Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar mengubah ketetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa peran Jakarta yang masih berstatus sebagai ibu kota strategis dalam menggapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

Untuk mendorong produktivitas pekerja, dia menuntut agar UMP 2026 di Jakarta dinaikkan sesuai perhitungan 100% KHL atau sekitar Rp5,89 juta, lebih tinggi dari ketetapan saat ini sebesar Rp5.729.876.

“Enggak mungkin kalau upah di Ibu Kota rendah, ada pertumbuhan ekonomi yang sampai 8% itu. Kita datang ke Istana justru ingin menyuarakan agar Presiden Prabowo mengingatkan Gubernur DKI,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2025).

Menurutnya, yang perlu digarisbawahi dari kebijakan pengupahan di DKI Jakarta adalah segmen industri yang berbasis pada teknologi (high-tech), sektor jasa, dan perdagangan internasional.

Said berujar bahwa upah minimum di Ibu Kota seharusnya tidak mengacu pada daerah sekitarnya seperti Bekasi dan Karawang yang didominasi sektor padat karya.

Oleh karenanya, buruh KSPI juga mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan nilai 5% di atas perhitungan KHL tersebut.

“Karena tidak masuk akal, upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” ujar Said.

Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga menuntut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan revisi terhadap penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ketetapan Gubernur Jabar dinilai tak sesuai dengan rekomendasi 19 kepala daerah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Nilai tersebut naik sekitar 6,17% dari UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan UMP Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2,19 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Besaran tersebut mengalami kenaikan sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP DKI Jakarta tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp5.396.761, atau meningkat sekitar Rp333.135.

Penetapan UMP Jakarta 2026 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025). Pramono menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada regulasi nasional yang berlaku.

Menurut Pramono, kebijakan pengupahan tahun depan tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan merupakan bagian dari sistem nasional yang memperhitungkan kondisi ekonomi secara objektif.

Penetapan UMP Jakarta 2026 juga dilakukan tepat pada hari terakhir batas waktu pengumuman sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa khusus untuk tahun 2026, seluruh gubernur wajib menetapkan besaran kenaikan upah minimum paling lambat 24 Desember 2025.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar hukum penetapan upah minimum di seluruh daerah. Selain mengatur UMP, regulasi ini juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sesuai karakteristik sektor usaha di masing-masing wilayah.

Dasar Regulasi Penetapan UMP DKI Jakarta 2026

Penetapan UMP 2026 mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan formula nasional sebagai dasar penghitungan kenaikan upah minimum, dengan rentang faktor penyesuaian atau alfa (α) antara 0,5 hingga 0,9.

Rumus penyesuaian upah minimum:

Persentase kenaikan UMP = Inflasi + (Pertumbuhan ekonomi × α)
Simulasi Perhitungan Kenaikan UMP Jakarta 2026

Berdasarkan data ekonomi dan formula nasional tersebut, berikut simulasi perhitungan kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026.

Data dasar:

• UMP DKI Jakarta 2025: Rp5.396.761
• Kenaikan UMP 2026 (ditetapkan): 6,17 persen
• Rentang α (alfa): 0,5 – 0,9

Asumsi indikator ekonomi:

Inflasi: sekitar 2,5 persen
Pertumbuhan ekonomi: sekitar 7,3 persen

Hasil perhitungan persentase (α = 0,5):

Pertumbuhan ekonomi × α: 7,3% × 0,5 = 3,65%
Total persentase kenaikan: 2,5% + 3,65% = 6,15%
Angka tersebut mendekati kenaikan resmi 6,17 persen

Konversi ke nilai nominal:

Kenaikan:
6,17% × Rp5.396.761 ≈ Rp333.135
UMP DKI Jakarta 2026: Rp5.729.876
Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan UMP Jakarta 2026 berada pada kisaran batas bawah hingga menengah dari rentang alfa yang ditetapkan pemerintah pusat. Artinya, nilai alfa tidak digunakan secara maksimal.

Di sisi lain, kalangan buruh sebelumnya mendorong agar pemerintah menggunakan alfa tertinggi 0,9 dalam perhitungan UMP. Dengan penggunaan alfa maksimal, kenaikan upah dinilai dapat lebih besar. Namun, pemerintah memilih pendekatan moderat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap penetapan UMP 2026 ini dapat memberikan kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha dalam menyusun perencanaan ekonomi tahun depan, sekaligus menjaga stabilitas iklim ketenagakerjaan di Ibu Kota.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini dilakukan setelah melalui serangkaian pembahasan bersama Dewan Pengupahan.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 menjadi sebesar Rp5.729.876,” kata Pramono dilansir Antara, Rabu, 24 Desember 2025.

