JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2026 . Menhub menyebutkan penerapan kebijakan ini mampu menekan kepadatan pada puncak arus mudik hingga 17,94% dan puncak arus balik sebesar 10,57%.

Dengan fleksibilitas waktu bekerja, masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan secara bersamaan pada waktu puncak. Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar

“Pengaturan mobilitas melalui kebijakan WFA terbukti mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata, sehingga beban lalu lintas pada periode puncak dapat dikurangi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Selain WFA, keberhasilan pengelolaan arus mudik juga ditopang oleh berbagai kebijakan lain, seperti rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta pengoperasian posko terpadu di berbagai titik strategis. Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat efektivitas pengaturan arus transportasi selama periode Lebaran.

Data Korlantas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama Angkutan Lebaran 2026 menurun 6,31%, sementara jumlah fatalitas turun signifikan hingga 31,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemenhub juga mencatat minat masyarakat terhadap angkutan umum juga mengalami peningkatan. Total penumpang tercatat mencapai 23,73 juta orang atau naik 11,79% dibandingkan 2025.

Menhub Dudy menilai, kombinasi kebijakan WFA dan penguatan manajemen transportasi menjadi strategi efektif dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas saat periode mudik. Ke depan, pemerintah akan terus mengkaji penerapan kebijakan serupa guna menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan work from anywhere (WFA) yang dijalankan selama periode arus mudik maupun balik pada Angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas.

"Kebijakan WFA pada arus mudik terbukti efektif memindahkan volume lalu lintas sebanyak 450.000 kendaraan pada H-3 sampai H-1 Lebaran," kata Dudy dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Perpindahan kendaraan tersebut terdistribusi lebih merata pada periode H-8 hingga H-4 sehingga membantu mengurangi lonjakan lalu lintas pada puncak arus mudik.

Dampaknya, menurut dia, kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik berhasil ditekan hingga 17,94 persen dibandingkan dengan kondisi tanpa kebijakan tersebut.

Pada periode arus balik, kebijakan serupa juga mampu memindahkan sekitar 328.000 kendaraan dari hari H hingga H+3 ke periode H+4 sampai H+8 Lebaran.

Ia menuturkan distribusi arus balik yang lebih merata tersebut turut menurunkan tingkat kepadatan pada puncak arus balik hingga sebesar 10,57 persen secara keseluruhan.

Selain itu, Menhub juga mengatakan kebijakan pembatasan angkutan barang juga berkontribusi signifikan dengan menurunkan volume kendaraan sumbu tiga hingga mencapai 74,56 persen selama periode Lebaran.

Kementerian Perhubungan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran operasional dengan memberikan sanksi administratif kepada 75 perusahaan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan.

Dari sisi kinerja jalan tol, kecepatan rata-rata di ruas Tol Trans Jawa seperti Jakarta-Semarang dan sebaliknya berada di atas 80 kilometer per jam.

Kondisi tersebut menunjukkan tingkat pelayanan kategori A dengan waktu tempuh relatif stabil sekitar 5 jam 20 menit selama periode arus mudik dan balik.

Dudy mengungkapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diproyeksikan mencapai 143,92 juta orang, namun realisasinya mencapai 147,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,53 persen.

Secara keseluruhan, lanjut Menhub, total pergerakan selama periode angkutan Lebaran 2026 mencapai 298,6 juta pergerakan dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 147,55 juta orang.

Puncak arus mudik tercatat terjadi pada H-3 atau Rabu, 18 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+7 atau Sabtu, 28 Maret 2026.

Pergerakan masyarakat didominasi dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai daerah asal dan tujuan utama perjalanan.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan kebijakan WFA Lebaran dan Nyepi 2026, yakni pada 16-17 Maret 2026 dan 25-27 Maret 2026 (setelah Lebaran).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan dari hotel bintang tiga menjadi bintang empat bukan sekadar peningkatan klasifikasi, tetapi juga penyesuaian terhadap ekspektasi pasar yang semakin tinggi

Jakarta (ANTARA) - Industri perhotelan Indonesia sedang berada di arah persimpangan yang menantang antara target jangka pendek dan peluang jangka panjang yang semakin terbuka.

