Ibadah Ramadan sudah berlangsung sepekan, selanjutnya masyarakat akan dihadapkan pada momentum lebaran dan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR). Momentum pembagian THR dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pengemudi ojek online alias ojol. Lalu, kapan THR Ojol 2026 cair?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pengemudi ojol akan kembali menerima Bonus Hari Raya (BHR) di Lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengatakan telah berdiskusi dengan pihak operator ojol dan memastikan mereka telah menyetujui pemberian BHR untuk pengemudinya sama seperti tahun sebelumnya.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker, Rabu (25/2).

Pemerintah saat ini sedang menyusut aturan atau surat edaran (SE) terkait kepastian pemberian BHR tersebut. Yassierli pun berharap Surat Edaran (SE) dapat segera rampung dan diumumkan.

"Tinggal nanti dalam bentuk SE (surat ederan)-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, yang tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama," jelasnya.

Pada lebaran Idulfitri 2025, BHR pertama kali diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, yang diterbitkan pada Maret 2025.

Dalam SE tersebut, bonus diberikan kepada ojol secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Adapun perhitungannya sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir kepada mitra pengemudi yang berkinerja baik.

Selain itu, pencairan BHR juga mengikuti aturan yang ada, yakni perusahaan harus memberikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Sayangnya, tahun lalu BHR tidak diberikan kepada semua pengemudi, tetapi hanya mereka yang memenuhi kriteria.

Misalnya, tahun lalu Grab menetapkan kriteria penerima bonus BHR berdasarkan keaktifan Mitra Pengemudi. Itu dilihat dari jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

Program bonus kinerja khusus ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para Mitra dalam menyambut Hari Idulfitri. Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan, yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker).

Jakarta: Kabar menggembirakan datang bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Pemerintah memberi sinyal bahwa pengumuman Bonus Hari Raya (BHR) akan dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Yassierli selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

“Kita umumkan nanti. Ya, nanti bersamaan, BHR, THR, dan seterusnya,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 26 Februari 2026.

Pemerintah jalin komunikasi dengan aplikator

Yassierli juga menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berkomunikasi intensif dengan perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi atau aplikator yang beroperasi di Indonesia.

“Alhamdulillah respons mereka (aplikator) baik, mereka komitmen (untuk memberikan BHR),” ujar dia.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bahwa perusahaan aplikator memiliki komitmen untuk memberikan Bonus Hari Raya kepada para mitra pengemudi dan kurir.

Koordinasi dengan Kementerian Setneg

Terkait progres penyusunan Surat Edaran BHR, Yassierli menyebut pemerintah masih melakukan koordinasi lanjutan, termasuk dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Tinggal nanti dalam bentuk SE-nya atau pun nanti dalam bentuk launching-nya, tadi kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama, insya Allah,” kata Menaker Yassierli.

Dengan koordinasi yang terus berjalan, pengumuman resmi tinggal menunggu waktu sebelum disampaikan ke publik.

Apa itu Bonus Hari Raya (BHR) Ojol?

Sebagai informasi, Bonus Hari Raya (BHR) pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi yang diterbitkan pada Maret 2025.

Dalam aturan tersebut, BHR diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Perhitungannya sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Bonus ini diberikan kepada pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang produktif dan memiliki kinerja baik.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Driver Online (ADO) meminta agar Bonus Hari Raya (BHR) 2026 bagi pengemudi ojek online (ojol) dihitung secara pro rata, menyesuaikan dengan penghasilan driver selama setahun.

Ketua Umum ADO Taha Syafariel menilai skema BHR saat ini masih abu-abu sebab berbeda jauh dengan Tunjangan Hari Raya atau THR yang memiliki dasar hukum jelas.

“Kalau THR ada UU-nya, BHR dasarnya apa? Rasanya ini akan jadi imbauan saja tanpa sanksi karena antara THR dan BHR itu jauh sekali bedanya dan dasar hukumnya,” kata Taha kepadaBisnis, Minggu (25/1/2026).

Terlebih, Taha menambahkan, perusahaan aplikasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar THR lantaran pengemudi diklasifikasikan sebagai mitra, bukan karyawan. Dengan demikian, besar BHR akan sangat tergantung kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi.

Meski begitu, ADO berharap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat membuat regulasi yang mengatur status hukum driver dan kurir online sebagai pekerja atau pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi.

“Aturan itu akan mengikat perusahaan aplikasi untuk bisa berkewajiban memberikan kompensasi dan perlindungan yang layak kepada pengemudi platform di Indonesia,” ujarnya.

Taha menilai, jika pemerintah hanya mengatur BHR tanpa memberikan regulasi yang kuat mengenai status hukum ojol, taksol, dan kurir online, maka bonus tetap akan bersifat abu-abu.

Menurutnya, penghasilan driver selama setahun bisa dihitung dan dibagi rata untuk mendapatkan estimasi penerimaan per bulan, sehingga lebih adil dibandingkan skema tahun sebelumnya.

“Perusahaan aplikasi bisa menghitung dari pendapatan masing-masing mitranya. Tahun lalu sebagian besar hanya menerima Rp50.000, terlalu kecil bila mereka bekerja full selama setahun sebelumnya,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai sinyal kelanjutan BHR bagi pengemudi ojol perlu dibahas secara terbuka dan komprehensif bersama pelaku industri.

