Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mencatatkan produksi bijih timah sebesar 18.635 ton Sn sepanjang 2025. Realisasi produksi ini turun 4% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19.437 ton Sn.

Direktur Utama TINS Restu Widiyantoro mengatakan, penurunan produksi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih masifnya penambangan ilegal terutama pada lokasi pesisir oleh ponton isap produksi (PIP) maupun tambang darat dan adanya penolakan masyarakat pada lokasi penambangan baru.

"Seiring dengan menurunnya produksi bijih timah, produksi logam timah juga mengalami penurunan sebesar 6% menjadi 17.815 metrik ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18.915 metrik ton," ujar Restu melalui siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, penjualan logam timah pada 2025 turun 5% menjadi 16.634 metrik ton dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17.507 metrik ton. Namun, harga jual rata-rata logam timah naik 13% menjadi US$35.240 per metrik ton, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$31.181 per metrik ton.

Adapun, penjualan logam timah Perseroan ditopang oleh ekspor yang mencapai 95%. Enam besar negara tujuan ekspor timah meliputi Singapura 23%; Korea Selatan 21%; Jepang 17%; Belanda 7%; Italia 3%; dan China 3%.

Kontribusi penjualan ekspor Perseroan mencapai sekitar 24% dari total ekspor timah Indonesia sebesar 53.050 metrik ton, serta menyumbang sekitar 3% dari total ekspor timah global sebesar 371.369 metrik ton.

Seiring dengan kenaikan harga logam timah, pendapatan PT Timah naik 6,41% menjadi Rp11,55 triliun dari yang sebelumnya Rp10,86 triliun pada 2024. Perseroan juga membukukan laba bersih senilai Rp1,31 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 119% dari target yang ditetapkan Perseroan.

Untuk 2026, PT Timah akan berfokus pada pemulihan kapasitas produksi secara agresif dan penguatan nilai tambah melalui hilirisasi.

"Sebagai bagian dari holding pertambangan Indonesia, Perseroan memposisikan diri untuk memanfaatkan momentum harga timah global yang tinggi dan penertiban tambang ilegal di Indonesia yang cukup mempengaruhi aliran supply logam timah secara global," kata Restu.

Pada 2026, harga timah diperkirakan akan bergerak di kisaran US$33.500 per ton hingga US$48.750 per ton. Aktivitas manufaktur elektronik, yang merupakan pendorong utama permintaan timah, diperkirakan akan menguat pada tahun 2026. Selain itu, harga logam timah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan penggunaan elektronik, semikonduktor, cip serta digitalisasi dan artificial intelligence.

Adapun, strategi utama Perseroan pada 2026 di antaranya meliputi akselerasi produksi dan optimalisasi cadangan, ekspansi hilirisasi dan diversifikasi
produk, transformasi digital dan keberlanjutan (ESG), optimalisasi dan efisiensi berkelanjutan di seluruh lini bisnis, optimalisasi kinerja anak perusahaan, aset nonoperasi dan sinergi lainnya dalam mendukung keberlanjutan Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan menyita aset total Rp33 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah periode 2015–2022.

Kajari Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra mengatakan penyitaan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian negara kasus timah tersebut.

"Pengamanan aset ini merupakan metode kerja kolaboratif seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara," ujar Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Dia menambahkan, aset Rp33 miliar ini berasal dari aset uang tunai senilai Rp3,09 miliar yang terdiri dari uang tunai Rp2 miliar dari tersangka Y selaku pemilik CV CJ.

Kemudian, Rp300 juta dari saksi R yang merupakan penanggung jawab operasional CV TJ. Selanjutnya, penyidik juga menyita saldo rekening milik tersangka Y sebesar Rp575,02 juta dan Rp219,16 juta.

"Total uang tunai dan saldo pada rekening yang berhasil diamankan dalam rilis tersebut mencapai Rp3.094.191.247," imbuhnya.

Selain uang, penyidik Kajari Bangka Selatan juga turut menyita sejumlah aset tidak bergerak dari tersangka Y dengan total Rp30 miliar. Aset Aset tersebut berupa dua unit SPBU dan empat ruko di Kelurahan Gadung, Kecamatan Toboali.

"Kejari Bangka Selatan juga mengamankan sejumlah aset tidak bergerak milik tersangka Y yang diduga kuat sebagai aset hasil tindak pidana dengan total estimasi nilai aset sebesar Rp30.000.000.000," pungkasnya.

Penanganan perkara yang mencakup periode tujuh tahun ini menjadi sorotan publik di Bangka Selatan. Kasus tersebut dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap kerugian negara, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan.

