Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan bahwa Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, menyusul munculnya narasi penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, sejumlah indikator yang kerap dijadikan dasar klaim deindustrialisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil industri manufaktur saat ini. “Kami membantah adanya deindustrialisasi,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/5/2026).

Febri menyebut, terdapat beberapa indikator yang selama ini dijadikan dasar untuk menilai kondisi deindustrialisasi. Pertama, penurunan kontribusi produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07%, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau ada ekonom atau pengamat yg mengambil data kontribusi PDB Industri Pengolahan 2001-2025 maka data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah dan,” tegas Febri.

Sebagai contoh, periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama dimana Industri Pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha. Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi Industri Pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama Industri Pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi dan keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada 2009. Metodologi perhitungan PDB sampai 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar.

Kedua perubahan ini menyebabkan perhitungan PDB Industri Pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

“Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan PDB industri pengolahan menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB industri pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak apple to apple kalau kita bandingkan kontribusi PDB Industri Pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode yang sama, misalnya, periode sejak kuartal I/2022 sampai kuartal IV/2025, maka akan ditemukan tren menaik atau tren positif pada data kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Indikator kedua yang dijadikan alasan deindustrialisasi yakni pertumbuhan manufaktur yang berada di bawah 50% pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait hal ini, Febri menyebut kinerja manufaktur selama ini masih berada di atas ambang batas indikator deindustrialisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 5%, sektor manufaktur masih mampu tumbuh di kisaran 4% hingga 6%. “Jadi tidak terjadi indikasi yang kedua ini,” katanya.

Indikator ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari industri ke sektor nonmanufaktur. Menjawab hal ini, Kemenperin katanya mencatat tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa.

Sebaliknya, jumlah tenaga kerja di industri justru terus bertambah setiap tahun. Peningkatan tenaga kerja di sektor jasa, menurutnya lebih disebabkan oleh masuknya angkatan kerja baru yang tidak seluruhnya dapat diserap oleh industri manufaktur.

“Kami menegaskan bahwa manufaktur Indonesia tidak mengalami gejala deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi,” tegas Febri lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat hingga 15 Januari 2026 sebanyak 1.236 perusahaan industri mulai berproduksi pertama kali, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 218.892 orang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan mulai beroperasinya ribuan perusahaan tersebut menjadi bukti bahwa di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, sektor industri manufaktur nasional tetap memiliki fondasi yang kuat.

“Industri manufaktur tetap tumbuh di atas 5 persen dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Kami optimistis kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sepanjang tahun 2026,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.

Pada 2026, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai 5,51 persen. Target tersebut menegaskan posisi strategis sektor manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Agus menjelaskan, sebanyak 1.236 perusahaan industri tersebut merupakan perusahaan yang telah melaporkan tahap pembangunan pada 2025 dan direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun ini. Perusahaan-perusahaan tersebut didukung investasi sektor industri pengolahan nonmigas mencapai Rp551,88 triliun, termasuk investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp444,25 triliun.

“Kapasitas produksi baru yang mulai beroperasi pada 2026 menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Kemenperin terus mendorong percepatan industrialisasi, transformasi industri 4.0, serta penguatan industri dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditempuh guna memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan efisiensi rantai produksi nasional.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan industri manufaktur nasional pada 2026 masih ditopang pasar domestik sekitar 80 persen, sementara pasar ekspor berkontribusi sekitar 20 persen. Penguatan pasar dalam negeri dilakukan melalui kebijakan substitusi impor, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), optimalisasi belanja pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk produk dalam negeri, serta penguatan industri kecil dan menengah (IKM) agar terintegrasi dalam rantai pasok nasional.

“Kami memastikan produk industri dalam negeri menjadi tuan rumah di pasar domestik. Penguatan pasar dalam negeri menjadi jangkar utama pertumbuhan industri manufaktur,” kata Agus.

Sejumlah subsektor diproyeksikan mengalami peningkatan permintaan signifikan, antara lain industri logam dasar yang didorong proyek infrastruktur dan hilirisasi, industri makanan dan minuman sebagai kontributor terbesar PDB manufaktur, serta industri kimia, farmasi, dan obat yang dipacu peningkatan kebutuhan produk kesehatan dan bahan kimia industri.

Dari sisi ekspor, Kemenperin menargetkan kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas mencapai 74,85 persen dari total ekspor nasional pada 2026, sejalan dengan rencana strategis 2025–2029. Target tersebut ditempuh melalui diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, serta penguatan kerja sama dan promosi industri nasional di pasar global.

Pada aspek ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan menyerap 14,68 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2026, dengan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp126,2 juta per orang per tahun. Untuk mendukung target tersebut, investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada 2026 ditargetkan mencapai Rp852,9 triliun.

