidak bisa dibawa menggunakan jalur darat, tetapi harus diterbangkan.

“Hercules udah bawa semua logistik dan bahan untuk membangun tower di lokasi bencana, jadi dimaksimalkan secepat mungkin,” kata Anggia.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan sambungan listrik di Sumatera Barat (Sumbar) sudah mulai pulih, sedangkan di Sumatera Utara dan Aceh masih terputus akibat bencana banjir dan longsor.

Yuliot menyampaikan Kementerian ESDM terus berkoordinasi untuk memperhatikan ketersediaan energi, terutama listrik, di wilayah yang terdampak oleh bencana banjir bandang dan longsor.

Ia mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengunjungi tiga provinsi terdampak untuk mengecek langsung di lapangan, seperti tower listrik yang bermasalah, hingga jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Ini dicek di lapangan, besok Pak Menteri akan lihat dari atas. Besok Selasa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan lokasi tambang emas yang disebut-sebut menjadi penyebab bencana banjir bandang di Pulau Sumatera, jauh dari lokasi bencana.

“Katanya wilayah kerjanya jauh,” ujar Yuliot ketika ditemui setelah menghadiri rapat di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kata Yuliot, akan terjun ke tiga provinsi terdampak bencana banjir dan longsor untuk mengecek berbagai permasalahan, seperti ketersediaan energi di wilayah yang terdampak oleh bencana banjir bandang dan longsor, serta lokasi pertambangan yang diperkirakan menjadi penyebab bencana banjir bandang.

“Ini dicek di lapangan, besok Pak Menteri akan lihat dari atas. Besok (Selasa),” kata Yuliot.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai Sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang mineral dan batu bara (minerba).

Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare.

Di tingkat kawasan hutan, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menjadi pintu utama pelepasan fungsi lindung menjadi ruang ekstraksi, tutur dia.

Di Pulau Sumatera saat ini tercatat sedikitnya 271 PPKH dengan total luas 53.769,48 hektare.

Dari jumlah tersebut, 66 izin diperuntukkan bagi tambang dengan luas 38.206,46 hektare, 11 izin untuk panas bumi/geothermal dengan luas 436,92 hektare, 51 izin untuk migas seluas 4.823,87 hektare, 72 izin untuk proyek energi lainnya dengan luas 3.758,68 hektare, sementara sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lain.

“PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, termasuk salah satu pemegang PPKH ini,” kata dia.

Dengan bukaan lahan yang saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 570,36 hektare di dalam kawasan hutan, menggambarkan skala intervensi langsung terhadap penyangga utama daerah aliran sungai di kawasan tersebut.

Menanggapi tudingan sebagai penyebab bencana, PTAR perlu meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi.

"Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. PTAR mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan," ujar Senior Manager Corporate Communications PTAR Katarina Siburian Hardono.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025