Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama untuk mendorong akuntabilitas dan pembangunan berkelanjutan dengan menghadiri the 5thBRICS Supreme Audit Institution (SAI) Leaders' Summit (Pertemuan Tingkat Tinggi) 2026.

Pertemuan ini mengadopsi Deklarasi Bengaluru sebagai komitmen bersama SAI untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem mobilitas perkotaan melalui pendekatan audit yang terintegrasi, citizen-centric dan berbasis teknologi, serta menyepakati Rencana Kerja BRICS SAIs 2027-2028.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, Ketua BPK Isma Yatun menekankan pentingnya peran SAI dalam pemeriksaan transportasi berkelanjutan sebagai respons untuk menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim sebagai upaya untuk mendorong ketahanan global yang sejalan dengan tema BRICS SAIs 2026, yaitu "Ease of Living with the Focus on Urban Mobility”.

“Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan, antara lain melalui integrasi transportasi massal, perencanaan tata ruang yang terintegrasi, serta pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga berperan dalam memastikan akuntabilitas atas investasi publik di sektor transportasi melalui pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

BPK turut memaparkan pengalaman dalam pemeriksaan atas transportasi perkotaan berkelanjutan yang menyoroti efektivitas pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi.

Ketua BPK melakukan pula pertemuan bilateral dengan beberapa SAI mitra, yaitu SAI Tiongkok dan SAI Rusia.

Hal ini dilakukan untuk mempererat kerja sama bilateral dan penguatan dukungan SAI global dalam mempersiapkan Keketuaan BPK di International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) tahun 2028-2031 dan Keanggotaan BPK dalam the United Nations Board of Auditors (UN BoA) tahun 2026-2032.

“Partisipasi BPK dalam BRICS SAIs Summit ini menjadi bagian dari upaya BPK dalam memperkuat peran kelembagaan di tingkat internasional serta mendorong kolaborasi antar SAI dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” ujar Isma Yatun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Analis melihat industri properti saat ini masih terseok-seok dan pemerintah terus memberikan stimulus untuk membangkitkannya. Beberapa insentif dari sisi fiskal yang sudah bergulir seperti pembebasan PPN untuk mendorong permintaan hunian berbasis kebutuhan dasar dan tren urbanisasi yang masih berlangsung.

Head of research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia mengatakan di tengah tantangan industri properti saat ini, sejumlah faktor dinilai dapat menjadi penopang kinerja sektor properti pada 2026.

Selain itu, rencana pemerintah untuk mendorong program pembangunan 3 juta rumah juga berpotensi menjadi katalis baru bagi industri. Namun yang tak kalah penting, kontribusi recurring income juga mulai memainkan peran signifikan bagi emiten properti. Pendapatan dari sewa mal, apartemen, hingga logistik menjadi bantalan penting di tengah melemahnya penjualan unit.

“Ke depan, kinerja emiten properti akan semakin kurang bergantung pada penjualan unit dan lebih ditopang kestabilan arus kas dari aset sewaan,” katanya, Senin (13/4/2026).

Menariknya, perubahan gaya hidup masyarakat juga mulai menggeser pola konsumsi properti. Kini, sekitar 70% konsumen disebut lebih memilih menyewa dibandingkan membeli hunian. Fenomena ini memperkuat pentingnya strategi recurring income bagi emiten properti.

Tak hanya itu, dampak lesunya marketing sales 2025 berpotensi menekan pendapatan 2026 karena adanya lag effect pengakuan pendapatan bisa diredam jika porsi recurring income meningkat dan biaya dikontrol ketat.

PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) menjadi salah satu emiten properti yang menyoroti recurring income untuk mengerek kinerja perusahaan. Langkah INPP ini, menjadi sinyal kuat bahwa di tengah tekanan industri properti, strategi yang tepat bisa menjadi pembeda.

Di tengah melambatnya penjualan properti dan menyusutnya daya serap pasar apartemen, banyak pengembang masih terpaku pada strategi lama yakni menjual sebanyak mungkin unit untuk mengejar pertumbuhan.

