KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan batas akhir bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan sekaligus mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada Rabu (24/12/2025).

Ketentuan ini berlaku nasional dan menjadi acuan utama dalam sistem pengupahan di daerah, termasuk sebagai dasar penetapan upah minimum sektoral dan kabupaten/kota.

Penetapan UMP 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, regulasi ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi.

Namun hingga Selasa (23/12/2025) malam, belum semua provinsi mengumumkan hasilnya. Setidaknya 10 provinsi yang masuk dalam daftar UMP 2026 yang sudah ditetapkan, lengkap dengan besaran kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Lantas, provinsi mana saja yang sudah menetapkan UMP 2026? Berikut rangkuman lengkapnya.

Daftar provinsi UMP 2026 yang sudah ditetapkan

1. UMP Jawa Timur 2026

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan UMP Jatim 2026 naik sebesar Rp 140.895 menjadi Rp 2.305.985.

Kenaikan UMP 2026 Jatim tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 pada Selasa (23/12/2025).

2. UMP Sumatera Utara 2026

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menetapkan UMP Sumut 2026 sebesar Rp 3.228.971. Angka ini naik Rp 236.412 atau sekitar 7,9 persen dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp 2.992.559.

Kenaikan UMP 2026 Sumut ini disebut telah sesuai dengan formula nasional dan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.

3. UMP Sumatera Selatan 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan UMP Sumsel 2026 sebesar Rp 3.942.963, naik sekitar 7,10 persen dari tahun sebelumnya.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk sembilan sektor usaha, dengan besaran tertinggi di sektor pertambangan dan penggalian.

4. UMP Sumatera Barat 2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengumumkan UMP Sumbar 2026 sebesar Rp 3.182.955. Nilai ini naik Rp 188.761 atau 6,3 persen dibandingkan UMP 2025.

Pemprov Sumbar juga menetapkan UMSP 2026 untuk dua sektor usaha yaitu Rp 3.214.846.

5. UMP Sulawesi Selatan 2026

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP Sulsel 2026 sebesar Rp 3.921.234. Angka ini meningkat 7,21 persen atau setara Rp 263.561 dari tahun sebelumnya.

Penetapan dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengupahan dengan mengacu pada indeks alfa sebesar 0,8 persen untuk UMP.

6. UMP Sulawesi Tenggara 2026

Dewan Pengupahan Sulawesi Tenggara menyepakati UMP Sultra 2026 sebesar Rp 3.306.496, naik 7,58 persen atau Rp 232.944 dari UMP 2025.

Meski telah disepakati, keputusan ini masih menunggu pengesahan gubernur sebelum berlaku resmi pada 1 Januari 2026.

7. UMP Sulawesi Tengah 2026

Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2026 Sulteng sebesar Rp 3.179.565, naik 9,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, UMSP 2026 juga ditetapkan untuk sektor pertambangan dan sektor perkebunan kelapa sawit dengan nilai di atas UMP.

8. UMP Kalimantan Tengah 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan UMP Kalteng 2026 sebesar Rp 3.686.138. Nilai ini naik 6,12 persen atau Rp 212.516 dari UMP 2025.

Penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah serta aspirasi pekerja dan pengusaha.

9. UMP Gorontalo 2026

Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 3.405.144, naik Rp 183.413 atau 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan UMP 2026 Gorontalo ini mengacu langsung pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan kombinasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.

10. UMP Nusa Tenggara Barat 2026

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan UMP NTB 2026 sebesar Rp 2.673.861, berlaku mulai 1 Januari 2026.

Penetapan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, serta mengacu pada formula nasional.

11. UMP Nusa Tenggara Timur 2026

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan UMP 2026 sebesar Rp 2.455.898, naik 5,45 persen atau Rp 126.929 dari UMP 2025.

Ketentuan ini diatur dalam SK Gubernur NTT dan berlaku efektif mulai awal tahun 2026.

12. UMP Bali 2026

UMP Bali 2026 resmi ditetapkan naik sebesar 7,04 persen menjadi Rp 3.207.459.

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2026 bidang pariwisata sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 huruf I, sebesar Rp 3.267.693 per bulan.

Besaran upah tersebut tertuang dalam PKeputusan Gubernur Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang UMP Bali dan UMSP Bali Tahun 2026.

Sebagai informasi, UMP 2026 beberapa daerah seperti UMP 2026 Jateng (Jawa Tengah) akan diumumkan hari ini.

Kenaikan UMP 2026 di berbagai daerah berada di kisaran 5–9 persen, menyesuaikan formula nasional yang menggabungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa.

Dengan demikian, UMP 2026 yang sudah ditetapkan atau daftar provinsi UMP 2026 yang sudah ditetapkan resmi. Keputusan ini menjadi indikator awal arah kebijakan pengupahan nasional per 1 Januari 2026.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "UMP Jatim 2026 Resmi Naik Rp 140.895 Jadi Rp 2.446.880", "Paling Lambat Diumumkan Besok, Ini 10 Provinsi yang Sudah Tetapkan UMP 2026", dan "UMP Bali 2026 Ditetapkan Sebesar Rp 3.207.459, Naik 7,04 Persen".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.182.955. Angka tersebut naik Rp188.761 atau 6,3 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp2.994.193.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi.

"UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi," kata Mahyeldi di Kota Padang, Senin (22/12), melansir Antara.

Selain UMP, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

Penetapan UMP dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

Mahyeldi menyampaikan penetapan UMP dan UMSP 2026 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Ia menjelaskan ketentuan UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang pengupahannya mengacu pada aturan tersendiri.

Adapun UMSP hanya berlaku untuk dua sektor, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar Firdaus Firman mengatakan penetapan UMP dan UMSP 2026 merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi.

"Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026," kata Firdaus.

Ia menjelaskan rapat Dewan Pengupahan dihadiri unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut disepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,525 sebagai dasar penetapan UMP dan UMSP Sumbar 2026. Selain koefisien alfa, penetapan ini juga mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2026 sebesar Rp3.182.955. Senin, (22/12/2025).

Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,3 persen dibandingkan UMP Sumbar tahun 2025 yang berada di angka Rp2.994.193,47. Penetapan UMP tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Kota Padang.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian upah minimum tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi,” ujar Mahyeldi.

Selain UMP, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846. Penetapan tersebut tertuang dalam:

• SK Gubernur Sumbar Nomor 562-851-2025 tentang UMP Sumbar 2026
• SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 tentang UMSP Sumbar 2026
• Kedua kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Cara Perhitungan Kenaikan UMP Sumbar 2026

Penetapan UMP Sumbar 2026 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat. Dalam rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, serta pemerintah, disepakati penggunaan koefisien alfa (α) sebesar 0,525.

Adapun formula yang digunakan pemerintah adalah:

• Persentase kenaikan UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × α)

Data ekonomi yang digunakan:

• Inflasi Sumbar 2025: 4,22 persen
• Pertumbuhan ekonomi Sumbar 2025: 4,66 persen
• Koefisien alfa (α): 0,525

Tahapan perhitungannya:

Pertumbuhan ekonomi × alfa
= 4,66% × 0,525
= 2,45%

Inflasi + hasil perhitungan di atas
= 4,22% + 2,45%
= 6,67%

Angka tersebut kemudian diselaraskan melalui pembahasan Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan daya beli pekerja dan kemampuan dunia usaha, sehingga kenaikan UMP Sumbar 2026 ditetapkan sebesar 6,3 persen.

Simulasi Kenaikan UMP Sumbar 2026

Dengan dasar UMP Sumbar 2025 sebesar Rp2.994.193,47, maka:

6,3% × Rp2.994.193,47 ≈ Rp188.761

UMP Sumbar 2026: Rp3.182.955

Nilai ini sesuai dengan hasil keputusan resmi yang ditetapkan Pemprov Sumbar.

Ketentuan UMP dan UMSP 2026

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa ketentuan UMP tidak berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Pengupahan bagi UMK mengacu pada aturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, UMSP 2026 hanya berlaku untuk dua sektor usaha, yakni:

• Sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya
• Sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbar, Firdaus Firman, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil pembahasan intensif dan telah mempertimbangkan seluruh indikator ekonomi yang relevan.

“Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,” tegas Firdaus.

Pemprov Sumbar berharap keputusan UMP dan UMSP 2026 ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pelaku usaha, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Sumatera Barat.

Padang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2026 mengalami kenaikan.

Besaran UMP Sumbar tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

“UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, dilansir Antara, Selasa, 23 Desember 2025.

Selain UMP, Pemprov Sumbar turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumbar 2026. Besaran UMSP ditetapkan sebesar Rp3.214.846 dan berlaku untuk dua sektor usaha tertentu.

Penetapan UMP Sumbar 2026 dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
Sementara itu, UMSP Sumbar 2026 ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

Penetapan UMP sesuai aturan

Mahyeldi menegaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2026 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Mahyeldi, ketentuan UMP tidak berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Pengupahan untuk UMK tetap mengacu pada aturan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.

Sektor yang berlaku UMSP Sumbar 2026

Sementara itu, penerapan UMSP Sumbar 2026 hanya berlaku pada dua sektor usaha, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sumbar, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP 2026 merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi.

“Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,” tegas Firdaus.

(ANN)

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp3.182.955, atau naik 6,3% dibandingkan UMP pada tahun sebelumnya.

Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatra Barat Tahun 2026. Sementara untuk SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025 juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

“UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk tahun 2026 kami naikkan sebesar 6,3%, dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga besarannya menjadi Rp3,18 juta. Sementara UMSP kami tetapkan sebesar Rp3,21 juta,” katanya, Senin (22/12/2025).

Mahyeldi menjelaskan, ketentuan UMP dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK), yang pengupahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan UMSP hanya berlaku pada dua sektor usaha, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya, serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sumbar, Firdaus Firman menambahkan penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi. Rapat pertama dilaksanakan pada Jumat (19/12) lalu dan rapat lanjutannya pada Senin pagi (22/12).

“Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026,” tegas Firdaus.

Rapat Dewan Pengupahan itu dihadiri secara lengkap oleh unsur serikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, serta unsur pemerintah. Dalam forum tersebut, disepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,525 sebagai dasar penetapan besaran UMP dan UMSP Sumbar Tahun 2026.

“Selain mengacu pada koefisien alfa, penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap keputusan ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan bersama,” tutupnya.