Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya angkat bicara terkait putusan praperadilan kasus Andrie Yunus yang dibacakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan tersebut.

"Tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari PN Jaksel dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya akan memedomani putusan hakim. Sebagai tindak lanjut, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

"Sebagai penegak hukum, tentunya kami akan berpedoman pada hal tersebut dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud," katanya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghentikan penyidikan kasus yang dilaporkan Andrie Yunus.

Menurutnya, hal tersebut juga diperkuat oleh putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Suparna, yang tidak mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pemohon.

"Artinya, dua klausul yang diajukan secara sepenuhnya ditolak oleh hakim. Namun hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan memerintahkan termohon melanjutkan penanganan perkara," ujarnya.

Sebagai informasi, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Suparna memutuskan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan dalam kasus Andrie Yunus.

Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan penyiraman air keras.

"Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026," kata Suparna dalam amar putusannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak bakal melakukan banding terhadap putusan dua terdakwa kasus Chromebook Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya tidak menyatakan banding karena putusan hakim terhadap keduanya sudah mencapai minimal tuntutan jaksa.

"Tidak menyatakan banding karena pertimbangan hukum dari penuntut umum diakomodir oleh majelis hakim, dan tuntutan juga diakomodir tidak lebih dari dua per tiga," kata Anang di Kejagung, Senin (12/5/2026).

Kemudian, Anang mengatakan bahwa kubu terdakwa yang tidak mengajukan upaya hukum banding membuat penuntut umum juga mengambil langkah yang sama.

"Jadi perkara ini khusus terkait Chromebook yang sudah berjalan sudah inkrah karena baik pihak terdakwa maupun penuntut umum tidak menyatakan upaya hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, eks Direktur SD Ditjen Paudasmen Sri Wahyuningsih divonis 4 tahun penjara dan eks Direktur SMP Paudasmen Mulyatsyah divonis 4,5 tahun pidana dengan hukuman tambahan uang pengganti Rp2,2 miliar. Keduanya didenda Rp500 juta dengan subsider 120 hari penjara.

Adapun, putusan itu lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hakim agar memvonis keduanya enam tahun penjara. Khusus Mulyatsyah dituntut uang pengganti Rp 2,28 miliar.

Di sisi lain, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus Chromebook pada Senin (11/5/2026). Namun, sidang tersebut telah ditunda lantaran berkaitan dengan kesehatan Nadiem yang tidak memungkinkan untuk menjalani agenda sidang.

Adapun, pemeriksaan Nadiem ini dilakukan setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sebelumnya, termasuk dengan saksi yang meringankan atau a de charge.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa dugaan penghasutan demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati Khariunnisa telah bebas bersyarat dalam kasus dugaan penghasutan demo akhir Agustus 2025.

Usia amar putusan dibacakan, Laras tampak menangis dan memeluk anggota keluarga. Laras menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga pihak yang telah mendukung proses hukum dirinya.

"Hari ini, setelah perjuangan yang sangat panjang, kita mendengar putusan dari hakim. Sebenarnya perasaan aku fifty-fifty ya karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah-nya dipulangkan ke rumah," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selasa, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, berkat pihak tersebut, dirinya dapat tegar menghadapi proses hukum. Termasuk berjuang mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,

Dia berharap dengan adanya putusan ini mampu menegakkan keadilan di Indonesia, terutama bagi pemuda maupun perempuan yang sedang mencari keadilan.

"Keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Semoga hari ini jadi titik awal kita bisa mengubah Indonesia lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera, dan jadi titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini," tegasnya.

Laras menyoroti bahwa masih ada oknum polisi yang menindas sejumlah pihak, tapi belum diproses secara hukum.

"Lagi-lagi sementara semua oknum kepolisian yang menindas mereka bebas di luar sana," tandasnya.

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan Laras menjalani masa percobaan pidana percobaan selama 6 bulan.

Amar putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Meski mendapatkan vonis 6 bulan penjara, hakim memerintahkan agar penahanan tidak dilakukan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selama periode itu, Laras berada dalam pengawasan.

Hakim menekankan bahwa Laras tetap bersalah menyebarkan tulisan yang menghasut untuk melakukan tindak pidana. Hanya saja dirinya tidak membentuk massa untuk melakukan tindakan yang dia sampaikan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Eksepsi miliki Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sempat ditolak oleh hakim dalam kasus Chromebook dan dia mengaku kecewa tetapi tetap menghormati proses hukum.

