Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah.

Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody's, S&P dan Fitch. Menariknya, dari 3 lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan prospek atau outlook stabil. Dua lainnya yaitu Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif.

Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah. Kinerja setoran pajak, yang menjadi tumpuan pendapatan negara dianggap tidak sejalan dengan beban belanja pemerintah.

Sekadar contoh, pelebaran defisit APBN 2025 yang menembus 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) telah mempersempit ruang fiskal pemerintah. Defisit itu melebar dari target UU APBN 2025 yakni 2,53%. Pemicunya, setoran pajak tidak sesuai ekspektasi hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target tahun 2025.

Selain ketiga lembaga tersebut, isu kredibilitas fiskal dan setoran pajak juga disorot Bank Dunia (World Bank) dalam Country Program Evaluation Report pada tahun fiskal 2013-2023. Bank Dunia menilai selama 10 tahun pemerintah dianggap tidak optimal meningkatkan performa penerimaan pajak. Hal itu tampak dari angka rasio pajak Indonesia yang tergolong rendah untuk ukuran negara G20. Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia turun ke 9,31% terhadap PDB.

Adapun kalau mengacu kepada kajian Bank Dunia, penyebab kinerja rasio pajak tidak sesuai ekspektasi karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. "Kesenjangan pendapatan disebabkan oleh rendahnya kepatuhan di kalangan wajib pajak di banyak sektor dan kebijakan pajak yang penuh dengan pengecualian dan ambang batas," terang Bank Dunia pada laporan yang diterbitkan Februari 2026 itu, dikutip Selasa (10/3/2026).

Meski demikian, lembaga internasional itu mengungkap pernah memberikan asistensi proyek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan proyek bernama PINTAR, atau Project for Indonesian Tax Administration Reform. Namun, proyek itu dibatalkan pada 2012 silam.

Prospek Menurut Fitch

Di sisi lain, Fitch memperkirakan penerimaan negara tidak akan naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal. Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Angka ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, mengalami shotfall sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 triliun atau melebihi target APBN. Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Apa Kata Purbaya?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai penurunan outlook kredit rating oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch disebabkan oleh anggapan bahwa adanya kelemahan struktural pada APBN.

Padahal, Purbaya mengeklaim pemerintah masih bisa melakukan ekspansi untuk pertumbuhan ekonomi tanpa harus mendorong defisit fiskal melewati batas 3% terhadap PDB.

"Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan [ekonomi], kita aman. Bahkan kita tertinggi kan di G20, tumbuhnya 5,11% tahun lalu. Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya defisitnya di atas 4%, Malaysia juga di atas 4% kalau enggak salah ya? Vietnam di atas 4 tuh. Tetapi kenapa yang di-incer Indonesia?," terangnya di kantor Kemenkeu, Jumat (6/3/2026).

Purbaya memahami kekhawatiran berbagai lembaga tersebut terhadap penerimaan negara. Namun, dia memastikan dengan pembenahan internal yang dilakukan olehnya terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa membantu kinerja penerimaan negara tahun ini.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memaparkan bahwa penerimaan pajak pada Januari dan Februari 2026 sama-sama tumbuh 30% (yoy). Dia menilai ini menjadi indikasi awal perbaikan ekonomi.

Apabila pajak khususnya bisa tumbuh rata-rata 30% pada tahun ini, maka target Rp2.357,7 triliun diperkirakan bisa tercapai. "Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30%. Artinya stabil di sana dan kami akan pastikan itu akan stabil terus ke depan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hingga akhir Desember 2025, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau baru mencapai 87,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Kondisi tersebut menyisakan shortfall sekitar Rp271,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025 masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya. Secara tahunan, penerimaan pajak mengalami kontraksi.

"Penerimaan pajak ada minus 0,7 persen. Jadi 2025 itu di bawah 2024,” kata Suahasil dalam APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Menurut Suahasil, tekanan penerimaan pajak dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas global, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Ia menjelaskan, tekanan paling besar terjadi pada semester I 2025 ketika sebagian besar jenis pajak mengalami kontraksi. Namun, kinerja penerimaan mulai menunjukkan perbaikan pada semester II 2025 seiring pemulihan aktivitas ekonomi.

Pada semester I 2025, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkoreksi 10,4 persen. Memasuki semester II 2025, PPh Badan kembali tumbuh 2,3 persen dengan realisasi mencapai Rp321,4 triliun.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga mengalami penurunan cukup dalam pada paruh pertama 2025, yakni sebesar 19,4 persen. Namun pada semester II 2025, penerimaan PPh Orang Pribadi kembali tumbuh 17,5 persen dan terealisasi sebesar Rp248,2 triliun.

