Bisnis.com, JAKARTA — Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) alias US Treasury (yield UST) serta milik Jepang tenor 30 tahun naik masing-masing ke level 5,09% dan 4,03%.

Berdasarkan data tradingview.com, level yield surat utang kedua pemerintah negara G7 ini mencetak rekor tertinggi baru. Untuk surat utang pemerintah AS, rekor ini setidaknya merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2023.

Obligasi pemerintah Jepang dengan yield yang melampaui level 4% ini bahkan merupakan rekor perdana. Kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah Jepang terlihat cukup konsisten setidaknya sejak 2025 lalu.

Adapun untuk tenor 10 tahun, yield obligasi pemerintah AS dan Jepang masih berada di level masing-masing 4,5% dan 2,7%.

Apabila dibandingkan dengan sejumlah negara-negara utama anggota G20, yield obligasi tertinggi untuk tenor 10 tahun masih dipegang oleh Turki sebesar 32,3%. Brasil menyusul dengan yield 14,2%, Meksiko 9,1% dan Afrika Selatan 8,7%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun alias obligasi pemerintah Indonesia kini berada di level 6,7%. Besarannya masih di bawah India yakni 7%, tetapi berada di atas Inggris 5,1%, Australia 5% dan Korea Selatan 4,1%.

Pada akhir April 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa spread atau selisih antara yield SBN dan UST sebesar 83 basis poin (bps) atau antara 5,17% dan 4,34%.

Meski demikian, belakangan pemerintah menaikkan imbal hasil hingga ke level di atas 6% sejalan dengan aksi keluarnya modal asing dari pasar keuangan Tanah Air (outflow).

Untuk membantu menarik kembali aliran modal asing, Bank Indonesia (BI) pun menggunakan instrumen moneter berupa Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sampai dengan 30 April 2026, aliran masuk modal asing masuk (inflow) mencapai US$3,3 miliar.

"Terutama pada instrumen SRBI dan SBN setelah di triwulan I ada outflow US$1,7 miliar," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Perry menyebut langkah menaikkan yield untuk menyerap modal di pasar keuangan ini merupakan salah satu dari tujuh langkah guna stabilisasi nilai tukar rupiah.

Berkat kebijakan tersebut, aliran masuk modal asing secara tahun berjalan (year-to-date) mencapai Rp78,1 triliun ke SRBI. Sementara pasar saham masih mencatatkan outflow sebesar Rp38,6 triliun.

"SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA – Manajer Investasi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen menyiapkan sederet strategi meracik reksa dana di tengah kondisi pasar modal Tanah Air yang tengah ’terkepung’.

Sepanjang 2026, sederet aral melintangi perjalanan pasar modal Tanah Air. Indeks harga saham gabungan (IHSG) misalnya, terkoreksi 10,83% year-to-date (YtD) lantaran pembekuan rebalancing MSCI Inc. maupun ketegangan geopolitik yang memuncak di Iran.

Senasib, kondisi pasar surat utang Tanah Air juga lesu. Yield acuan 10 tahun melemah ke level 6,52% selepas outlook negatif berturut-turut yang disampaikan oleh Moody’s dan Fitch Ratings terhadap prospek kredit Indonesia, hingga perang Iran yang membuat investor asing mengalihkan dananya ke aset safe haven, seperti emas atau obligasi AS.

“Kami melihat ada tantangan di pasar modal kita, khususnya setelah adanya teguran MSCI dan downgradeoutlook di surat utang kita. Namun, secara umum sebenarnya fundamental kita masih cukup baik,” kata Direktur Batavia Prosperindo Eri Kusnadi kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Dengan begitu, dia menilai bahwa kondisi ini mesti menjadi momentum bagi pasar modal Tanah Air untuk berbenah, sehingga dapat memberikan kualitas yang lebih baik ke depan.

Di tengah kondisi pasar saham yang lesu, Batavia disebut akan terus aktif mencari dan memposisikan portofolio pada emiten dengan fundamental yang solid. Sektor komoditas logam dan konsumer menjadi preferensi utama Batavia.

”Untuk mencari alpha [melampaui indeks acuan], kami rasa sekarang sudah tidak relevan untuk dijadikan tujuan utama. Tapi, kami masih tetap berupaya mencapai hal tersebut,” katanya.

Salah satu reksa dana milik Batavia adalah Batavia Dana Saham. Produk yang diisi oleh saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), BBCA, Himbara, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), atau PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) membukukan harga yang terkoreksi 2,54% YtD. Artinya, kinerja reksa dana saham ini cenderung lebih baik ketimbang indeks acuan.

Begitu juga dengan Batavia Dana Saham Optimal yang terkoreksi 3,80% YtD. Kinerja reksa dana saham milik Batavia Prosperindo ini banyak dikontribusikan oleh ANTM, KLBF, BBRI, BBNI, HMSP, atau MYOR.