"Saya kecewa terhadap putusan hari ini, tapi saya menghormati proses hukum. Dan memang saya ingin berterima kasih kepada Majelis Hakim walau ini bukan keputusan yang saya harapkan," ujar Nadiem di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia pun menyinggung soal klarifikasi Google yang menyatakan bahwa investasi ke Gojek tidak berkaitan dengan pengadaan Chromebook. Terlebih, investasi itu dilakukan jauh saat Nadiem Makarim menjadi menteri.

"Google sudah buka suara dan sudah menyebut dengan sangat jelas tidak ada konflik kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) juga menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasihat hukumnya tidak bisa diterima. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan,” tutur Purwanto.

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Tolak Serahkan Laporan ke Kubu Nadiem

Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan alasan pihaknya keberatan dengan penyerahan daftar barang bukti hingga laporan audit kepada kubu Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim pada kasus Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

Jaksa menjelaskan berdasarkan aturan Pasal 142 KUHAP, tersangka maupun terdakwa tidak memiliki hak menerima alat bukti dari penuntut umum.

"Tidak ada hak tersangka dan atau terdakwa untuk menerima alat bukti dari penuntut umum sebagaimana terdapat dalam pasal 142 KUHAP," ujar jaksa.

Selanjutnya, jaksa maupun penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk menghadirkan alat bukti maupun saksi terkait kepentingan pembuktian.

Adapun, alat bukti maupun laporan audit dapat dilampirkan kepada terdakwa di persidangan dalam konteks diperlihatkan. Dalam hal ini, jaksa menekankan terdakwa tidak berhak mendapatkan salinan alat bukti.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penuntut umum hanya memberikan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara a quo," imbuhnya.

Di samping itu, jaksa juga mengemukakan alasan lain untuk menyerahkan alat bukti dan laporan audit karena dikhawatirkan disalahgunakan di luar sidang.

"Pertimbangan kami untuk tidak memberikan salinan bukti LHP ini kami khawatir mohon maaf, akan disalahgunakan di luar konteks di persidangan, karena kami menginginkan perkara ini hanya bisa dihadirkan alat bukti itu di depan persidangan bukan di luar persidangan," pungkasnya.

Bakal Absen di Sidang Lanjutan, 19 Januari 2026

Kubu Nadiem Makarim menyatakan bakal absen di sidang lanjutan perkara Chromebook pada Senin (19/1/2026).

Kuasa Hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya memilih absen sidang apabila belum menerima audit BPKP terkait kasus Chromebook.

"Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP kami tidak mau ikut sidang," ujar Ari di PN Tipikor, Senin (12/1/2026).

Dia menambahkan, jaksa penuntut umum harus menghormati permintaan majelis hakim untuk menyerahkan laporan audit BPKP terkait kasus kliennya.

Langkah itu sebagaimana pihaknya menghormati putusan sela dari majelis hakim yang menyatakan menolak eksepsi pihaknya.

"Karena itu adalah putusan Majelis Hakim dalam putusan selah. Seperti kita menghormati putusan selah bahwa eksepsi kami ditolak. Mereka juga harus menghormati putusan selah itu bahwa audit BPKP harus diserahkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengaku kecewa terkait dengan putusan sela majelis hakim PN Tipikor.

Meskipun begitu, Nadiem Makarim menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati putusan dari hakim berkaitan dengan sidang Chromebook ini.

"Saya kecewa terhadap putusan hari ini, tapi saya menghormati proses hukum. Dan memang saya ingin berterima kasih kepada Majelis Hakim walau ini bukan keputusan yang saya harapkan," ujar Nadiem di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia pun menyinggung soal klarifikasi Google yang menyatakan bahwa investasi ke Gojek tidak berkaitan dengan pengadaan Chromebook. Terlebih, investasi itu dilakukan jauh saat Nadiem Makarim menjadi menteri.

"Google sudah buka suara dan sudah menyebut dengan sangat jelas tidak ada konflik kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) resmi menolak eksepsi yang diajukan oleh eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan majelis hakim dalam agenda sidang lanjutan perkara Chromebook dengan agenda putusan sela pada Senin (12/1/2026).

Adapun, sejumlah pertimbangan hakim menolak eksepsi kubu Nadiem karena poin-poin nota keberatan itu perlu dibahas dalam pembuktian dalam agenda sidang selanjutnya.

Poin eksepsi yang dimaksud mulai dari unsur memperkaya diri, total kerugian negara hingga hubungan investasi Google terhadap Gojek dengan pengadaan Chromebook.

