Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang dinaungi Komisi III DPR RI menyepakati masa usia pensiun polisi.

Usulan pemerintah disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat bersama Panja Komisi III, Senin (8/6/2026). Edward mengusulkan perbedaan antara masa usia pensiun tamtama-bintara dengan perwira menengah hingga perwira tinggi.

"Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tamtama dan Bintara paling tinggi 59 tahun; b. Perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun; c. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun sesuai dengan kebutuhan presiden," ucapnya.

Edward menjelaskan bahwa alasan perbedaan batas usia pensiun di lingkungan Polri diperlukan untuk menjaga motivasi pengembangan karier dan pendidikan anggota.

Menurutnya, apabila seluruh personel, mulai dari tamtama, bintara, hingga perwira, memiliki usia pensiun yang sama yakni 60 tahun, hal itu berpotensi mengurangi dorongan anggota untuk menempuh pendidikan lanjutan guna naik jenjang menjadi perwira.

"Yang pertama, kalau semuanya sama rata 60, maka sesungguhnya yang terjadi adalah demotivasi bintara dan tamtama mengatakan 'kami tidak perlu sekolah untuk perwira, toh pensiunya sama dengan perwira 60 tahun'," jelasnya.

Dia juga menyoroti perbedaan masa kerja apabila batas usia pensiun seluruh anggota Polri disamaratakan menjadi 60 tahun.

Menurutnya, bintara dan tamtama yang umumnya mulai berdinas pada usia sekitar 18 tahun dapat memiliki masa pengabdian hingga 42 tahun sebelum pensiun.

Sementara itu, perwira yang harus menempuh pendidikan lebih tinggi sebelum bertugas justru memiliki masa kerja yang lebih singkat.

Dia menambahkan bahwa sistem gradasi usia pensiun juga diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Sebagai contoh, katanya, di lingkungan akademisi, batas usia pensiun berbeda sesuai jenjang pendidikan dan jabatan akademik, yakni 60 tahun untuk lektor, 65 tahun bagi dosen bergelar doktor, dan 70 tahun untuk guru besar.

Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap individu yang menempuh pendidikan lebih tinggi dan meningkatkan kompetensinya.

Melalui skema yang serupa, bintara dan tamtama diharapkan memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan serta mengembangkan karier apabila ingin memperoleh masa dinas yang lebih panjang.

Dia menilai mekanisme tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan berbasis peningkatan kapasitas di lingkungan kepolisian. Dia menuturkan alasan tidak diperpanjang hingga 63 tahun karena berkaitan regenerasi struktural Polri.

"Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu jadi akan ada motivasi bagi bintara-tamtama kalau mau 60 tahun, ya silahkan ada menempuh sekolah jadi ini lebih pada kompetisi yang sehat," ucapnya.

Usulan ini juga berdasarkan perbandingan dengan Kejaksaan yang memiliki masa pensiun 60 tahun. Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Agus juga menuturkan bahwa usulan tersebut mendorong para bintara dan tamtama harus sekolah lebih lanjut jika ingin masa usia pensiun lebih lama.

"Sebetulnya, dengan dilakukan yang gradasi sebagaimana yang disampaikan pemerintah tadi ini bisa meningkatkan motivasi sehingga si bintara-bintara ini termotivasi untuk ikut sekolah perwira kalau dia tidak ikut sekolah, ya sudah pensiun 59 (tahun) saja, tetapi dengan dia sekolah perwira dia akan berusaha meningkatkan kemampuannya," terangnya.

Sejumlah respons bermunculan dari anggota Komisi III seperti dari Bimantoro dan Endang Agustina yang menyepakati usulan tersebut karena dianggap menumbuhkan persaingan yang kompetitif.

Meski terjadi perdebatan dan usulan lainnya seperti masa usia pensiun dilakukan berjenjang hingga usia 63 tahun, panja menyepakati usia pensiun seperti yang disusul pemerintah.

