Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal GOPANSugeng Wahyudi menyebut sngka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp20 ribu per kg.

"Kemarin harga ayam hidup di kandang peternak di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kg," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/6).

Akibat kondisi tersebut, peternak rakyat kini harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kg ayam yang dijual. Dengan biaya pokok produksi sekitar Rp20 ribu per kg dan harga jual hanya Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg, usaha peternakan ayam dinilai semakin tertekan.

Menurut Sugeng, harga ayam anjlok bukan disebabkan oleh tata kelola impor bahan baku pakan, tetapi karena pasokan ayam melimpah yang tidak diimbangi peningkatan permintaan.

"Memang hari ini, suplai produksi ayam tidak diimbangi oleh peningkatan demand daging ayam. Yang terjadi kemudian, harga ayam hidup di kandang-kandang peternak tertekan," ucapnya.

Kondisi anjloknya harga ayam seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sugeng mengatakan pola serupa juga sempat terjadi pada periode yang sama tahun lalu ketika harga ayam hidup turun akibat kelebihan pasokan.

"Kejadian ini berulang, dan seperti di tahun 2025, di bulan yang sama waktu itu, harga ayam hidup juga mengalami penurunan," sebutnya.

Menurutya, salah satu akar persoalan harga ayam anjlok adalah masih dominannya pemasaran ayam hidup oleh pelaku usaha besar ketimbang memasarkan ayam potong.

Sugeng menegaskan pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 50 ribu ekor per minggu seharusnya telah memiliki rumah potong ayam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Sudah seharusnya pelaku-pelaku yang mempunyai kapasitas produksi lebih dari 50 ribu per minggu untuk memasarkan bukan ayam hidup, tetapi harus mempunyai rumah potong ayam. Sesuai dengan Permentan 10/2024," katanya.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh pelaku industri memiliki usaha budidaya ayam broiler. Sementara itu, pasar yang masih bertumpu pada penjualan ayam hidup membuat tekanan harga di tingkat peternak sulit dihindari.

"Saat ini hampir semua pelaku di industri memiliki budidaya ayam broiler, tanpa terkecuali. Sementara pasar yang diandalkan pasar ayam hidup, yang terjadi kemudian harga rendah di tingkat peternak tak terhindarkan," jelas dia.

Ia pun mendorong pemerintah segera merealisasikan program hilirisasi yang selama ini dijanjikan. Implementasi hilirisasi dapat dilakukan melalui BUMN pangan Berdikari, agar penyerapan ayam tidak lagi bergantung pada pasar ayam hidup.

"Hilirisasi seperti yang sering pemerintah janjikan, sudah saatnya untuk diimplementasikan, barang tentu melalui BUMN pangan yang dimiliki pemerintah, Berdikari dalam hal ini," terang dia.

Selain itu, GOPAN juga meminta perluasan usaha budidaya ayam hidup dibatasi, khususnya bagi pelaku usaha besar. Menurut Sugeng, banyak investor baru masuk ke sektor budidaya tanpa memperhitungkan kondisi pasar sehingga memicu kelebihan pasokan.

"Termasuk perluasan usaha di sektor budidaya final stock ayam hidup juga dibatasi, begitu banyak pelaku-pelaku baru investasi tanpa memperhitungkan pasar. Terutama pelaku-pelaku besar yang menguasai pakan dan DOC (Day Old Chick)," ujarnya.

Kendala di Kabupaten Puncak, untuk penyaluran ke wilayah yang jauh, cuaca dan juga keamanan

Timika (ANTARA) - Perum Bulog Timika menyebutkan pagu penyaluran bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP) Kabupaten Puncak, Papua Tengah selama Februari hingga Maret 2026 sebanyak 919 ton.

Kepala Perum Bulog Cabang Timika Dedy Wahyudi di Timika , Jumat mengatakan jumlah tersebut akan disalurkan kepada 45.983 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah Puncak.

