Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Ketenagakerjaan mengukuhkan sebanyak 36 agen penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada 2026.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan hingga 31 Mei 2026 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang baru mencapai 237.262 orang atau 34,63% dari total pekerja.

Angka tersebut, kata dia, masih jauh dari target UCJ tahun ini yang ditetapkan sebesar 391.711 peserta atau 57,66%.

"Artinya masih terdapat selisih sebanyak 154.449 pekerja yang harus kita kejar bersama," ujarnya saat pengukuhan Agen Penggerak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Palembang, Selasa (23/6/2026).

Aprizal menerangkan, 36 agen penggerak yang dikukuhkan menjadi strategi untuk memperluas jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan, terutama kepada pekerja sektor informal, pekerja rentan, pelaku usaha mikro, serta kelompok masyarakat yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

Para agen tersebut akan bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan, hingga membantu proses pendaftaran kepesertaan di tingkat masyarakat.

Pendekatan langsung melalui agen yang ditempatkan di lingkungan RT, RW, maupun rumah ibadah ini dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penggerak, pendamping, sekaligus edukator bagi masyarakat," jelasnya.

Dia juga menegaskan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja.

Perlindungan tersebut dipandang mampu mengurangi dampak ekonomi ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau menghadapi risiko sosial lainnya.

"Semakin banyak masyarakat yang terlindungi, semakin besar pula upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palembang," tuturnya.

Pihaknya juga berharap, seluruh organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah di Kota Palembang dapat memberikan dukungan terhadap agen penggerak di lapangan.

"Kita harapkan keberadaan agen tersebut dapat membantu menutup kesenjangan kepesertaan yang masih cukup besar sehingga target perlindungan tenaga kerja pada 2026 dapat tercapai," tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang menjadikan pekerja sektor informal sebagai sasaran utama perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang saat ini baru mencapai sekitar 35 persen.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palembang Novri Annur mengatakan, UCJ di Kota Palembang tahun ini ditargetkan mencapai 57 persen atau bertambah sekitar 119 ribu pekerja yang terlindungi.

Menurut Novri, pekerja informal menjadi fokus utama karena jumlahnya besar dan masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, kelompok ini memiliki risiko kerja yang tidak kalah tinggi dibanding pekerja formal.

"Mereka jumlahnya besar, mulai dari pedagang, pekerja lepas, asisten rumah tangga, hingga pekerja mandiri lainnya," katanya, Rabu (24/6/2026).

Guna memperluas cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng berbagai pihak melalui program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Agen Perisai berperan menjangkau masyarakat yang berada jauh dari kantor layanan sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Harapan kami yang paling tahu lokasi orang (pekerja) nonformal ini dari RT dan RW, makanya kami berkolaborasi menciptakan Perisai supaya bisa menyisir secara menyeluruh,” jelasnya.

Novri mengungkapkan, tantangan terbesar dalam meningkatkan kepesertaan bukan terletak pada fasilitas maupun mekanisme pendaftaran, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi banyak masyarakat itu baru ingin mendaftar setelah terjadi musibah. Padahal perlindungan harus dimiliki sebelum risiko terjadi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, proses pendaftaran peserta bukan penerima upah (BPU) atau pekerja mandiri kini semakin mudah karena telah terintegrasi dengan data kependudukan. Masyarakat cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat mendaftar.

Selain itu, pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari perbankan, ritel modern, kantor pos, hingga layanan mobile banking.

“Kami sudah bekerjasama dengan Disdukcapil, jadi cukup pakai NIK untuk daftar. Dan pembayaran mandiri juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan," pungkasnya.

Bisnis.com, TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang menorehkan capaian strategis dalam perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 500.000 pekerja rentan berhasil didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang dianugerahi Rekor MURI dengan kategori “Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan Terbanyak dalam Kurun Waktu Satu Tahun.”

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026 di Lapangan Upacara Raden Arya Yudha Negara, yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, serta Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, juga akan dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan kepada perwakilan pekerja rentan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Capaian ini sekaligus mendorong Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Tangerang mencapai 71% dari total 1.5 juta pekerja, dengan 1.1 juta peserta aktif. Secara nasional, hingga April 2026 BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 47,4 juta pekerja dari sekitar 129 juta angkatan kerja, di mana hampir 60% berada pada sektor informal. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan melalui dukungan fiskal, khususnya bagi pekerja rentan yang belum memiliki kemampuan membayar iuran secara mandiri.

Dalam sambutannya, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, menegaskan bahwa capaian ini merupakan tonggak penting dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia.

“Penghargaan MURI ini bukan tujuan akhir, tetapi milestone bahwa negara hadir memberikan perlindungan nyata bagi pekerja rentan. Kabupaten Tangerang telah membuktikan bahwa perluasan perlindungan dapat dilakukan secara masif, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sejalan dengan transformasi kelembagaan, capaian ini mencerminkan implementasi pilar 3C BPJS Ketenagakerjaan pada aspek Coverage, melalui perluasan kepesertaan secara masif, inklusif, dan berkelanjutan, baik di sektor formal maupun informal, khususnya bagi pekerja dengan tingkat kerentanan tinggi.

“Perluasan perlindungan bagi pekerja terus kami dorong dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, terutama untuk menjangkau sektor informal yang selama ini belum terlindungi secara optimal. Dukungan pemerintah daerah melalui pembiayaan APBD menjadi faktor kunci dalam mempercepat tercapainya Universal Coverage Jamsostek,” tegas Agung.

Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tangerang menunjukkan akselerasi signifikan dalam perluasan perlindungan. Jumlah pekerja rentan yang terlindungi meningkat dari 116.000 pekerja pada 2023, menjadi 200.000 pekerja pada 2024, dan melonjak menjadi 500.000 pekerja pada 2025. Tren ini mencerminkan konsistensi kebijakan, penguatan governance, serta efektivitas sinergi lintas sektor.

Program ini menyasar kelompok pekerja rentan di sektor informal, seperti pedagang kecil, pekerja rumah tangga, pengrajin, tukang, petani, nelayan, pengemudi ojek, pemulung, hingga pekerja keagamaan. Kelompok ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah, namun memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi, imbuh Agung.

Melalui program ini, peserta memperoleh manfaat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), termasuk santunan bagi ahli waris serta program pemberdayaan lanjutan. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak hanya menjaga pekerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup keluarga serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujar Agung.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini sekitar 500 ribu pekerja dari sektor informal, seperti nelayan, pengemudi ojek, sopir, kuli bangunan, dan petani, telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial dengan dukungan anggaran APBD sekitar Rp101 miliar.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atas komitmen kami dalam memperluas perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, sekitar 500 ribu pekerja rentan telah kami lindungi. Program ini akan terus kami tingkatkan ke depan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas serta meringankan beban masyarakat,” ujar Bupati.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas perangkat daerah yang solid, melibatkan Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, hingga pemerintah desa. Aparat pemerintah daerah bahu membahu dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, tegasnya.

Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus memperluas cakupan perlindungan. “Kami tidak akan berhenti di angka 500 ribu. Target kami adalah memastikan seluruh pekerja terlindungi tanpa terkecuali, sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan aman dan hidup dengan bermartabat,” tutupnya.