Bisnis.com, JAKARTA — Rencana peningkatan pembelian kapas (cotton) dari Amerika Serikat (AS) dinilai sulit direalisasikan di tengah rendahnya utilisasi industri pemintalan dalam negeri. Kondisi ini membuat permintaan bahan baku belum mampu pulih seperti sebelum pandemi.

Padahal, rencana peningkatan pembelian kapas dari AS merupakan bagian dari langkah negosiasi penurunan tarif dagang menjadi 19% untuk produk asal Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma G. Wirawasta, mengatakan bahwa tekanan pada industri hulu tekstil masih sangat berat. Permintaan pasar domestik yang melemah dan serbuan produk impor membuat kapasitas produksi tidak optimal.

“AS meminta kita membeli lebih banyak cotton dari mereka. Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” ujar Redma kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).

Sebelum pandemi, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 ton berasal dari AS, menjadikan Negeri Paman Sam sebagai salah satu pemasok utama bahan baku industri tekstil nasional.

Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan. Hingga 2025, total impor kapas Indonesia hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS menyusut drastis menjadi sekitar 70.000 ton.

Redma menegaskan, selama tingkat utilisasi belum membaik, peningkatan impor hampir mustahil terjadi.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” tegasnya.

Menurutnya, rendahnya utilisasi bukan tanpa sebab. Industri pemintalan menghadapi tekanan dari membanjirnya produk impor, baik berupa kain maupun benang, yang dijual dengan harga sangat kompetitif, bahkan diduga dilakukan secara dumping.

Kondisi tersebut membuat pasar domestik yang seharusnya menjadi penopang utama justru tergerus oleh produk luar negeri. Tanpa pasar yang sehat dan persaingan yang adil, industri dalam negeri kesulitan meningkatkan produksi.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing, meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026 mendatang mendapat sambutan positif dari Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Kota Surabaya.

Ketua Gapero Kota Surabaya, Sulami Bahar, menjelaskan bahwa kebijakan yang ditelurkan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menurutnya akan memberikan sedikit ruang keleluasaan bagi para pelaku usaha di sektor industri sigaret yang disebut-sebut tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

"Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi sektor industri rokok, yang saat ini tengah mengalami tekanan yang cukup berat," ucap Sulami, Senin (13/10/2025).

Merujuk data Kementerian Keuangan, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp213,49 triliun. Namun, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp218,62 triliun.

Sementara itu, dalam catatan Bisnis, realisasi penerimaan CHT pada periode Januari-Juli 2025 mencapai Rp121,98 triliun, atau naik dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu Rp111,23 triliun.

Menurut Sulami, keputusan Menkeu Purbaya untuk menahan kenaikan tarif tersebut akan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di industri tembakau untuk dapat mengatur ulang kondisi keuangan dan operasional perusahaan, yang diketahui selama beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang cukup signifikan.

"Saat ini, industri sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Kebijakan ini akan sangat membantu, termasuk dalam upaya menjaga tenaga kerja agar tidak terdampak," ujar Sulami.

Menurutnya, bila tarif tersebut nantinya dinaikkan, maka beban industri akan semakin berat dan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan.

Di antaranya adalah pengurangan jam kerja bagi para pekerja bahkan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau tarif naik, otomatis beban operasional meningkat, dan yang akan terkena dampaknya adalah buruh. Dengan kebijakan ini, pemerintah juga turut melindungi pekerja agar industri tidak perlu melakukan rasionalisasi," katanya.

Terkait keluhan dari kalangan petani tembakau akibat penyerapan yang menurun, para pelaku industri pun meminta pengertian para petani bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh produksi yang "loyo" dan masih melimpahnya stok bahan baku di gudang.

"Kami memahami keluhan para petani, tetapi mohon dimaklumi bahwa kami ini industri. Ketika produksi menurun, otomatis penyerapan bahan baku juga berkurang karena stok masih banyak. Harapannya, bila situasi industri membaik, serapan terhadap tembakau petani bisa meningkat kembali," ujar dia.

Sulami pun berharap pemerintah dapat senantiasa peduli dan menjaga stabilitas dari kondisi fiskal lewat kebijakan-kebijakan yang positif.

Ruang-ruang dialog pun diharapkan tetap terbuka agar industri sektor hasil tembakau dapat bertahan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional.