Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Putu Rahwidhiyasa mengatakan pemerintah memfokuskan rantai nilai halal (Halal Value Chain) untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dalam industri ekosistem halal Indonesia.

“Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat. Karena prosesnya akan terjamin dari hulu ke hilir, akan diperiksa, akan dirunut, sehingga pada saat sampai ke tempat mereka itu benar-benar bersih dan sehat,” kata Putu dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Putu mengatakan salah satu strategi utama dalam memperkuat rantai nilai ini adalah melalui hilirisasi potensi besar gelatin ikan halal sebagai substitusi impor.

Selama ini, gelatin merupakan komponen vital dalam berbagai industri mulai dari farmasi (cangkang kapsul), kosmetik (lipstik), hingga makanan olahan (yogurt dan es krim).

Dengan riset yang telah berjalan selama 20 tahun di Institut Pertanian Bogor, Indonesia diharapkan mampu memproduksi gelatin halal dengan bahan baku yang mudah di dapat di tanah air.

Selain gelatin, sektor wewangian (fragrance) juga menjadi sorotan. Indonesia, khususnya Aceh, dikenal sebagai produsen minyak nilam (patchouli oil) terbaik di dunia.

Melalui penguatan rantai nilai, pemerintah mendorong agar minyak nilam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) di pasar kosmetik global.

“Rantai nilai halal ini merupakan peluang untuk kerja sama tidak hanya di Indonesia tetapi juga antar negara,” katanya pula.

Putu mengatakan industri halal kini sudah menjadi standar universal dan menjadi peluang pasar global yang tidak bisa diabaikan.

Rantai nilai halal di dalam industri halal yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan Indonesia, masuk sebagai pilar dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan.

Kolaborasi lintas sektor dengan kementerian serta lembaga dilakukan untuk penguatan industri halal Indonesia, di antaranya kemudahan akses modal melalui sistem digital yang menghubungkan profil UMKM halal secara otomatis dengan lebih dari 30 lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain itu, KNEKS dan Kementerian Pariwisata membidik penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui skema kolaborasi internasional.

Salah satu strategi inovatif yang tengah digodok adalah optimalisasi load factor maskapai penerbangan rute Timur Tengah dengan memberikan insentif bagi turis dari kawasan Teluk (GCC) untuk mengisi kursi pesawat yang kosong saat musim haji atau umrah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat devisa Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi asosiasi peternak ayam petelur setempat menyuplai telur ayam ras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Situbondo Muh Abdul Rahman menyampaikan bahwa sejumlah peternak telur telah dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo dan mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Hari ini sejumlah peternak ayam petelur sudah kami pertemukan dengan Koordinator Kecamatan SPPG dan Korwil BGN Situbondo dan disepakati pembelian telur langsung ke peternak," kata dia saat dihubungi di Situbondo, Rabu.

Rahman menjelaskan, fasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Korwil BGN itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait imbauan agar dapur umum MBG membeli telur langsung ke peternak.

Saat ini, lanjut Rahman, pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo dengan SPPG di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi peternak telur ayam ras dengan SPPG untuk penandatangan nota kesepakatan, dan nantinya SPPG membeli telur ayam ras ke peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia," kata dia.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam petelur asal Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Yunardi, mengaku senang karena dengan menyuplai telur ayam ras ke SPPG akan meningkatkan pendapatan peternak ayam petelur di Kota Santri itu.

"Tentunya dengan fasilitasi pemerintah daerah ini akan sangat membantu para peternak, mengingat harga jual ke SPPG lebih tinggi dari pasaran karena mengikuti Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyambangi Danantara Indonesia guna mencari solusi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan meminta Danantara Indonesia mengambil peran untuk menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta bermasalah demi mencegah terjadinya PHK.

"Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah," ujar Iqbal usai bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Adapun, perusahaan swasta bermasalah yang dimaksud oleh dia yaitu perusahaan yang sehat namun mengalami permasalahan karena modalnya tergerus atau modalnya kurang karena faktor permintaan produk yang meningkat.

"Dalam artian bermasalah, sebenarnya perusahaannya sehat, bisa jalan lagi. Tetapi karena faktor, misal modal kerjanya tergerus, misal karena ada faktor keuangan kurang modal kerjanya, ada permintaan barang yang meningkat, ada perusahaan yang tidak sanggup lagi, bisa saja diambil alih oleh Danantara,” ujar dia.