Pramono menjelaskan, UMP Jakarta tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp5.396.761. Dengan penetapan terbaru ini, UMP Jakarta 2026 mengalami kenaikan 6,17 persen, atau setara Rp333.115.

Kenaikan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi Ibu Kota, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.

Dasar penetapan mengacu PP Pengupahan

Penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan rentang nilai alfa 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu komponen perhitungan upah minimum.

“Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu, UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” jelas Pramono.

(ANN)

Yogyakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Angka tersebut naik 6,78 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya, atau setara kenaikan sebesar Rp153.414,05.

Penetapan UMP DIY 2026 ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti dalam konferensi pers di Kepatihan, Yogyakarta.

Penetapan UMP Mengacu PP Pengupahan

Ni Made menjelaskan, penetapan UMP DIY 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.

"Upah minimum provinsi tahun 2026 ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi," kata Ni Made dilansir Antara, Rabu, 24 Desember 2025.

UMSP belum diterapkan pada 2026

Dewan Pengupahan DIY sempat menginisiasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor konstruksi serta sektor transportasi, terbatas pada angkutan penumpang dan barang.

Namun, hasil kajian menunjukkan adanya tantangan struktural di kedua sektor tersebut, termasuk fluktuasi kinerja dan dinamika ekonomi yang dinilai belum stabil.

"Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan, penerapan UMSP dinilai belum tepat untuk tahun 2026, sehingga masih menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya," ujar Ni Made.

Daftar UMK DIY 2026 di Lima Kabupaten/Kota

Selain UMP, Gubernur DIY juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota. Rinciannya sebagai berikut:

- Kota Yogyakarta: Rp2.827.593 (naik 6,50 persen atau Rp172.551)
- Kabupaten Sleman: Rp2.624.387 (naik 6,4 persen atau Rp157.872)
- Kabupaten Bantul: Rp2.591.000 (naik 6,29 persen atau Rp148.468)
- Kabupaten Kulon Progo: Rp2.504.520 (naik 6,52 persen atau Rp153.280)
- Kabupaten Gunungkidul: Rp2.468.378 (naik 5,93 persen atau Rp138.115)

Kenaikan UMP DIY 2026 lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya

Ni Made menambahkan, besaran kenaikan upah tahun 2026 berada di atas ketentuan sebelumnya yang berkisar 0,1 hingga 0,3 persen.

Sementara nilai alfa ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan rentang 0,5 hingga 0,9, yang diserahkan kepada daerah melalui Dewan Pengupahan.

"Ini kan kepentingannya antara pengusaha dan pekerja. Jadi, kita mengambil jalan tengah saja," ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani pada Selasa, (23/12/2025).

Besaran UMP 2026 ini mengalami kenaikan sebesar Rp140.895 dibandingkan UMP Jawa Timur tahun 2025 yang sebelumnya berada di angka Rp2.305.985. Dalam diktum kesatu SK Gubernur tersebut ditegaskan bahwa UMP Jawa Timur 2026 berlaku sebesar Rp2.446.880,68.

Selain menetapkan nominal UMP, keputusan gubernur juga memuat sejumlah ketentuan penting bagi pelaku usaha. Salah satunya, pengusaha yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP dilarang menurunkan atau mengurangi upah pekerja. Di sisi lain, pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan. Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa UMP Jawa Timur 2026 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Dengan telah ditetapkannya UMP Jawa Timur 2026 sebesar Rp2.446.880,68, maka penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Jawa Timur dapat disimulasikan menggunakan formula penyesuaian upah minimum yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam simulasi ini, penyesuaian UMK dihitung menggunakan rumus:

UMK 2026 = UMK 2025 + (UMK 2025 × (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)))

Dengan asumsi data makro Jawa Timur:

• Inflasi: 2,63%
• Pertumbuhan ekonomi: 5,22%
• Nilai α: 0,5 hingga 0,9

Dari perhitungan tersebut, kisaran kenaikan UMK Jawa Timur 2026 diperkirakan berada di rentang 5,24% (α 0,5) hingga 7,33% (α 0,9).

Simulasi UMK Jawa Timur 2026

Berikut simulasi lengkap UMK 2026 di 38 kabupaten/kota Jawa Timur berdasarkan UMK terakhir yang berlaku saat ini.

Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	UMK 2026 (α 0,5)	UMK 2026 (α 0,9)
Surabaya	4.961.753	5.222.000	5.326.000
Gresik	4.874.133	5.129.000	5.231.000
Sidoarjo	4.870.511	5.126.000	5.228.000
Kab. Pasuruan	4.866.890	5.123.000	5.225.000
Kab. Mojokerto	4.856.026	5.111.000	5.213.000
Kota Malang	3.507.693	3.691.000	3.765.000
Kab. Malang	3.553.530	3.740.000	3.814.000
Kota Batu	3.360.466	3.536.000	3.607.000
Kota Pasuruan	3.358.557	3.534.000	3.605.000
Kota Mojokerto	3.031.000	3.190.000	3.253.000
Jombang	3.137.004	3.301.000	3.367.000
Tuban	3.050.400	3.210.000	3.273.000
Lamongan	3.012.164	3.170.000	3.233.000
Kota Probolinggo	2.876.657	3.028.000	3.087.000
Kab. Probolinggo	2.989.407	3.146.000	3.208.000
Jember	2.838.642	2.987.000	3.047.000
Banyuwangi	2.810.139	2.957.000	3.016.000
Kota Kediri	2.572.361	2.707.000	2.761.000
Kab. Kediri	2.492.811	2.623.000	2.676.000
Bojonegoro	2.525.132	2.657.000	2.710.000
Kota Blitar	2.481.450	2.611.000	2.663.000
Kab. Blitar	2.413.974	2.541.000	2.591.000
Kota Madiun	2.422.105	2.549.000	2.599.000
Kab. Madiun	2.400.321	2.526.000	2.576.000
Tulungagung	2.470.800	2.600.000	2.651.000
Lumajang	2.429.764	2.557.000	2.606.000
Magetan	2.406.719	2.533.000	2.582.000
Sumenep	2.406.551	2.533.000	2.582.000
Nganjuk	2.405.255	2.532.000	2.581.000
Ponorogo	2.402.959	2.529.000	2.578.000
Ngawi	2.397.928	2.523.000	2.572.000
bangkalan	2.397.550	2.523.000	2.572.000
Trenggalek	2.378.784	2.503.000	2.553.000
Pamekasan	2.376.614	2.501.000	2.551.000
Pacitan	2.364.287	2.488.000	2.537.000
Bondowoso	2.347.359	2.470.000	2.519.000
Sampang	2.335.661	2.458.000	2.506.000
Situbondo	2.335.209	2.457.000	2.506.000

Berdasarkan simulasi ini, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur berpotensi mengalami kenaikan UMK pada 2026. Daerah dengan basis industri besar seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo diperkirakan tetap berada di posisi UMK tertinggi, sementara wilayah Madura dan tapal kuda menunjukkan kenaikan yang lebih moderat secara nominal.

Perlu dicatat, angka-angka di atas masih bersifat perkiraan, karena penetapan resmi UMK 2026 tetap menunggu keputusan pemerintah pusat dan kepala daerah masing-masing.

Padang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2026 mengalami kenaikan.

Besaran UMP Sumbar tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

“UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, dilansir Antara, Selasa, 23 Desember 2025.

Selain UMP, Pemprov Sumbar turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumbar 2026. Besaran UMSP ditetapkan sebesar Rp3.214.846 dan berlaku untuk dua sektor usaha tertentu.

Penetapan UMP Sumbar 2026 dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
Sementara itu, UMSP Sumbar 2026 ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

Penetapan UMP sesuai aturan

Mahyeldi menegaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2026 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Mahyeldi, ketentuan UMP tidak berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Pengupahan untuk UMK tetap mengacu pada aturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

Sektor yang berlaku UMSP Sumbar 2026

Sementara itu, penerapan UMSP Sumbar 2026 hanya berlaku pada dua sektor usaha, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sumbar, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2026 merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi.

“Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,” tegas Firdaus.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan. Lantas, berapa kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut UMP 2026 secara nasional dapat naik hingga 7,3% karena PP Pengupahan mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan data inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY) dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Simulasi UMP Jawa Tengah 2026

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79% secara tahunan (YoY) pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% YoY per kuartal III/2025.

Berdasarkan PP No. 49/2025, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Apabila menggunakan rentang alfa tertinggi 0,9, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan dapat mencapai 7,62%.

UMP Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebesar Rp2.169.349. Dengan kenaikan 7,62%, maka pertambahan nilainya ialah sebesar Rp165.304 atau naik menjadi sekitar Rp2.334.653.

Sebaliknya, apabila menggunakan rentang alfa terendah 0,5, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan adalah sebesar 5,48%.

Pertambahan nilai dari persentase tersebut adalah Rp118.880. Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2026 paling tidak dapat naik menjadi Rp2.288.229.