Seluruh proses penyaluran diangkut menggunakan pesawat dari Kota Timika, Kabupaten Mimika menuju wilayah Puncak menggunakan pesawat karena wilayah itu hanya ditempuh melalui julur transportasi udara.

"Kendala di Kabupaten Puncak, untuk penyaluran ke wilayah yang jauh, cuaca dan juga keamanan, di sana ada enam bandara penerima yang mendukung penyaluran ke distrik distrik. Jadi beras di angkut dari Timika menggunakan pesawat langsung ke enam bandara di sana. Setelah dari bandara baru disalurkan ke masing masing distrik ,"ujarnya.

Ia menyebut dalam sehari pesawat dapat mengangkut beras bantuan pangan 10 sampai 15 ton menuju Puncak.

Batas waktu penyaluran yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan penyaluran di wilayah itu 30 Juni, namun namun Perum Bulog menargetkan akan menyelesaikannya lebih cepat dari batas waktu yang diberikan.

Dedy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Puncak yang selalu mendukung seluruh proses penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat di wilayah itu.

"Pemda Kabupaten Puncak juga sangat membantu kami dalam pendistribusian dan mereka sendiri yang langsung membantu menerima di atas untuk menyerahkan di atas," ujarnya.

Perum Bolug Timika mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyaluran bantuan pangan bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap PBP menerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Open 2026 tidak hanya menjadi ajang bulu tangkis bergengsi kelas dunia, tetapi juga menjadi panggung penting bagi proses regenerasi atlet nasional. Turnamen level Badminton World Federation (BWF) Super 1000 tersebut memberikan kesempatan berharga bagi para atlet muda Indonesia untuk mengasah kemampuan, memperkaya pengalaman bertanding, serta membangun mental juara saat berhadapan dengan pemain-pemain terbaik dunia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi berkelanjutan antara Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam mendukung pembinaan dan pengembangan talenta muda bulu tangkis Indonesia. Dukungan tersebut membuka ruang bagi atlet-atlet potensial untuk berkembang dan mempersiapkan diri menjadi penerus tradisi prestasi bulu tangkis nasional di tingkat global.

Salah satu talenta yang mendapat kesempatan berharga tersebut adalah pasangan ganda putra Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan. Kehadiran mereka di Indonesia Open 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan jangka panjang untuk memperkuat daya saing atlet muda Indonesia di level internasional.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa kesempatan tampil di turnamen sekelas Indonesia Open merupakan bagian penting dalam perjalanan atlet menuju level tertinggi. Menurutnya, pengalaman menghadapi pemain-pemain elit dunia akan menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter, mental bertanding, serta kualitas permainan atlet muda Indonesia.

“Sebagai bank nasional yang konsisten mendukung kemajuan olahraga Indonesia, BNI meyakini bahwa pengalaman bertanding di level tertinggi merupakan investasi penting dalam proses pembentukan atlet berkelas dunia. Kesempatan tersebut akan membantu atlet muda meningkatkan kepercayaan diri, memperkaya jam terbang internasional, serta memperkuat daya saing mereka di kancah global,” ujar Okki.

Sejak dipasangkan di Pelatnas, Devin/Faathir menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Keduanya berhasil meraih gelar juara Toyota Thailand International Challenge 2025 dan Odisha Masters 2025 di India. Selain itu, mereka juga menembus babak semifinal pada wondr by BNI Indonesia International Challenge I 2025, wondr by BNI Indonesia Masters II 2025, serta Astana International Challenge 2025 di Kazakhstan.

Rangkaian prestasi tersebut menjadi indikator positif bahwa proses pembinaan atlet muda Indonesia berjalan di jalur yang tepat. Dengan dukungan yang berkelanjutan, para atlet muda memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kekuatan baru bulu tangkis Indonesia di masa depan.

“Prestasi yang diraih Devin dan Faathir menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan talenta. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk berkembang, pengalaman bertanding yang memadai, serta dukungan yang konsisten dari seluruh ekosistem olahraga. Kami optimistis semakin banyak atlet muda Indonesia yang mampu mengikuti jejak para pendahulunya dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia,” tambah Okki.