Sementara itu, PPh Final pada semester I 2025 terkontraksi 4 persen. Pada semester II 2025, penerimaan PPh Final mampu tumbuh 8 persen atau mencapai Rp345,7 triliun.

Adapun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) juga mengalami tekanan pada paruh pertama 2025 dengan penurunan sebesar 14,7 persen. Pada semester II 2025, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 2,1 persen sehingga realisasinya mencapai Rp790,2 triliun.

“Ini dinamika perekonomian yang tercermin di dalam penerimaan pajak kita,” ujar Suahasil.

Ia menambahkan, pada semester II 2025 Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian strategi melalui penguatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum. Langkah tersebut mendorong perbaikan penerimaan pajak setelah mengalami tekanan pada semester pertama.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp271,7 triliun.

Angka realisasi penerimaan pajak itu persis dengan prediksi Bisnis sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa realisasi sementara penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran 87% dari target APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya jika data itu benar, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran Rp1.917 triliun.

Angka ini jauh dari batas minimal target Direktorat Jenderal Pajak alias DJP di angka Rp2.005 triliun. Kinerja buruk penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi beban besar bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini. Apalagi target penerimaan pajak 2026 menembus angka Rp2.357,7 triliun.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, angka paling pesimistis realisasi sementara yang muncul (angkanya bisa berubah karena proses konsolidasi terus berlangsung) berada di angka Rp1.917 triliun, jika dibandingkan dengan target tahun 2026, pertumbuhan penerimaan pajak yang seharusnya dikejar oleh pemerintah menembus angka 22,9%.

Persoalannya dalam catatan Bisnis, target pertumbuhan pajak sebesar 13,5%-22,9% seperti simulasi di atas akan sangat sulit tercapai, karena biasanya realisasi penerimaan pajak berada di bawah angka pertumbuhan alamiahnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 lalu misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.

Sementara itu sampai dengan November 2025 lalu, kinerja pajak masih terkontraksi di level 3% year on year. Kalau menggunakan simulasi full year berdasarkan realisasi sementara, di angka Rp1.917 triliun, penerimaan pajak masih terkontraksi sekitar 0,8%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.183,9 triliun. Artinya shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp266,3 triliun.

Angka realisasi penerimaan pajak itu sejalan dengan prediksi Bisnis sebelumnya.

Informasi yang dihimpun Bisnis menyebut bahwa realisasi sementara penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran 87% dari target APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp2.189,3 triliun. Artinya jika data itu benar, realisasi penerimaan pajak 2025 hanya di kisaran Rp1.917 triliun.

Angka ini jauh dari batas minimal target Direktorat Jenderal Pajak alias DJP di angka Rp2.005 triliun. Kinerja buruk penerimaan pajak tahun 2025 akan menjadi beban besar bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini. Apalagi target penerimaan pajak 2026 menembus angka Rp2.357,7 triliun.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, angka paling pesimistis realisasi sementara yang muncul (angkanya bisa berubah karena proses konsolidasi terus berlangsung) berada di angka Rp1.917 triliun, jika dibandingkan dengan target tahun 2026, pertumbuhan penerimaan pajak yang seharusnya dikejar oleh pemerintah menembus angka 22,9%.

Persoalannya dalam catatan Bisnis, target pertumbuhan pajak sebesar 13,5%-22,9% seperti simulasi di atas akan sangat sulit tercapai, karena biasanya realisasi penerimaan pajak berada di bawah angka pertumbuhan alamiahnya.

Sebagai contoh, pada tahun 2024 lalu misalnya, pertumbuhan penerimaan pajak hanya berada di angka 3,5%. Padahal pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% dan inflasi di angka 1,57%. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak di angka 3,5% masih jauh di bawah profil pertumbuhan alamiahnya yang seharusnya bisa berada 6,6%.

Sementara itu sampai dengan November 2025 lalu, kinerja pajak masih terkontraksi di level 3% year on year. Kalau menggunakan simulasi full year berdasarkan realisasi sementara, di angka Rp1.917 triliun, penerimaan pajak masih terkontraksi sekitar 0,8%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat restitusi atau penagihan pengembalian pajak sampai dengan 30 November 2025 tercatat mencapai Rp351 triliun.

