Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XII DPR RI menyoroti pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah akibat terganggunya pasokan batu bara.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, mengatakan terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk periode 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2,6 juta ton per bulan.

“Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [RKAB], karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” kata Bambang dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik.

Menurutnya, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Minerba.

Bambang juga mengkritik proses persetujuan RKAB yang dinilainya belum transparan. Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Politikus Gerindra itu juga menilai Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-Undang Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

Namun di sisi lain, lanjutnya, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (21/6/2026), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara terkait terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa adalah adanya gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN, dikutip Minggu (21/6/2026).

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman bergilir yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Bahlil menuturkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 juta sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," kata Bahlil dalam keterangan resminya.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya

Bisnis.com,JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mendukung rencana pemerintah terkait pemberlakuan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) digital yang dilakukan tiap tahun, dari sebelumnya 3 tahun.

Kebijakan RKAB digital ini tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 17/2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan selama ini masalah persetujuan RKAB bukan berkenaan dengan tahun pengajuan, melainkan proses yang memakan waktu lama.

"Dalam konteks ini [RKAB digital 1 tahun], saya biasanya mengkritik pemerintah, tapi 1 tahun ini kok saya agak setuju dengan pemerintah," kata Bisman dalam agenda Bisnis Indonesia Forum bertajuk 'Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital, Selasa (21/10/2025).

Menurut Bisman, selama ini proses mengajukan RKAB minerba memakan waktu yang lama karena pengisian matriks RKAB yang banyak lebih dari 30 matriks, hingga proses verifikasi yang manual.

Dia menyontohkan, dalam skema pengajuan RKAB setiap 3 tahun, prosesnya diperkirakan memakan waktu 3-5 bulan. Artinya, setiap tahunnya pengusaha menghabiskan sepertiga waktu untuk proses administrasi.

"Not efisien, tidak produktif. Kalau seperti dulu ya wajar kalau tiga tahun, tetapi kalau RKAB ini dipandang rutinitas annual, tahunan, yang simple, sederhana dan pasti dalam satu atau dua minggu selesai, tidak masalah, satu tahun cukup, itu juga akan lebih mudah dan selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa masalah utama bukan berkenaan waktu pengajuan, melainkan perbaikan proses mekanisme persetujuan RKAB.

"Taruhlah tiga tahun, tapi kalau enam bulan, tujuh bulan tidak selesai, sama saja. Lebih baik andai kata satu tahun, tapi dua minggu selesai. Jadi faktor kepastian selesainya itu jauh menjadi lebih penting. Digital ini sebenarnya harapannya itu," jelasnya.

Di sisi lain, dia menyebutkan bahwa pengaturan terkait dengan RKAB mestinya diatur melalui payung hukum seperti Undang-undang, bukan sekadar Peraturan Menteri (Permen) yang dapat diubah dengan cepat.

"Aturan pelaksanaan maksudnya, normanya itu harus ada di undang-undang. Padahal di undang-undang sebenarnya tidak menyebutkan tentang RKAB, bahkan juga tidak menyebutkan jangka waktunya. Lalu diatur melalui PP, sekarang diatur lagi melalui Permen, maka potensi berubahnya sangat besar," terangnya.

Sementara itu, jika dalam Undang-undang Minerba ditentukan terkait RKAB, maka kepastian hukum lebih terjamin dan proses perubahan tidak akan mudah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti transisi pengajuan RKAB dari manual menjadi digital. Bisman mendukung transformasi tersebut yang dinilai akan lebih efisien.

"Digitalisasi ini adalah maksud baik, saya kira. Bagus banget, karena hari ini tidak digital kan jadul. Cuman sekali lagi, digital ini apa yang mempengaruhi? Satu adalah teknologinya, sistemnya. Sejauh mana teknologi dan sistem itu mampu menunjang dan menopang kemudahan," jelasnya.

Namun, sistem digitalisasi ini juga harus diiringi dengan komitmen dan integritas dari sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu, kita dukung digitalisasi ini dengan penyederhanaan, simplifikasi yang menjamin kepastian. Kepastian syarat, kepastian proses, kepastian waktu selesainya. Nah itu dalam digitalisasi. Kalau ternyata faktor-faktor kepastian itu tidak bisa dijamin, digital yang manual atau digital rasa manual," pungkasnya.