Sebagai mitra strategis PBSI, BNI terus berkomitmen untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari pengembangan talenta usia muda hingga penguatan ekosistem kompetisi nasional dan internasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari kontribusi BNI dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus menjaga tradisi prestasi olahraga Indonesia.

BNI meyakini bahwa investasi pada pembinaan atlet muda adalah investasi bagi masa depan bangsa. Melalui dukungan yang konsisten dan kolaborasi yang kuat dengan PBSI, BNI berharap dapat turut melahirkan generasi penerus juara dunia yang akan membawa Indonesia terus berjaya di pentas bulu tangkis internasional. (*)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dan dampak kekeringan menyusul musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Eko mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan pemetaan dan mitigasi lintas sektor pada daerah dan wilayah terdampak kekeringan.

"Dengan dukungan alat dan infrastruktur, mulai dari program optimalisasi pengairan irigasi, rehabilitasi irigasi, embung, pemanfaatan air dangkal, air sumur dalam dan dangkal, pompanisasi dan irigasi perpipaan, serta mengatur pola tanam dengan varietas tahan kekeringan," katanya.

Ia juga berharap pemerintah intens memantau harga pangan agar lonjakan harga bisa diintervensi melalui kebijakan dan program. Misalnya, telur sempat mengalami penurunan harga, sementara harga pakan terus naik.

Ia mengatakan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyerap produksi telur untuk program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk menyiasati kerugian peternak ayam petelur akibat harga pakan yang tinggi dan harga jual rendah, Badan Gizi Nasional dapat memerintah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebagai unit pelaksana program MBG untuk menyerap produksi telur guna menstabilkan harga dan menguntungkan peternak setempat," ucapnya.

Di sisi lain, legislator bidang pertanian itu mengapresiasi pemerintah yang dinilai berhasil menjaga stok pangan nasional, khususnya beras.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4), menjelaskan stok beras nasional mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga 11 bulan ke depan.

"Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan bersejarah. Padahal, kita tahu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah konflik Timur Tengah yang semakin tak terarah, harga pangan dunia naik 2,4 persen dan eskalasi harga bisa sangat cepat berubah," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Nusantara (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan komplek Legislatif dan Yudikatif di Nusantara tetap menjadi prioritas, sehingga saat ini pekerjaannya tetap berlanjut dan ditargetkan rampung pada akhir 2027 hingga awal 2028.

"Pembangunan kawasan Komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027 – 2028," ujar Basuki Hadimuljono di Nusantara, Minggu.

Proyek di kawasan tersebut mencakup pembangunan beberapa gedung utama pada lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan ke kawasan komplek.

Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Untuk Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain sedang menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antara gedung yang satu dan gedung lainnya di komplek tersebut dengan tahap awal pekerjaan berupa pembersihan lahan yang telah dilaksanakan.

Sementara untuk pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Sementara paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini akan dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.

Basuki Hadimuljono kembali menegaskan bahwa pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.

"Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujarnya saat peninjauan lokasi pembangunan di kawasan itu.

Ia juga menyebut bahwa penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

"Jaringan perpipaan air minum saat ini masih proses pekerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN," ujar Basuki.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai para kepala daerah korup tinggal menunggu waktu ditangkap oleh KPK. Hal itu disampaikannya mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan belasan orang lainnnya.

Menurut Yudi, ada dua hal penting dari OTT KPK di Tulungagung. Pertama, mempertegas posisi kepala daerah yang tidak berintegritas, yang tidak jera atau kapok melakukan tindak pidana korupsi sehingga kena OTT. Padahal, banyak teman sejawatnya yang telah dianggap KPK.

