Bisnis.com, HAMBALANG – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa dirinya bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan ibadah haji sekaligus menyampaikan sejumlah usulan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.

Saat memberikan keterangan pers di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Rabu (17/6/2026), Dahnil mengatakan perhatian Presiden terhadap kualitas pelayanan haji menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"Hari ini dipanggil Pak Presiden untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan haji yang sudah berlangsung. Memang perhatian Presiden terhadap impian seluruh umat Islam di Indonesia terkait hajinya yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting," ujar Dahnil.

Menurutnya, Presiden ingin mendengar secara langsung berbagai evaluasi dan langkah perbaikan yang diperlukan agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun.

"Beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini," katanya.

Dahnil menjelaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai dokumen dan laporan untuk disampaikan kepada Presiden. Terdapat sekitar 20 poin perbaikan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah.

"Banyak. Jadi beberapa ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden," ungkapnya.

Meski belum merinci isi laporan tersebut, Dahnil menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan haji menjadi perhatian pemerintah, termasuk layanan kesehatan bagi jemaah.

"Semuanya. Yang jelas Pak Prabowo ingin memfasilitasi mimpi umat Islam yaitu berhaji agar bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pentingnya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai catatan lain yang menjadi perhatian Presiden, Dahnil memilih menunggu hasil pertemuan sebelum menyampaikan rincian lebih lanjut kepada publik.

"Nanti, banyak. Nanti setelah pertemuan," katanya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf membenarkan bahwa agenda pertemuan dengan Presiden berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Namun, ia juga belum bersedia menjelaskan secara rinci materi yang akan dibahas.

"Pasti bahas soal haji, tapi kepastiannya nanti nunggu dulu, nunggu hasil pertemuan, nanti aja ya," kata Irfan Yusuf.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji sekaligus penyusunan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh kehormatan memiliki lahan di Kota Suci Mekah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Di hadapan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama, Prabowo menyampaikan laporan sejumlah capaian pemerintah, salah satunya terkait peningkatan layanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Dia menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh jemaah yang berhak mendapatkan layanan secara layak dan transparan.

“Saya jamin semua jemaah yang layak tidak usah ragu-ragu lagi. Pelayanannya akan terbaik, saya janji untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu pun menjelaskan, kepemilikan lahan di Mekah merupakan tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Kota Suci.

Menurutnya, pemerintah Saudi bahkan melakukan perubahan regulasi khusus sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa Indonesia.

Prabowo menyebut, langkah tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah negara lain. Namun, Indonesia menjadi negara pertama yang akan merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah.

“Insyaallah Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan,” kata Prabowo.

Dia menargetkan dalam waktu tiga tahun ke depan Indonesia sudah memiliki Kampung Haji yang representatif dan memadai. Dalam waktu dekat, pemerintah juga menyiapkan pembangunan tahap awal dengan kapasitas sekitar seribu unit, yang selanjutnya akan terus dikembangkan secara bertahap.

Prabowo berharap keberadaan Kampung Haji Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia sekaligus menjadi simbol kehormatan bangsa di Tanah Suci.

“Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya Kampung Haji yang bagus. Baru nanti, berapa bulan lagi, saya kira kita sudah akan punya kurang lebih seribu, tapi terus akan kita bangun,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1447 H/2026 M semestinya naik imbas nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa terdapat perbedaan kurs asumsi yang digunakan dalam pembentukan BPIH tahun lalu dan tahun ini.

Menurutnya, pembentukan BPIH 2025 menggunakan kurs asumsi Rp16.000 per dolar AS, sedangkan kurs asumsi BPIH 2026 sebesar Rp16.500.

“Jadi apabila menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, perhitungan kami itu [biaya haji] naik Rp2,7 juta,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, dia juga menyampaikan adanya beberapa faktor yang sejatinya mengerek naik biaya haji tahun ini, salah satunya tingkat inflasi.

Namun demikian, dia menyebut pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI berupaya melakukan efisiensi biaya haji dengan menyisir komponen-komponen yang dapat dikurangi.

“Akhirnya disepakati turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah,” ujarnya.

Dahnil lantas mengeklaim bahwa penurunan biaya haji tahun ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Pihaknya pun berharap efisiensi biaya haji dapat lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun, DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah.