Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 5 provinsi dengan UMP 2026 terendah di Indonesia. Jateng dan DIY menjadi provinsi terparah.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMP-nya hanya Rp2 juta. Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

Wilayah dengan UMP Rp2 Jutaan

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 Wilayah Lain adalah Sebagai Berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

Bisnis.com, SOLO - Ada 7 provinsi dengan UMP 2026 terkecil di Indonesia. Dua di antaranya adalah Jateng dan DIY.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun di antara provinsi-provinsi tersebut, ada daerah yang UMPnya hanya Rp2 juta.

Jateng dan DIY adalah dua daerah dengan UMP 2026 terkecil:

31. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

32. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

33. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

34. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

35. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

36. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

37. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Sementara UMP 2026 wilayah lain adalah sebagai berikut:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

16. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

17. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

18. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

19. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

20. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

21. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

22. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

23. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

24. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

24. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

26. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

27. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

28. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

29. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

30. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menetapkan kenaikan UMP dan UMK Jateng 2026, termasuk UMK Kudus 2026, yang juga disebut masyarakat sebagai UMR Kudus 2026.

Menurut informasi resmi, UMP Jateng 2026 ditetapkan Rp 2.327.386,07, naik sekitar 7,28 persen dibandingkan UMP Jateng 2025 yang sebesar Rp 2.169.349,00.

Adapun UMR Kudus 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.818.585. UMK Kudus 2026 naik Rp 138.100 dibandingkan UMK Kudus 2025 sebesar Rp 2.680.485.

Sementara itu, UMK di daerah lainnya seperti Jepara dan Semarang, ditetapkan UMR Jepara 2026 Rp 2.756.501, UMR Kabupaten Semarang 2026 Rp 2.940.088, serta UMR Semarang 2026 (Kota) Rp 3.701.709.

Dasar penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK Jawa Tengah 2026

Penetapan UMP Jateng 2026 dan UMK Jawa Tengah 2026 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan.

Besaran UMP Jawa Tengah dihitung dengan mempertimbangkan inflasi provinsi sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, serta nilai alfa 0,90.

Penetapan ini menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha di Jawa Tengah, seiring dengan naiknya UMP Jateng 2026 dan penyesuaian UMK 2026 di berbagai kabupaten/kota.

Besaran UMR Kudus 2026 dan UMR Jateng 2026

Dikutip dari informasi resmi Pemprov Jateng, berikut besaran UMR Kudus 2026 dan UMR Jateng 2026 di seluruh kabupaten/kota:

• UMK Cilacap 2026: Rp 2.773.184
• UMK Banyumas 2026: Rp 2.474.598,99
• UMK Purbalingga 2026: Rp 2.474.721,94
• UMK Banjarnegara 2026: Rp 2.327.813,08
• UMK Kebumen 2026: Rp 2.400.000
• UMK Purworejo 2026: Rp 2.401.961,91
• UMK Wonosobo 2026: Rp 2.455.038,01
• UMK Magelang 2026: Rp 2.607.790
• UMK Boyolali 2026: Rp 2.537.949
• UMK Klaten 2026: Rp 2.538.691
• UMK Sukoharjo 2026: Rp 2.500.000

• UMK Wonogiri 2026: Rp 2.335.126
• UMK Karanganyar 2026: Rp 2.592.154,06
• UMK Sragen 2026: Rp 2.337.700
• UMK Grobogan 2026: Rp 2.399.186
• UMK Blora 2026: Rp 2.345.695
• UMK Rembang 2026: Rp 2.386.305
• UMK Pati 2026: Rp 2.485.000
• UMK Kudus 2026: Rp 2.818.585
• UMK Jepara 2026 (UMR Jepara 2026): Rp 2.756.501
• UMK Demak 2026: Rp 3.122.805
• UMK Semarang 2026 (UMR Semarang 2026): Rp 2.940.088
• UMK Temanggung 2026: Rp 2.397.000

• UMK Kendal 2026: Rp 2.992.994
• UMK Batang 2026: Rp 2.708.520
• UMK Pekalongan 2026: Rp 2.633.700
• UMK Pemalang 2026: Rp 2.433.254
• UMK Tegal 2026: Rp 2.484.162
• UMK Brebes 2026: Rp 2.400.350,47
• UMK Magelang 2026: Rp 2.429.285
• UMK Solo 2026: Rp 2.570.000
• UMK Salatiga 2026: Rp 2.698.273,24
• UMK Semarang 2026 (Kota): Rp 3.701.709
• UMK Pekalongan 2026: Rp 2.700.926
• UMK Tegal 2026: Rp 2.526.510

Pemprov Jateng menegaskan bahwa upah minimum yang berlaku secara resmi adalah UMK. Artinya, perusahaan di Kudus wajib membayar upah pekerja sesuai UMR Kudus 2026, dan perusahaan lain di kabupaten/kota wajib menyesuaikan UMK setempat.

Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, tetap mengikuti struktur dan skala upah berdasarkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan kinerja.

Dengan penetapan ini, diharapkan UMR Kudus 2026 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, SEMARANG - Surat Keputusan (SK) Gubernur No.100.3.3.1/505 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) telah disahkan pada Rabu (24/12/2025). Pengusaha masih merasa keberatan.

Lewat SK tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi resmi menetapkan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp.2.327.386 atau naik 7,28% dibandingkan UMP 2025.
Penetapan itu direspons beragam. Dari kelompok pengusaha, penggunaan nilai alfa 0,9 untuk perhitungan UMP 2026 diakui memberatkan.

Namun demikian, Frans Kongi selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menegaskan komitmen pengusaha buat menaati aturan pengupahan yang berlaku.
"Di muka Pak Gubernur, kami berkomitmen untuk melaksanakan peraturan pengupahan. Untuk melaksanakan kenaikan upah minimum sesuai dengan peraturan," ucap Frans saat dihubungi wartawan.
Komitmen itu disampaikan bukan tanpa kritik. Selain nilai alfa yang terlalu tinggi, Frans juga menegaskan penolakannya atas skema upah sektoral yang diberlakukan. Alasannya, upah sektoral sudah lebih dulu diterapkan pengusaha untuk pekerjaan yang memang memiliki risiko tinggi.
Penerapan upah sektoral pada 11 sektor industri, termasuk industri alas kaki yang jadi penyerap tenaga kerja di Jawa Tengah, dirasa semakin memberatkan beban operasional yang mesti ditangguh pengusaha. "Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ucap Frans.
Frans mengungkapkan bahwa Apindo bakal melakukan analisa lebih dalam mengenai SK Gubernur maupun proses penyusunan UMP dan UMSP di Jawa Tengah. "Kalau memang kami melihat ada pelanggaran aturan, kami melihat demikian, terpaksa kami bawa ke PTUN. Sebab kita ini terus terang berusaha untuk membangun bangsa dan negara, terutama di Jawa Tengah. Kami mau industri berkembang," tegasnya.
Gugatan itu siap dilayangkan sebagai bagian dari upaya pengusaha di Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Menurut Frans, pemerintah semestinya konsisten dengan target pertumbuhan ekonomi itu. Kenaikan upah minimum di atas kemampuan pengusaha tentu bakal menjadi penghalang pertumbuhan dan hanya memberikan kesenangan sesaat buat buruh.
"Kami tidak mau sampai pabrik tutup lho. Itu bagi kami sebenarnya sesuatu yang harus dihindari. Tetapi lihat sendiri, tahun 2025, berapa pabrik tutup dan banyak di Jawa Tengah. Itu kami tidak mau," kata Frans.
Di sisi lain, Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, mengaku siap merespon ancaman gugatan yang dilayangkan Apindo terhadap UMP maupun UMSP Jawa Tengah 2026.

"Ya siap. Tahun 2024 [kami] juga menghadapi [tuntutan hukum] dan Alhamdulillah kami menang 2-0 lawan Apindo. Jadi tingkat 1 di Kota Semarang kita menang, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya juga kita menang," jawabnya.
Sebagai informasi, pada 2024 silam, Apindo Jawa Tengah sempat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang terhadap penetapan UMK 2024 yang dianggap memberatkan pengusaha. Dalam gugatan itu, UMK Kota Semarang dan Kabupaten Jepara dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat lantaran berada di luar rentang kenaikan yang direkomendasikan pemerintah.
Proses hukum berlangsung sengit. Gugatan Apindo Jawa Tengah ditolak karena dianggap prematur oleh Majelis Hakim. Sementara itu, eksepsi dari pihak tergugat yaitu Gubernur Jawa Tengah maupun pihak intervensi yang terdiri dari sejumlah elemen serikat buruh di Jawa Tengah justru diterima Majelis Hakim.
Tak berhenti di situ, Apindo Jawa Tengah ikut mengajukan banding atas putusan PTUN Semarang. Proses peradilan dilakukan di Surabaya dengan putusan yang kembali memenangkan tergugat.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjadi Rp2,32 juta atau naik 7,28% jika dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Penetapan UMP 2026 Jateng ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No.100.3.3.1/505 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
“Rekomendasi yang hari ini sudah saya tandatangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota termasuk provinsi. Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” kata Luthfi saat menemui massa buruh di Semarang, Rabu (24/12/2025).
Luthfi mengatakan dengan kenaikan 7,28%, maka UMP 2026 Jateng naik dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.327.386 atau naik sebesar Rp158.037,07.

