Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pantai Selatan (Pansela) dengan menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek guna mempercepat proses pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur terkait di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Mohammad Yasin menjelaskan progres pembangunan Jalur Pansela saat ini telah mencapai sekitar 400 kilometer atau sekitar 60% dari total keseluruhan panjang jalan sekitar 680 kilometer, yang membentang mulai Pacitan hingga Banyuwangi.

"Yang sudah terbangun hampir 400 kilometer atau sekitar 60%. Saat ini juga masih ada sekitar 20 kilometer yang sedang berproses. Sisanya akan terus kami percepat," beber Yasin, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, tantangan utama penyelesaian JLS bukan terletak pada pembangunan fisik, melainkan proses pembebasan lahan di sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Salah satu wilayah yang masih menghadapi kendala yakni Kabupaten Trenggalek. Oleh sebab itu, Yasin mengungkapkan Pemprov Jatim memberikan bantuan Rp19 miliar guna mempercepat penyelesaian pembebasan lahan.

"Tahun ini kami memberikan bantuan sekitar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan. Mudah-mudahan dengan bantuan itu percepatan pembangunan Pansela bisa segera terwujud," tegasnya.

Yasin menjelaskan pembangunan JLS tersebut adalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan pemerintah pusat bertugas membangun infrastruktur jalan, sementara pemerintah daerah mempersiapkan berbagai kebutuhan awal, termasuk pembebasan lahan.

Lebih lanjut, ia menyebut Pemprov Jatim juga membuka peluang untuk memberikan bantuan serupa kepada pemerintah daerah lainnya yang terganjal dalam hal anggaran untuk melakukan pembebasan lahan berkaitan dengan proyek tersebut.

"Nanti akan kami evaluasi lagi. Kalau memang ada daerah yang kemampuan fiskalnya belum mampu, kami akan coba memberikan dukungan sesuai kemampuan keuangan daerah," ucapnya.

Yasin yakin bahwa keberadaan JLS akan menjadi motor penggerak ekonomi kawasan selatan Jatim, yang disebutnya selama ini masih tertinggal dibandingkan wilayah utara.

Saat ini, wilayah utara menyumbang sekitar 52% terhadap perekonomian Jawa Timur, sedangkan kontribusi wilayah selatan tercatat baru mencapai sekitar 20,3%.

Pemprov Jatim optimistis eksistensi JLS yang rencananya juga akan terhubung dengan jalan tol hingga Kepanjen, Malang dan akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan industri akan mempercepat masuknya investasi, pengembangan pariwisata, serta memperlancar distribusi logistik.

Bahkan, Yasin menyebut potensi yang terkandung di wilayah selatan Jatim tidak kalah mentereng dengan apa yang dimiliki Provinsi Bali saat ini. "Potensi wilayah selatan luar biasa, tidak kalah dengan Bali. Kalau akses jalannya selesai, ekonomi akan tumbuh dan kantong-kantong kemiskinan di wilayah selatan juga bisa ditekan," pungkasnya.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur, resmi ditutup total mulai Selasa ini untuk mendukung proyek perbaikan Jembatan Gondang, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang.

Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan, penutupan diberlakukan mulai pukul 14.30 WIB hingga 11 Desember 2026 atau sekitar enam bulan ke depan.

Menurut dia, perbaikan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PU menyusul kerusakan pada struktur pondasi jembatan yang menjadi jalur utama penghubung kedua kabupaten.

Selama penutupan, kendaraan roda dua dan roda empat dialihkan melalui tiga jalur alternatif, yakni jalur Gondang-Kauman, Mojoarum-Pampang, serta Malasan-Gempolan.

Sementara, kendaraan angkutan barang dan kendaraan bertonase besar diwajibkan melintas melalui jalur Simpang Empat Tamanan menuju Kecamatan Bandung, sebelum kembali ke ruas jalan nasional arah Trenggalek.

"Kendaraan roda enam tidak diperbolehkan melintasi jalur alternatif yang disiapkan untuk kendaraan ringan dan akan ditindak jika melanggar," kata Taufik.

Untuk mendukung rekayasa lalu lintas, Polres Tulungagung bersama Dinas Perhubungan menerjunkan sekitar 20 personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik strategis.

Petugas disiagakan di Simpang Empat Tamanan, Simpang Empat Kauman, dan depan Polsek Gondang guna mengarahkan pengguna jalan menuju jalur pengalihan yang telah disiapkan.