Dalam beberapa waktu terakhir, sinyal perlambatan pariwisata memang muncul seiring dinamika ekonomi global yang berfluktuasi.

Namun, di balik itu, terdapat arus besar perubahan perilaku masyarakat, transformasi model bisnis, serta keberanian investasi yang justru memperlihatkan arah masa depan industri ini tetap menjanjikan.

Pelaku industri hotel di Indonesia, Jeyson Pribadi, mengatakan investasi di sektor perhotelan saat ini tidak berhenti, melainkan terus berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pria yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Gunung Geulis Elok Abadi itu menyampaikan pihaknya terus melakukan ekspansi, dimulai dari kapasitas terbatas sekitar 70 kamar, kemudian berkembang menjadi dua kali lipat, hingga rencana penambahan ballroom dan ruang pertemuan serta renovasi kamar lama.

Proses ini bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan strategi jangka panjang untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah.

Yang menarik, optimisme tersebut nyatanya bukan asumsi semata. Tetapi bertumpu pada pemahaman bahwa siklus ekonomi global memang selalu bergerak naik turun.

Perlambatan bukanlah tanda kemunduran permanen, melainkan fase yang harus diantisipasi dengan kesiapan. Dalam hal ini, investasi justru menjadi alat untuk memastikan bahwa ketika permintaan kembali meningkat, kapasitas dan kualitas layanan sudah siap menjawabnya.

Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat pascapandemi menjadi faktor kunci yang membentuk ulang wajah industri hotel.

Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya kualitas hidup. Pilihan perjalanan tidak lagi semata tentang lokasi pusat kota atau kemewahan konvensional, tetapi tentang pengalaman yang lebih personal, lebih tenang, dan lebih dekat dengan alam.

WFA dan WFH

Konsep sanctuary yang diusung oleh banyak pengembang hotel, misalnya, mencerminkan pergeseran yang kini sedang terjadi, di mana ketenangan dan keseimbangan menjadi nilai utama.

Transformasi ini juga diperkuat oleh tren kerja fleksibel seperti work from anywhere dan work from home. Pola kerja baru ini membuka peluang baru bagi industri hotel, terutama di kawasan penyangga kota besar seperti Sentul.

Lokasi yang relatif dekat dari pusat kota, misalnya seputar penyangga Jakarta, ini dekat secara jarak tapi tetap mampu menawarkan suasana yang lebih sejuk dan ruang yang lebih lapang, menjadi daya tarik tersendiri.

Maka hotel tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung produktivitas sekaligus kualitas hidup.

Peluang ini tetap saja ada prasyaratnya. Konektivitas misalnya menjadi faktor krusial. Infrastruktur digital seperti jaringan internet yang stabil dan cepat menjadi kebutuhan utama, bukan lagi fasilitas tambahan.

Hotel yang mampu menyediakan ekosistem kerja yang nyaman akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik segmen pasar baru ini.

Data okupansi yang disampaikan pelaku industri juga memberikan gambaran menarik. Misalnya saja dengan kapasitas terbatas, tingkat hunian dapat mencapai sekitar 90 persen, bahkan overbooked pada periode tertentu.

Ini menunjukkan bahwa permintaan sebenarnya masih kuat, hanya saja perlu diimbangi dengan kapasitas dan diferensiasi produk yang tepat.

Penambahan jumlah kamar hingga lebih dari 140 unit, tanpa peningkatan signifikan pada biaya operasional, juga mencerminkan upaya efisiensi yang semakin menjadi perhatian dalam industri ini.

Di tengah dinamika tersebut, strategi rebranding menjadi salah satu pendekatan yang banyak diambil. Perubahan dari hotel bintang tiga menjadi bintang empat bukan sekadar peningkatan klasifikasi, tetapi juga penyesuaian terhadap ekspektasi pasar yang semakin tinggi.

Standar layanan, kualitas fasilitas, hingga pengalaman tamu harus ditingkatkan secara menyeluruh. Dalam hal ini, rebranding bukan hanya soal nama atau tampilan, tetapi tentang membangun nilai baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Jaringan internasional

Kehadiran properti berjaringan international juga menunjukkan arah pengembangan industri yang semakin mengedepankan pengalaman. Dengan konsep sanctuary, hotel tidak lagi sekadar tempat bermalam, tetapi menjadi destinasi itu sendiri.