Dia menyampaikan bahwa karakter ekosistem platform digital beragam, maka pendekatan kebijakan sebaiknya tidak seragam, melainkan menyesuaikan model bisnis, kapasitas, dan kondisi operasional masing-masing perusahaan.

“Kami memahami bahwa selama ini para perusahaan platform telah menunjukkan komitmen untuk memberikan bentuk apresiasi kepada mitra pengemudi menjelang hari raya, dengan skema yang disesuaikan dengan kriteria tertentu dan kemampuan operasional perusahaan,” kata Shinta kepadaBisnis.

Shinta menilai, peraturan yang dirumuskan sebaiknya tetap memberikan fleksibilitas serupa agar dapat diterapkan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada ekosistem digital

Selain itu, Apindo juga mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri, dengan mempertimbangkan hubungan kemitraan, keberlanjutan usaha, serta perlindungan sosial bagi pengemudi.

“Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan keberlanjutan ekonomi sektor industri platform secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengusulkan agar setiap pengemudi ojek online (ojol) menerima Bonus Hari Raya atau BHR sebesar Rp500.000 per orang pada Lebaran 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan BHR bagi pengemudi ojol masih dibutuhkan untuk membantu meringankan beban ekonomi menjelang Lebaran 2026.

“Pada prinsipnya mempersilakan dan tidak keberatan apabila program Bonus Hari Raya untuk pengemudi ojol dilanjutkan pada Lebaran 2026, sepanjang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi,” kata Igun kepadaBisnis, Minggu (25/1/2026).

Igun menyampaikan mayoritas pengemudi ojol mengharapkan skema BHR yang lebih adil. Pasalnya, skema lama dianggap menimbulkan ketimpangan karena hanya mengandalkan algoritma dan kebijakan sepihak platform.

“Garda mengusulkan skema BHR yang bersifat flat dan merata, misalnya setiap pengemudi ojol yang aktif mendapatkan BHR sebesar Rp500.000 per orang,” ujarnya.

Menurutnya, besaran BHR tersebut wajar dan proporsional sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pengemudi sepanjang tahun. “Yang secara nyata telah menyumbangmargindangross profitratusan miliar hingga triliunan rupiah bagi platform digital,” lanjutnya.

Igun menilai, substansi kesejahteraan pengemudi jauh lebih penting dibandingkan nomenklatur pemberian tunjangan. Menurutnya, selama status hubungan kerja pengemudi ojol belum diatur secara hukum yang jelas, skema BHR masih dapat diterapkan sebagai solusi sementara, meski tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Untuk itu, Garda Indonesia mendorong pemerintah segera menyusun dasar hukum yang jelas, rigid, dan permanen yang mengatur hak pengemudi terkait bonus atau tunjangan hari raya, sekaligus mengakhiri polemik tahunan menjelang Lebaran.

Dia menambahkan, apabila pemerintah tetap mempertahankan skema BHR, Garda Indonesia meminta nilai BHR harus adil, transparan, dan merata, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi antarpengemudi.

Selain itu, lanjut Igun, skema BHR juga bebas dari algoritma sepihak dan tidak dijadikan pengganti kewajiban kesejahteraan jangka panjang bagi pengemudi ojol.

“Dengan perbaikan tersebut, BHR tidak hanya menjadi kebijakan populis tahunan, tetapi bagian dari sistem perlindungan sosial yang berkeadilan bagi jutaan pengemudi ojol di Indonesia,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberi sinyal berlanjutnya BHR untuk pengemudi ojol seperti Grab, Gojek, Maxim Cs pada Lebaran 2026. Namun, skema pemberian BHR tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh Kemnaker.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/1/2026).

“Insya Allah. Insya Allah [BHR 2026 lanjut],” kata Indah.

Pada tahun lalu, Kemnaker mengimbau perusahaan layanan transportasi online untuk memberikan bantuan hari raya dalam bentuk tunai ke pengemudi ojol hingga kurir.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, pengemudi dan kurir daring yang produktif dan berkinerja baik dinyatakan berhak mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai.

Adapun, besaran bantuan dihitung sebanyak 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Skema pemberian juga diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka peluang bahwa kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) akan berlanjut pada Lebaran 2026.

Hal ini disampaikan Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/1/2026).

“Insyaallah. Insyaallah [lanjut],” kata Indah.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah terdapat perubahan skema dari pemberian BHR pada 2025, Indah tak bicara banyak. Menurutnya, pembahasan akan dilakukan terlebih dahulu oleh Kemnaker.

“Nanti dibahas. Ramadan aja kan belum,” ujarnya singkat.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemnaker pada tahun lalu mengimbau perusahaan layanan transportasi online untuk memberikan bantuan hari raya dalam bentuk tunai ke pengemudi ojol hingga kurir.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Dalam imbauan tersebut, pengemudi dan kurir daring yang produktif dan berkinerja baik dinyatakan berhak mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Besaran bantuan dihitung sebanyak 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Skema pemberian juga diserahkan kepada masing-masing perusahaan.