Kepolisian memperkirakan kepadatan arus lalu lintas masih berpotensi terjadi pada masa awal penutupan karena masih banyak pengguna jalan yang beradaptasi dengan perubahan rute perjalanan.

Namun, kondisi tersebut diperkirakan akan berangsur normal setelah masyarakat memahami pola rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama proyek berlangsung.

"Pada tahap awal kami fokus pada pelayanan dan pengaturan arus kendaraan. Setelah kondisi stabil, pengawasan akan dilakukan melalui patroli rutin," ujar Taufik.

Pewarta: Destyan H Sujarwoko
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

TRENGGALEK, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema pendanaan tahun jamak atau multi years. Gagasan tersebut dilontarkan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sebagai upaya mengatasi keterbatasan ruang penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait skema tahun jamak itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2027 di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (11/3/2026).

Menurut Nur Arifin, proyek pembangunan berskala besar kerap terhambat oleh siklus penganggaran daerah yang relatif singkat.

“Selama ini siklus anggaran kita ada di APBD induk dan perubahan. Untuk perubahan, kita hanya punya waktu dua sampai tiga bulan untuk eksekusi kegiatan,” kata Mochamad Nur Arifin di Pendapa Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (11/3/2026).

Skema tahun jamak untuk percepatan proyek

Ia menjelaskan, keterbatasan waktu tersebut membuat banyak program pembangunan akhirnya hanya berupa proyek kecil atau bersifat darurat. Dampaknya, manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai belum optimal.

Padahal, kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat saat ini berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah.

“Kalau memang masalahnya masyarakat sekarang ini infrastruktur, ya sudah kita buat saja program strategis daerah dengan skema multi years,” ujar Nur Arifin.

Melalui skema tahun jamak, proyek pembangunan dapat berjalan berkelanjutan meskipun sumber anggaran berasal dari APBD induk maupun APBD perubahan. Dengan demikian, proyek tidak harus berhenti pada satu tahun anggaran.

Contoh proyek jalan yang sudah berjalan

Nur Arifin mencontohkan pembangunan jalan ruas Ngetal–Kampak yang menggunakan skema tahun jamak. Kontrak proyek tersebut ditandatangani pada Desember 2025 sehingga pekerjaan sudah dapat dimulai sejak Januari 2026.

Saat ini progres pembangunan jalan tersebut telah mencapai sekitar 41 persen.

“Keuntungannya itu, pekerjaan bisa langsung jalan di awal tahun. Jadi tidak menunggu terlalu lama seperti proyek yang baru bisa dimulai setelah proses lelang dan administrasi selesai,” kata Nur Arifin.

Dalam konsep yang diusulkannya, anggota DPRD Trenggalek dapat mengusulkan ruas jalan prioritas berdasarkan daerah pemilihan masing-masing. Pemerintah daerah kemudian mengeksekusi proyek tersebut hingga selesai.

Nur Arifin berharap inisiatif pembentukan perda skema tahun jamak tersebut dapat muncul sebagai prakarsa DPRD Trenggalek, mengingat para legislator memiliki kedekatan langsung dengan konstituen di daerah.

“Kami melontarkan ide ini di Musrenbang karena keputusan strategis harus mendapat persetujuan rakyat melalui wakilnya di DPRD Trenggalek,” ujarnya.

Ia juga optimistis skema tersebut dapat membantu menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur daerah dalam sisa masa jabatannya yang sekitar empat tahun ke depan.

“Secara prinsip apa yang dibutuhkan masyarakat itu harus dianggarkan secara kontinyu sampai tuntas,” kata Nur Arifin.

Meski demikian, pemerintah daerah masih akan mengkaji lebih lanjut aturan teknis penerapan skema tahun jamak tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme penganggaran dan bentuk pengikatannya.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan jamaah umrah asal Provinsi Jawa Timur dilaporkan masih tertahan di Arab Saudi imbas konflik bersenjata yang pecah antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat yang berdampak pada situasi keamanan di kawasan Jazirah Arab. Salah satunya, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau yang kerap disapa Mas Ipin.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membeberkan ruang udara negara-negara di kawasan Jazirah Arab saat ini dalam kondisi yang tidak menentu, sehingga memaksa sejumlah maskapai yang melakukan pembatalan ataupun penundaan jadwal demi keselamatan penerbangan.