Selain itu, Kemenperin menginisiasi Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat fondasi industri secara berkelanjutan dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Melalui SBIN, Kemenperin mengedepankan pendekatan forward dan backward linkage guna mengoptimalkan keterkaitan sektor hulu, manufaktur, dan jasa.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. SBIN juga ditujukan untuk menopang pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, penguatan industri strategis, serta peningkatan kapasitas industri pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan kesehatan.

“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional. Pendekatan hulu dan hilir kami dorong agar industri dalam negeri memiliki daya saing yang lebih kuat dan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus.

Dengan penguatan sisi pasokan dan permintaan tersebut, Kemenperin optimistis industri manufaktur nasional akan tetap tumbuh di atas 5 persen pada 2026 serta terus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pihaknya telah mengajukan usulan insentif dan stimulus sektor otomotif kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna melindungi tenaga kerja di sektor strategis tersebut. Usulan tersebut dirancang lebih komprehensif dan terukur dibandingkan skema insentif pada masa pandemi COVID-19, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan tenaga kerja di industri otomotif nasional.

“Kami sudah kirim dan tentu seperti yang selalu kami sampaikan bahwa program yang kami usulkan atas nama perlindungan tenaga kerja, dan juga kekuatan atau penguatan manufaktur bidang otomotif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada perekonomian,” kata Menperin, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Agus Gumiwang menjelaskan, insentif yang diusulkan kali ini disusun secara lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari segmentasi kendaraan, teknologi, hingga bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kendaraan ramah lingkungan.

“Prinsipnya adalah yang kami usulkan mereka yang mendapatkan manfaat terhadap insentif dan stimulus itu harus memiliki TKDN, dia harus memenuhi nilai emisi maksimal sekian,” kata Menperin.

Dalam usulan tersebut, Kementerian Perindustrian juga menetapkan batasan harga pada masing-masing segmen kendaraan agar insentif benar-benar tepat sasaran.

Dia menjelaskan, penyusunan usulan insentif ini melalui proses yang panjang dan sudah melibatkan pelaku industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Interest dari Kemenperin cuma satu, yakni melindungi tenaga kerja yang ada di sektor otomotif, yang ada di ekosistem otomotif karena forward dan backward linkage-nya sangat tinggi sektor otomotif itu terlalu besar, maka itu harus kita lindungi,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa pembahasan insentif ini juga dilakukan secara teknokratis dengan memperhitungkan aspek cost and benefit bagi negara.

“Kemenperin juga tentu tidak mau usulan yang kami usulkan itu kemudian membuat negara cekak atau defisit, maka hitungan benefit-nya harus lebih besar dari cost yang disiapkan oleh negara,” ujar dia pula.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri kecil dan menengah (IKM) masih menjadi tulang punggung struktur industri nasional, meski kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) belum sebanding dengan jumlah unit usahanya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah unit usaha industri kecil dan menengah mencapai 4,43 juta atau sekitar 99,79% dari total industri nasional yang berjumlah 4,45 juta unit.

Sebaliknya, industri besar hanya mencatat 9.528 unit usaha atau 0,21% dari total, menunjukkan dominasi besar sektor IKM dalam jumlah entitas bisnis di Tanah Air. Namun, dominasi jumlah tersebut belum sepenuhnya tercermin pada kontribusi ekonomi makro.

"Jadi kontribusi industri pengolahan triwulan III 2025 sebesar 19,15%. Di sana kontribusi industri kecil dan menengah sekitar 3,56%," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Kemenperin mencatat kontribusi nilai output industri kecil dan menengah terhadap industri nonmigas hanya sebesar 21,01%, jauh tertinggal dibanding industri besar yang menyumbang 78,99%. Dari total kontribusi tersebut, industri mikro kecil berkontribusi 13,13%, sedangkan industri menengah berkontribusi 7,88%.

Meski begitu, sektor IKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri. Dari total 19,55 juta pekerja industri nasional, sebanyak 12,81 juta orang atau 65,52% bekerja di sektor IKM. Sementara industri besar hanya menampung 6,74 juta pekerja atau sekitar 34,48%. Dari total tenaga kerja IKM, industri kecil mendominasi dengan 11,8 juta pekerja, sedangkan industri menengah mempekerjakan sekitar 1 juta orang.

Adapun menurut klasifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, industri kecil memiliki modal usaha hingga Rp5 miliar dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp15 miliar. Sementara industri menengah memiliki modal Rp5-10 miliar dengan penjualan tahunan Rp15-50 miliar.

"Untuk tenaga kerja umumnya untuk industri kecil jumlah tenaga kerjanya di bawah 20 orang, sedangkan industri menengah di bawah 99 orang," sebut Reni.