JAKARTA - Kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah di tengah melemahnya aktivitas pembiayaan sektor swasta dinilai menjadi sinyal tekanan yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Pergeseran struktur utang tersebut menunjukkan peran negara kian dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi ketika dunia usaha memilih menahan ekspansi.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).

Faisal menjelaskan penurunan ULN swasta mencerminkan meredupnya gairah bisnis di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati dengan menunda ekspansi dan mengurangi kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas dunia usaha melambat, pemerintah terpaksa mengambil peran lebih besar melalui belanja negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong roda perekonomian tetap bergerak.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah meningkatkan penarikan utang baru baik melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Langkah itu dilakukan guna menutup defisit anggaran sekaligus membiayai berbagai program penyangga ekonomi.

Dana hasil pembiayaan utang digunakan untuk menjalankan kebijakan countercyclical, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak perlambatan ekonomi. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk menopang subsidi energi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun, Faisal mengingatkan bahwa strategi tersebut menyisakan risiko fiskal jangka panjang. Peningkatan utang yang terjadi bersamaan dengan depresiasi rupiah berpotensi memperbesar beban kewajiban pemerintah pada masa mendatang.

"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, pelemahan kurs rupiah akan membuat pembayaran pokok maupun bunga utang luar negeri menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan karena porsi anggaran untuk membayar utang terus meningkat.

Di sisi lain, Bank Indonesia menilai posisi ULN Indonesia hingga April 2026 masih terkendali dan memiliki struktur yang sehat. Total ULN Indonesia tercatat sebesar USD439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, ULN pemerintah mencapai USD216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen, angka tersebut menunjukkan utang pemerintah masih meningkat ketika utang sektor swasta justru mengalami perlambatan.

Perbedaan tren tersebut menjadi perhatian sejumlah ekonom karena mencerminkan tingginya ketergantungan perekonomian terhadap stimulus fiskal pemerintah. Tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil dan dunia usaha, peningkatan utang berisiko mempersempit ruang gerak fiskal negara sekaligus menambah beban keuangan pemerintah pada masa depan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar US$439,8 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap terjaga," ujar Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (15/9/2026).

Denny menuturkan, posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar US$216,4 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8% (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.

Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar US$193,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4% (yoy). Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Tetap Sehat

BI memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6% pada April 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Juni 2026 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap terjaga yakni mencapai 439,8 miliar dolar AS atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (yoy), dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,6 persen.

Pertumbuhan ULN pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen (year on year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut.

Lebih rinci, posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat.

Sementara itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,5 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8 persen terhadap total ULN swasta.

Secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan menyampaikan bahwa BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai USD439,8 miliar atau setara Rp7.795 triliun. Secara tahunan, nilai tersebut tumbuh 1,9%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi pada Senin (15/6/2026).

BI mencatat posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar USD216,4 miliar. Pertumbuhan utang pemerintah tercatat 3,6% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan 3,8% pada Maret 2026.

Menurut Denny, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, terus mengelola utang luar negeri secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah antara lain dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. BI juga mencatat utang pemerintah hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99%.

Sementara itu, ULN swasta masih mengalami kontraksi. Pada April 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,2 miliar atau terkontraksi 0,7% secara tahunan, meski membaik dibandingkan kontraksi 1,4% pada bulan sebelumnya.

Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan yang mencatat penyusutan 5,0% secara tahunan. Adapun sektor dengan porsi ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6% pada April 2026, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,5% dari total utang luar negeri nasional.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar USD144,9 miliar. Angka terbaru ini lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir April 2026 sebesar USD146,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, bahwa perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah, disertai penerimaan pajak hingga kebijakan stabilitas rupiah.

"Serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik," kata Denny dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

BI Tegaskan Cadangan Devisa Indonesia Kuat, Lampaui Standar IMF



Selain itu, aliran masuk modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada SBN internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh melambat, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen.

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS atau secara tahunan (year on year/yoy) tumbuh sebesar 0,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta.

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 214,7 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,2 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV 2025 sebesar 194,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

BI juga mencatat bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB menurun, dari 30,0 persen pada triwulan IV 2025 menjadi 29,5 persen pada triwulan I 2026. ULN Indonesia juga didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.658 triliun. Pertumbuhan ULN tercatat melambat menjadi 0,8% secara tahunan, dibandingkan 1,9% pada kuartal IV-2025.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

BI mencatat ULN pemerintah tetap terjaga dengan posisi sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5% secara tahunan, seiring dinamika aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan pada sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Dari sisi struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai hampir seluruh total utang. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko pembiayaan jangka pendek.

Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan menjadi USD191,4 miliar dari USD194,2 miliar pada kuartal sebelumnya. Penurunan terjadi pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan, yang masing-masing mencatat kontraksi secara tahunan.

Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan. Pangsa keempat sektor tersebut mencapai lebih dari 80,4% dari total ULN swasta, dengan dominasi utang jangka panjang sekitar 76,6%.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,5% serta dominasi utang jangka panjang sebesar 85,4% dari total ULN. Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas dan mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar USD437,9 miliar (setara Rp7.481 triliun dengan kurs Rp17,084 per USD) atau meningkat dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya USD434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)," ungkap Direktur Departemen Komunikasi, Anton Pitono seperti dilansir laman resmi BI, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu posisi ULN swasta mengalami penurunan. Dari Utang Luar Negeri publik, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar USD215,9 miliar, atau secara tahunan tumbuh 5,5% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6% (yoy).

Dipakai Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Maret 2026 Turun ke Rp2.507 Triliun



Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang. Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," bebernya.

Sedangkan peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar USD193,7 miliar, atau secara tahunan tercatat turun 0,7% (yoy). Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta. ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN," jelasnya.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga meski mengalami peningkatan menjadi 437,9 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen.

Posisi ULN Februari 2026 naik jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 434,9 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Lebih lanjut, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3%); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh bank sentral, sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy).

Perkembangan ULN swasta dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

Adapun secara keseluruhan, ULN Indonesia didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD148,2 miliar atau setara Rp2.507 triliun (dengan kurs Rp16.921 per USD). Angka ini menurun dibandingkan posisi pada akhir Februari 2026 sebesar USD151,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Digoyang Ketidakpastian Keuangan Global, Cadangan Devisa RI Nyusut Jadi Rp2.561 T



"Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," bebernya.

Selain itu, aliran masuk modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa sebesar 3,7 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026, seiring pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Penurunan terjadi meski terdapat penerimaan devisa dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Sebelumnya pada Februari 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menilai bahwa posisi cadangan devisa Maret 2026 tetap tinggi.

Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan.

Bank sentral meyakini bahwa ke depan ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

BI pun terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga dengan posisi sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy).

Pertumbuhan ULN tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 1,8 persen (yoy).

“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ULN Pemerintah pada Januari 2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pada Januari 2026 tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,6 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta menurun dari sebesar 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi sebesar 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy) pada Januari 2026, lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1 persen terhadap total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen pada Desember 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan untuk terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026