Kenaikan itu menggunakan formula upah minimum dari Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,15%, dan nilai alfa 0,90.

Selain itu, Gubernur Jateng juga menetapkan UMK 2026. UMK tertinggi ada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709 atau naik 7,15% dari tahun sebelumnya. Sementara UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2.327.813,08.
Luthfi juga menyampaikan bahwa pihaknya ikut menetapkan UMSP tahun 2026 pada 11 sektor industri seperti tepung terigu, industri gula pasir, industri alas kaki, industri kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia.
“Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.
Upah minimum yang baru itu berlaku untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Luthfi meminta pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur maupun skala upah di perusahaan masing-masing. Dengan tetap mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.
Penetapan upah minimum itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh sembali menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah. Luthfi mengungkapkan, selain aturan pengupahan, pihaknya juga tengah menyiapkan peraturan gubernur tentang koperasi buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta perumahan buruh yang terjangkau.

Bisnis.com, SEMARANG - Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Tengah mulai mengerucut. Perwakilan buruh dan pemerintah sepakat menggunakan nilai alpha 0,9 untuk penentuan upah minimum 2026. Artinya, potensi kenaikan upah minimum berkisar di angka 6-7%.
Perkembangan itu tentu menjadi kabar baik buat kalangan pekerja. Pada tahun depan, warga Jawa Tengah yang memasuki dunia kerja bisa merasakan upah yang lebih baik. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak serta merta memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah.
"Lebih baik, karena sebelumnya nilai alpha-nya hanya 0,3. Tentu ada kenaikan [daya beli masyarakat] tetapi tidak kemudian mendorong konsumsi secara masif. Mengingat tingkat pendapatan yang sekarang sebenarnya tidak tinggi-tinggi amat," ungkap Wahyu Widodo, Ekonom Universitas Diponegoro Kota Semarang, Jumat (19/12/2025).
Wahyu menjelaskan, nilai alpha 0,9 yang digunakan unsur buruh dan pemerintah dalam Dewan Pengupahan Provinsi sebetulnya mirip dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.15/2018 silam yang menggunakan inflasi plus laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Formula itu menguntungkan buruh karena mendapatkan kenaikan upah minimum di atas nilai inflasi. Namun, nilai upah awal tetap memainkan peran besar untuk bisa memberikan dampak bagi konsumsi ataupun daya beli masyarakat.
Pertimbangan itulah yang kemudian mendorong kelompok buruh di Jawa Tengah untuk bisa menyetarakan upah minimum di wilayah itu dengan UMP di provinsi lain di Pulau Jawa. Yang jadi persoalan, kata Wahyu, kondisi pengupahan di Jawa Tengah masih belum bisa bersaing.
"Masalahnya, struktur ekonomi Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Tentu tidak bisa meminta secara nominal sama," tutur Wahyu.
Terpisah, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah Aulia Hakim, menyebut penggunaan formula dari PP No.49/2025 untuk UMP 2026 masih jauh dari kata ideal. Meski demikian, kenaikan upah minimum di kisaran 6-7% masih bisa diapresiasi.
"Kami berharap, nanti ada perdebatan lebih lanjut terkait Upah Minimum Sektoral (UMS). Ini sebenarnya sudah ada, tetapi harus diperluas. Karena dalam PP 49 sudah jelas, sektor dengan kriteria risiko kerja harus punya UMS. Harusnya fair saja, tinggal kita masukkan data dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)," ujar Aulia.
Kelompok buruh juga menekan Dewan Pengupahan untuk melakukan pembahasan upah minimum dengan melibatkan Kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ketentuan itu, kata Aulia, tidak memiliki perincian yang jelas dalam PP No.49/2025. "Itu yang memunculkan siapa? Ini harus kita perhatikan, jangan sampai sembarangan muncul KHL. Seharusnya, kalau bicara KHL, yang digunakan Permenaker No.18/2020," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan. Lantas, berapa kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut UMP 2026 secara nasional dapat naik hingga 7,3% karena PP Pengupahan mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan data inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY) dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Simulasi UMP Jawa Tengah 2026

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79% secara tahunan (YoY) pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% YoY per kuartal III/2025.

Berdasarkan PP No. 49/2025, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Apabila menggunakan rentang alfa tertinggi 0,9, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan dapat mencapai 7,62%.

