Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan lima jenis logam berat mencemari sedimen laut di Teluk Jakarta. Temuan tersebut memperlihatkan tingginya tekanan pencemaran akibat aktivitas industri, limbah domestik, hingga aktivitas pelabuhan di kawasan pesisir ibu kota.

Berdasarkan hasil penelitian terbaru tim Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, lima logam berat yang ditemukan mencemari sedimen laut Teluk Jakarta meliputi seng (Zn), tembaga (Cu), nikel (Ni), timbal (Pb), dan kadmium (Cd).

Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Idha Yulia Ikhsani mengatakan, konsentrasi logam berat umumnya ditemukan lebih tinggi di wilayah pesisir yang berdekatan dengan daratan, kawasan padat penduduk, serta area industri.

Melalui analisis menggunakan sejumlah indeks lingkungan seperti Enrichment Factor (EF), Geoaccumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Pollution Load Index (PLI), tim peneliti menemukan bahwa seng (Zn) menjadi salah satu logam pencemar dominan di Teluk Jakarta. Selain itu, kadar Zn, Pb, dan Cu di sejumlah lokasi disebut telah melampaui ambang batas tertentu berdasarkan standar internasional.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, terutama bagi organisme dasar perairan (bentik) yang hidup bersentuhan langsung dengan sedimen,” kata Idha dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Dia menuturkan, Teluk Jakarta selama ini menghadapi tekanan lingkungan signifikan akibat pesatnya urbanisasi dan industrialisasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Salah satu indikator tekanan tersebut adalah pencemaran logam berat pada sedimen dasar laut.

Logam berat yang berasal dari sungai, limbah domestik, industri, hingga aktivitas pelabuhan cenderung mengendap di dasar laut dan sulit terurai. Kondisi tersebut membuat sedimen tercemar berpotensi menjadi sumber pencemaran jangka panjang karena sewaktu-waktu dapat melepaskan kembali logam berat ke kolom air.

BRIN mencatat, sumber utama logam berat di Teluk Jakarta berasal dari aktivitas pelabuhan dan perkapalan, limbah industri, aliran sungai yang membawa limbah domestik perkotaan, limpasan kawasan padat penduduk, hingga residu aktivitas pertanian. Berbagai sumber tersebut bermuara ke Teluk Jakarta melalui sungai-sungai utama dan akhirnya mengendap di sedimen pesisir.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Lestari, melakukan penilaian risiko menggunakan metode Risk Assessment Code (RAC) untuk mengetahui potensi logam berat terlepas ke lingkungan dan masuk ke rantai makanan. Hasilnya menunjukkan seng (Zn) di hampir seluruh stasiun pengamatan memiliki potensi tinggi terserap organisme laut dan masuk ke rantai makanan.

Adapun, Cu dan Pb dinilai lebih stabil di sedimen sehingga risikonya relatif lebih rendah, meski tetap perlu diwaspadai. Lestari menyebut, logam berat yang terserap dapat terakumulasi dalam tubuh organisme laut, terutama kerang, kepiting, dan biota bentik lainnya.

“Jika organisme tersebut dikonsumsi manusia secara terus-menerus, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh dan meningkatkan risiko kesehatan jangka panjang,” jelasnya.

Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN Rachma Puspitasari juga menemukan adanya potensi risiko non-karsinogenik bagi manusia akibat akumulasi kadmium (Cd) dalam jaringan kerang hijau.

“Karena itu, pencemaran logam berat tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan pangan masyarakat pesisir dan konsumen hasil laut,” tuturnya.

Menurutnya, penanganan pencemaran di Teluk Jakarta memerlukan langkah terpadu mulai dari pengendalian limbah industri, peningkatan pengolahan limbah domestik, pengawasan kualitas sungai yang bermuara ke teluk, hingga pemantauan rutin cemaran pada sedimen dan biota laut

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman sebagai langkah strategis dalam pengembangan ekosistem energi berkelanjutan berbasis limbah domestik. Melalui sinergi ini, minyak jelantah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Program MBG merupakan salah satu program makan bergizi terbesar di dunia yang melayani sekitar 61,99 juta penerima manfaat.

“Program ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa, membangun generasi unggul, memperkuat ekonomi rakyat, dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” ujar Dadan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi Pertamina dan BGN bukan sekadar kerja sama, tetapi pertemuan dua mandat strategis bangsa, yakni pangan dan energi.

“Sebagaimana tertuang dalam Misi ke-2 Asta Cita, kita didorong untuk membangun kemandirian di sektor pangan dan energi secara simultan. Hari ini, kita melihat bagaimana dua sektor tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” ujar Simon pada kegiatan penandatanganan kerja sama Pertamina dan BGN di Jakarta [7/5/2026].