Fasilitas seperti ballroom berkapasitas besar, ruang pertemuan modern, hingga area rekreasi menunjukkan bahwa industri ini juga terus memperkuat segmen MICE yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung okupansi hotel.

Segmen MICE memiliki peran strategis karena mampu menghadirkan permintaan dalam skala besar dan relatif stabil. Dengan kapasitas ballroom hingga ratusan orang, hotel tidak hanya melayani wisatawan individu, tetapi juga kebutuhan korporasi, konferensi, hingga acara sosial berskala besar.

Diversifikasi ini penting untuk menjaga ketahanan bisnis di tengah fluktuasi pasar wisata leisure.

Selain itu, integrasi dengan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting. Kawasan seperti Sentul City yang dikelilingi perbukitan hijau dan mudah diakses dari Jakarta menawarkan kombinasi antara aksesibilitas dan pengalaman alam.

Beberapa yang tampak berkembang dan melakukan rebranding untuk merespons pergeseran tren di kawasan Sentul City misalnya Nawana by Alana yang dinaungi jaringan Archipelago International.

Kondisi ini menjadi contoh bagaimana pengembangan kawasan dan industri perhotelan dapat saling memperkuat, menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Kenaikan harga sebagai konsekuensi peningkatan kualitas harus diimbangi dengan persepsi nilai yang dirasakan tamu.

Dalam mekanisme pasar, penyesuaian harga merupakan hal yang wajar, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi daya saing. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara kualitas, harga, dan pengalaman.

Dalam perspektif yang lebih luas, prospek industri hotel Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha untuk membaca perubahan dan beradaptasi.

Optimisme jangka panjang memang memiliki dasar yang kuat, mengingat potensi pasar domestik yang besar, pertumbuhan kelas menengah, serta kekayaan destinasi wisata yang dimiliki Indonesia. Namun, optimisme tersebut harus diiringi dengan inovasi, efisiensi, dan keberanian untuk bertransformasi.

Apa yang terlihat hari ini adalah gambaran industri yang sedang berbenah. Perlambatan sementara tidak menghentikan langkah, justru menjadi momentum untuk memperkuat fondasi. Investasi terus berjalan, konsep terus diperbarui, dan pasar terus dicari dengan pendekatan yang lebih relevan.

Dalam dinamika inilah, industri perhotelan Indonesia menemukan bentuk barunya, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dengan cara yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menerapkan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) untuk menghemat anggaran seperti yang akan diberlakukan oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH mulai berlaku 1 April 2026. Termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan Work From Office (WFO) baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas dari kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

"Ini kita sampaikan mereka harus siap dipanggil (ke kantor). Jadi enggak ada yang di luar kota terus alesan 'saya lagi WFA atau WFH'," tegasnya.

Bahkan, ucap dia, pegawai yang tidak menaati aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kita juga akan menerapkan peraturan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), dengan opsi utama satu hari kerja dari rumah dalam sepekan.

"Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden [Prabowo Subianto]," ujar Eri, Selasa (31/3/2026).

Eri mengeklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menerapkan skema WFH, melainkan Work From Anywhere (WFA). Dalam praktiknya, jajaran pegawai tetap bekerja dekat dengan masyarakat melalui Balai RW.

"Kalau Pemkot Surabaya itu tidak ada WFH, dulu-dulu yang ada WFA. Jadi di mana? Pegawai Pemerintah Kota Surabaya dari dulu tidak pernah ada di kantor, tapi kantornya ada di Balai RW," sebutnya.

Eri menegaskan konsep WFA yang diterapkan Pemkot Surabaya selama ini memungkinkan masing-masing pegawai bekerja secara fleksibel dengan mendekatkan pelayanan kepada warga.

"Makanya [work from] anywhere, kalau ini kan [rencana] WFH, berarti nanti ya sama saja. Kenapa dulu dia kerja di Balai RW, itu adalah mereka yang punya rumah terdekat di sana," tuturnya.

Menurutnya, kantor instansi pemerintahan tetap berada di kawasan Balai Kota Surabaya. Namun, sejumlah pelayanan publik tersebar di seluruh Balai RW di penjuru Kota Pahlawan.