"Mereka memang menganggap penindakan itu random, bisa jadi tidak akan kena mereka. Namun, peda kenyataannya sekarang kena," ujar Yudi kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

Kedua, motif Bupati Tulungagung yang meminta upeti dengan cara memeras bawahannya yakni kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih terjadi. "Birokrasi yang korup ini masih sangat mengkhawatirkan, terkait dengan kinerja dan prestasi daerah karena merit system tidak berjalan. Bagi kepala OPD, kerja mereka akan diliputi ketakutan karena kalau tidak menyetor mereka tidak akan mendapatkan posisi mereka saat ini," katanya.

Yudi menegaskan, jika pikiran kepala daerah adalah memenuhi kebutuhannya akan uang, mereka akan selalu berpikir untuk korup dengan cara memeras bawahan, jual beli jabatan, dan promosi jabatan. Selain itu, dari proyek yang ada di daerah dengan cara menunjuk langsung yang harus dipatuhi bawahannya.

"Jadi, saya mengimbau kepala-kepala daerah lainnya untuk stop melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026). Operasi senyap tersebut menangkap 18 orang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ikut terjaring diperiksa di Polres Sidoarjo dan 17 orang lainnya di Polres Tulungagung. Dari pemeriksaan awal itu, 13 orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara kasus itu. "Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan mereka yang tertangkap, Asep menyebutkan dugaan GSW mengondisikan vendor alat kesehatan di RSUD. Selain itu, GSW juga melakukan pengaturan agar rekanannya memenangi pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

Dari operasi senyap ini, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana terkait pemerasan.

Asep menjelaskan, perkara ini bermula saat Gatut melantik sejumlah pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Usai pelantikan, para pejabat ASN itu langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah," tutur Asep.

Gatut juga diduga meminta sejumlah uang kepada kepala OPD dan pejabat lain melalui perantara ajudannya. Adapun total uang yang diminta Rp5 miliar. "Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar," ungkap Asep.

Gatut juga diduga meminta jatah dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu, 25 Maret 2026 bukanlah peristiwa administratif biasa. Penyerahan tersebut dinilai untuk mencegah politisasi kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.

Hal itu menyikapi dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.

Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengatakan, hal ini merupakan sinyal kuat TNI sedang menghadapi ujian serius – bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusional di ruang publik.

Kasus ini dipandang sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer, sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam senyap, tertutup, dan berisiko tinggi.

"Ketika aktor dari wilayah sunyi ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem," ujarnya Jumat (27/3/2026).

Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI itu, mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat. Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri.

Peristiwa ini akan dibaca sebagai potensi gangguan terhadap rantai komando, kohesi satuan, dan bahkan keamanan informasi. Oleh karena itu, respons yang diambil bukan sekadar penindakan individual, melainkan juga langkah struktural.

Pengambilalihan langsung oleh Panglima TNI menunjukkan dua hal. Pertama, kasus ini dipandang cukup serius sehingga harus ditangani di level tertinggi. Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi.

Langkah ini sekaligus dibaca sebagai upaya sterilisasi organisasi, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.

Di luar dimensi internal, keputusan ini juga sarat dengan kalkulasi politik. Dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus ini.

Hal ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol suatu kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan.

"Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI," jelas Selamat.

Apalagi, kata dia, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain. Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya pre-emptive untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik – baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu.

Namun, ada dimensi yang lebih dalam dan mengkhawatirkan, yakni potensi penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. Unit seperti BAIS TNI seharusnya beroperasi dalam kerangka pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan tindakan kekerasan langsung terhadap individu sipil. Jika dugaan keterlibatan personel dalam penyiraman air keras terbukti, maka ini mengindikasikan kemungkinan mission creep– pergeseran fungsi dari intelijen ke tindakan operasional yang diduga tidak sah.

Dalam banyak kasus global, penyimpangan seperti ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik shadow operations, di mana unit tertentu bertindak di luar kontrol formal.

"Jika tidak dikoreksi secara tegas, hal ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal," katanya.

Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya berhenti pada pelaku lapangan. Yang lebih penting menelusuri apakah ada kegagalan sistemik, yakni kelalaian pengawasan, pembiaran, atau bahkan mungkin perintah dari level tertentu.