Iqbal mengatakan permintaan itu disampaikan karena berharap Danantara dapat mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari adanya PHK oleh perusahaan swasta karena mengalami kepailitan.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan telah dilakukan kesepakatan, di mana Danantara berkomitmen akan mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan modal kerja ke PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

"Danantara nanti akan memeriksa kesehatan PT Pakerin, akan mendorong Himbara memberikan dana pinjaman. Dengan jaminan sisa aset yang bagus di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ada sekitar Rp600 miliar. Sedangkan, modal kerjanya Rp400 miliar,” ujar Iqbal.

Melalui bantuan permodalan tersebut, ia memproyeksikan dapat mendorong PT Prakerin melakukan perekrutan karyawan, baik yang sudah di PHK ataupun karyawan baru.

“Sekitar 2.700 karyawan bisa direkrut lagi oleh PT Pakerin,” katanya memperkirakan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Lebak (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Medi Juanda menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi desa serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

‎"KDMP itu dirancang untuk percepatan pengentasan kemiskinan, menumbuhkan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa," kata Medi dalam keterangan di Lebak, Rabu.

‎Kehadiran KDMP itu dipastikan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, meskipun saat ini banyak perdebatan terkait implementasi koperasi tersebut.

‎Namun, koperasi berpotensi mendatangkan manfaat terhadap pelaku UMKM sehingga mereka lebih mudah mendapatkan permodalan yang relatif aman juga dapat mengendalikan harga bahan pokok dan memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga terkendali dan terjangkau bagi kalangan masyarakat di desa.

‎KDMP juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ekonomi berbasis komunitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di desa-desa.

‎Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan KDMP juga dapat menekan urbanisasi, sehingga semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan usaha di desa.

‎Namun demikian, tantangan dan risiko koperasi juga ada, seperti sepi setelah diresmikan juga risiko kredit macet ke perbankan, potensi ada penyimpangan, hingga minimnya transparansi pengelolaan.

‎Selain itu lemahnya pengawasan sehingga ada celah untuk berbuat melakukan praktik korupsi dan gratifikasi.

‎"Kami berharap hal tersebut dapat diantisipasi dan pengelolaan koperasi tidak ada penyalahgunaan kewenangan," kata Politisi Partai Nasdem Lebak itu.

‎Menurut dia, sejatinya KDMP benar-benar program pro rakyat dan berkeadilan sehingga manfaatnya besar bagi masyarakat desa, asalkan ​​​​​​jangan sampai koperasi yang terbentuk hanya dimonopoli oleh sekelompok orang saja namun harus melibatkan seluruh masyarakat desa.

‎"Kami berharap program ini berjalan baik dan memberdayakan ekonomi desa," katanya menegaskan.

‎Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan KDMP di daerah ini yang sudah beroperasi sebanyak 78 unit dan dapat menggulirkan pertumbuhan ekonomi lokal juga penyerapan tenaga kerja baru bagi masyarakat.

‎Usaha yang dikelola koperasi tersebut mencakup tujuh unit usaha antara lain kantor koperasi, kios pengadaan bahan pokok, kios simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, serta sarana logistik.

"Kami mengapresiasi koperasi yang sudah berjalan dan mampu meningkatkan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat relatif baik, pada akhirnya mampu mengentaskan kemiskinan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) memperkuat edukasi hukum bagi nelayan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna mencegah pelanggaran penangkapan ikan lintas batas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan Australia memerlukan perhatian khusus, agar nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan serta risiko hukum apabila memasuki perairan negara lain tanpa izin.

“Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar, sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang legal, aman, dan bertanggung jawab," ujar Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-27 Juni 2026 tersebut digelar di Desa Kumbe, Lampu Satu, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Samkai, Merauke, dengan melibatkan nelayan, pelajar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir.

Menurut Latif, penguatan literasi hukum merupakan bagian dari program modernisasi perikanan tangkap yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan armada, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan dalam memahami regulasi, mematuhi batas wilayah penangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Selama kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai batas wilayah laut Indonesia dan Australia, risiko hukum dan keselamatan akibat penangkapan ikan lintas batas, perlindungan bagi WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri, hingga upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya kasus pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan Indonesia di Australian Fishing Zone (AFZ), yakni wilayah perairan Australia yang membentang dari tiga hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Berdasarkan studi "The Behavioral Drivers of Illegal Indonesian Small-Scale Transboundary Fishing in the Australian Fishing Zone" yang diterbitkan jurnal Maritime Studies pada Oktober 2025 menggunakan data AFMA, pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil Indonesia di AFZ masih menjadi persoalan selama beberapa dekade.