JAKARTA - Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi III DPR yang akan membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Menurut Edi, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan personel yang matang, berpengalaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat.

“Usia pensiun Polri perlu ditambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun karena tantangan tugas kepolisian sekarang semakin berat dan membutuhkan pengalaman panjang. Faktanya, saat ini banyak anggota Polri yang pada usia sekarang masih sangat produktif dan kinerjanya masih sangat dibutuhkan institusi,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menambahkan, peningkatan usia pensiun juga berkaitan dengan kesetaraan antarlembaga penegak hukum dan aparatur negara lainnya. Edi memberikan gambaran bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), jaksa, TNI sudah ditetapkan usia pensiun yakni 60 tahun.

Atas kondidi tersebut, Edi Hasibuan menilai negara perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang masih produktif tersebut. “Penambahan usia pensiun bukan hanya soal memperpanjang masa kerja, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi dan transfer pengalaman kepada generasi muda di tubuh Polri,” ujarnya.

Dosen pengajar politik hukum kepolisian ini meyakini, penambahan usia pensiun bagi anggota Polri ke depan akan diiringi sistem regenerasi yang baik, promosi jabatan yang objektif, serta evaluasi kesehatan dan kinerja anggota agar institusi semakin profesional dan modern.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana penambahan batas usia pensiun anggota polisi layak diusulkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri agar tidak ada perbedaan antarinstansi penegak hukum.

Menurutnya, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, usia pensiun jaksa fungsional mencapai 61 hingga 62 tahun, sementara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI juga telah ada penambahan usia pensiun.

"Kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak kepolisian itu juga... dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Di sisi lain, dia juga membantah adanya kekhawatiran bahwa revisi RUU Polri sengaja disiapkan untuk kepentingan kapolri saat ini. Dia menilai revisi RUU Polri sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Namun, baru berjalan sekarang karena berbagai kendala.

Dia juga menegaskan tidak ada tujuan khusus di balik pembahasan revisi tersebut.

"Sebenarnya kan revisinya tuh kan harusnya sudah dari kemarin-kemarin. Cuma karena satu dan lain hal itu baru dijalankan sekarang dan kalau ada hal-hal tertentu saya pikir tidak," jelasnya.

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai wacana perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri yang diusulkan dicantumkan dalam RUU Polri bertujuan memberikan rasa keadilan.

Dia mengatakan, saat ini batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) bervariasi mulai dari 58 tahun, 60 tahun, sampai 65 tahun. Dia juga menyinggung adanya perubahan dalam Undang-Undang TNI dan Kejaksaan terkait batas usia pensiun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, pegawai negeri sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Supratman menjelaskan alasan lainnya adalah menyesuaikan angka harapan hidup. Menurutnya, semakin besar angka harapan hidup, usia produktif juga semakin panjang.

Bahkan, dia menganggap hal itu dapat menghasilkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan aspek ini turut menjadi pertimbangan untuk dicantumkan dalam RUU Polri.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menilai wacana perpanjangan usia pensiun anggota Polri yang diusulkan dicantumkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bertujuan memberikan rasa keadilan.

Dia mengatakan saat ini batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) bervariasi mulai dari 58 tahun, 60 tahun, sampai 65 tahun. Dia juga menyinggung adanya perubahan dalam Undang-Undang TNI dan Kejaksaan terkait batas usia pensiun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Supratman menjelaskan alasan lainnya adalah menyesuaikan angka harapan hidup. Menurutnya, semakin besar angka harapan hidup, usia produktif juga semakin panjang.

Bahkan dia menganggap hal itu dapat menghasilkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan aspek ini turut menjadi pertimbangan untuk dicantumkan dalam RUU Polri.

"Artinya semakin besar angka harapan hidup kita, umur produktif kita itu juga semakin panjang. Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dengan itu, itu pasti akan ditentukan diperhitungkan ke sana. Jadi ini aspek keadilannya saja," jelasnya.