Kasus ini, kata dia pada akhirnya akan bermuara pada satu titik krusial yakni peradilan militer. Selamag mengatakan, di sinilah TNI benar-benar diuji, bukan oleh retorika, tetapi oleh tindakan konkret. Publik akan menilai apakah proses hukum berjalan transparan. Apakah pelaku dihukum setimpal dan apakah ada keberanian untuk mengungkap keterlibatan pihak yang lebih tinggi jika memang ada.

"Setiap ketidakkonsistenan akan memperkuat stigma lama tentang impunitas dalam tubuh militer. Sebaliknya, jika kasus ini ditangani secara terbuka dan tegas, TNI justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja lebih keras dan lebih disiplin dibandingkan sistem sipil," paparnya.

Penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI dalam konteks ini bukanlah semata solusi, melainkan awal dari proses yang lebih panjang. Inilah langkah awal untuk bisa meredam krisis, tetapi bukan jawaban akhir atas persoalan. Yang akan menentukan arah ke depan adalah konsistensi – konsistensi dalam penegakan hukum, dalam transparansi, dan dalam menjaga profesionalisme.

Jika langkah awal ini diikuti dengan tindakan nyata, maka krisis ini bisa menjadi momentum perbaikan institusi TNI. Tapi jika tidak, justru akan menjadi preseden buruk yang menggerus kepercayaan publik secara perlahan. Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya reputasi BAIS TNI, tetapi juga wajah TNI secara keseluruhan sebagai institusi negara yang diharapkan bisa profesional, modern, dan tunduk pada hukum.

"Dalam ujian seperti ini, publik tidak menunggu janji, mereka menunggu bukti," tandasnya.

JAKARTA - Keputusan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya buntut kasus KontraS menuai apresiasi publik. Di saat banyak pejabat memilih bertahan dan berlindung di balik berbagai dalih, langkah ini justru dinilai sebagai bentuk keberanian moral yang semakin langka.

Ketua Umum Pasbata Prabowo David Febrian menyebut pengunduran diri tersebut sebagai tamparan keras bagi para pejabat yang selama ini tersandung persoalan namun tetap berupaya mempertahankan jabatan.

“Ini bukan sekadar mundur. Ini adalah sikap ksatria. Ini pelajaran terbuka bagi banyak pejabat yang ketika bermasalah justru sibuk mencari pembenaran, memainkan opini, bahkan menyalahkan pihak lain,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).

David menilai, Letjen Yudi menunjukkan standar kepemimpinan yang berbeda, bahwa tanggung jawab kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun jabatan, bahkan sebelum proses hukum selesai.

“Di negeri ini, terlalu sering kita melihat pejabat yang jelas-jelas bermasalah tapi masih bertahan, berkelit, dan menghindar. Letjen Yudi justru melakukan hal sebaliknya. Urusan benar atau salah biar hukum yang membuktikan, tapi tanggung jawab kepada publik tidak bisa ditunda,” lanjutnya.

Menurut Pasbata Prabowo, sikap seperti ini adalah bentuk kepemimpinan sejati yang mulai tergerus oleh praktik politik pragmatis. Ia bahkan menyebut karakter ksatria seperti ini hampir tidak lagi menjadi arus utama di kalangan elite.

“Ini tipe pemimpin yang semakin jarang kita temui. Berani bertanggung jawab tanpa harus dipaksa. Ini bukan soal tekanan, ini soal integritas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang justru mengaburkan substansi kasus. Ia menegaskan, pengunduran diri bukan akhir, melainkan awal dari proses hukum yang harus dikawal secara serius.

“Jangan dibelokkan. Jangan dipelintir seolah ini drama atau manuver. Ini bentuk tanggung jawab. Tapi proses hukum tetap harus berjalan dan kita kawal bersama,” tegasnya.