"Sahabat saya, Mas Arifin, Mas Ipin, Bupati Trenggalek belum bisa kembali ke tanah air karena kondisi di Timur Tengah dan dampaknya kepada penerbangan," kata Emil di Surabaya, Kamis (5/3/2026).

Emil menegaskan bahwa saat ini prioritas utama dari seluruh pihak adalah menjamin keselamatan segenap warga negara Indonesia yang tengah berada di seputar wilayah konflik, khususnya para jamaah umrah di Tanah Suci.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan memantau perkembangan secara intensif serta berharap seluruh otoritas terkait dapat menemukan jalan keluar terbaik supaya proses pemulangan dapat berjalan dengan baik.

Tak lupa, Emil juga mengajak kepada segenap warga untuk memanjatkan doa bagi keselamatan Mas Ipin serta seluruh jamaah umrah yang masih tertahan kepulangannya dan terdampak situasi yang sulit di luar negeri.

"Semoga semua jemaah semua warga yang ada di Timur Tengah diberikan keselamatan dan kita percayakan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil langkah-langkah terbaik dalam situasi yang tidak mudah ini. Jadi doa kita semua untuk semua yang ada di sana," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan jamaah umrah asal Provinsi Jawa Timur dilaporkan masih tertahan di Arab Saudi, di tengah situasi konflik Iran dan Israel-Amerika Serikat yang memanas dalam beberapa waktu terakhir.

Plt. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur Asadul Anam membeberkan berdasarkan data sementara terdapat sekitar 9.400 jemaah umrah asal Jatim yang belum bisa pulang ke Indonesia.

“Terdapat kurang lebih 9.400 jemaah umrah asal Jawa Timur yang tertunda kepulangannya,” ucap Anam, Selasa (3/3/2026).

Anam membeberkan alasan penundaan kepulangan ribuan jamaah tersebut terjadi karena terdapat penyesuaian jalur penerbangan dan kebijakan ruang udara otoritas masing-masing negara di kawasan Jazirah Arab, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan.

Ia menyatakan kondisi dari 9.400 jamaah yang hendak pulang usai beribadah di Tanah Suci tersebut dalam kondisi aman sepenuhnya, di bawah kontrol dan pendampingan penuh agen perjalanan.

“Hingga saat ini, seluruh jamaah dalam kondisi aman dan berada di bawah pendampingan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU),” tegasnya.

Oleh sebab itu, Anam mengimbau kepada para jamaah dan keluarga untuk tetap tenang. Lebih lanjut, ia meminta keluarga untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi terkait jadwal kepulangan yang dinilai aman nantinya.

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membantu pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek yang putus di Dusun Purworejo, Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita, Jumat, mengatakan, kepastian tersebut diperoleh setelah koordinasi dan peninjauan langsung di lokasi jembatan yang berada di atas Sungai Jabak.

"Alhamdulillah, Kementerian PU siap membantu pembangunan jembatan ini. Ini menjadi solusi karena lokasinya berada di perbatasan dua kabupaten," kata Lisdyarita.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah pusat sekaligus menjawab polemik kewenangan pembangunan yang sebelumnya menjadi perdebatan antara Pemkab Ponorogo dan Pemkab Trenggalek karena posisi jembatan berada di wilayah perbatasan.

Lisdyarita menambahkan, untuk teknis pembangunan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian terkait.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga mendapati warga masih melintasi jembatan darurat untuk menuju Dusun Pegat, Desa Depok, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Padahal, jalur alternatif mengharuskan warga memutar hingga sekitar 20 kilometer.

"Kami prihatin warga masih mengambil risiko. Jembatan sementara tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat bisa berjalan sambil menunggu pembangunan permanen," ujarnya.

Lisdyarita mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan infrastruktur.

Selain jembatan di Ngrayun, Pemkab Ponorogo juga tengah menangani perbaikan jembatan di wilayah Wagir Kidul, Paringan, dan Grogol secara bertahap.

Pemerintah daerah berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan sehingga konektivitas dan aktivitas ekonomi warga perbatasan kembali normal.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Trenggalek, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menyiapkan dua lokasi khusus berburu takjil selama bulan Ramadhan 2026 guna mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dua titik yang disediakan yakni kawasan Pasar Pon Trenggalek dan Alun-alun Trenggalek yang dinilai strategis karena berada di pusat kota serta didukung fasilitas parkir memadai.