Supratman menyampaikan RUU Polri juga upaya DPR dan pemerintah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur jabatan Polri.

Dia mengatakan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme penegakan hukum di sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang saat ini berada dalam koordinasi Polri. Menurutnya, hal tersebut menjadi aspek penting yang harus dicermati dalam penyusunan aturan.

Baginya, pembahasan tidak semata-mata difokuskan pada penempatan atau kewenangan suatu institusi, melainkan juga untuk mengkaji apakah usulan yang disampaikan Komisi III DPR masih memiliki kekurangan. Selain itu, pihaknya tengah mendalami apakah pengaturan tersebut perlu dimasukkan ke dalam undang-undang atau cukup melalui peraturan pemerintah.

Namun, dirinya memastikan usulan perpanjangan batas pensiun tidak ditujukan sehingga Kapolri dapat menjabat lebih lama.

Perpanjangan, kata dia, juga tergantung pada keputusan presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Kemudian apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak tergantung pimpinan presiden. Jadi itu hak prerogatif presiden menyangkut soal siapa yang akan menjabat. Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Pak Kapolri perpanjang atau tidak," ucapnya.

SINGAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Singapura akan menaikkan usia pensiun dan usia kerja kembali (re-employment age) mulai 1 Juli 2026.

Ini merupakan bagian dari strategi Singapura menghadapi populasi yang menua dan mempertahankan partisipasi tenaga kerja senior.

Menteri Tenaga Kerja Singapura, Tan See Leng, mengatakan usia pensiun akan dinaikkan dari 63 tahun menjadi 64 tahun, sementara usia kerja kembali akan meningkat dari 68 tahun menjadi 69 tahun.

Dikutip dari AsiaOne, Sabtu (7/3/2026), kebijakan tersebut diumumkan dalam debat anggaran Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Manpower/MOM) di parlemen pada 3 Maret 2026 lalu.

Tan mengatakan perubahan ini merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang Singapura untuk meningkatkan usia pensiun menjadi 65 tahun dan usia kerja kembali menjadi 70 tahun pada 2030.

Usia pensiun di Singapura naik mulai Juli 2026

Dalam kebijakan terbaru tersebut, pemerintah Singapura memperbarui ketentuan usia pensiun nasional sebagai langkah bertahap yang telah dirancang selama beberapa tahun terakhir.

Mulai 1 Juli 2026, usia pensiun resmi akan naik dari 63 tahun menjadi 64 tahun. Pada saat yang sama, usia kerja kembali, yang mewajibkan perusahaan menawarkan kesempatan kerja lanjutan bagi pekerja yang memenuhi syarat, akan naik dari 68 tahun menjadi 69 tahun.

Skema re-employment merupakan kebijakan yang mewajibkan pemberi kerja menawarkan perpanjangan masa kerja kepada karyawan yang mencapai usia pensiun, selama mereka masih memenuhi persyaratan kesehatan dan kinerja.

Dalam praktiknya, dikutip dari The Straits Times, perusahaan dapat menawarkan perpanjangan kontrak dengan syarat kerja yang disesuaikan.

Jika hal tersebut tidak memungkinkan, perusahaan harus memberikan bantuan penempatan kerja sebagai alternatif.

Pemerintah Singapura menilai langkah ini penting untuk menyesuaikan sistem ketenagakerjaan dengan perubahan demografi, terutama meningkatnya angka harapan hidup serta menurunnya laju pertumbuhan tenaga kerja.

Target usia pensiun 65 tahun pada 2030

Peningkatan usia pensiun dan usia kerja kembali ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang telah disepakati oleh pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha di Singapura.

Menurut Tan, kebijakan tersebut akan menjaga Singapura tetap berada di jalur yang direncanakan untuk mencapai usia pensiun 65 tahun dan usia kerja kembali 70 tahun pada 2030.