Sebagai gambaran, nilai restitusi ini terlihat dari selisih pada pencatatan. Sampai dengan akhir November 2025 penerimaan pajak dibukukan sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari target. Sedangkan penerimaan bruto mencapai Rp1.985,4 triliun, sehingga tercatat selisih atau restitusinya mencapai Rp351 triliun.

Besaran angka restitusi terlihat dari perbandingan penerimaan Oktober 2025 yang hanya Rp340,5 triliun.

Beban restitusi terlihat saat menghitung penerimaan pajak neto. Misalnya dalam perhitungan PPN dan PPnBM.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut secara bruto PPN dan PPnBM yang tumbuh positif. Kendati hanya tumbuh positif 0,1% (yoy) pada November 2025 menjadi Rp907,93 triliun.

"PPN dan PPnBM adalah denyut nadi perekonomian karena pajak pertambahan nilai dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau enggak ada transaksi tidak ada PPN-nya, jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif berarti transaksi sudah tumbuh positif," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun setelah restitusi, penerimaan PPN dan PPnBM langsung anjlok sebesar Rp247,1 triliun atau menjadi Rp660,77 triliun. Akibatnya, penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh negatif sebesar 6,6% (yoy).

"Setelah restitusi PPN dan PPnBM masih tumbuh negatif di akhir November. Kalau dibandingkan Oktober 2025 yang tumbuh negatif 10,3%, jadi ada perbaikan namun kami tetap berharap Desember akan terjadi perbaikan," papar Suahasil.

Situasi yang sama juga terjadi pada kinerja pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh positif secara bruto sebesar 4,7% (yoy) menjadi Rp359,7 triliun. Usai restitusi, penerimaannya turun menjadi Rp263,58 triliun atau tumbuh minus 9% (yoy).

Sementara itu, PPh orang pribadi atau PPh OP dan PPh 21 sama-sama tumbuh negatif secara bruto dan neto sampai dengan akhir November 2025. Penerimaan neto mencapai Rp218,31 triliun.

Di sisi lain, Suahasil mengungkap bahwa penerimaan pajak lainnya secara neto Rp186,33 triliun nantinya akan dikategorikan lebih lanjut sebagai PPh atau PPN. Penerimaan pajak yang belum dikategorikan itu imbas sistem baru di Coretax.

"Ini fitur dalam Coretax jadi wajib pajak bisa bayar terlebih dahulu lalu di-official-kan kategorinya setelah menyampaikan SPT pajaknya masing-masing," terang Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak sampai dengan kuartal III/2025 kemarin terus mengalami kontraksi. Tren memburuknya penerimaan pajak tersebut dipicu oleh kemampuan daya pungut penerimaan pajak yang selama ini terus melemah.

Salah satu indikator yang bisa mengukur seberapa parah pelemahan penerimaan pajak itu adalah tax buoyancy. Skema tax buoyancy secara sederhana bisa diartikan sebagai elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan alamiah produk domestik bruto alias PDB.

Pertumbuhan alamiah PDB diukur dari pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Artinya jika realisasi pertumbuhan ekonomi kumulatif dari Januari - September 2025 sebesar 5,01% dan inflasi sebesar 1,82%, maka pertumbuhan alamiah penerimaan pajak seharusnya berada di angka 6,83%.

Persoalannya sampai dengan kuartal III/2025 lalu, penerimaan pajak justru masih minus 4,4%, sehingga elastisitas penerimaan pajak hanya di angka minus 0,64. Angka ini mengonfirmasi bahwa penerimaan pajak tidak elastis, karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan 1% penerimaan pajak. Kinerja buoyancy tersebut juga bisa diartikan bahwa penerimaan pajak tidak sebanding dengan peforma ekonomi Indonesia, yang secara kumulatif hingga September mampu tumbuh di angka 5,01%.

Adapun, kalau melihat secara teoritik, tinggi rendahnya tax buoyancy itu bisa diukur melalui empat indikator. Pertama, jika nilai tax bouyancy di atas 1 maka penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dari ekonomi. Kedua, jika nilai tax bouyancy sama dengan 1 maka penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (netral, secara proporsional tak naik atau turun).

Ketiga, jika nilai tax bouyancy di bawah 1 maka penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dari ekonomi. Keempat, jika nilai tax bouyancy negatif maka penerimaan pajak justru turun ketika ekonomi tumbuh. Nilai tax buoyancy sendiri diperoleh dari perhitungan persentase perubahan penerimaan pajak dibagi dengan persentase perubahan PDB.