"Buka mulai hari pertama Ramadhan, dari pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Saniran di Trenggalek, Rabu

Ia menjelaskan keberadaan sentra takjil tersebut diharapkan menjadi momentum peningkatan omzet bagi pelaku UMKM selama bulan puasa.

Meski demikian, pemerintah mengingatkan para pedagang agar menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama berjualan.

Produk yang dipasarkan wajib halal, bersih, dan sehat serta tidak diperkenankan menjual barang terlarang.

Saniran juga menegaskan seluruh perlengkapan dagang seperti lapak dan gerobak tidak boleh ditinggalkan di lokasi setelah jam operasional berakhir.

"Setelah jam operasional selesai, seluruh perlengkapan harus dibawa pulang," ujarnya.

Selain itu, pengunjung diimbau membawa kantong belanja sendiri guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Terkait retribusi, pedagang di Pasar Pon mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Daerah, sedangkan pengelolaan di kawasan Alun-alun berada di bawah kewenangan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Pemerintah daerah berharap keberadaan dua sentra takjil tersebut dapat memberikan dampak ekonomi positif sekaligus menyediakan beragam pilihan menu berbuka puasa bagi masyarakat.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat sejumlah bangunan rusak ringan hingga luka ringan imbas gempa tektonik magnitudo 5,5 yang berpusat di darat, tepatnya 24 kilometer arah tenggara Pacitan, Jawa Timur.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno menjelaskan guncangan gempa yang dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian selatan Jawa Timur tersebut dengan skala intensitas II-IV MMI.

Akibat peristiwa tersebut, tiga orang dikabarkan mengalami luka ringan akibat terkena kejatuhan material di kantor Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Para korban telah dilarikan menuju fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan penangangan lebih lanjut oleh petugas terkait.

"Untuk korban akibat peristiwa tersebut tercatat di Kabupaten Trenggalek, yakni luka ringan sebanyak tiga jiwa. TRC PB BPBD Kabupaten Trenggalek melakukan penanganan di lokasi kejadian dan membawa korban luka ke Puskesmas Dongko," ungkap Satriyo, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, gempa Pacitan tersebut juga mengakibatkan kantor Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dikabarkan mengalami kerusakan ringan, di mana genteng bagian depan dari bangunan tersebut dilaporkan melorot.

"Selanjutnya, peristiwa gempa bumi juga berdampak di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, di mana tercatat sebanyak dua unit rumah mengalami kerusakan ringan. TRC PB BPBD Kabupaten Malang melakukan assessment di lokasi terdampak," beber Satriyo.

Lebih lanjut, Satriyo pun menyatakan bahwa pihaknya masih secara terus-menerus menjalin komunikasi intensif dengan jajaran BPBD di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur bilamana terdapat wilayah yang terdampak akibat bencana alam tersebut.

"BPBD Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan kabupaten/kota jika ada dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas III Karangkates Malang Mamuri menjelaskan bahwa gempa tektonik tersebut berpusat di darat, tepatnya 24 kilometer arah tenggara Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 122 kilometer.

Dirinya juga menyebut, guncangan gempa dirasakan oleh sejumlah wilayah, seperti Pacitan, Tulungagung, dan Karangkates, dengan intensitas III-IV MMI (dirasakan oleh orang di dalam rumah).

Selanjutnya Malang, Nganjuk, Ponorogo, dan Blitar diguncang gempa dengan skala intensitas III (getaran dirasakan nyata dalam rumah, seolah-olah terdapat truk yang melintas), hingga wilayah Denpasar, Kuta, Karangasem, Madiun, Jember, dan Mojokerto dengan intensitas getaran II-III MMI.

Selain itu, daerah lainnya, yakni Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Purworejo, Semarang, Pasuruan, serta Mataram juga diguncang gempa dengan intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Berdasarkan analisis awal dengan melihat lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi Pacitan tersebut tergolong dalam kategori gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault," ungkap Mamuri lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026).

Dirinya menjelaskan hingga pukul 08.35 WIB hasil monitoring dari pihaknya belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – BMKG Maritim Tanjung Perak menyampaikan peringatan gelombang tinggi yang masih berpotensi melanda perairan Jawa Timur pada 19-22 Januari 2026. Ketinggian gelombang diprakirakan dapat menyentuh 4 meter di beberapa wilayah.