”Untuk pasar saham kami tetap mempertahankan filosofi kami sebagai MI yang fundamental active. Kami akan terus aktif mencari dan memposisikan portofolio pada underlying yang kuat fundamentalnya,” tambahnya.

Sementara terhadap reksa dana campuran, Eri menilai bahwa secara natural, pihaknya akan memperbesar eksposur terhadap aset berisiko rendah, seperti surat utang. Namun, lanjutnya, Batavia tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambah aset berisiko jika valuasi telah cukup menarik.

Terhadap reksa dana pendapatan tetap (RDPT), pihaknya lebih memilih untuk menambah eksposur terhadap surat utang jangka pendek. Hal itu mengingat yield tenor pendek masih cenderung rendah dibandingkan yield acuan 10 tahun.

“Naturally seperti itu ya [memperbesar eksposur aset berisiko rendah] walaupun sewaktu-waktu kami dapat juga menambah aset berisiko apabila harga sudah cukup menarik secara valuasi,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi emiten untuk menerbitkan instrumen surat utang diprediksi akan semarak hingga setidaknya Juni 2026. Kebutuhan akan modal kerja serta banyaknya obligasi jatuh tempo pada periode ini diprediksi membuat kian ramainya penerbitan EBUS hingga semester I/2026.

Indikasi ramainya emiten menerbitkan surat utang tampak dari realisasi penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) oleh korporasi sepanjang 2026. Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 20 Februari 2026, mencatat sedikitnya telah terdapat 20 penerbitan surat utang dari 13 penerbit, dengan nilai mencapai Rp15,71 triliun.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah penerbit dan surat utang yang diterbitkan, bertumbuh. Pada 2025, misalnya, hanya terdapat 16 penerbitan dari 12 emiten, tetapi dengan nilai yang lebih besar Rp18,39 triliun.

Sementara itu, hingga Februari 2024, hanya terdapat 12 emisi surat utang dari 11 emiten dengan nilai mencapai Rp11,88 triliun. Belum lagi, di dalam pipeline penerbitan EBUS tahun ini, terdapat sekitar 30 emisi surat utang dari 21 penerbit yang tengah mengantre untuk menggalang dana publik.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin menilai fenomena ini didorong oleh sedikitnya empat faktor utama. Pertama, biaya pendanaan atau yang lebih rendah lantaran posisi yield masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Artinya, kendati posisi yield acuan surat utang Tanah Air saat ini tengah berada di level 6,45%, tetapi posisi tersebut jauh lebih rendah ketimbang 6,76% pada 24 Februari 2025. Dengan demikian, momentum ini menjadi peluang emiten untuk memperoleh biaya pendanaan yang lebih rendah.

”Kemudian dari sisi kebutuhan modal kerja dan ekspansi. Jadi kemarin kan ada rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kan relatif lebih tinggi ya. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, berarti kan permintaan terhadap produk-produk bisnis dari sektor bisnis juga akan solid,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Belum lagi, kondisi pasar saham tengah pulih secara perlahan selepas penyedia indeks global MSCI membekukan rebalancing terhadap saham Tanah Air. Hal itu membuat investor mencari instrumen investasi dengan imbal hasil kompetitif dan risiko yang cenderung rendah.

Terakhir, surat utang korporasi yang jatuh tempo pada awal tahun disebut masih cukup besar. Data BEI menyebut bahwa sedikitnya terdapat enam surat utang yang jatuh tempo hanya pada Februari 2026. Dengan begitu, aksi refinancing atas surat utang jatuh tempo berpotensi terjadi.

Ahmad memprediksi, semaraknya penerbitan surat utang korporasi akan terjadi pada kuartal II/2026. Hal itu mengingat terdapat surat utang jatuh tempo hingga Rp63,9 triliun pada kuartal setelahnya, yang membuat emiten mempersiapkan diri melakukan refinancing.

”Nah itu biasanya, mereka [emiten] biasanya agak maju karena kan sebelum jatuh tempoh mereka harus ngumpulin duit dulu untuk refinancing pas jatuh tempo,” katanya.

Sementara itu, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, memprediksi semaraknya penerbitan surat utang korporasi akan terjadi hingga paruh pertama 2026. Hal itu menyusul data pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup positif, sehingga mendorong optimisme swasta mencari pendanaan guna ekspansi.

Di satu sisi, likuiditas pasar dalam negeri diprediksi masih cukup solid untuk mampu menyerap penerbitan anyar surat utang korporasi.