Dengan demikian, penerimaan pajak bukan hanya tidak responsif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan kontraktif (penerimaan pajak bergerak berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi).

Pada periode yang sama tahun lalu atau kuartal III/2024, nilai tax bouyancy Indonesia juga negatif yaitu -0,27. Hanya saja, otoritas pajak bisa memperbaiki kinerja pemungutan pajak sehingga pada akhir tahun nilai tax bouyancy tak lagi negatif yaitu 0,71—meskipun belum ideal atau di bawah 1 yang menunjukkan penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dari ekonomi.

Upaya Otoritas

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun atau baru setara 62,4% dari outlook sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun) hingga akhir September 2025.

Artinya, Kemenkeu perlu mengumpulkan Rp781,9 triliun dalam tiga bulan terakhir 2025 agar outlook penerimaan pajak sepanjang tahun bisa tercapai.

Meski sulit, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan periode Oktober–Desember memang selalu menjadi masa pengumpulan penerimaan terbesar sepanjang tahun. Dia menyebut, pola tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini memang cukup challenging, namun tiga bulan terakhir itu di mana kita biasanya merealisasikan berbagai hasil aktivitas pengawasan yang sudah kita lakukan sejak awal tahun,” ujar Yon dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memaksimalkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak akhir tahun. Pertama, pengawasan pembayaran masa dengan menyesuaikan besaran pajak terhadap kinerja sektor usaha.

Artinya, sektor yang tumbuh akan kita lakukan dinamisasi naik agar pembayaran pajaknya sesuai dengan seharusnya. Sebaliknya, sektor yang turun juga akan memberi kelonggaran melalui dinamisasi turun.

Kedua, memperkuat pengawasan kepatuhan material melalui kegiatan pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan aktif. Yon mengaku bahwa seluruh langkah itu merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang sudah dijalankan sejak awal tahun.

“Mudah-mudahan kita masih tetap optimis bahwa target yang dibebankan itu masih bisa kita realisasikan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat peningkatan penerimaan pajak bruto sebesar 2 persen pada Januari—September 2025 secara year on year (yoy). Sektor-sektor yang menopang pertumbuhan tersebut antara lain ketenagalistrikan, pertambangan bijih logam, dan perdagangan daring.

Menurut catatan realisasi penerimaan pajak, penerimaan pajak bruto per September 2025 mencapai Rp 1.619,2 triliun, tumbuh 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.588,2 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak neto atau setelah dikurangi restitusi tercatat sebesar Rp 1.295,28 triliun, lebih rendah dibandingkan periode Januari—September 2024 sebesar Rp 1.354,86 triliun.

“Kalau melihat lebih dalam di penerimaan bruto, akumulatif Januari—September yang tumbuh 2 persen, sektor mana saja sih yang menjadi penopang penerimaan utama? Yang pertama, sektor ketenagalistrikan. Ini bukan berarti ketenagalistrikan yang naik kemudian penggunaan listrik per kapita atau listrik industri itu naik, tidak. Tetapi memang ada windfall gain dari penerimaan pajak tahun 2023—2024 yang cukup signifikan,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Media Briefing Penerimaan Perpajakan dan Persiapan SPT Tahunan Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bimo melanjutkan, sektor berikutnya yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak bruto ialah sektor pertambangan bijih logam, khususnya yang didorong oleh pertambangan komoditas tembaga.

“Lalu perdagangan online juga makin bagus, seiring dengan tren perdagangan online yang terus meningkat, seiring juga mulai bergesernya dari media offline atau konvensional ke media digital. Di sektor perdagangan pun kita mencatat shifting-nya cukup besar,” terangnya.

Sektor selanjutnya ialah pertanian tanaman dan industri minyak kelapa sawit. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan CPO dan kenaikan harga sehingga secara ekonomi memberikan dorongan pertumbuhan.

“Kemudian pertumbuhan dana pihak ketiga dan perbankan, itu juga salah satu kontributor. Dan yang terakhir adalah perdagangan besar,” tuturnya.

Bimo mengungkapkan, tren rata-rata penerimaan pajak bruto per bulan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata penerimaan pajak bruto pada periode Januari—September 2025 tercatat Rp 179,9 triliun per bulan. Adapun pada periode Januari—September 2024 sebesar Rp 176,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp 172,5 triliun dan 2022 sebesar Rp 164,1 triliun.