Adapun gelombang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi melanda kawasan Perairan Masalembo, Perairan Bawean bagian Utara dan Selatan, Perairan Tuban, Perairan Lamongan, dan Perairan Gresik bagian Utara.

Selanjutnya, Perairan Utara Bangkalan, Perairan utara Sampang, Perairan Utara Pamekasan, dan Perairan Sumenep bagian Utara. Lalu Perairan Kepulauan Sapudi Bagian Utara dan Selatan, serta Kepulauan Kangean bagian Timur, Utara, dan Selatan.

Sedangkan, gelombang tinggi dengan rentang 2,5 sampai 4 meter juga berpotensi terjadi di Perairan Pacitan, Perairan Trenggalek, Perairan Tulungagung, Perairan Blitar, Perairan Malang, Perairan Jember, Perairan Lumajang, serta Perairan Banyuwangi.

Koordinator Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Ady Hermanto mengimbau kepada segenap masyarakat di wilayah pesisir untuk senantiasa waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah perairan Jatim ini.

“Adanya daerah konvergensi di wilayah Laut Jawa menyebabkan pertumbuhan awan konvektif cukup signifikan di wilayah prakiraan. Arah angin didominasi dari arah barat-barat laut dengan kecepatan 5 sampai 37 knots,” ujar Ady saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Dirinya juga menyebut, kondisi cuaca secara umum diprakirakan hujan sedang hingga lebat di sekitar wilayah Perairan Jatim. Hal tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan nelayan ketika melaut.

“Jika ada awan gelap di atas perairan, masyarakat diimbau agar menghentikan sementara kegiatan melautnya,” tambah Ady.

Mengenai saran keselamatan, perahu nelayan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan bila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter.

Selanjutnya, kapal tongkang juga diimbau untuk waspada apabila kecepatan angin di wilayah perairan mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

Sementara itu, kapal ferry juga diimbau waspada apabila kecepatan angin terpantau mencapai 21 knot serta tinggi gelombang 2,5 meter.

“Kami mengimbau masyarakat senantiasa tetap menjaga kewaspadaan saat beraktivitas di pesisir dan saat melaut dan selalu mengupdate informasi yang disampaikan oleh BMKG,“ imbau Ady.

Bisnis.com, SURABAYA – BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya memperingatkan gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur pada 2 hingga 5 Januari 2026. Ketinggiannya pun diprakirakan dapat mencapai 2,5 meter.

Adapun wilayah perairan Jawa Timur yang berpotensi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter tersebut antara lain berpotensi melanda Perairan Pacitan, Perairan Trenggalek, Perairan Tulungagung, Perairan Blitar, dan Perairan Malang.

Selanjutnya, Perairan Lumajang, Perairan Jember, Perairan Banyuwangi, Perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan, serta Perairan Kangean bagian timur, selatan, dan utara.

Lalu, Perairan Masalembo, Perairan Bawean bagian utara dan selatan, juga Perairan Sumenep bagian utara pun turut berpotensi mengalami gelombang dengan rentang ketinggian yang sama.

Koordinator Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Ady Hermanto menyebut bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi ketinggian gelombang di wilayah perairan Jawa Timur saat ini.

“Selain adanya wilayah tekanan rendah di selatan Jawa, saat ini memang sedang memasuki musim penghujan, di mana angin monsun Asia masih cukup mendominasi. Hal ini yang kemudian mengakibatkan pertumbuhan awan hujan cukup signifikan di sekitar perairan Jawa Timur,” beber Ady, Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, kondisi cuaca di wilayah perairan Jawa Timur pun diprediksi diselimuti gumpalan awan tebal, dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang.

“Arah angin didominasi dari barat-barat laut dengan kecepatan antara 3-25 knots,” tambahnya.

Oleh sebab itu, BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya pun mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada saat beraktivitas di wilayah perairan Jawa Timur, termasuk ketika hendak melaut.

Sebagai saran keselamatan pelayaran, Ady menyatakan bahwa perahu nelayan dapat waspada bila kecepatan angin di laut mencapai skala 15 knot serta gelombang setinggi 1,25 meter.

Sementara kapal tongkang dapat waspada bilamana kecepatan angin mencapai 16 knot dan gelombang setinggi 1,5 meter.