"Jadi kantornya di mana? Di pemerintah kota, di balai kota, tapi ngantornya [bekerja] di Balai RW," tegasnya.

Oleh sebab itu, politikus PDIP ini menegaskan Pemkot Surabaya masih menunggu keputusan resmi yang diterbitkan pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama kebijakan seperti WFH atau WFA adalah penghematan bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi terkait dengan WFA ini, kita tunggu arahan Presiden Prabowo, tapi yang pasti [dilaksanakan] untuk penghematan BBM karena WFA itu maksudnya dibuat untuk penghematan BBM," jelasnya.

Sebagai alternatif, Eri mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, khususnya bagi pegawai yang biasanya bekerja di kawasan balai kota atau kecamatan.

"Maka sepertinya tahun sebelumnya, yang pernah-pernah kita lakukan, maka nanti satu hari kita akan ambil yang namanya pegawai negeri, yang kantornya di balai kota atau di kantor mana pun, tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum," ungkapnya.

Lebih lanjut, Eri juga menekankan bahwa kondisi geografis tempat tinggal dari masing-masing pegawai pemerintah kota tidak seluruhnya berdomisili di wilayah Surabaya.

"Kalau ada yang rumahnya dekat, ketika ngantor di Balai RW cukup naik sepeda, tapi karena pegawai negerinya Surabaya, PNS-nya itu ada yang rumahnya Sidoarjo, rumahnya Gresik. Nah, itu makanya kita minta untuk menggunakan transportasi umum," paparnya.

Mengenai peluang penerapan WFH pada Jumat, Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu menegaskan hal tersebut masih bersifat tentatif atau menyesuaikan.

"InsyaAllah, kalau nanti [instruksi] WFH-nya dari Pak Presiden [dilaksanakan] hari Jumat, tapi kita nanti lihat lagi ya," ucapnya.

Selain itu, Eri juga menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang menerapkan WFH pada hari Rabu. Menurutnya, Pemkot Surabaya cenderung menghindari kebijakan serupa pada hari yang berdekatan dengan libur.

"Kalau kami memang sepakat [WFH] tidak di hari yang mendekati liburan atau setelah liburan. Sehingga bisa mengontrol bagaimana itu hasil pekerjaannya seperti apa," tegasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya akan tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat apabila kebijakan tersebut nantinya sudah diresmikan secara nasional.

"Kembali lagi, kalau [kebijakan WFH] itu sudah ditetapkan oleh kementerian hari apa, maka semua daerah harus mengikuti, tapi kami memang berharapnya tidak di hari mendekati liburan atau sesudah liburan," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah mengkaji penerapan sistemwork from anywhere(WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik global.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kewenangan daerah dalam menentukan hari pelaksanaan WFA.

“Kalau diberikan kewenangan ke provinsi untuk menentukan hari, jadi ini sudah bukan soal iya (setuju) atau tidak, kalau iya, iya sudah. Tapi kita kaji dulu harinya,” ujar Deru, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, penentuan hari pelaksanaan WFA menjadi aspek penting agar implementasi kebijakan tersebut tetap proporsional.

Dia mencontohkan, apabila kebijakan itu diterapkan pada Selasa atau Kamis, dikhawatirkan pegawai yang tidak disiplin akan memanfaatkan Senin dan Jumat sebagaiharpitnas(hari kejepit nasional).

Sementara itu, jika diterapkan pada Senin, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuat masa libur pegawai menjadi terlalu panjang.

“Maka apa yang paling proporsional, sementara ini mungkin Rabu. Tapi belum tahu ini masih dikaji,” jelasnya.

Deru menambahkan, dari sisi efisiensi anggaran, kebijakan WFA dinilai cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFA selama empat hari dalam satu bulan dapat menghemat sekitar 18% belanja operasional BBM.

“Lumayan itu, tapi ada dua yang tidak boleh berkurang, yaitu produk atau kinerja, dan juga ekosistem ekonomi di lapangan. Ini yang perlu dikaji lebih dalam,” tutupnya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi akan ditetapkan Maret 2026.

"Pokoknya akan akan ditetapkan bulan ini. Ya secepatnya, kan bulan ini tinggal berapa hari kan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/3).

