JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 433,4 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 439,8 miliar dollar AS pada April 2026.

Dengan asumsi kurs Rp 17.700 per dollar AS, posisi ULN Indonesia bertambah sekitar Rp 113 triliun, dari sekitar Rp 7.671 triliun pada triwulan I 2026 menjadi sekitar Rp 7.784 triliun pada April 2026.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, secara tahunan pertumbuhan ULN Indonesia pada April 2026 mencapai 1,9 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang sebesar 0,8 persen.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," ujar Ramdan dalam keterangannya dilansir Rabu (17/6/2026).

Dari sisi pemerintah, posisi ULN tercatat naik dari 214,7 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 216,4 miliar dollar AS pada April 2026.

Meski nominalnya meningkat, laju pertumbuhan ULN pemerintah sedikit melambat.

Pada April 2026, ULN pemerintah tumbuh 3,7 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada triwulan I 2026.

Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.

Sementara itu, aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen.

Lalu jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

BI mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta juga meningkat dari 191,4 miliar dollar AS pada triwulan I 2026 menjadi 193,2 miliar dollar AS pada April 2026.

Meski demikian, ULN swasta masih mengalami kontraksi secara tahunan.

Pada April 2026, kontraksi ULN swasta tercatat sebesar 0,7 persen, meski lebih baik dibandingkan kontraksi 1,8 persen pada triwulan I 2026.

Menurut BI, perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

Keempat sektor tersebut memiliki pangsa 79,6 persen dari total ULN swasta.

Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Hal itu tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil, yakni 29,6 persen pada April 2026 dibandingkan 29,5 persen pada triwulan I 2026.

Selain itu, ULN Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN pada April 2026.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada SBN internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen.

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS atau secara tahunan (year on year/yoy) tumbuh sebesar 0,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,2 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

BI juga mencatat bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB menurun, dari 30,0 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026. ULN Indonesia juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga dengan posisi sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan ULN tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta menurun dari sebesar 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan untuk terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai utang luar negeri Indonesia menurun secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2026.

Penurunan ini terjadi pada utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri Indonesia sebesar 434,7 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 7.389,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.000 per dollar AS) sampai dengan Januari 2026.

Nilai ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 431,7 miliar dollar AS.

Kendati demikian, pertumbuhan ULN pada periode ini lebih rendah dari bulan sebelumnya menjadi sebesar 1,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari 1,8 persen (yoy) pada Desember 2025.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap terjaga," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Secara lebih perinci, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia dibentuk oleh ULN pemerintah sebesar 216,3 miliar dollar AS.

Nilai ini tumbuh 5,6 persen atau lebih tinggi dari bulan Desember 2025 yang mencapai 5,5 persen.

"Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional," kata Denny.

Adapun utang luar negeri pemerintah tetap didominasi oleh utang tenor jangka panjang.

Tercatat, porsi utang jangka panjang pemerintah mencapai 99,98 persen dari total utang luar negeri pemerintah.

ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi sebesar 11,6 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," tutur Denny.

Sementara itu, nilai utang luar negeri swasta mencapai 193 miliar dollar AS sampai dengan Januari 2026 atau lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 194 miliar dollar AS.

Nilai ini mengalami kontraksi pertumbuhan menjadi 0,7 persen (yoy) dari bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," kata dia.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan perkembangan tersebut, bank sentral menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian.

Hal ini terefleksikan dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terjaga sebesar 29,6 persen pada Januari 2026 atau turun dari 29,9 persen pada bulan sebelumnya.

"Serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,6 persen dari total ULN," ucap Denny.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar atau sekitar Rp7.306,9 triliun (asumsi kurs Rp16.926 per dolar AS) pada kuartal IV 2025 , lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$427,6 miliar.

Utang tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$214,3 miliar (Rp3.627,2 triliun), dan ULN swasta sebesar US$192,8 miliar (Rp3.263,3 triliun).

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,7 persen dari total ULN.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar pada kuartal IV 2025, lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar US$210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Ramdan.

ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," terangnya.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$431,7 miliar pada kuartal IV 2025 , lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$427,6 miliar.

Utang tersebut terdiri dari ULN pemerintah yang tercatat sebesar US$214,3 miliar, dan ULN swasta sebesar US$192,8 miliar.

"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis (19/2).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan porsi 85,7 persen dari total ULN.

Secara rinci, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar pada kuartal IV 2025, lebih tinggi dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar US$210,1 miliar. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Ramdan.

ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," imbuhnya.

Sementara, ULN swasta menurun dari sebesar 194,5 miliar pada kuartal III 2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar pada kuartal IV 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Jumlah utang luar negeri itu naik dibandingkan dengan kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025.

Denny menjelaskan angka utang luar negeri swasta itu dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Utang Pemerintah Naik

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Rasio Utang Luar Negeri Naik

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%.

Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi 423,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Ramdan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (19,6 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (11,7 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya, posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada September 2025 sebesar 192,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy). Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan, Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah pun terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Agustus 2025 tercatat sebesar USD431,9 miliar atau tumbuh 2,0 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Meski demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,2 persen (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini terutama bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2025 tercatat sebesar USD213,9 miliar atau tumbuh 6,7 persen (yoy).

"Angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 9,0 persen (yoy) pada Juli 2025. Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,2 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,7 persen), Konstruksi (12,3 persen), Transportasi dan Pergudangan (9,0 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,0 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Begitu juga dengan ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,2 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1 persen (yoy) pada Agustus 2025, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,6 persen (yoy) dan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh melambat menjadi sebesar 0,8 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 81,2 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan menambahkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,0 persen pada Agustus 2025, relatif stabil dengan Juli 2025 yaitu 29,9 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata dia.

(NIA DEVIYANA)