“Bila melihat awan hitam menggumpal mirip bunga kol di atas lautan agar menghentikan sementara aktivitasnya dan selalu memantau informasi terkini yang disampaikan oleh BMKG,” pungkasnya.

Bisnis.com, TRENGGALEK - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pembangunan tanggul bronjong di aliran Sungai Gedangan, Desa Kertosono, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, telah rampung 100 persen. Kepastian itu ia sampaikan usai meninjau langsung lokasi pembangunan pada Kamis (4/12).

Pembangunan tanggul ini merupakan respon cepat Pemprov Jawa Timur dalam menangani dampak banjir besar yang melanda Trenggalek pada bulan Februari dan Juni 2025. Saat itu, banjir menyebabkan kerusakan tanggul sungai, saluran irigasi dan berdampak serius pada lahan pertanian serta mengancam permukiman warga serta jalan raya.

Penanganan dilakukan di Desa Kertosono Kecamatan Panggul berupa pembangunan tanggul sepanjang 654 meter dengan tinggi ±5,5 meter, bangunan groundsill sepanjang total 53 meter dengan tinggi ±3 meter, pemasangan tiga krib setinggi 4 meter, serta pipanisasi sepanjang 158,5 meter.

Keseluruhan pekerjaan menggunakan APBD Pemprov Jatim senilai Rp15,85 miliar, termasuk pembangunan tanggul bronjong di Desa Panggul Kecamatan Panggul sepanjang 90 meter.

"Apa yang diinginkan dari program besar Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan tidak mungkin bisa dicapai kalau irigasi teknisnya tidak lancar. Nah Irigasi teknis ini juga sangat terkait pada proses yang banyak terdampak karena banjir, pengalihan air sungai," ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemkab Trenggalek setelah banjir memutus saluran irigasi yang mengairi 240 hektare sawah di lima desa. Yakni Gayam, Nglebeng, Panggul, Kertosono, dan Wonocoyo.

Khofifah berharap sistem pipanisasi dan bronjong yang telah dibangun mampu meningkatkan produktiVitas petani, mengurangi risiko banjir dan mencegah air meluap ke permukiman dan jalan raya.

"Air itu kehidupan. Jadi artinya ini menjadi penumbuh kesejahteraan masyarakat terutama petani dimana Pak Bupati juga menyampaikan kalau dulu sekali panen sekarang bisa sampai tiga kali panen," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan terima kasih atas langkah cepat Pemprov Jatim. Ia menyebut banjir yang kerap terjadi sebelumnya merusak irigasi dan membuat petani tidak bisa berproduksi optimal.

"Terima kasih Ibu Gubernur. Alhamdulillah ini gerak cepat dari provinsi dimana dengan anggaran yang tidak sedikit, manfaatnya jauh lebih tidak sedikit," ucapnya.

Bupati Arifin menambahkan bahwa kondisi geografis Trenggalek yang 70 persen merupakan kawasan perbukitan membuat lahan pertanian datar sangat terbatas, sehingga keberadaan pembangunan tanggul bronjong dan pipanisasi saluran irigasi ini menjadi solusi vital bagi para petani.

"Kami selalu senang saat berdiskusi dengan Ibu Gubernur karena tidak hanya fokus pada pertanian semata tapi juga yang agro ekologikal atau pertanian yang berbasis ekologi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib manusia bisa berubah 180 derajat dalam semalam. Siapa sangka, petani di Trenggalek, Jawa Timur, tiba-tiba kaya raya lantaran menang kupon perjudian Sumbangan Sosial Dermawan Berhadiah (SDSB) pada 1991 silam.

Uang yang didapatkan bukan cuma ratusan juta, tetapi tembus Rp1 miliar. Suradji tak menyangka akan memenangkan undian tersebut, sebab peluangnya sangat kecil.

Sebagai informasi, SDSB merupakan kebijakan pemerintah sejak 1989 untuk menarik uang dari masyarakat lewat mekanisme kupon undian.

Sebagai timbal balik, masyarakat yang membeli akan mendapat kesempatan sangat kecil untuk memperoleh uang tunai jutaan hingga miliaran rupiah.

Artinya, Suradji jadi orang sangat beruntung. Sebab, nomor kupon SDSB yang dia beli cocok dengan yang dikocok pemerintah. Dia berhak mendapat uang Rp1 miliar.