Airlangga meminta publik menunggu perihal kebijakan itu hingga pemerintah mengumumkan secara resmi langkah yang diambil nanti. Saat ini, pemerintah masih merancang skema tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan kebijakan itu telah diputuskan dan segera diumumkan ke publik.

Namun menurutnya, pengumuman resmi soal WFH masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, serta akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Purbaya menyebut keputusan terkait WFH sudah final di tingkat pemerintah, tetapi bukan dirinya yang akan mengumumkannya.

"Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian," ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Bisnis.com, JAKARTA — Gonjang-ganjing ekonomi karena tingginya harga minyak berisiko membuat belanja negara semakin bengkak. Namun, pemerintah menyatakan akan menahan defisit APBN tetap di bawah 3% dengan melakukan efisiensi anggaran jilid II.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran untuk memitigasi dampak eskalasi perang AS-Israel vs Iran, yang berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia hingga lalu lintas barang. Masalah itu bisa memengaruhi anggaran subdisi energi RI.

Salah satu skema efisiensi itu adalah penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga (K/L). pos yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.

Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.

Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.

"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti anda atur," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif agar fiskal tetap sehat, bukan indikasi krisis.

"Dengan itu [efisiensi anggaran belanja K/L] saja, bantalan kita masih cukup," katanya.

Di luar target penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya diutarakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun yang bersumber dari rasionalisasi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.

"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.

Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Mau Defisit di Bawah 3%

Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dipublikasikan dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis” pada Minggu (15/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3% dari PDB.

Menurut Prabowo, batas tersebut hanya mungkin dilampaui apabila negara menghadapi kondisi luar biasa yang berskala besar.

Dia mencontohkan situasi pandemi Covid-19 sebagai salah satu keadaan darurat yang pernah membuat pemerintah diizinkan secara hukum untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai kebutuhan penanganan krisis dan perlindungan masyarakat.

"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," tegas Prabowo di kediamannya.

Selain kondisi darurat kesehatan, Prabowo juga menyinggung kemungkinan lain yang dapat memicu pelonggaran sementara terhadap batas defisit, misalnya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tajam dalam waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa langkah melampaui batas defisit tersebut hanya akan menjadi opsi terakhir.

Menurutnya, meskipun banyak negara lain telah melonggarkan aturan fiskal mereka, Indonesia tetap perlu mempertahankan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.

Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN 2026 maksimal berada di level 2,9%. Menurutnya, angka tersebut merupakan titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

"Jadi kita atur seoptimal mungkin di mana ekonominya bisa jalan terus, anggaran bisa jalan, shock di-absorb oleh pemerintah kalau perlu, dan masyarakat masih tetap bisa menikmati pertumbuhan ekonomi," jelas Purbaya.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis.

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Sementara itu, Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000, dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdapat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jabar menerapkan skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) mulai 25 hingga 27 Maret 2026 sebagai upaya mengurangi kepadatan arus balik Lebaran.

Sekda Jabar Herman Suryatman, menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar sudah mulai efektif bekerja, mulai Rabu 25 Maret 2026 ini dengan skema WFA.

“Hari ini hari pertama masuk kerja pasca cuti Lebaran. Saya sendiri ada di Gedung Sate untuk melakukan cek, ricek, dan kroscek situasi kondisi,” katanya, Rabu (25/3/2026).

Herman mengatakan, kebijakan kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH), Work From Anywhere (WFA), hingga Flexible Working Arrangement (FWA) tidak mengubah status hari kerja menjadi hari libur. “Ini bukan libur. Tetap hari kerja aktif yang menuntut akuntabilitas penuh,” katanya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kementerian PAN-RB terkait penyesuaian sistem kerja ASN pasca libur nasional dan cuti bersama Idulfitri, yang kemudian dielaborasi melalui surat edaran Sekda Pemprov Jabar.

Dalam aturan itu, ASN diberikan fleksibilitas lokasi kerja guna menjaga produktivitas sekaligus mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran. Herman memastikan fleksibilitas tersebut tidak mengurangi tanggung jawab kinerja pegawai.

“Bekerja dari mana pun, yang jelas output, outcome, serta benefit impact harus jelas. Jadi bukan libur, tapi bekerja dari berbagai tempat,” ucapnya.