Alih-alih bergantung pada penjualan yang fluktuatif, INPP membangun pendapatan yang lebih stabil melalui recurring income. Strategi ini bukan hanya menjadi bantalan pada saat pasar lesu, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Presiden Direktur sekaligus CEO INPP Anthony Prabowo Susilo mengatakan pendekatan recurring income menjadi keunggulan kompetitif yang mampu mengubah aset properti dari sekadar produk jual beli menjadi sumber arus kas jangka panjang.

“Dengan porsi recurring income yang kuat untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya dikutip, Selasa (14/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

ARUS migrasi pasca-Lebaran tahun ini tidak lagi sekadar cerita klasik tentang perpindahan manusia dari desa ke kota.

Ia telah berevolusi menjadi fenomena ekonomi yang jauh lebih kompleks, terutama di tengah penerapan formula UMP 2026 yang semakin dinamis, penerapan kebijakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang semakin strategis, hingga batas garis kemiskinan (GK) yang inflatif.

Jika dulu para perantau memilih kota tujuan dengan logika sederhana, mengejar angka upah tertinggi, kini pilihan itu menuntut kecermatan, tentang daya beli riil, biaya hidup, dan efektivitas kebijakan lokal yang membentuk kualitas hidup sehari-hari.

Urbanisasi Kemiskinan

Fenomena urbanisasi dari kantong kemiskinan melahirkan paradoks yang semakin nyata, yaitu working poverty. Orang bekerja penuh waktu, bahkan mungkin lembur, tetapi tetap hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.

Mereka tidak miskin secara administratif, tetapi secara substansial tidak memiliki ruang untuk menabung, berinvestasi, atau bahkan sekadar menghadapi situasi darurat.

Kota dengan UMP tinggi sering kali memiliki biaya sewa hunian yang melonjak, harga pangan tidak stabil, serta tekanan inflasi yang lebih agresif.

Paradoks klasik di Jakarta “nominal tinggi, biaya tinggi”. Dengan UMP mencapai Rp 5,7 juta, tertinggi secara nasional, Jakarta juga memiliki Garis Kemiskinan tertinggi juga, sekitar Rp 897.000 per kapita, atau Rp 3,6 juta per rumah tangga.

Kelebihan pendapatan bakal terserap habis oleh biaya hidup, terutama sewa hunian dan logistik, sehingga menyisakan surplus riil yang jauh lebih kecil dari yang dibayangkan.

Padahal, pasca-Lebaran, urbanisasi sebagai gejala alamiah kerap digunakan untuk keluar dari kemiskinan, kota menyerapnya supaya terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sayangnya kota-kota besar tidak benar-benar “menghapus” kemiskinan, mereka hanya mengemas ulangnya dalam bentuk baru yang lebih kompleks, di antaranya kepadatan permukiman, sektor informal yang rapuh, dan tekanan sosial-ekonomi yang terus meningkat.

Masalah utama pada absennya sinergi informasi antara pekerja dan pemerintah daerah, berdampak pada keputusan migrasi sering kali bersifat spekulatif.

Pekerja datang dengan harapan berbasis persepsi, tentang tingginya upah, luasnya peluang kerja, sementara pemerintah daerah merespons dengan pendekatan administratif yang kaku, seperti penertiban penduduk atau pembatasan domisili.

Keduanya bergerak dalam logika berbeda, dan di situlah rantai urbanisasi kemiskinan terus terpelihara.

Bagi pekerja, literasi ekonomi menjadi kebutuhan mendasar. Memahami indikator seperti UMP, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), dan Garis Kemiskinan seharusnya menjadi “kompas” supaya migrasi tidak hanya menjadi perjudian.

Kota bukan lagi ruang mobilitas sosial, melainkan jebakan baru. Kemiskinan tidak hilang, ia hanya berpindah alamat.

Bahkan dalam banyak kasus, kondisinya menjadi lebih rentan karena biaya hidup kota yang tidak memberi ruang untuk kegagalan.

Satu krisis kecil, sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga pangan, dapat langsung menjatuhkan seseorang ke jurang kemiskinan ekstrem.

Sehingga, pengelolaan migrasi tidak bisa lagi bertumpu pada pendekatan administratif semata. Penertiban identitas, razia pendatang, atau pembatasan akses layanan hanya solusi permukaan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan berbasis data ekonomi, yang mampu membaca pola migrasi, profil keterampilan pendatang, serta kapasitas ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja.