”Dan pasar sendiri secara likuiditas, memang likuiditas kita masih cukup baik untuk pasar surat utang. Jadi perbankan juga masih aktif di government bond kita dan pasar reksa dana, pasar asuransi, perlu instrumen-instrumen untuk menopang portfolio mereka,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Selain itu, Ramdhan menyoroti ihwal suku bunga acuan yang telah turun cukup rendah sehingga menekan biaya pendanaan. Ramdhan membandingkannya dengan kondisi suku bunga 3—5 tahun lalu, saat korporasi menerbitkan surat utang semula.

Dengan begitu, terdapat kebutuhan korporasi untuk melakukan refinancing dan modal kerja secara jangka panjang.

”Jadi kondisi sekarang ini dibandingkan beban utang mereka sebelumnya juga agak lebih rendah. Dari situ saya lihat penerbitan pada awal tahun ini cukup marak jadinya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi emiten untuk menerbitkan instrumen surat utang diprediksi akan semarak hingga setidaknya Juni 2026. Kebutuhan akan modal kerja serta banyaknya surat utang jatuh tempo pada periode ini diprediksi membuat kian ramainya penerbitan EBUS hingga semester I/2026.

Indikasi ramainya emiten menerbitkan surat utang tampak dari realisasi penerbitan EBUS oleh korporasi sepanjang 2026. Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 20 Februari 2026, mencatat sedikitnya telah terdapat 20 penerbitan surat utang dari 13 penerbit, dengan nilai mencapai Rp15,71 triliun.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah penerbit dan surat utang yang diterbitkan, bertumbuh. Pada 2025 misalnya, hanya terdapat 16 penerbitan dari 12 emiten, tetapi dengan nilai yang lebih besar Rp18,39 triliun. Sementara itu, hingga Februari 2024, hanya terdapat 12 emisi surat utang dari 11 emiten dengan nilai mencapai Rp11,88 triliun.

Belum lagi, di dalam pipeline penerbitan EBUS tahun ini, terdapat sekitar 30 emisi surat utang dari 21 penerbit yang tengah mengantre untuk meminta dana.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin, menilai fenomena ini didorong oleh sedikitnya empat faktor utama. Pertama, biaya pendanaan atau yang lebih rendah lantaran posisi yield masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Artinya, kendati posisi yield acuan surat utang Tanah Air saat ini tengah berada di level 6,45%, tetapi posisi tersebut jauh lebih rendah ketimbang 6,76% pada 24 Februari 2025. Dus, momentum ini menjadi peluang emiten untuk memperoleh biaya pendanaan yang lebih rendah.

”Kemudian dari sisi kebutuhan modal kerja dan ekspansi. Jadi kemarin kan ada rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kan relatif lebih tinggi ya. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, berarti kan permintaan terhadap produk-produk bisnis dari sektor bisnis juga akan solid,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Belum lagi, kondisi pasar saham tengah pulih secara perlahan selepas penyedia indeks global MSCI membekukan rebalancing terhadap saham Tanah Air. Hal itu membuat investor mencari instrumen investasi dengan imbal hasil kompetitif dan risiko yang cenderung rendah.

Terakhir, surat utang korporasi yang jatuh tempo pada awal tahun disebut masih cukup besar. Data BEI menyebut bahwa sedikitnya terdapat 6 surat utang yang jatuh tempo hanya pada Februari 2026. Dengan begitu, aksi refinancing atas surat utang jatuh tempo berpotensi terjadi.

Ahmad memprediksi, semaraknya penerbitan surat utang korporasi akan terjadi pada kuartal II/2026. Hal itu mengingat terdapat surat utang jatuh tempo hingga Rp63,9 triliun pada kuartal setelahnya, yang membuat emiten mempersiapkan diri melakukan refinancing.

”Nah itu biasanya, mereka [emiten] biasanya agak maju karena kan sebelum jatuh tempo mereka harus ngumpulin duit dulu untuk refinancing pas jatuh tempo,” katanya.

Sementara itu, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, memprediksi semaraknya penerbitan surat utang korporasi akan terjadi hingga paruh pertama 2026. Hal itu menyusul data pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup positif, sehingga mendorong optimisme swasta mencari pendanaan guna ekspansi.

Di satu sisi, likuiditas pasar dalam negeri diprediksi masih cukup solid untuk mampu menyerap penerbitan anyar surat utang korporasi.

”Dan pasar sendiri secara likuiditas, memang likuiditas kita masih cukup baik untuk pasar surat utang. Jadi perbankan juga masih aktif di government bond kita dan pasar reksadana, pasar asuransi, perlu instrumen-instrumen untuk menopang portfolio mereka,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Selain itu, Ramdhan menyoroti ihwal suku bunga acuan yang telah turun cukup rendah sehingga menekan biaya pendanaan. Ramdhan membandingkannya dengan kondisi suku bunga 3—5 tahun lalu, saat korporasi menerbitkan surat utang semula.

Dengan begitu, terdapat kebutuhan korporasi untuk melakukan refinancing dan modal kerja secara jangka panjang.