UMP Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebesar Rp2.169.349. Dengan kenaikan 7,62%, maka pertambahan nilainya ialah sebesar Rp165.304 atau naik menjadi sekitar Rp2.334.653.

Sebaliknya, apabila menggunakan rentang alfa terendah 0,5, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan adalah sebesar 5,48%.

Pertambahan nilai dari persentase tersebut adalah Rp118.880. Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2026 paling tidak dapat naik menjadi Rp2.288.229.

Bisnis.com, SEMARANG - Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Tengah masih tertunda oleh regulasi pemerintah pusat yang belum dikeluarkan hingga pekan kedua Desember 2025 ini.

Namun demikian, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah telah menggodok UMP 2026 dengan formula yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2024 tentang Perubahan atas PP No.36/2021 tentang pengupahan.
Dalam aturan tersebut, formula perhitungan upah minimum didasarkan pada tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alpha. Adapun, nilai alpha yang digunakan berkisar antara 0,10-0,30 poin.
"Usulan indeks alpha untuk formula UMP 2026 yang muncul adalah 0,1-0,3 dari kalangan pengusaha, pemerintah 0,2-0,7, dan buruh 1 poin," ungkap Aulia Hakim, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, saat dihubungi Bisnis pada Jumat (12/12/2025).
Dengan formula tersebut, buruh di Jawa Tengah berharap upah minimum di wilayah itu bisa menyentuh angka Rp3,3 juta. Harapannya, kata Aulia, remunerasi di Jawa Tengah paling tidak bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.
"[Upah] Jawa Tengah itu, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, masih 72% dari kajian kebutuhan hidup layak [KHL] di tahun 2024. Kalau tidak dipenuhi KHL-nya, sudah pasti semakin tertinggal Jawa Tengah," ungkap Aulia.
Aulia menjelaskan bahwa dengan mengasumsikan kenaikan UMP Jawa Tengah bakal menggunakan nilai alpha tertinggi sebagaimana diusulkan pemerintah daerah, yaitu 0,7, maka upah minimum di Kota Semarang bakal menempati posisi terendah dibanding ibu kota provinsi lain di Pulau Jawa. Untuk mencapai target upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Serang, Kota Bandung, Kota Surabaya, maupun DKI Jakarta, maka Kota Semarang memerlukan waktu belasan tahun.
"Kota Semarang, dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah, perhitungan upah minimumnya walaupun dengan nilai alpha 0,7 itu kita masih tertinggal. Kami berharap disparitas pendapatannya jangan semakin melebar," imbuh Aulia.
Sebelumnya, Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, berharap kenaikan UMK 2026 tidak banyak membebani pelaku usaha.

"Harapannya ya untuk UMK tidak naik tinggi-tinggi lah ya. Artinya, mereka [pemerintah] untuk menentukan upah itu harus benar-benar realistis dengan melihat keadaan pasar," ucapnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Penentuan upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Tengah masih belum jelas hingga pekan kedua Desember 2025. Padahal, penentuan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 mestinya disahkan paling lambat setiap tanggal 21 November.

Penentuan UMP 2026 juga sudah molor dari Rancangan PP Pengupahan teranyar yang semestinya keluar pada 8 Desember 2025.
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah Aulia Hakim mengungkapkan bahwa pembahasan upah minimum sejatinya sudah sampai di meja Dewan Pengupahan Nasional.

"Sudah keluar aturannya, hitung-hitungannya, sudah selesai, dan itu sudah di meja Kantor Kesekretariatan Negara," ungkapnya kepada Bisnis pada Jumat (12/12/2025).
Meskipun dokumen itu diklaim sudah rampung, Aulia bersama elemen buruh di Jawa Tengah masih mempertanyakan alasan penundaan penetapan UMP 2026 tersebut. Penundaan ini pertama kalinya terjadi usai pemerintah mengeluarkan beleid Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
"Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 mengamanatkan pemerintah lewat DPR harus segera membentuk aturan undang-undang baru, yang di dalamnya termasuk pengupahan. Nah, sampai saat ini, sudah 2 tahun, harusnya segera itu dimunculkan," kata Aulia.
Imbas dari kekosongan regulasi tersebut, lanjut Aulia, adalah mandeknya pembahasan UMP di Jawa Tengah. Pemerintah daerah, perwakilan buruh maupun pengusaha, mesti menunggu ketentuan dari pusat untuk bisa menghitung tingkat kenaikan upah minimum untuk 2026 mendatang.
"Seharusnya keluar, tetapi mepet Desember. Masalahnya, saat ini kita masih harus berproses di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, untuk membuat usulan ke bupati/wali kota, kemudian dikeluarkan rekomendasinya oleh Dewan Pengupahan Provinsi, baru diharmonisasikan oleh gubernur. Ini tahapan yang sangat panjang," jelas Aulia.
Molornya penetapan UMP 2026 itu tak cuma dikhawatirkan oleh kelompok buruh. Dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, keresahan juga mulai diungkapkan oleh perwakilan pengusaha.