Pihaknya tetap mengingatkan seluruh ASN dan non-ASN agar tetap disiplin dan menjaga kualitas pelayanan publik selama penerapan skema tersebut.

“Kami mengimbau tetap semangat, rajin, dan giat bekerja,” katanya.

Secara khusus, unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat wajib tetap beroperasi normal, tanpa terdampak skema fleksibel.

“Khusus perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung, seperti Kantor Samsat di Badan Pendapatan Daerah, tetap masuk dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Herman pun menekankan tiga fungsi utama pemerintahan yakni pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik yang harus tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

“Sekali lagi, ini bukan hari libur. Ini hari kerja, jadi harus akuntabel. Semua target kerja individu harus tercapai dan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Pengawasan akan dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar melalui mekanisme cek dan evaluasi berkala.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemilir menilai penerapan kebijakan kerja di mana saja (Work From Anywhere/WFA) pada masa arus balik Lebaran, memberi keleluasaan waktu untuk kembali beraktivitas setelah libur panjang, sekaligus membantu memperlancar perjalanan.

Sejumlah pemilir yang ditemui di Terminal Terpadu Polo Gebang, Jakarta, Rabu menilai, fleksibilitas yang diberikan melalui skema WFA membuat mereka tidak terburu-buru kembali, sehingga dapat mengatur waktu perjalanan dengan lebih nyaman.

Imam, pemilir dari Brebes mengatakan kebijakan tersebut berdampak langsung pada kelancaran perjalanan yang membuat waktu tempuh lebih singkat.

"Membantu untuk istirahat juga abis mudik,” ujarnya.

Hal serupa dirasakan Ferry, pekerja swasta yang melakukan perjalanan dari Palembang menuju Terminal Pulo Gebang. Ia menyebut perjalanannya tidak memakan waktu hingga satu hari penuh.

“WFA ngebantu, karena kita biar pulang ga barengan. Jadi mengurangi kemacetan,” kata Ferry.

Sementara itu, Yudhi, pemilir yang melakukan perjalanan dari Bali menuju Terminal Terpadu Pulo Gebang, menilai fleksibilitas kebijakan kerja, baik melalui WFA maupun cuti, memberikan alternatif bagi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan sekaligus menyiapkan diri kembali ke rutinitas kerja.

Ia sendiri tidak menggunakan skema WFA, melainkan cuti tahunan. Meski begitu, ia menilai adanya fleksibilitas ini membantu mengurai kepadatan.

“Mempermudah sih sebenernya,” ujar Yudhi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kebijakan kerja fleksibel WFA efektif menekan kepadatan arus balik mudik Lebaran 2026.

Dudy menyampaikan kebijakan tersebut mampu menurunkan proyeksi jumlah kendaraan yang kembali pada puncak arus balik.

“Kalau kita melihat arus balik, itu kan semula kita memprediksi 285 ribu menjadi 250 ribu, kemudian di arus penyeberangan juga ada penurunan, jadi saya melihat ada efektivitas," kata Dudy usai melakukan tinjauan di Jasamarga Tollroad Command Center, Bekasi, Rabu.

Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan angkutan umum selama periode Lebaran dari H-8 hingga H+3 meningkat sebesar 4,07 persen, dengan jumlah keberangkatan penumpang naik 11,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah juga mencatat puncak arus balik yang terjadi pada Selasa (24/3) mencapai 256.338 kendaraan dalam satu hari, lebih tinggi dari periode Lebaran tahun lalu sebesar 223.163 kendaraan.

Tak hanya WFA ia juga menilai kebijakan diskon tarif tol dapat berpotensi memberikan dampak terhadap distribusi arus kendaraan sehingga tidak terpusat pada waktu tertentu.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan tersebut guna menghindari kepadatan pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret.

“Kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere maupun diskon tarif tol yang diberlakukan pada tanggal 26 dan 27 sebesar 30 persen,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Kenapa dari awal juga diskon tarif tol ditempatkan di tanggal 26 dan 27? Karena itu adalah untuk mengurai atau mendistribusikan,

Bekasi (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 berpotensi terjadi pada Minggu (29/3) dengan volume kendaraan sekitar 250 ribu unit.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, prediksi tersebut disusun berdasarkan tren pergerakan kendaraan yang terus dipantau selama periode arus balik.