Jumlah kapal nelayan Indonesia yang dicegat di AFZ, juga tercatat masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan studi tersebut, otoritas Australia mencegat 337 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2021/2022. Angka itu sempat turun menjadi 125 kapal pada 2022/2023, namun kembali meningkat menjadi 237 kapal pada 2023/2024.

Sementara itu, hingga 7 Januari 2025, otoritas Australia telah mencegat 172 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2024/2025, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Latif berharap pemahaman terhadap batas wilayah dan aturan penangkapan ikan sejak dini mampu menekan pelanggaran lintas batas, sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari risiko hukum saat melaut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Hari ini saya melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya pada posisi yang sangat strategis, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Direktur Jenderal Anggaran,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru.

Dirinya menyampaikan bahwa para pejabat akan menjalankan tugas di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sehingga diperlukan ketajaman membaca risiko, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu berpesan akan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel.

“APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas Presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kalimantan Barat pada Mei 2026 mencapai 14.754 kunjungan, dengan sekitar 80 persen di antaranya masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

"Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sepanjang awal 2026 menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya tingkat hunian hotel hingga bergairahnya sektor perdagangan, kuliner, dan usaha oleh-oleh di berbagai daerah tujuan wisata," kata Muh Saichudin saat menyampaikan keterangan pers di Kantor BPS Pontianak, Rabu.

Menurut dia, dominasi wisatawan asal Malaysia masih menjadi karakter utama kunjungan wisatawan asing ke Kalimantan Barat mengingat kedekatan geografis serta tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke Kalimantan Barat masih berasal dari Malaysia karena memang aksesnya paling dekat, terutama melalui Entikong," katanya.

Selain kunjungan wisatawan asing, pergerakan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren yang positif. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan Kalimantan Barat mencapai 6,33 juta perjalanan, atau meningkat 20,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Saichudin mengatakan, meningkatnya mobilitas wisatawan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya industri perhotelan, tetapi juga usaha kuliner, transportasi, perdagangan, pusat oleh-oleh, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ikut merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas wisata.

"Dengan adanya wisatawan maupun perjalanan bisnis, tentu akan berdampak pada tingkat hunian hotel, perdagangan, kuliner, hingga penjualan oleh-oleh. Semua itu akan menggerakkan perekonomian Kalimantan Barat," ujarnya.

Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut tercermin pada kinerja industri perhotelan. BPS mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Barat pada Mei 2026 mencapai 56,26 persen, menunjukkan tingginya permintaan akomodasi baik dari wisatawan maupun pelaku perjalanan dinas dan bisnis.

Sementara itu, Rata-rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel berbintang tercatat 1,41 malam. Meski relatif singkat, angka tersebut menunjukkan tingginya frekuensi mobilitas pengunjung yang datang ke Kalimantan Barat untuk berbagai keperluan, mulai dari wisata, perdagangan, hingga kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Mobilitas masyarakat menuju Kalimantan Barat juga terlihat dari sektor transportasi. Pada Mei 2026, jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke Kalimantan Barat mencapai 100.778 orang, sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 95.681 orang. Adapun angkutan laut mencatat 8.252 penumpang datang dan 7.132 penumpang berangkat selama periode yang sama.

Menurut Saichudin, meningkatnya arus kedatangan melalui jalur udara, laut, maupun darat menunjukkan Kalimantan Barat semakin memiliki daya tarik sebagai tujuan perjalanan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata sekaligus memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi daerah.

Ia menambahkan, dengan semakin terbukanya konektivitas internasional, termasuk beroperasinya penerbangan langsung Pontianak-Singapura dan rencana pembukaan rute internasional lainnya, peluang peningkatan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat diperkirakan akan semakin besar.

"Momentum tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas destinasi wisata, infrastruktur, serta layanan pariwisata agar dampak ekonomi yang dihasilkan semakin optimal," kata dia.

BPS menilai tren positif pada sektor pariwisata tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah tujuan wisata berbasis perbatasan, tetapi juga mulai berkembang sebagai destinasi bisnis, perdagangan, dan investasi.

"Dengan dukungan konektivitas transportasi yang semakin baik serta pengembangan destinasi unggulan, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menyebut inflasi di Bengkulu dari Januari hingga Juni 2026 dicatat masih terkendali sebesar 1,77 persen (ytd) dan mengingatkan perlunya pengendalian harga komoditas terus diperkuat pada semester kedua.

"Inflasi Januari sampai Juni kita masih 1,77 persen, tetapi kita masih punya enam bulan lagi. Kalau tidak dijaga, bisa melewati target. Mudah-mudahan kalau kita menjaga pergolakan harga, kita masih dalam target," kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal di Bengkulu, Rabu.