Pasbata Prabowo juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan terbuka yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Ia menilai respons tersebut sebagai bukti bahwa TNI tidak mentolerir pelanggaran dan serius menjaga kredibilitas institusi.

“Langkah tegas Puspom TNI menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi. Ini wajah transparansi di era demokrasi. Ini harus kita dukung, bukan dicurigai tanpa dasar,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Pasbata Prabowo mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam membangun budaya tanggung jawab di ruang publik.

“Kalau semua pejabat punya keberanian seperti ini, bangsa ini tidak akan terus disandera oleh krisis kepercayaan. Ini contoh nyata. Tinggal mau ditiru atau tidak,” ucapnya.

TASIKMALAYA - Pengendara dari arah Ciamis bahkan Jawa Tengah yang hendak melakukan perjalanan arus balik 2026 melalui Lingkar Gentong, Tasikmalaya diimbau memilih jalur alternatif. Opsi menempuh perjalanan via jalur alternatif menyusul kepadatan motor, mobil, dan bus di sepanjang jalan menuju Lingkar Gentong sampai arah Garut sejak Senin (23/3/2026) dan hari ini Selasa (24/3/2026).

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto menyarankan pengendara tak mesti terpaku pada Lingkar Gentong sebagai akses jalan menuju Garut, Bandung, hingga Jakarta. Sebab, Tasikmalaya berada di lokasi strategis yang bisa menghubungkan ke daerah lain melalui jalur-jalur non-utama.

"Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dipergunakan dari Tasik menuju Bandung yaitu lewat Sukaresik nanti tembus di Ciamis, Ciamis kemudian langsung di Garut Kota," ujar Andi, Selasa (24/3/2026).

"Sehingga tidak melalui jalur Gentong yang ada antrean kendaraan," tambahnya.

Arus balik di Lingkar Gentong dan sekitarnya mulai tampak dipadati kendaraan yang hendak keluar Tasikmalaya sejak Senin (23/3/2026). Kendaraan mulai dari roda dua, roda empat, hingga bus yang berpelat luar Tasik mulai dari B Jakarta hingga T Karawang mewarnai kemacetan sepanjang 10 km.

Kemacetan 10 km berlangsung dari Simpang Sukamantri sampai perbatasan Tasikmalaya-Garut atau di titik tengah antara Jalan Malangbong dan Jalan Nasional. Hanya kendaraan roda dua yang bisa melaju di atas 20 km/jam. Selebihnya, kendaraan roda empat apalagi bus hanya sesekali melaju.

Jika dilihat lebih jauh lagi, kepadatan arus sampai Pasar Lewo, Garut. Jaraknya dari tugu perbatasan kedua wilayah tersebut mencapai 11 km. Artinya ada kemacetan arus balik sepanjang 20 km lebih dari Kabupaten Tasikmalaya sampai Garut.

Andi memprediksi kepadatan arus kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong bakal terjadi hingga 29 Maret 2026, tapi sifatnya situasional atau tidak selalu terjadi kemacetan. "Kami juga mengantisipasi liburan sekolah di Jumat, Sabtu, Minggu, tentunya banyak kendaraan yang menuju Bandung, khususnya Jakarta," ujarnya.

Bank Syariah Nasional meluncurkan Supperapps Bale Syariah BSN di Jakarta, Kamis (5/2).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Syariah Nasional (Alex Sofjan Noor) bersama SEVP BTN Thomas Wahyudi dan Komisaris Utama BSN Bahrullah Akbar dengan memencet tombol tanda peluncuran. 

Bale Syariah BSN merupakan bagian dari transformasi menyeluruh yang dilakukan BSN dalam rangka menuju bank syariah modern dan adaftif terhadap perubahan perilaku masyarakat sekaligus untuk memperkuat keuangan serta perumahan syariah nasional.

Aplikasi Bale Syariah dirancang bukan hanya untuk memudahkan transaksi, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah dan mendekatkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan digital masyarakat.

Lebih dari 72% masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet. Teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara masyarakat mengelola keuangan.