“Prediksi sementara sesuai dengan tren saat ini ya sekitar 250.000-an lah di tanggal 29 yang akan datang,” kata Rivan usai peninjauan arus balik di Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Rabu.

Ia menjelaskan, Jasa Marga sebelumnya juga sempat memperkirakan lonjakan kendaraan hingga 285 ribu unit. Namun, distribusi arus kendaraan dinilai mulai lebih merata setelah pemerintah mencatat puncak arus balik harian sebesar 256.338 kendaraan pada Selasa (24/3).

Untuk mengurai gelombang arus mudik ke depan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tarif tol sebesar 30 persen yang diberlakukan pada periode arus balik tanggal 26–27 Maret 2026.

“Kenapa dari awal juga diskon tarif tol ditempatkan di tanggal 26 dan 27? Karena itu adalah untuk mengurai atau mendistribusikan,” ujarnya.

Rivan menambahkan, pola kepadatan kendaraan pada arus balik umumnya terjadi pada siang hingga malam hari.

Karena itu, masyarakat diimbau memilih waktu perjalanan secara tepat agar tidak terjebak kepadatan pada puncak arus balik.

“Pilih waktu yang tepat, pilih kondisi yang tepat, dan kemudian dengarkan informasi yang disampaikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jasa Marga memanfaatkan teknologi pemantauan seperti traffic counting dan indikator volume to capacity ratio (V/C ratio) untuk menentukan rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan sistem satu arah (one way) dan contraflow secara dinamis.

Rivan menyebut, pihaknya terus memperkuat komunikasi kepada masyarakat agar pengguna jalan dapat menyesuaikan waktu perjalanan, kondisi fisik pengemudi, serta kesiapan kendaraan sebelum kembali ke Jakarta.

“Yang penting selain kesiapan kendaraan dan pengemudi, kesiapan terhadap memilih waktu berangkat atau melakukan perjalanan itu juga penting,” ucap Rivan.

Perusahaan juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah titik layanan, termasuk rest area, untuk mendukung kelancaran arus balik hingga akhir periode libur Lebaran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

arus balik, itu kan semula kita prediksi 285 ribu menjadi 250 ribu, di penyeberangan juga ada penurunan, jadi saya lihat ada efektivitas

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kebijakan kerja fleksibel work from anywhere (WFA) efektif menekan kepadatan arus kendaraan saat mudik-balik Lebaran 2026.

Dudy menyampaikan kebijakan tersebut mampu menurunkan proyeksi jumlah kendaraan yang kembali pada puncak arus balik.

“Kalau kita melihat arus balik, itu kan semula kita memprediksi 285 ribu menjadi 250 ribu, kemudian di arus penyeberangan juga ada penurunan, jadi saya melihat ada efektivitas," kata Dudy usai melakukan tinjauan di Jasamarga Tollroad Command Center Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan angkutan umum selama periode Lebaran dari H-8 hingga H+3 meningkat sebesar 4,07 persen, dengan jumlah keberangkatan penumpang naik 11,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah juga mencatat puncak arus balik yang terjadi pada Selasa (24/3) mencapai 256.338 kendaraan dalam satu hari, lebih tinggi dari periode Lebaran tahun lalu sebesar 223.163 kendaraan.

Tak hanya WFA ia juga menilai kebijakan diskon tarif tol dapat berpotensi memberikan dampak terhadap distribusi arus kendaraan sehingga tidak terpusat pada waktu tertentu.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan tersebut guna menghindari kepadatan pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret 2026.

“Kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere maupun diskon tarif tol yang diberlakukan pada tanggal 26 dan 27 sebesar 30 persen,” ujarnya.

Dudy memastikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran guna meningkatkan kualitas pelayanan pada periode mendatang.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik agar tidak menumpuk pada hari-hari terakhir masa libur Lebaran.

Ia menegaskan pemerintah tidak berpuas diri meskipun pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini relatif berjalan baik.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Jadi setiap tahun selalu kita melakukan evaluasi, kemudian setiap tahunnya kita harus melakukan peningkatan pelayanan,” tegas Dudy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026