Upaya intensif dalam asset recovery menjadi krusial mengingat karakteristik sektor tambang yang rawan terhadap praktik korupsi dengan nilai kerugian besar dan kompleksitas pelacakan aset yang tinggi.

Bisnis.com,JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai rencana pemerintah melarang ekspor bijih timah memiliki prospek yang menjanjikan.
Langkah penutupan keran ekspor timah mentah ditempuh pemerintah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah dapat tercipta.
Bisman berpandangan positif terhadap rencana tersebut karena berpotensi mempercepat hilirisasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain timah utama global. Terlebih dengan posisiIndonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar dunia.

Bisman menilai prospek hilirisasi timah cukup menjanjikan. Hal ini didorong oleh permintaan yang terus tumbuh, terutama dengan adanya potensi dari industri elektronik dan teknologi energi terbarukan.

"Jadi jika ekosistem smelter dan industri turunan bagus, maka ini [hilirisasi timah] signifikan akan berpengaruh baik ke ekonomi," ucap Bisman kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Dia juga berpendapat bahwa hilirisasi timah bakal memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha berpeluang mendapat margin lebih tinggi dari produk hilir serta kepastian pasar domestik yang lebih kuat.
Meski demikian, hilirisasi timah tak luput dari tantangan. Menurut Bisman, salah satu tantangan itu adalah nilai investasi yang tinggi.
"Selain itu, terdapat potensi oversupply dalam negeri jika serapan industri belum siap," imbuhnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah memastikan kesiapan industri hilir dan kapasitas smelter agar tidak terjadi oversupply yang dapat memicu penurunan harga di dalam negeri.
Di satu sisi, Bisman juga mengingatkan pemerintah untuk membuka potensi baru produk hilirisasi di pasar global.
"Selain itu perlu menjamin kepastian hukum dan regulasi, jika perlu didukung insentif fiskal. Penting juga pemberantasan tambang ilegal dan ekspor gelap," tutur Bisman.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji larangan ekspor bahan mentah, salah satunya timah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan arah kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti pada nikel dan bauksit semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam strategis benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan industri domestik, bukan sekadar komoditas ekspor mentah yang minim nilai tambah.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan pelarangan sejumlah komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk menggenjot industrialisasi dalam negeri.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, pengalaman larangan ekspor bijih nikel menjadi bukti konkret bahwa kebijakan hilirisasi mampu mengerek nilai ekspor secara signifikan, sekaligus menciptakan rantai industri baru di dalam negeri. Lonjakan nilai ekspor dinilai sebagai indikasi bertambahnya kapasitas pengolahan dan pemurnian di Tanah Air.
“Total ekspor nikel kita 2018–2019 itu hanya US$3,3 miliar dan kemudian begitu kita melarang ekspor di 2024, itu total ekspor kita sudah mencapai US$34 miliar, 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun,” ujarnya.
Dia menilai pendekatan serupa bisa diterapkan pada komoditas lain, termasuk timah, guna memperkuat struktur industri nasional. Dengan hilirisasi, pemerintah berharap Indonesia tidak lagi berada di posisi paling bawah dalam rantai pasok global.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya

Bisnis.com,JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan alasan dibalik maraknya penyelundupan bijih timah ke luar negeri. Diantaranya adalah harga jual bijih timah di negara tetangga yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.

Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni menjelaskan bahwa sejatinya strategi utama kepolisian dalam menangani tambang ilegal mencakup dua pendekatan, yakni pencegahan dan penindakan.

"Kenapa rata-rata rekan penambang ini justru menjual ke tempat lain. Ini terkait disparitas harga. Kalau mereka selundupkan ke Malaysia atau Singapura atau Thailand harganya dua kali lipat," kata Irhamni dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan", dikutip Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, ia menilai perlu dicari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menetapkan Harga Pokok Mineral (HPM) untuk bijih timah oleh pemerintah secara resmi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mencari solusi atas maraknya penambangan di luar IUP PT Timah. Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan namun dengan tetap mengikuti ketentuan good mining practice.

"Masyarakat dilibatkan sehingga mereka bisa bebas atau melakukan penambangan akan tetapi tetap good mining practice. Itu perlu pembinaan dari kami atau kita awasi bersama jangan sampai dia sudah mendapatkan izin tetapi tidak menerapkan good mining practice," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyoroti maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya, jumlahnya mencapai ribuan titik.

Berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), setidaknya terdapat 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

"Ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Prabowo meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

Ia lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam 'membekingi' aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota partai termasuk Gerindra cepat-cepat kalau terlibat Anda jadi justice collaborator anda laporan saja. Walaupun anda Gerindra saya gak akan lindungi," katanya.