Simon menambahkan, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari semangat tersebut. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak besar yaitu minyak jelantah. “Dari puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, akan terbentuk ekosistem pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) yang sebelumnya dianggap limbah, bahkan sering menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hari ini, kita ubah perspektif itu. Kita jadikan limbah sebagai sumber daya. Kita jadikan masalah sebagai solusi. Inilah esensi dari circular economy dan di sinilah peran Pertamina menjadi penting,” tambah Simon.

Implementasi program pengumpulan minyak jelantah ini akan dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga melalui mesin pengumpulan UCollect. Minyak jelantah yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai bahan baku (feedstock) produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), dan biogasoline.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam memperkuat bisnis rendah karbon sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari limbah domestik.

“Kolaborasi strategis ini menjadi langkah Pertamina dalam memperkuat portofolio bisnis rendah karbon melalui pemanfaatan limbah domestik sebagai sumber energi masa depan,” ujar Agung.

Menurut Agung, UCO atau minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku paling efisien untuk menghasilkan SAF dan HVO karena memiliki profil emisi siklus hidup yang rendah.

“Mengapa Pertamina sangat membutuhkan UCO, jawabannya jelas, demi keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap standar dekarbonisasi global,” kata Agung.

“Melalui penahapan yang terukur, Pertamina menargetkan pencampuran SAF mulai dari 1% hingga 5% pada 2030 sesuai amanat Pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 113/2026,” tambah Agung.

Program ini mendukung tiga agenda strategis nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Turut hadir Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Penghargaan ini diberikan karena Jawa Tengah dinilai berhasil mengelola sampah di tingkat hulu.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Launching CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Prestasi ini menjadi bentuk pengakuan nasional terhadap peta jalan ekonomi hijau yang tengah diakselerasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

Ahmad Luthfi mengatakan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kemandirian desa dalam mengelola limbah domestik guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian terbatas. Hingga saat ini, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil membentuk 88 Desa Mandiri Sampah yang berfungsi sebagai prototipe nasional. Program ini bertujuan agar sirkulasi pengelolaan sampah dapat diselesaikan sepenuhnya di tingkat desa atau kelurahan tanpa harus bergantung pada infrastruktur perkotaan yang semakin padat dan mahal.

Luthfi menegaskan bahwa jumlah desa mandiri akan terus ditambah sebagai strategi penyelesaian masalah sampah yang paling efektif dan berkelanjutan. "Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa," ujarnya dalam siaran pers.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, total timbulan sampah di wilayah ini mencapai angka 6,3 juta ton per tahun. Dengan laju pertumbuhan volume sampah sebesar 8-11% setiap tahunnya, intervensi kebijakan di tingkat lokal menjadi faktor krusial bagi stabilitas lingkungan.

Pemerintah Provinsi juga telah memperluas penggunaan sistem Refuse Derived Fuel (RDF) di 18 kabupaten dan kota. Teknologi ini mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang diserap oleh pabrik-pabrik semen di Jawa Tengah, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah ekonomi.

Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menambahkan bahwa akselerasi ini didukung oleh surat edaran Gubernur kepada Bupati dan Walikota di seluruh Jawa Tengah. Instruksi tersebut mencakup pembentukan peraturan desa (Perdes) mengenai penanganan sampah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai unit pengelola.

"Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah," ungkap Widi. Hal ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput secara masif.

Terpisah, Menteri Desa dan PDT Yandi Susianto menekankan pentingnya sinergi antara dana CSR perusahaan dengan pembangunan desa yang berkelanjutan. Yandi berharap perusahaan tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, namun benar-benar terlibat dalam membangun fondasi kemandirian desa yang kokoh dan berdampak jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik mengapresiasi transisi teknis yang dilakukan Jawa Tengah dalam mengelola infrastruktur akhir. Saat ini, tercatat enam TPA besar termasuk di Cilacap dan Banyumas telah meninggalkan sistem open dumping menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.

Bisnis.com, SURABAYA — Panitia Khusus (Pansus) Raperda Air Limbah Domestik DPRD Kota Surabaya membidik potensi pendanaan internasional guna memodernisasi infrastruktur sanitasi di Kota Pahlawan itu.

Anggota Pansus sekaligus Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan langkah ini menyusul upaya percepatan regulasi pengelolaan limbah rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, Surabaya perlu segera mengimplementasikan peraturan daerah (perda) terkait limbah domestik untuk menyusul kota-kota besar lain seperti Makassar dan Banjarmasin yang telah lebih dulu memiliki regulasi serupa.