Dari “Adu Nasib” Menuju “Adu Strategi”

Arus migrasi pasca-Lebaran selama ini terlalu sering direduksi sebagai ritual tahunan, orang datang ke kota, mencari kerja, lalu bertahan sebisanya. Narasi “adu nasib” menjadi takdir kolektif para perantau.

Padahal, jika dibaca melalui kacamata indikator kesejahteraan 2026, migrasi ini sejatinya keputusan investasi ekonomi berisiko tinggi, bahkan setara dengan menaruh seluruh modal hidup pada satu pilihan geografis.

Bedanya, banyak perantau datang ke kota dengan satu asumsi sederhana, semakin tinggi upah, semakin baik kehidupan. Asumsi sederhana ini runtuh ketika dihadapkan pada realitas biaya hidup yang brutal.

Kota-kota besar tidak hanya menawarkan upah tinggi, tetapi juga mematok harga mahal untuk setiap aspek kehidupan, hunian, pangan, transportasi, hingga akses layanan dasar.

Tanpa pemahaman instrumen Upah Minimum Provinsi (UMP), Garis Kemiskinan, dan status Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perantau memasuki arena permainan yang aturannya tidak mereka pahami.

UMP, dalam konteks ini, bukan sekadar angka administratif. Ketika UMP Jakarta menyentuh angka Rp 5,7 juta, itu bukan hanya soal nominal, tetapi soal legitimasi.

Pekerja yang memahami ini tidak lagi berada dalam posisi tawar yang lemah. Ia bukan sekadar pencari kerja, melainkan subjek hukum yang memiliki hak yang dilindungi negara dan pekerja akan diperlakukan secara layak atau dieksploitasi secara sistematis.

Sayangnya, banyak perantau menerima upah di bawah standar dengan alasan “yang penting kerja dulu”, tanpa menyadari bahwa keputusan menuju siklus eksploitasi. Di titik ini, migrasi sebenarnya sudah gagal, bahkan sebelum dimulai.

Tawaran kerja yang tidak memenuhi standar UMP bukan sekadar kurang layak, ia adalah sinyal bahwa ekosistem kerja tersebut tidak sehat. Tanpa filter ini, perantau hanya akan menjadi tenaga murah yang menopang ekonomi informal tanpa perlindungan.

Sementara, banyak perantau hidup dalam logika harian, bagaimana makan hari ini, bagaimana membayar kontrakan bulan ini.

Padahal negara telah menyediakan “jalur cepat” bagi kelas pekerja menengah-bawah untuk membangun aset: skema hunian berbasis MBR seperti KPR FLPP.

Status MBR sering kali dipersepsikan sebagai label keterbatasan, padahal ia justru merupakan instrumen mobilitas sosial.

Dengan batas penghasilan yang relatif fleksibel, bahkan hingga Rp 12 juta di kawasan seperti Jabodetabek, akses terhadap hunian bersubsidi menjadi peluang nyata untuk keluar dari siklus kontrak seumur hidup.

Di sinilah migrasi seharusnya bertransformasi, dari sekadar perpindahan fisik menjadi strategi ekonomi yang terencana.

Peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam menentukan apakah migrasi akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperluas kemiskinan.

Evolusi Peran Pemda: menjadi Fasilitator Kesejahteraan

Pemerintah daerah asal tidak bisa lagi sekadar menjadi “terminal keberangkatan” yang melepas warganya tanpa bekal.

Mereka harus berperan sebagai kurator dan fasilitator. Penyediaan Pusat Informasi Migrasi (PIM) menjadi kebutuhan mendesak, sistem yang memungkinkan calon perantau memahami perbandingan UMP, biaya hidup, serta peluang akses MBR di daerah tujuan. Tanpa informasi ini, migrasi tetap menjadi perjudian yang mahal.

Lebih jauh, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) harus diarahkan pada kebutuhan riil pasar kerja kota. Tidak cukup pelatihan generik, tapi yang dibutuhkan adalah keterampilan yang memiliki nilai jual tinggi di sektor formal, teknisi digital, logistik, hospitality, dan sektor lain yang memiliki jalur karier jelas.