Dengan Bale Syariah ini, ke depan BSN melakukan pengembangan fitur transaksional, penguatan ekosistem layanan syariah serta pengayaan menu edukatif yang mengintegrasikan nilai-nila syariah dalam gaya hidup digital.

Sejumlah pedagang terompet di Pasar Asemka, Jakarta Barat mengeluhkan penjualan sambut perayaan Tahun Baru 2026 tak seramai tahun-tahun sebelumnya. 

Usman, seorang penjual terompet, mengaku penjualan terompet pada akhir tahun ini cenderung menurun dibandingkan dengan akhir tahun lalu.

"Sejauh ini sih masih sepi ya, padahal sudah berjualan dari tanggal 27 kemarin (Desember 2025)," ujar Usman saat ditemui langsung, Rabu (31/12).

Ia menjual terompet dengan kisaran harga Rp6 ribu sampai 25 ribu tergantung bentuk dan ukuran. Mulai dari terompet ukuran kecil, terompet yang menyerupai alat musik terompet sesungguhnya, hingga terompet berbentuk naga.

Usman bercerita pendapatan dari menjual terompet saat ini hanya berkisar Rp500 ribu per hari. Padahal, tahun lalu, penjualannya bisa menyentuh Rp800 ribu.

"Ya, alhamdulillah sih sekarang sehari bisa dapat omzet kurang lebih Rp500 ribu sehari. Tapi ya kalo tahun lalu mah bisa sampe Rp800 ribu sehari," ceritanya.

Senada dengan Usman, seorang penjual terompet lainnya yang bernama Yudi mengeluhkan penjualan terompet saat ini lebih sepi dibandingkan tahun sebelumnya.

Terlebih ia terakhir berjualan terompet sebelum Covid-19 melanda di Indonesia, yakni pada perayaan pergantian tahun baru 2020.

"Wah kalau dibandingkan saat saya terakhir jualan sebelum ada Covid tuh beda jauh banget mas, kalau sekarang ya paling sehari dapat Rp300 (ribu) sampai Rp400 ribu sehari, tapi dulu mah bisa tiga kali lipatnya tuh," kata Yudi saat ditemui langsung secara terpisah.

Meski begitu, Yudi tetap akan berjualan terompet sampai malam hari, bahkan sampai detik terakhir tahun 2025 pun. Ia pun berharap stok yang ia miliki bisa laku lebih banyak saat mendekati jam 12 malam.

"Iya saya mah bakal di sini terus jualan sampe jam 12 malam, insyaallah pasti banyak yang beli kalau sudah deket-deket ganti tahun nanti," ucapnya penuh harap.

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap mendesak KPK menjelaskan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebab, kasus ini ditaksir merugikan negara Rp2,7 triliun.

"KPK harus menjelaskan kepada publik, apa faktor penyebab mereka me-SP3 kasus yang merugikan negara begitu besar tersebut," kata Yudi kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

"Tanpa transparansi dan akuntabilitas terkait SP3 tersebut maka kecurigaan dari masyarakat kepada KPK akan meninggi," sambungnya.

Yudi turut menyoroti alasan KPK yang menyatakan tidak ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan.

Dia meyakini, alat bukti telah didapati pada tahap penyelidikan sehingga perkara yang dimaksud naik ke penyidikan.

"Sebab bagi saya tidak mudah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, tentu bukti bukti sudah ada. Mengapa KPK me-SP3 alih-alih bertarung di pengadilan?," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan alasan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara.

Menurut Budi Prasetyo, perkara yang tempusnya di 2009 itu tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

"Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti," kata Budi dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (27/12/2025).

KPK kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara tersebut. Menurutnya, hal itu demi kepastian hukum atas pihak yang diduga terlibat.

"KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait," ujarnya.

Di sisi lain, KPK terbuka jika terdapat masyarakat yang mengetahui informasi perihal dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud.

"Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK," ucapnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017. Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.