"Surabaya harus segera memiliki regulasi ini. Kuncinya ada pada kesiapan eksekutif dalam menjalankan aturan teknis di lapangan agar tidak ada lagi pencemaran di saluran air permukiman," ujar Baktiono saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Surabaya, Senin (6/4/2026).

Dalam draf regulasi tersebut, Pansus mengkaji skema pembiayaan melalui tarif retribusi yang terintegrasi. Salah satu opsinya adalah memanfaatkan basis data pelanggan PDAM Surya Sembada yang mencapai 600.000 sambungan rumah (SR).

Dia menilai, skema ini cukup menjanjikan sebagai sumber pendanaan berkelanjutan (recurring income) untuk operasional pengelolaan limbah, mirip dengan pola retribusi sampah yang sudah berjalan.

Selain itu, dia menekankan pentingnya kewajiban pengurasan tangki septik minimal tiga tahun sekali guna mencegah kontaminasi air tanah.

Pakar Teknik Lingkungan ITS, Prof. Joni Hermana, yang hadir sebagai narasumber strategis, mengungkapkan Surabaya memiliki daya tarik besar bagi investor dan donor internasional di sektor sanitasi.

Menurutnya, negara-negara seperti Jerman, Kanada, dan Australia memiliki minat tinggi untuk memberikan hibah pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah domestik.

"Di daerah lain, nilai hibah ini bisa menyentuh angka Rp900 miliar. Untuk Surabaya, potensinya bisa jauh lebih besar mengingat populasi dan kompleksitas wilayahnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, keterlibatan pihak asing biasanya mencakup pengawasan mutu pembangunan dan transfer teknologi. Hal ini dinilai akan menjamin sistem yang dibangun lebih modern dan memiliki daya tahan jangka panjang.

Dengan adanya sinergi antara regulasi daerah dan dukungan finansial internasional, dia berharap, Pemkot Surabaya diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan air limbah yang lebih sistematis dan mandiri secara fiskal. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, angkat suara mengenai temuan gumpalan busa berwarna putih yang tersebar di perairan Selat Madura, dekat Jembatan Suramadu yang menuai respons warganet di media sosial.

Berdasarkan unggahan yang beredar luas, terlihat kumpulan busa yang terkumpul di saluran air atau drainase. Kemudian, gelembung putih tersebut berpindah ke laut ketika rumah pompa dihidupkan.

Menanggapi itu, Kepala DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto mengklaim bahwa gumpalan busa tersebut berasal dari limbah domestik. Menurutnya, banyak masyarakat tidak mengolah sebelum membuangnya.

"Contoh orang nyuci, orang mandi, bilasan air sabunnya itu [dibuang] langsung ke sungai. Zat apanya itu biasanya kalau [dibuang] ke laut itu kena pompa," ucap Dedik saat dikonfirmasi, Jumat (5/12/2025).

Selanjutnya, lanjut Dedik, limbah cair tersebut baru akan mengeluarkan busa ketika pompa bertekanan tinggi dinyalakan. Hal tersebut yang akhirnya menciptakan gelembung putih, yang sudah tercampur lalu mengalir ke laut.

"Begitu pompa air dinyalakan, disemprot, kena tekanan, biasanya memang muncul busa. Dari limbah domestik rumah tangga, seperti sisa air cuci baju, sabun mandi, laundry juga bisa," ungkapnya.

Dedik pun mengungkapkan, gumpalan busa tersebut biasanya acap muncul pada saat telah memasuki musim kemarau. Sebab, debit airnya yang sedikit, sehingga limbah bekas sabun yang dibuang menjadi lebih pekat.

"Kalau kemarau, biasanya airnya sedikit, terus zatnya sabun itu kan agak kental, begitu ya. Jadi kalau biasanya di musim kemarau [terjadinya] fenomena busa, air berbusa itu," jelasnya.

Dirinya pun menyatakan bahwa tidak ada pabrik yang berdiri dan beroperasi di sekitar perairan Selat Madura, yang berdekatan dengan Jembatan Suramadu. Oleh sebab itu, dirinya membantah mengenai dugaan bahwa limbah busa tersebut berasal dari sektor industri.

"Sepanjang situ mana ada perusahaan, tapi kami akan melakukan pengecekan. Biasanya yang sering muncul itu yang busa itu pada saat musim kemarau di daerah Keputih, Sukolilo," pungkasnya.