Atas keputusan ini, Purwanto memerintahkan agar penanganan perkara Founder Gojek itu bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan,” tutur Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen mengaku kecewa dengan putusan hakim PN Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan.

Kuasa Hukum Delpedro dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Al Ayubbi Harahap mengatakan dengan adanya putusan ini telah mencerminkan pembungkaman terhadap kelompok kritis.

"Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa sudah tidak ada tempat bagi para kelompok kritis di negara ini," ujar Ayubbi di PN Tipikor Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Dia menilai majelis hakim juga tidak pernah mempertimbangkan materi yang dibawa pihaknya ke sidang praperadilan. Sebab, hakim justru berfokus pada bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti.

Salah satu materi yang dibawa ke praperadilan ini yakni terkait mekanisme penetapan Delpedro sebagai tersangka, namun tidak pernah melalui pemeriksaan terlebih dahulu.

"Putusan itu jelas merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang karena penyidik sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada seseorang, sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka," pungkasnya.

Di samping itu, pengacara Delpedro lainnya, Afif Abdul mengatakan bahwa berkaca dari perkara ini membuat masyarakat bisa sangat mudah dikriminalisasi.

"Konteks keberadaan negara hukum rapuh, keadilan tumbang di tangan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan kita sangat menyesalkan di tengah-tengah represi kebebasan berekspresi orang-orang dengan mudah dikriminalisasi," tutur Afif.

Sebagai informasi, majelis hakim juga telah menolak gugatan praperadilan dari tersangka lainnya yakni Muzzafar Salim, Khariq Anwar, dan admin @gejayanmemanggil Syahdan Husein pada hari ini, Senin (27/10/2025).

Alhasil, melalui putusan itu proses hukum dugaan penghasutan demonstrasi berujung ricuh akhir Agustus 2025 lalu terkait Delpedro dkk ini akan tetap dilanjutkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal selama penutupan sebagian pemerintahan (shutdown) AS diblokir oleh seorang hakim federal di California pada Rabu (15/10/2025).

Hakim Distrik AS Susan Illston mengeluarkan perintah yang memerintahkan administrasi Trump menghentikan rencana PHK di lebih dari 30 lembaga federal. Keputusan ini datang setelah dua serikat pekerja mengajukan gugatan, mengklaim bahwa pemotongan pekerjaan tersebut ilegal.

Dalam putusannya, Hakim Illston, yang ditunjuk oleh mantan Presiden dari Partai Demokrat Bill Clinton, mengabulkan permintaan serikat pekerja untuk memblokir PHK sambil mempertimbangkan klaim ilegalitas tersebut.

Hakim Illston juga mengkritik serangkaian pernyataan publik dari Trump dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Russell Vought yang menurutnya menunjukkan motivasi politik yang eksplisit untuk PHK tersebut, seperti komentar Trump yang mengatakan pemotongan akan menargetkan "lembaga Demokrat" Illston secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

"Anda tidak dapat melakukan itu di negara hukum. Dan kami memiliki hukum di sini, dan hal-hal yang diartikulasikan di sini tidak sesuai dengan hukum," kata Illston.

Hakim Illston juga mendesak administrasi Trump untuk memberikan rincian tentang PHK yang "aktual atau akan segera terjadi" paling lambat Jumat (17/10/2025) dan menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mematuhi keputusannya.

Pada sidang tersebut, pengacara Departemen Kehakiman AS (DOJ) berpendapat bahwa serikat pekerja harus membawa klaim mereka ke dewan tenaga kerja federal sebelum mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, Illston tidak setuju dan menegur DOJ karena menolak mengambil sikap atas klaim hukum serikat pekerja.

"Kapak jatuh di kepala para pegawai di seluruh negeri, dan Anda bahkan tidak siap untuk membahas apakah itu legal," ujar Illston dengan nada keras.

Perintah hakim tersebut memberikan penangguhan sementara bagi para pekerja federal yang telah menghadapi dorongan selama hampir setahun dari pemerintahan Trump untuk memangkas barisan mereka.

Sebelum keputusan ini, Gedung Putih pekan lalu telah menyatakan bahwa mereka telah memulai PHK substansial di seluruh pemerintahan. Sekitar 4.100 pekerja di delapan lembaga telah diberitahu bahwa mereka akan di-PHK. Sebelumnya, Vought mengatakan bahwa lebih dari 10.000 pekerja federal dapat kehilangan pekerjaan karena shutdown yang kini memasuki hari ke-15.

Taktik Politik di Balik Shutdown

Serikat pekerja, termasuk American Federation of Government Employees, mengeklaim bahwa PHK bukanlah layanan penting yang dapat dilakukan selama jeda pendanaan pemerintah, dan shutdown tidak membenarkan pemotongan pekerjaan massal karena sebagian besar pekerja federal telah dirumahkan tanpa bayaran.

Sementara itu, Partai Republik yang dipimpin Trump memegang mayoritas di kedua majelis Kongres tetapi membutuhkan setidaknya tujuh suara Demokrat di Senat untuk meloloskan RUU pendanaan. Partai Demokrat menolak untuk menyerah pada taktik tekanan Trump dan menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Upaya baru untuk meloloskan RUU belanja juga gagal pada hari Rabu.

Di tengah kebuntuan, Trump juga memperpanjang pembekuan yang ada untuk perekrutan pekerja federal baru, dengan pengecualian untuk personel militer dan orang-orang yang ditunjuk untuk peran politik.

Kepala Democracy Forward, Skye Perryman, sebuah kelompok hukum yang mewakili serikat pekerja, mengatakan keputusan Illston memperjelas bahwa penargetan presiden terhadap pekerja federal adalah melanggar hukum.

"Pegawai negeri sipil kami melakukan pekerjaan rakyat, dan mempermainkan mata pencaharian mereka adalah hal yang kejam dan melanggar hukum serta ancaman bagi semua orang di negara kami," kata Perryman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Nadiem Makarim persoalkan hakim tak mempertimbangkan soal BPKP belum temukan adanya kerugian negara secara nyata dalam sidang praperadilan kliennya.

Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir mengaku kecewa karena kliennya ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses audit BPKP terkait adanya kerugian negara.

“Hal ini yang sebenarnya sangat kami sayangkan tidak menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini,” ujar Dodi usai sidang di PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

Dodi juga mengaku bahwa pihaknya sempat berharap akan ada temuan hukum baru dalam sidang praperadilan. Namun demikian, hakim tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku seperti prosedural penetapan tersangka.

“Tadinya kita mengharapkan bahwa hakim akan melakukan terobosan hukum sehingga dapat memberikan suatu penemuan hukum, tetapi hakim tetap berpedoman kepada norma-norma positif sebagaimana ketentuan yang baku tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menjelaskan sejumlah pertimbangan gugatan praperadilan itu ditolak. Salah satunya terkait dengan tidak adanya kerugian negara secara riil atau nyata sebagai alat bukti menetapkan Nadiem Makarim tersangka.

Hakim menilai bahwa penyidik bebas memilih minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lebih jauh, Darpawan mengemukakan bahwa dalam putusan konstitusi dari MK tidak ada keharusan untuk menentukan jenis alat bukti yang harus ada dalam menetapkan tersangka.

"Karena hal tersebut sudah merupakan bentuk pengujian atas kewenangan penyidik dalam hal memilih menggunakan alat bukti apa saja untuk membuktikan sangkaannya kepada tersangka," ujar Darpawan di PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

PN Jakarta Tolak Gugatan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) resmi menolak gugatan praperadilan atas status tersangka eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sidang praperadilan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dia menjelaskan sejumlah pertimbangan gugatan praperadilan itu ditolak.

Misalnya, terkait dengan alasan status tersangka Nadiem harus digugurkan karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kubu Nadiem menilai seharusnya SPDP itu memuat nama Nadiem sebelum ditetapkan tersangka.

Dalam hal ini, hakim menyatakan tidak setuju apabila SPDP itu harus diberitahukan kepada calon tersangka yang sudah ditarget penyidik. Sebab, hal itu akan menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum

"Menurut hakim justru jika pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersay sudah diberitahu bahwa dia akan menjadi calon tersangka akan menimbulkan persoalan mendasar yakni ketidakpastian hukum dan sangat berbahaya terhadap penegakan hukum," ujar Darpawan di PN Jaksel, Senin (30/10/2025).

Kemudian, terkait dengan tidak adanya kerugian negara secara riil atau nyata sebagai alat bukti menetapkan Nadiem Makarim tersangka. Hakim menilai bahwa penyidik bebas memilih minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Lebih jauh, Darpawan mengemukakan bahwa dalam putusan konstitusi dari MK tidak ada keharusan untuk menentukan alat bukti yang harus ada dalam menetapkan tersangka.