Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta adanya transparansi harga gas bumi yang diterima industri domestik dari pemasok khususnya dari PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk (PGN), di tengah tingginya biaya energi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, pelaku industri ingin memperoleh kejelasan mengenai struktur harga gas, yakni mengenai perbedaan antara harga gas yang diekspor dan harga yang dibayarkan oleh industri dalam negeri.

"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," ujar Edy dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Sabtu (6/6/2026).

Edy menuturkan, saat ini industri keramik hanya memperoleh sekitar 40% pasokan gas dengan harga khusus sebesar US$7 per Million Metric British Thermal Units/MMBTU. Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi melalui pasokan dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar US$15 per MMBTU.

"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," tegasnya.

Asaki katanya menilai, harga gas menjadi faktor krusial bagi industri keramik karena energi merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam proses produksi. Semakin tinggi tingkat utilisasi pabrik, semakin besar pula kebutuhan gas yang harus dipenuhi perusahaan.

Oleh karena itu, keterbukaan mengenai struktur harga diperlukan agar industri dapat memperoleh kepastian dalam menyusun strategi bisnis dan investasi.

Dia mencontohkan, apabila harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran US$8 per MMBTU, sementara industri domestik harus membeli dengan harga yang sama atau bahkan lebih tinggi, maka kondisi tersebut perlu dibahas bersama oleh pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

“Jika harga gas bisa berada di kisaran US$7 hingga US$9 per MMBTU, industri Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand," jelas Edy.

Adapun di Thailand, harga gas yang sebelumnya sekitar US$9 per MMBTU telah naik menjadi sekitar US$12 per MMBTU. Di Malaysia, harga gas yang sebelumnya sekitar US$9,4 per MMBTU diperkirakan meningkat menjadi US$10-US$11 per MMBTU.

Nah, apabila harga gas di Indonesia bertahan di kisaran US$15 per MMBTU, daya saing industri nasional berpotensi tergerus di tengah ancaman masuknya produk impor akibat kelebihan kapasitas produksi global.

Edy menyampaikan, kondisi tersebut juga dapat mengancam tingkat utilitasi, hingga memperbesar tekanan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik. Oleh karena itu, industri katanya membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.

"Kami siap duduk bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana industri dalam negeri tetap tumbuh, menyerap tenaga kerja, serta terus berinvestasi," harap Edy.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengakui bahwa persoalan harga dan pasokan gas memang tengah mengganjal sektor manufaktur, khususnya industri keramik. Untuk itu, pihaknya memastikan Kemenperin akan terus berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, guna merumuskan solusi jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Harga gas masih challenging ya, jadi tentu ini tantangan dan saya kira kami akan terus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai penyedia gas di dalam negeri. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Faisol di Nusantara International Convention Center (NICE) PIK 2, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, jaminan kelancaran pasokan gas sangatlah krusial. Mengingat, sektor hilir membutuhkan kepastian pasokan energi agar momentum pertumbuhan industri tidak terhambat.

Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa peningkatan kapasitas produksi dari industri keramik seharusnya menjadi peluang besar bagi sektor hulu energi. Dengan konsumsi gas yang semakin meningkat, pelaku industri penyedia gas dinilai akan mendapatkan kepastian pasar yang menjanjikan dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menghadapi tekanan baru akibat lonjakan harga bahan baku yang dipicu konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dunia ke level sekitar US$110 per barel turut mendorong naiknya harga bahan baku utama polyester, yakni paraxylene.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengemukakan harga paraxylene saat ini telah mencapai US$1.300 per ton atau melonjak sekitar 40% dalam dua pekan terakhir.

Meski demikian, kenaikan harga tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri hilir. Menurutnya, efek berantai (domino effect) akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan.

“Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain, dan dua minggu berikutnya akan berdampak ke sektor pakaian jadi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, sektor ritel juga akan mengalami penyesuaian harga. Kenaikan harga produk jadi di tingkat ritel diperkirakan mencapai sekitar 10%.

Dari sisi permintaan, APSyFI menilai kondisi pasar masih relatif stabil, bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan baku impor yang membuat produk lokal menjadi lebih kompetitif.

“Hingga saat ini bahan baku untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, harganya yang tinggi," sebut Redma.

Kendati demikian, tingkat utilisasi industri masih tergolong rendah. Utilisasi produsen polyester tercatat di bawah 40%, sementara produsen rayon berada di kisaran 70%.

Menurut Redma, belum optimalnya utilisasi tersebut dipengaruhi oleh praktik perdagangan yang dinilai tidak adil di pasar domestik. Sejumlah produsen bahkan memilih tidak kembali beroperasi.

“Produsen yang masih bertahan saat ini hanya melayani konsumen loyal. Sementara pengguna bahan baku impor tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Ancaman Deindustrialisasi

Di sisi lain, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menilai penutupan puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir menjadi indikasi terjadinya deindustrialisasi dini di sektor TPT.

Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menyebutkan lonjakan impor menjadi salah satu faktor utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk benang meningkat hingga 84% dalam lima tahun terakhir, sedangkan kain naik sekitar 50%.

“Ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, di sini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total," tegasnya.

Menurut Agus, tanpa adanya konflik geopolitik, industri tekstil sudah salah urus sejak awal. Pemerintah, katanya, lebih memprioritaskan bahan baku impor dan menutup mata akan banyaknya produsen serupa yang gulung tikar.

Dia menambahkan, persoalan struktural tersebut tidak hanya terjadi di industri tekstil, tetapi juga merambah sektor manufaktur lainnya. Di tengah klaim pertumbuhan industri, kontribusi manufaktur terhadap perekonomian disebut masih berada di kisaran 18%, di bawah target pemerintah sebesar 20,8%.

KAHMI Tekstil pun mendorong adanya langkah tegas dari pemerintah untuk membenahi tata kelola industri, termasuk memastikan perlindungan terhadap pasar domestik guna mencegah deindustrialisasi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana peningkatan pembelian kapas (cotton) dari Amerika Serikat (AS) dinilai sulit direalisasikan di tengah rendahnya utilisasi industri pemintalan dalam negeri. Kondisi ini membuat permintaan bahan baku belum mampu pulih seperti sebelum pandemi.

Padahal, rencana peningkatan pembelian kapas dari AS merupakan bagian dari langkah negosiasi penurunan tarif dagang menjadi 19% untuk produk asal Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma G. Wirawasta, mengatakan bahwa tekanan pada industri hulu tekstil masih sangat berat. Permintaan pasar domestik yang melemah dan serbuan produk impor membuat kapasitas produksi tidak optimal.

“AS meminta kita membeli lebih banyak cotton dari mereka. Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” ujar Redma kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Sebelum pandemi, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 ton berasal dari AS, menjadikan Negeri Paman Sam sebagai salah satu pemasok utama bahan baku industri tekstil nasional.

Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan. Hingga 2025, total impor kapas Indonesia hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS menyusut drastis menjadi sekitar 70.000 ton.

Redma menegaskan, selama tingkat utilisasi belum membaik, peningkatan impor hampir mustahil terjadi.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” tegasnya.

Menurutnya, rendahnya utilisasi bukan tanpa sebab. Industri pemintalan menghadapi tekanan dari membanjirnya produk impor, baik berupa kain maupun benang, yang dijual dengan harga sangat kompetitif, bahkan diduga dilakukan secara dumping.

Kondisi tersebut membuat pasar domestik yang seharusnya menjadi penopang utama justru tergerus oleh produk luar negeri. Tanpa pasar yang sehat dan persaingan yang adil, industri dalam negeri kesulitan meningkatkan produksi.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing, meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” tutupnya.