Ia menekankan, kebijakan ini dirancang agar pekerja yang ingin tetap bekerja dapat melanjutkan karier mereka lebih lama.

"Kebijakan tersebut akan memberi para senior lebih banyak fleksibilitas dan kepastian, sekaligus memungkinkan pemberi kerja mempertahankan pekerja berpengalaman," tuturnya.

Langkah tersebut juga sejalan dengan perubahan pola hidup masyarakat Singapura yang dinilai semakin sehat dan aktif pada usia lanjut.

Pemerintah Singapura dorong konsep karier lebih panjang

Dalam penjelasannya di parlemen, Tan menilai Singapura perlu mengubah cara pandang terhadap penuaan tenaga kerja.

Ia mengatakan, meningkatnya usia harapan hidup membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki masa karier yang lebih panjang.

“Seiring bertambahnya usia dan meningkatnya kesehatan masyarakat Singapura, kita harus beralih dari mengelola tekanan penuaan, ke manfaat dari karier yang panjang," jelas Tan.

Dengan kata lain, kebijakan ketenagakerjaan perlu berfokus pada bagaimana memanfaatkan potensi tenaga kerja senior, bukan hanya mengelola dampak penuaan penduduk.

Kementerian Tenaga Kerja Singapura juga menyatakan akan memperluas program dukungan bagi pekerja yang berada pada tahap karier menengah dan akhir.

Program tersebut mencakup bimbingan karier bagi pekerja paruh baya serta peningkatan keterampilan untuk membantu mereka tetap relevan di pasar kerja.

Partisipasi tenaga kerja usia lanjut meningkat

Kebijakan peningkatan usia pensiun juga didorong oleh tren meningkatnya partisipasi tenaga kerja pada kelompok usia lebih tua.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat partisipasi tenaga kerja warga Singapura berusia 60-an menunjukkan kenaikan.

Data pemerintah menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja pada kelompok usia 60-an meningkat dari sekitar 58 persen menjadi hampir 60 persen dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, tingkat partisipasi tenaga kerja pada kelompok usia 50-an juga meningkat dari sekitar 79 persen menjadi 82 persen pada periode yang sama.

Pemerintah menilai tren tersebut menunjukkan semakin banyak pekerja senior yang ingin tetap aktif bekerja.

Dukungan kebijakan bagi pekerja senior

Selain menaikkan usia pensiun, pemerintah Singapura juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung untuk membantu pekerja senior tetap aktif di pasar tenaga kerja.

Salah satu langkah yang diumumkan adalah peningkatan kontribusi pada Central Provident Fund (CPF), yaitu sistem tabungan pensiun nasional Singapura.

Pemerintah juga memperkenalkan skema investasi berbiaya rendah bagi anggota CPF guna membantu mereka mengelola tabungan pensiun dengan lebih efektif.

Selain itu, pemerintah berencana memperluas program pengembangan karier bagi pekerja di tahap pertengahan karier.

Program ini dirancang untuk memberikan panduan karier serta mendorong perencanaan karier yang lebih terstruktur antara pekerja dan pemberi kerja.

Respons terhadap penuaan populasi

Peningkatan usia pensiun di Singapura juga terkait dengan perubahan struktur demografi negara tersebut.

Singapura termasuk salah satu negara dengan populasi yang menua paling cepat di Asia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan untuk menjaga ketersediaan tenaga kerja.

Dengan meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya tingkat kelahiran, jumlah penduduk usia lanjut di Singapura diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang.

Kebijakan memperpanjang usia kerja dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan ukuran angkatan kerja sekaligus memanfaatkan pengalaman tenaga kerja senior.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan di tengah perubahan demografi.

Kerja sama pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja

Kebijakan peningkatan usia pensiun di Singapura tidak hanya diputuskan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Pendekatan tripartit ini telah lama menjadi ciri khas kebijakan ketenagakerjaan Singapura.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diterima oleh dunia usaha sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja.