Dengan bekal ini, perantau tidak hanya mencari kerja, tetapi mengisi posisi strategis rantai produksi.

Di sisi lain, pemerintah daerah tujuan jangan hanya fokus pada penertiban administratif. Wilayah tujuan urban perlu menjadi integrator yang memastikan setiap pendatang masuk ke dalam sistem ekonomi yang sehat.

Penegakan hukum terhadap UMP menjadi fondasi utama, menjaga ekosistem usaha agar tetap kompetitif secara adil.

Selain itu, intervensi pada sektor hunian menjadi krusial. Tanpa penyediaan “buffer zone” berupa hunian terjangkau berbasis MBR, baik rumah susun maupun konsep Transit Oriented Development (TOD), perantau akan terdorong ke pinggiran kota dalam kondisi yang tidak layak.

Permukiman kumuh bukan hanya masalah sosial, tetapi juga beban ekonomi jangka panjang bagi pemerintah daerah.

Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan dampaknya jauh lebih besar dibandingkan investasi awal dalam penyediaan hunian yang layak.

Dibutuhkan sinergi antarwilayah, sistem peringatan dini ekonomi yang menunggalkan data antara daerah asal dan tujuan. Tanpa mekanisme ini, migrasi akan terus menumpuk di titik-titik yang sama, menciptakan tekanan berulang setiap tahun.

Pada akhirnya, migrasi pasca-Lebaran tidak boleh lagi dipahami sebagai fenomena sosiologis “pulang-pergi” yang tak terhindarkan.

Perantau bukanlah beban, melainkan aset, tetapi hanya jika mereka datang dengan literasi yang cukup dan masuk ke dalam sistem yang mendukung.

Peran pemerintah daerah pun harus berevolusi, dari sekadar administratif menjadi manajer bakat.

Ketika UMP ditegakkan secara konsisten, MBR disosialisasikan terus menerus, dan arus migrasi dikelola berbasis data tunggal, maka kota tidak lagi menjadi magnet kemiskinan, melainkan mesin pertumbuhan.

Jakarta (ANTARA) - Dalam lanskap urban yang semakin terdigitalisasi, konsep smart city telah berkembang menjadi suatu keniscayaan dalam menjawab tantangan kehidupan perkotaan modern. Kota pintar bukan lagi sekadar visi futuristik, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Di balik kompleksitas teknologi yang menopang sistem smart city ini, terdapat satu elemen fundamental yang sering kali luput dari perhatian, yakni telekomunikasi. Peran ini sangat sentral sebagai fondasi digital yang memungkinkan seluruh komponen kota pintar berfungsi secara terintegrasi.

Telekomunikasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara perangkat, sistem, dan manusia. Tanpa konektivitas yang stabil dan cepat, berbagai layanan smart city, seperti manajemen lalu lintas berbasis sensor, pemantauan kualitas lingkungan, serta layanan publik digital, tidak akan dapat berjalan secara optimal.

Jaringan serat optik, teknologi 4G dan 5G, serta konektivitas satelit yang disediakan oleh telko menjadi tulang punggung dari sistem komunikasi kota. Selain itu, telko juga mengelola pusat data dan layanan cloud yang menyimpan serta memproses data dalam skala besar, menjadikan mereka sebagai penggerak utama transformasi digital untuk mendukung smart city.

Dari perspektif akademik, pembangunan smart city tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya.

Prof Fadhillah Azhar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengemukakan konsep communicative Ccty, yang menekankan pentingnya sistem komunikasi yang inklusif sebagai fondasi awal pembangunan smart city. Menurutnya, kesenjangan digital harus dijembatani agar implementasi kota pintar dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dr Nur Syifa, dari Universitas Negeri Jakarta, menyoroti peran teknologi elektronika dan perangkat IoT dalam lima domain utama smart city, yakni smart governance, smart mobility, smart environment, smart energy, dan smart living. Ia juga menekankan perlunya kurikulum pendidikan teknik yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang terus berkembang.