Menurut dia, inflasi pada Juni memang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kenaikan harga sehingga pengendalian inflasi tidak boleh diabaikan.

Dia menjelaskan.capaian inflasi semester pertama 2026 belum dapat menjadi jaminan inflasi tahunan tetap rendah karena masih terdapat enam bulan yang akan mempengaruhi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Win mengatakan apabila laju inflasi pada semester kedua berlangsung dengan pola yang sama seperti semester pertama, maka inflasi tahunan berpotensi melampaui batas atas sasaran inflasi nasional.

Dia menyebutkan secara year on year inflasi Bengkulu tercatat 3,98 persen atau berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan rentang deviasi plus minus 1 persen.

Karena itu, kata dia pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu terus menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap inflasi.

Selain menjaga harga, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan barang di pasar agar gejolak harga dapat ditekan dan inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

BPS berharap upaya pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi Bengkulu tetap berada dalam rentang sasaran nasional pada akhir 2026.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat memperkuat bauran kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perlambatan ekonomi dunia, tekanan inflasi, serta dinamika pasar keuangan internasional.

"Ketidakpastian global masih cukup tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya tekanan inflasi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berpengaruh terhadap arus modal, nilai tukar, hingga harga berbagai komoditas dunia," kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Doni Septadijaya di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan kondisi global saat ini masih dibayangi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya inflasi global, serta tingginya volatilitas pasar keuangan yang dipengaruhi kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan aliran modal global cenderung kembali ke Amerika Serikat sehingga memberi tekanan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar dolar AS juga masih menjadi tantangan yang perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Meski demikian, Doni menilai fundamental ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II diperkirakan tetap terjaga, didukung meningkatnya konsumsi masyarakat, realisasi belanja pemerintah, pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara, serta penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Dari sisi inflasi, ia mengatakan kondisi masih relatif terkendali meski terdapat potensi kenaikan harga sejumlah komoditas ke depan. Stabilitas harga bahan pangan dinilai cukup terjaga sehingga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat untuk tetap tumbuh.

BI juga mencatat perkembangan positif pada sektor ekonomi digital. Nilai transaksi pembayaran digital dan mobile banking di Indonesia terus mencatat pertumbuhan dua digit, menunjukkan semakin tingginya adopsi layanan digital oleh masyarakat sekaligus menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5,75 persen sebagai langkah preventif menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari bauran kebijakan moneter yang ditempuh di tengah dinamika ekonomi global.

Selain kebijakan suku bunga, BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing, menjaga kecukupan likuiditas perbankan, memperluas implementasi transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), serta memperketat pengawasan terhadap transaksi valuta asing bernilai besar guna menjaga ketahanan sektor eksternal.

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan, pelonggaran sejumlah instrumen makroprudensial, percepatan digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan pembiayaan sektor prioritas, termasuk UMKM, industri pengolahan, pangan, dan ekonomi syariah.

Doni menambahkan, di Kalimantan Barat, BI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui pengembangan digitalisasi pembayaran berbasis QRIS, peningkatan literasi keuangan, promosi investasi, hingga fasilitasi ekspor produk unggulan daerah seperti kopi Kalimantan Barat yang mulai menembus pasar internasional melalui berbagai forum dagang.

"Saya optimistis kombinasi kebijakan stabilitas dan penguatan sektor riil tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional maupun Kalimantan Barat, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung," kata dia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton, meningkat 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen di berbagai daerah.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Jakarta, Rabu.

BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei 2026 mencapai 2,84 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 8,42 juta ton, meningkat 0,10 juta ton atau 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi beras tersebut ditopang oleh produksi padi yang juga mengalami kenaikan. BPS memperkirakan produksi padi pada Mei 2026 mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG).

Adapun potensi produksi padi pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan sebesar 14,61 juta ton GKG, meningkat 0,17 juta ton GKG atau 1,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dengan demikian produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 43,89 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,03 juta ton GKG atau meningkat sekitar 0,06 persen dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2025," kata Ateng.

Kenaikan produksi tersebut berjalan seiring bertambahnya luas panen padi. Pada Mei 2026, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai 2,88 juta hektare, meningkat 0,04 juta hektare atau 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,35 juta hektare atau mengalami kenaikan seluas 0,04 juta hektare atau naik 0,43 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," ujar Ateng.

Data BPS tersebut menunjukkan kapasitas produksi pangan nasional masih terjaga hingga pertengahan 2026. Peningkatan produksi beras yang didukung kenaikan produksi padi dan luas panen menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026