Pada tahun 1991, uang Rp1 miliar sangat besar. Harga rumah di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta, saja mencapai Rp80 juta per unit. Artinya, dengan uang Rp1 miliar, Suradji bisa membeli 12 unit rumah di Pondok Indah.

Lalu, harga emas pada 1991 hanya Rp20 ribu per gram. Dengan uang Rp1 miliar, Suradji bisa memborong 50 Kg emas. Berarti jika dikonversikan melalui penyetaraan harga emas (1 gram: Rp2,4 juta), diketahui uang Rp1 miliar setara Rp120 miliar pada masa sekarang.

Pilih Bantu Warga

Sebagai petani yang sehari-hari bergelut dengan tanah, Suradji tak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu dan menjadi miliarder. Meski begitu, dalam rasa kaget atas rezeki nomplok, Suradji justru tidak berfoya-foya.

Ia malah memikirkan kepentingan warga di sekitar rumahnya di Dusun Telasih, Desa Parakan, Trenggalek, Jawa Timur.

Pasalnya, para warga sehari-hari terpaksa bertaruh nyawa imbas buruknya akses transportasi. Untuk melintasi sungai, warga harus menyeberangi jembatan bambu yang ringkih. Sudah pasti nyawa jadi taruhannya.

Melihat kondisi itu, Suradji memutuskan membangun jembatan dari uang SDSB. Harian Suara Pembaruan (9 November 1991) menyebut, Suradji secara sukarela membangun jembatan seharga Rp117 juta untuk membantu warga menyeberangi sungai.

Nominal sebesar itu murni keluar dari kantong pribadi Suradji, tanpa bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat.

"Jembatan yang dibangun dengan biaya Rp117 juta itu bukanlah proyek Inpres atau swadaya masyarakat. Namun, dibiayai sepenuhnya oleh seorang warga desa bernama Suradji. [...] Buruh tani dan penjual bambu itu, menamakan jembatan sumbangannya sebagai jembatan SDSB," tulis pewarta Suara Pembaruan.

Praktis, keputusan Suradji dengan cepat menjadi viral, bahkan di era sebelum media sosial seperti sekarang. Berbagai surat kabar meliput keputusannya dan menjadi buah bibir di Indonesia. Saat kabar tersebut viral, jembatan beton sudah berdiri tegak di tengah derasnya arus sungai.

SDSB, Judi Legal dari Pemerintah

Kisah Suradji tidak bisa dipandang dari kacamata hari ini, saat judi dianggap ilegal. Apa yang dialami Suradji menjadi kelaziman di era Orde Baru saat pemerintah melakukan legalisasi judi. Sudah banyak orang yang menang undian SDSB. Mulai dari tukang becak, petani, hingga prajurit TNI.

SDSB sebenarnya hanya satu dari beragam rupa kebijakan serupa yang pernah eksis di Indonesia.

Sepanjang dekade 1980-an, atau 44 tahun lalu, pemerintah membuat banyak kebijakan undian sumbangan masyarakat. Sebut saja seperti Lotere Dana Harapan (1978), Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (1979), Kupon Berhadiah Porkas Sepakbola (1985), Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (1987), dan terakhir Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (1989).

Seluruh kebijakan tersebut punya mekanisme sama. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mencetak kupon undian untuk dibeli masyarakat di rentang harga berbeda. Lalu uang dari masyarakat dipakai modal pembangunan.

Jika kupon yang dibeli sesuai dengan pengumuman, maka si pembeli mendapat uang hadiah. Dari jutaan peserta, hanya 1-2 orang saja yang berhasil menang. Jadi, seseorang yang memenangkan undian ini membuat jatah hoki seumur hidupnya terpakai.

Praktik seperti ini tak ada bedanya dengan perjudian yang sekarang marak. Banyak orang, khususnya para pengkritik Orde Baru, menganggap kebijakan tersebut seperti legalisasi judi. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas dalam Ganti Rezim Ganti Sistim (2014) yang menyebut, SDSB seperti judi yang dilegalisasi pemerintah Soeharto.

Para mahasiswa juga sepakat bahwa SDSB adalah judi. Di Yogyakarta, misalnya, harian Suara Karya (5 Desember 1991) mewartakan, ribuan mahasiswa mendemo Soeharto agar SDSB dihentikan. Argumennya sederhana: SDSB membuat pemerintah untung, tapi di akar rumput malah buntung.