Salah satu komponen utama dalam ekosistem smart city adalah internet of things (IoT). Sensor dan perangkat IoT tersebar di berbagai titik kota, mulai dari lampu jalan, kendaraan, gedung, sistem air, hingga tempat sampah.

Perangkat-perangkat ini mengumpulkan data secara terus-menerus, seperti kualitas udara, suhu, kelembapan, dan kepadatan lalu lintas. Telko berperan dalam menyediakan jaringan komunikasi yang mendukung konektivitas antar perangkat IoT, baik melalui LPWAN, NB-IoT, maupun jaringan 5G.

Mereka juga mengelola platform IoT yang memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dan menyediakan analitik berbasis kecerdasan buatan. Di samping itu, telko menjamin keamanan data melalui sistem enkripsi dan proteksi terhadap ancaman siber.

Di kota-kota, seperti Jakarta dan Bandung, sensor IoT telah digunakan untuk memantau banjir, mengatur lampu lalu lintas secara dinamis, serta mendeteksi tingkat polusi udara dan semua itu bergantung pada konektivitas yang disediakan oleh telko.

Seiring dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan oleh perangkat IoT, tantangan baru muncul dalam hal pemprosesan data secara cepat dan efisien. Di sinilah konsep edge computing menjadi relevan.

Edge computing memungkinkan data diproses di dekat sumbernya, tanpa harus dikirimkan ke pusat data yang jauh. Telko berperan dalam menyediakan infrastruktur edge, seperti pusat data mikro yang tersebar di berbagai titik kota, serta mengintegrasikannya dengan jaringan inti untuk analisis lanjutan.

Teknologi ini mendukung aplikasi real-time, seperti pengaturan lalu lintas otomatis, sistem keamanan berbasis analitik video, dan layanan darurat. Sebagai contoh, kamera CCTV yang mendeteksi perilaku mencurigakan dapat langsung mengirimkan peringatan kepada petugas keamanan, tanpa harus menunggu proses analisis dari pusat data.

Meskipun demikian, smart city bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga tentang interaksi antara manusia dan sistem digital.

Konektivitas real-time memungkinkan warga kota untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem smart city. Mereka dapat melaporkan masalah melalui aplikasi, memantau kondisi lalu lintas, serta mengakses layanan publik secara digital.

Telko mendukung konektivitas ini melalui jaringan 5G yang menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi, serta platform komunikasi terpadu, seperti layanan VoIP, panggilan video, dan chat yang terintegrasi dengan sistem kota.

Solusi mobile first yang dikembangkan oleh telko memungkinkan warga mengakses berbagai layanan kota melalui perangkat pintar mereka. Dalam konteks transportasi, sistem navigasi real time yang terintegrasi dengan data lalu lintas dan transportasi umum memungkinkan warga memilih rute tercepat dan paling efisien. Dalam layanan publik, aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem kota memudahkan pengurusan dokumen, pembayaran pajak, dan pelaporan keluhan.

Keberhasilan pembangunan smart city juga sangat bergantung pada kolaborasi antara telko, pemerintah, dan sektor industri. Telko tidak hanya berperan sebagai penyedia teknologi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan implementasi.

Bentuk kolaborasi yang umum meliputi kemitraan publik swasta untuk pembangunan infrastruktur digital, penyediaan platform data terbuka bagi pengembang dan startup untuk menciptakan solusi inovatif, serta program pelatihan dan edukasi digital bagi masyarakat agar lebih siap menghadapi transformasi smart city. Telko juga berperan dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan sosial, dengan menyediakan akses internet yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, smart city merupakan masa depan bagi kota-kota di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hanya saja, tanpa fondasi telekomunikasi yang kuat, teknologi canggih tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Telko adalah enabler utama yang menghubungkan perangkat, sistem, dan manusia dalam satu ekosistem digital yang dinamis.

Melalui integrasi IoT, edge computing, dan konektivitas real-time, telko memungkinkan kota menjadi lebih efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Peran ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat urban.

Membangun smart city bukan semata tentang teknologi, melainkan tentang menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan di balik itu semua, telko adalah kekuatan tak terlihat yang menjadikan segalanya mungkin.

*) Dr Joko Rurianto, ST, MM adalah profesional di PT. Telkomsel, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2025