"Itu banyak keluh kesah pengusaha karena dia [penentuan UMP] akan berkorelasi dengan cash flow perusahaan," imbuh Aulia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menggelar beberapa kali pertemuan dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah untuk membahas upah minimum 2026. Sayangnya, pertemuan itu dilakukan sekadar untuk menampung aspirasi buruh maupun pelaku usaha.
"Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional," kata Luthfi pada November 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal peluang besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 diumumkan masing-masing gubernur pada 8 Desember 2025 mendatang. Sejumlah daerah seperti Jawa Tengah memperkirakan akan mengumumkan UMP pada tanggal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tetap harus menunggu aturan dari Kemnaker, meskipun tak membeberkan kapan beleid itu akan terbit.

“Ya tentu mereka harus menunggu dari kita. Panduannya dari kita,” kata Yassierli dalam konferensi pers kick-off Program Magang Nasional Batch 2 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan tersebut tetap akan terbit sebelum 31 Desember 2025 untuk diterapkan pada Januari 2026.

Yassierli lantas menyebut bahwa karena adanya pembahasan aturan baru tersebut, maka pemerintah tak terikat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada aturan sebelumnya, yakni PP No. 51/2023.

Ketika disinggung bahwa sejumlah daerah telah mencanangkan pengumuman UMP 2026 pada 8 berdasarkan draf aturan tersebut, dia kembali menekankan bahwa pembahasan tengah berlangsung.

“Ya tunggu saja. Kalau draf kan bisa berubah,” ujar Yassierli.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menetapkan UMP 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 8 Desember 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa aturan tersebut akan menjadi landasan pembahasan upah minimum 2026 di Jateng. Menurutnya, RPP itu mencantumkan tanggal penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025.

“Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota [UMK] dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” imbuh Aziz.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja di Jawa Tengah masih menantikan penetapan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 yang bakal diumumkan pemerintah pada 21 November mendatang.

Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.

Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.

Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.

"Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).

Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).

Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
2. UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
3. UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
4. UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
5. UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
6. UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
7. UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
8. UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
9. UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
10. UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
11. UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
12. UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
13. UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
14. UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
15. UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
16. UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
17. UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
18. UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
19. UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
20. UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
21. UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
22. UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
23. UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
24. UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
25. UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
26. UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
27. UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
28. UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
29. UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
30. UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
31. UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
32. UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
33. UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
34. UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
35. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagarkerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih dalam pembahasan sampai pertengahan Oktober 2025 ini.

Yassierli berujar bahwa tim yang terlibat dalam proses penentuan besaran kenaikan upah—Dewan Pengupahan Nasional—tersebut masih melakukan sejumlah kajian.

“Kita ingin sebenarnya UMP ini juga memperhatikan standar kehidupan yang layak bagi pekerja itu seperti apa, tetapi ini masih berproses,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (13/10/2025).

Dia memastikan bahwa pengumuman besaran UMP akan mengikuti jadwal atau lini masa, yakni pada November setiap tahunnya—sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Sebagai gambaran, pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 usai formula baru ditetapkan yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

UMP 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761 pada 2025. UMP tertinggi berada di Jakarta yang mencapai Rp5.396.761. Sementara itu, yang terendah di Jawa Tengah yang senilai Rp2.169.349.

Adapun untuk UMP 2026, Yassierli memastikan formulasinya akan mengakomodir putusan MK, sebagaimana pada penetapan UMP 2025 lalu.

“Iya [seluruh poin-poin harus diakomodir]. Jadi pemerintah wajib [mengakomodasi] dan kami berkomitmen untuk melaksanakan putusan MK. UMP harus mempertimbangkan faktor ini,” tambah Yassierli.

Sementara menanggapi permintaan buruh dengan kenaikan UMP hingga 8,5%, Yassierli menampung aspirasi tersebut. Menurutnya, besaran tersebut masih harus dipertimbangkan dengan stakeholder lain, termasuk Dewan Pengupahan Nasional.

“Itu bagian dari proses, ada aspirasi. Selain kami juga akan melakukan kajian, nanti juga semua akan dibahas di Dewan Pengupahan Nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan usulan upah minimum provinsi (UMP) 2026 tetap diharapkan naik di kisaran 8,5%—10% atau lebih tinggi dari kenaikan tahun lalu sebesar 6,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terlebih, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

“Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025).