”Jadi kondisi sekarang ini dibandingkan beban utang mereka sebelumnya juga agak lebih rendah. Dari situ saya lihat penerbitan di awal tahun ini cukup marak jadinya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun. Jumlah itu juga menyusut jauh dibandingkan penawaran yang masuk pada lelang 20 Januari 2026 senilai Rp82,9 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2023 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pengumuman Lelang

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya penurunan penawaran dalam lelang Surat Utang Negara alias SUN dalam lelang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

Kemenkeu mencatat jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp63,06 triliun atau turun sekitar 17,6% dari periode lelang 3 Februari 2026 yang mencapai Rp76,58 triliun.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah surat utang dilelang pada Rabu kemarin mencakup 9 seri yakni SPN01260322 (new issuance), SPN03260521 (new issuance), SPN12270204 (reopening), FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening) dan FR0105 (reopening).

Adapun jika dirinci, total penawaran yang masuk untuk seri SPN01260322 mencapai Rp700 miliar, SPN03260521 Rp300 miliar, SPN12270204 Rp4,77 triliun, FR0109 Rp24,16 triliun, FR0108 Rp21,07 triliun, FR0106 Rp4,33 triliun, FR0107 Rp3,29 triliun, FR0102 Rp2,23 triliun, dan FR0105 Rp2,18 triliun.

Akibat lesunya penawaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya menaikkan jumlah penetapan lelang surat utang yang dimenangkan yang awalnya ditarget senilai Rp33 triliun menjadi Rp40 triliun. Penetapan hasil lelang itu juga lebih tinggi dibandingkan periode lelang 3 Februari 2026 lalu, yang hanya sebesar Rp36 triliun.

Penurunan penawaran itu terjadi di mayoritas surat utang kecuali seri Fix Rate atau FR0108 yang jumlah penawarannya mencapai Rp21,07 triliun.

Sementara itu, seri Surat Perbendaharaan Negara atau SPN12270204 dengan yield rata-rata tertimbang 4,48%, misalnya, yang pada lelang 3 Februari 2026 mampu membukukan penawaran sebesar Rp6,92 triliun pada lelang 18 Februari 2023 turun menjadi Rp4,77 triliun.

Kondisi serupa juga terjadi pada seri Fix Rate atau FR dengan yield di kisaran 5,67%-6,77%, penawaran seri FR0109 turun dari Rp25,39 triliun menjadi Rp24,16 triliun, FR0106 turun dari Rp8,93 triliun menjadi Rp4,33 triliun, FR0107 dari Rp4,13 triliun ke Rp3,29 triliun, FR0102 yang semula Rp3,78 triliun menjadi Rp2,23 triliun, serta seri FR0105 turun dari Rp34,74 triliun menjadi Rp2,18 triliun.

Pengumuman Lelang

Sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan dana senilai Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (18/2/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan digelar terhadap 9 jenis SUN. Sebanyak 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga jenis SPN yang akan dilelang antara lain SPN01260322 (New Issuance), SPN03260521 (New Issuance), dan SPN12270204 (Reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo 1-12 bulan. Tingkat imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara keenam produk obligasi lainnya antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Tenggat jatuh tempo keenam produk ini berkisar pada 5-38 tahun.

Produk dengan tenor terpanjang digenggam oleh FR0105 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Produk ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadi kedua tertinggi setelah FR0107 dan FR0106.

Di satu sisi, FR0106 memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan FR0107 dengan tenggat jatuh tempo 15 Agustus 2045. Kedua produk ini menawarkan imbal hasil tertinggi 7,12%.

Produk dengan imbal hasil terendah ditawarkan oleh FR0109 dengan besaran 5,87%. Produk ini sekaligus menggenggam maturity date terpendek di antara penerbitan Obligasi Negara, yaitu pada 15 Maret 2031.

"Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif," tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar surat utang RI masih menanti taji dari aksi Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga. Alih-alih mengalami penguatan yield, kenaikan suku bunga justru membuat posisi surat utang RI di pasar sekunder kian melemah.

Data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) bahkan menilai posisi yield RI saat ini tengah berada di level 6,83%. Posisi ini juga mencerminkan pelemahan lanjutan dari 6,79% saat BI menaikkan suku bunga ke level 5,25%.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan surat utang korporasi dinilai masih akan semarak pada tahun ini. Di tengah kondisi pasar yang lesu, prospek penerbitan dinilai bakal sama solidnya, dengan daya serap terkonsentrasi pada surat utang korporasi berfundamental solid.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 10 April 2026, mencatat sebanyak 48 aksi emisi surat utang dari 32 emiten tercatat di BEI. Dari keseluruhan emisi, total nilai penerbitan obligasi dan sukuk korporasi mencapai Rp52,44 triliun.