Masyarakat yang ingin kaya mendadak berlomba-lomba membeli kupon SDSB. Bahkan melakukan segala cara untuk dapat uang supaya bisa membeli kupon, seperti berutang, pergi ke dukun atau menjual harta benda. Masalahnya, tindakan tersebut membuat mereka jatuh miskin, menderita hingga bunuh diri.

Sebab mereka sudah keluar uang banyak, tapi tidak pernah mendapat hadiah. Atas tuduhan tersebut, Pemerintah membantah disebut melakukan judi.

Dalam pewartaan Suara Pembaruan (12 November 1991), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Sudomo, menyebut kalau yang dilakukan pemerintah adalah mengadu untung dengan membeli kupon bernomor atau dengan menentukan nomor sendiri dapat hadiah uang. Dalihnya, SDSB pakai kertas, tak pakai kartu seperti judi.

Sekalipun demikian, bantahan tak membuat masyarakat tutup mata dan telinga kalau itu adalah perbuatan judi. Masyarakat juga memplesetkan SDSB sebagai Soeharto Dalang Segala Bencana. Sampai akhirnya, kebijakan SDSB benar-benar dihentikan pada 1993.

Kini, perjudian sebagai jalan pintas mendapat uang banyak secara cepat sedang masif diberantas. Meskipun, langkah itu tak bisa menghapus sejarah bahwa judi dulu pernah dilegalkan di Indonesia.

Kediri, Jatim (ANTARA) - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin memberi fasilitas tiket wisata gratis di semua destinasi wisata daerahnya, kepada penumpang Super Air Jet rute Jakarta - Bandara Dhoho Kediri.

Hal itu dia sampaikan sesaat usai menjajal penerbangan perdana maskapai Super Air Jet dari Jakarta menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri, Kediri, Jawa Timur, Senin.

"Bagi penumpang Super Air Jet dari Jakarta ke Kediri, cukup menunjukkan boarding pass untuk menikmati wisata di Trenggalek secara gratis. Saya sudah meminta Dinas Pariwisata dan para pengelola desa wisata untuk menyesuaikan kebijakan ini," kata Nur Arifin.

Lanjut dia, kebijakan tiket wisata gratis bagi pemegang boarding pass Super Air Jet dilakukan sebagai bagian dari promosi destinasi daerahnya sekaligus mendukung konektivitas Bandara Dhoho Kediri.

Mas Ipin menegaskan pentingnya Trenggalek menjadi bagian dari jejaring destinasi di sekitar Bandara Dhoho Kediri.

Menurutnya, daerah yang paling jauh dari bandara justru perlu dikembangkan agar ekosistem pariwisata dan ekonomi tumbuh seimbang.

Sebagai upaya mendukung aksesibilitas, Pemkab Trenggalek menyiapkan layanan transportasi gratis menggunakan bus pariwisata AAM Trans yang menghubungkan Trenggalek dengan Bandara Dhoho Kediri setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

"Ini bukan proyek bisnis. Pemerintah hanya ingin memudahkan warga dan wisatawan yang ingin bepergian melalui Bandara Dhoho. Sementara ini konsepnya buy the service, pemerintah menanggung penuh agar operator tidak merugi," ujarnya.

Mas Ipin menambahkan, tahun depan pemerintah daerah juga menyiapkan puluhan miliar rupiah untuk mempercepat pembenahan kawasan destinasi wisata dan desa wisata.

Ia berharap langkah itu dapat memperkuat posisi Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan Jawa Timur.

"Dengan konektivitas udara yang semakin terbuka, kini tinggal bagaimana kita gotong royong mempercantik destinasi dan desa wisata agar ekonomi masyarakat ikut tumbuh,"

Kebijakan itu pun segera mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi menilai langkah Bupati Trenggalek itu sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlangsungan penerbangan Super Air Jet di Kediri.

Ia juga mengajak kepala daerah se-Selingkar Wilis untuk berkolaborasi mendukung operasional bandara.

Apresiasi serupa disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Ia menyebut langkah Bupati Trenggalek sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pengembangan Bandara Dhoho yang digagas untuk membuka akses ekonomi wilayah selatan Jawa Timur.

"Bandara Dhoho ini muncul dari aspirasi akar rumput daerah-daerah selatan, yang ingin mengejar ketimpangan antara utara dan selatan Jawa Timur," ujar Emil.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025