Tan menegaskan bahwa langkah menaikkan usia pensiun merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi pekerja dari berbagai kelompok usia.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang ramah terhadap pekerja senior, termasuk melalui penyesuaian peran kerja dan pengembangan keterampilan.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pekerja yang ingin melanjutkan kariernya untuk tetap aktif bekerja pada usia yang lebih lanjut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) menyampaikan tekanan finansial untuk menopang orang tua sekaligus anak atau kondisisandwich generationkini menjadi realitas bagi 90% pekerja di Indonesia.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo mengatakan hal tersebut berdampak langsung pada kesiapan pensiun. Menilik survei perusahaannya, 40% responden mengaku menurunkan ekspektasi gaya hidup saat pensiun, sementara 23% menunda atau memperkirakan harus terus bekerja setelah mencapai usia pensiun.

Tidak sampai di situ, survei perusahaan yang bertajuk “Membayangkan Kembali Pensiun: Kesenjangan Pensiun di Asia / Retirement Reimagined: Asia’s Retirement Divide” juga mencatat bahwa 77% responden Indonesia memperkirakan akan tetap bekerja setelah usia pensiun.

Albertus menjelaskan, tekanan ini muncul di tengah perubahan demografi. Data ESCAP pada 2023 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia usia 60 tahun ke atas mencapai 30,9 juta orang (11,1% populasi) dan diproyeksikan meningkat menjadi 64,9 juta orang (20,5%) pada 2050.

“Peningkatan usia harapan hidup memperpanjang masa produktif sekaligus memperbesar kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang,” sebutnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (16/2/2026).

Bila menilik surveinya lagi, 71% responden menyatakan mereka membutuhkan penghasilan tambahan untuk menopang biaya hidup dan menjaga keamanan finansial jangka panjang. Bagi sebagian responden, bekerja lebih lama mencerminkan pilihan pribadi. Namun bagi sebagian lain, hal tersebut merupakan konsekuensi tekanan ekonomi.

“Kami melihat dua realitas yang berbeda. Bagi mereka yang siap, bekerja lebih lama bisa menjadi pilihan yang menawarkan fleksibilitas dan kebebasan. Sementara bagi yang lain, bekerja lebih lama mencerminkan tekanan keuangan yang dihadapi. Merencanakan pensiun lebih awal dan secara menyeluruh adalah penentu realitas mana yang akan dijalani,” jelas Albertus.

Albertus menambahkan, survei perusahaannya mengelompokkan responden menjadi dua kategori yakniGold Star Plannersatau yang telah mempersiapkan pensiun secara matang. Kemudian,Stalled Startersyang menunda perencanaan.

“Sebanyak 43% responden yang menunda pensiun menyebut kebutuhan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak sebagai alasan utama,” bebernya.

Dia menambahkan bahwa hingga 24% responden mengaku tidak memiliki rencana pensiun dan 34% baru menyusun rencana dalam dua tahun sebelum berhenti bekerja penuh waktu. Hanya 38% yang merasa sangat percaya diri terhadap rencana pensiun mereka.

Kemudian, survei juga mencatat perubahan perilaku dalam mencari informasi finansial. Penggunaan AI untuk mendukung pengambilan keputusan finansial meningkat dari 13% menjadi 30% dibanding survei sebelumnya. Sebaliknya, proporsi responden yang berkonsultasi dengan bank turun dari 40% menjadi 31%, dan yang berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen turun dari 44% menjadi 31%.

Menurut Albertus, teknologi dapat menjadi sumber informasi awal, tetapi keputusan jangka panjang tetap memerlukan pertimbangan menyeluruh. Sebab itu, dia menilai peran institusi keuangan semakin penting dalam membantu masyarakat memahami dana pensiun.

