Bisnis.com, SURABAYA—Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur mencapai Rp367,95 miliar pada triwulan I/2026.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan capaian ini tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 26,64% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai Rp290,53 miliar.

“Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa ekonomi berbasis kehutanan masyarakat di Jawa Timur terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, khususnya di wilayah sekitar kawasan hutan,” katanya dikutip Senin (6/4/2026).

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Dia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penguatan pembinaan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan.

“Hal ini menandakan bahwa kita mampu mengelola potensi usaha kehutanan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi, dengan dukungan pendampingan yang intensif,” tegasnya.

Secara nasional, capaian NTE KTH pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar Rp619,58 miliar atau meningkat 15,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total capaian nasional tersebut, Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar Rp367,95 miliar atau setara 59,38%.

Capaian ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai kontributor utama nasional dalam pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.

Keberhasilan KTH Jawa Timur juga ditunjukkan dengan kemampuan menembus pasar internasional. Salah satunya KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Kelompok ini berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume mencapai 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.

“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” ujar Khofifah.

Berdasarkan data triwulan I/2026, capaian NTE tertinggi didominasi oleh beberapa kabupaten yang menjadi motor penggerak ekonomi kehutanan masyarakat.

Kabupaten Trenggalek mencatatkan nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, diikuti Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, serta Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.

Khofifah menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara kelompok tani hutan, penyuluh kehutanan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

“Pendampingan yang intensif dan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” jelasnya.

Dari sisi komoditas, capaian NTE KTH Jawa Timur masih didominasi oleh hasil hutan kayu yang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai lebih dari Rp200 miliar secara akumulatif.

Namun demikian, dia menekankan, pentingnya diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu agar nilai tambah ekonomi semakin meningkat dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan pula komitmen Pemprov Jawa Timur untuk terus memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan akses pasar.

“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, GARUT- Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyebutkan, struktur ekonomi Kabupaten Garut, Jawa Barat masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Namun besarnya aktivitas produktif warga belum sepenuhnya tercatat dalam sistem ekonomi formal akibat keterbatasan akses keuangan dan rendahnya literasi finansial.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Syakur menyebutkan, konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar perekonomian daerah, melampaui belanja pemerintah dan investasi.

Sementara itu, ruang fiskal pemerintah relatif terbatas sehingga tidak bisa terus mengandalkan belanja daerah sebagai mesin pertumbuhan. Di sisi lain, investasi masih menghadapi sejumlah hambatan meski mulai menunjukkan sinyal masuknya modal baru.

Menurut Syakur, pemerintah daerah terus membuka ruang bagi investasi, termasuk dari luar negeri. Ia menyampaikan terdapat rencana penanaman modal dari perusahaan asing asal Taiwan dan Korea Selatan dengan nilai sekitar Rp350 miliar.

"Investasi tersebut diharapkan mampu menambah kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru di Garut, meski belum dirinci sektor dan waktu realisasinya," kata Syakur, Sabtu (27/12/2025).

Namun, di luar investasi skala besar, Syakur menilai kekuatan ekonomi Garut justru berada di level rumah tangga. Banyak aktivitas produksi kecil yang berlangsung setiap hari di lingkungan masyarakat, seperti usaha makanan rumahan, tetapi tidak tercatat sebagai kegiatan ekonomi resmi.

Akibatnya, kontribusi riil masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya tercermin dalam data.

Ia mencontohkan praktik jual beli sederhana di berbagai kegiatan masyarakat. Produk dijual tanpa standar harga, pencatatan transaksi, maupun akses ke layanan keuangan.

Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha kerap tidak menganggap dirinya bagian dari aktivitas ekonomi, meski secara nyata terjadi transaksi dan nilai tambah.

"Situasi ini menunjukkan masih lebarnya jurang antara aktivitas ekonomi riil di tingkat akar rumput dengan sistem pencatatan ekonomi formal. Rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemanfaatan layanan perbankan menjadi faktor utama yang membuat banyak pelaku ekonomi rumah tangga berada di sektor informal dan tidak terhubung dengan lembaga keuangan," kata Syakur.

Syakur mengatakan, pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu segera direspons agar konsumsi rumah tangga tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan tercatat. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil, terutama pelaku usaha berbasis rumah tangga.

Ia menekankan pentingnya peran lembaga keuangan untuk lebih aktif menjangkau masyarakat. Akses terhadap pembiayaan, tabungan, dan layanan transaksi dinilai menjadi kunci agar aktivitas ekonomi rumah tangga bisa naik kelas.

Dengan masuknya transaksi ke dalam sistem keuangan, aktivitas tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat basis data ekonomi daerah.

"Kami berharap setiap rumah tangga dapat berperan sebagai unit ekonomi produktif. Dengan dukungan stimulus dan kemudahan akses finansial, aktivitas kecil yang selama ini berjalan secara informal dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Langkah ini dinilai lebih realistis dalam jangka menengah, mengingat keterbatasan belanja pemerintah dan proses investasi besar yang membutuhkan waktu," ujarnya.

Ke depan, penguatan konsumsi rumah tangga yang produktif diproyeksikan menjadi strategi utama pertumbuhan ekonomi Garut. Pemerintah menargetkan sinergi antara masuknya investasi dan penguatan ekonomi mikro dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, inklusif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.