Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) merevisi anggaran dasar perseroan dengan memperluas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Hal itu termasuk membuka ruang penyertaan modal pada perusahaan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis utama produk dan layanan keuangan.

Dalam keterbukaan informasi, OCBC NISP menyampaikan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut mencakup penegasan kembali kegiatan usaha perbankan sekaligus perluasan aktivitas penunjang, termasuk peluang penyertaan modal pada perusahaan keuangan berbasis teknologi informasi.

Pada pasal 3 perubahan anggaran dasar, OCBC NISP menegaskan bahwa perseroan menjalankan usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC NISP dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha utama, antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan instrumen simpanan lainnya, menyalurkan kredit jangka pendek, menengah, maupun panjang, serta menerbitkan surat pengakuan utang.

Selain itu, OCBC NISP juga dapat melakukan transaksi surat berharga, termasuk wesel, surat utang, obligasi, sertifikat bank Indonesia, serta instrumen pasar keuangan lainnya. Kegiatan perbankan lainnya mencakup layanan transfer dana, penempatan dan peminjaman dana antarbank, aktivitas valuta asing, anjak piutang, usaha kartu kredit, penerbitan bank garansi, hingga aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Sejalan dengan penguatan fungsi intermediasi, OCBC NISP juga dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang, salah satunya melalui penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di sektor jasa keuangan.

Dalam perubahan anggaran dasar terbaru, cakupan penyertaan modal tersebut diperluas hingga mencakup perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi.

"Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, meliputi sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, kliring dan penjaminan, penyelesaian dan penyimpanan, perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama, lembaga pengelola informasi perkreditan, serta pada kegiatan usaha lainnya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku," demikian tertulis dalam Perubahan Anggaran Dasar Bank OCBC NISP Akta No. 2 tanggal 2 Desember 2025, dikutip Minggu (21/12/2025).

Perseroan juga diberi ruang untuk melakukan penyertaan modal sementara guna mengatasi kegagalan kredit atau pembiayaan, mendirikan dan mengelola dana pensiun, serta melaksanakan jasa manajemen guna meningkatkan efektivitas konsolidasi dan strategi usaha.

Lebih lanjut, revisi anggaran dasar menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, OCBC NISP mengonsolidasikan dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas konglomerasi keuangan yang dikendalikan, termasuk mendukung optimalisasi keuangan di tingkat grup.

Penguatan peran tersebut turut diiringi dengan penyesuaian struktur pengelolaan. OCBC NISP diwajibkan memiliki direktus yang membawahkan fungsi pengelolaan konglomerasi keuangan, dengan tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, serta pemenuhan permodalan konglomerasi secara terintegrasi.

Dari sisi tata kelola kepemilikan, anggaran dasar revisi juga mengatur pembatasan baru terkait saham pengendali. Saham yang dimiliki pemegang saham pengendali dilarang untuk diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain, kecuali kepada lembaga yang berwenang dalam rangka penyelamatan atau penanganan permasalahan bank sesuai ketentuan yang berlaku.