“Peran institusi keuangan semakin penting dalam menyediakan panduan dan solusi yang mengubah ketidakpastian menjadi pemberdayaan, serta membantu masyarakat membangun masa depan di mana pensiun dibentuk oleh peluang, bukan tekanan,” ujar Albertus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjalani masa pensiun yang damai tanpa rasa cemas dan kekhawatiran akan kondisi keuangan adalah harapan banyak orang. Untuk mencapai hal itu, Anda harus memiliki dana tabungan pensiun yang cukup. Berapakah jumlah yang ideal?

Menurut penyedia rencana pensiun Fidelity, idealnya seseorang sudah memiliki tabungan yang nilainya setara enam kali pendapatan tahunan saat mencapai usia 50, terutama jika mereka berencana pensiun di usia 67 tahun.

Misalnya, jika dalam setahun total pendapatan Anda adalah Rp100 juta, maka jumlah tersebut harus dikalikan enam, sehingga totalnya adalah Rp600 juta.

Namun, angka tersebut bukan patokan mutlak. Menurut Nathan Sebesta, perencana keuangan bersertifikat sekaligus pendiri Access Wealth Strategies, jumlah tabungan yang dibutuhkan bergantung pada beberapa faktor: kapan Anda ingin pensiun, berapa besar pengeluaran Anda di masa pensiun, dan di mana Anda tinggal.

Apa yang harus dilakukan jika dana tabungan masih jauh dari target?

Jika tabungan pensiun Anda tertinggal jauh, Sebesta menyarankan untuk menurunkan ekspektasi pendapatan saat pensiun. Fokuskan sisa waktu 10-15 tahun ke depan untuk melunasi utang, mengurangi pengeluaran, dan mempertimbangkan pindah ke lokasi dengan biaya hidup lebih rendah.

Sebagai langkah terakhir, Anda mungkin perlu tetap bekerja saat memasuki usia pensiun.

"Tidak ada yang bermimpi harus tetap bekerja saat pensiun," kata Sebesta. "Namun, bagi yang terlambat memulai dan tak bisa mengejar ketertinggalan, ini bisa jadi satu-satunya pilihan realistis."

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Banyak orang mendambakan masa pensiun yang tenang tanpa beban pikiran soal keuangan. Untuk mewujudkannya, memiliki tabungan pensiun yang memadai menjadi hal penting. Lalu, berapa jumlah dana yang sebaiknya disiapkan?

Menurut penyedia layanan rencana pensiun Fidelity, dikutip Sabtu (18/10/2025), seseorang idealnya sudah menabung dengan nilai setara enam kali pendapatan tahunannya ketika menginjak usia 50 tahun, terutama bagi mereka yang berencana pensiun pada usia 67 tahun.

Misalnya, jika dalam setahun total pendapatan Anda adalah Rp100 juta, maka jumlah tersebut harus dikalikan enam, sehingga totalnya adalah Rp600 juta.

Namun, angka tersebut bukan patokan mutlak. Menurut Nathan Sebesta, perencana keuangan bersertifikat sekaligus pendiri Access Wealth Strategies, jumlah tabungan yang dibutuhkan bergantung pada beberapa faktor: kapan Anda ingin pensiun, berapa besar pengeluaran Anda di masa pensiun, dan di mana Anda tinggal.

Apa yang harus dilakukan jika dana tabungan masih jauh dari target?

Jika tabungan pensiun Anda tertinggal jauh, Sebesta menyarankan untuk menurunkan ekspektasi pendapatan saat pensiun. Fokuskan sisa waktu 10-15 tahun ke depan untuk melunasi utang, mengurangi pengeluaran, dan mempertimbangkan pindah ke lokasi dengan biaya hidup lebih rendah.

Sebagai langkah terakhir, Anda mungkin perlu tetap bekerja saat memasuki usia pensiun.

"Tidak ada yang bermimpi harus tetap bekerja saat pensiun," kata Sebesta. "Namun, bagi yang terlambat memulai dan tak bisa mengejar ketertinggalan, ini bisa jadi satu-satunya pilihan realistis."

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]