JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) menyiapkan mekanisme evaluasi bertahap untuk mengantisipasi risiko delisting emiten konglomerasi yang tidak memenuhi batas minimum free float 15 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyebut kebijakan peningkatan free float yang tertuang dalam Peraturan BEI Nomor I-A akan diimplementasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi riil pasar.

Evaluasi juga akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi emiten Indonesia sebagai representasi sisi supply, hingga asosiasi perusahaan efek dan manajer investasi sebagai representasi sisi demand.

SHUTTERSTOCK/HARYANTA.P Ilustrasi bursa efek Indonesia (BEI).

“Jadi kalau dicermati ya, di dalam peraturan I-A yang baru diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, sebetulnya kami nanti akan membentuk mekanisme evaluasi. Tidak hanya dilakukan oleh OJK dan SRO dalam hal ini, tapi kita akan mengundang partisipasi dari terutama supply side, dari para emiten, melalui keterwakilan yang sudah dinyatakan komitmennya oleh teman-teman di asosiasi, asosiasi emiten Indonesia,” ujar Hasan saat ditemui di gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Adapun, pemenuhan ketentuan free float minimum 15 persen dilaksanakan secara bertahap dengan penetapan target antara setiap tahapan, disertai pemantauan dan pendampingan untuk memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Sebagai gambaran, perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun dan free float existing di bawah 12,5 persen akan diberikan waktu satu tahun untuk mencapai target 12,5 persen.

Selanjutnya, perusahaan tersebut harus mencapai 15 persen pada akhir tahun kedua.

Sementara itu, untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun yang saat ini free float-nya sudah berada di antara 12,5 persen hingga 15 persen, diberikan waktu satu tahun untuk mencapai target 15 persen pada 31 Maret 2027.

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham.

Adapun kelompok ketiga, yaitu perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 5 triliun, seluruhnya wajib memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu tiga tahun.

Hasan mencatat setiap siklus tahunan, terutama menjelang akhir periode evaluasi di tahun pertama, kedua, dan ketiga, akan dilakukan penilaian menyeluruh berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Evaluasi menjadi penting, meskipun kebijakan peningkatan free float dinilai positif untuk memperbaiki kualitas dan likuiditas pasar, regulator tetap mempertimbangkan kemampuan emiten serta kapasitas daya serap pasar.

“Nah nanti setiap siklus itu, setiap tahunnya ya, momentum mendekati akhir masa evaluasi, tahun pertama, kedua, ketiga, kita akan mendapatkan masukan dari hasil evaluasi. Karena kita tahu dorongan untuk meningkatkan free float di satu sisi sangat baik, tapi di sisi lain kita harus juga cermat menilai kesanggupan dan kapasitas daya serap pasar kita,” tukas dia.

Dalam praktiknya, kondisi pasar sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Bahkan dalam situasi normal sekalipun, peningkatan free float secara serentak tidak selalu dapat diserap sepenuhnya oleh investor.

Pasar cenderung memilih secara selektif, sehingga tidak semua emiten mampu langsung memenuhi target pada tahap awal.

Oleh karena itu, pendekatan bertahap dan berbasis evaluasi diperlukan agar kebijakan tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan tekanan berlebihan di pasar.

“Tentu situasi dan kondisi akan menentukan, pada saat katakanlah normal pun upaya untuk katakanlah meningkatkan free float secara serentak ini juga boleh jadi secara selektif akan dipilih oleh investornya, jadi tidak boleh jadi tidak semua emiten dalam kesempatan pertama langsung sanggup,” kata Hasan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan hasil evaluasi berkala akan menjadi dasar dalam menentukan respons kebijakan ke depan.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Selama emiten menunjukkan komitmen dan upaya memenuhi ketentuan yang ditetapkan, regulator akan melihat secara detail kendala yang dihadapi melalui proses evaluasi tersebut.

Dari situ, OJK dapat merumuskan langkah yang tepat, termasuk memberikan fleksibilitas berupa perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, tersedia pula opsi bagi emiten untuk melakukan voluntary delisting sebagai bagian dari mekanisme yang sah di pasar modal.

“Nah nanti dari hasil evaluasi itulah menentukan nanti respons policy dari kami. Sepanjang komitmen dan upaya-upaya itu sudah dilakukan, kami harapkan nanti dalam hasil evaluasi tertangkap kendalanya apa. Sehingga ruang untuk exit-nya bisa voluntary delisting, bisa juga sebetulnya ada pertambahan atau perpanjangan waktu yang dimungkinkan,” ucap Hasan.

IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A dan Surat Edaran (SE) nomor SE-00004/BEI/03-2026 mulai Selasa (31/3/2026).

Langkah ini diambil sebagai bagian dari "8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal" guna meningkatkan kualitas perusahaan tercatat serta memperkuat perlindungan investor.

Salah satu poin krusial dalam penyesuaian ini adalah kenaikan batas minimum saham publik (free float) bagi perusahaan untuk tetap tercatat di Bursa, dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mendorong transparansi dan likuiditas pasar yang lebih sehat.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi pasar modal Indonesia guna meningkatkan kualitas Perusahaan Tercatat, memperkuat tata kelola, serta mendorong pelindungan investor yang lebih optimal," ujar Kautsar dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

BEI menetapkan masa transisi yang dibagi berdasarkan nilai kapitalisasi saham per 31 Maret 2026 agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri.

Bagi emiten dengan kapitalisasi di atas Rp5 triliun, jika free float saat ini di bawah 12,5 persen maka wajib mencapai 12,5 persen pada 31 Maret 2027, serta 15 persen pada 31 Maret 2028.

Namun, jika free float saat ini antara 12,5–15 persen, maka wajib mencapai 15 persen pada 31 Maret 2027.

Sementara itu, untuk emiten dengan kapitalisasi di bawah Rp5 triliun, maka wajib memenuhi ketentuan free float 15 persen paling lambat 31 Maret 2029.

Untuk pencatatan awal (Initial Public Offering), BEI menerapkan sistem tiering baru berbasis kapitalisasi pasar dengan besaran saham free float sebesar 15 persen, 20 persen, dan 25 persen.

Selain aspek likuiditas, reformasi ini juga menyasar peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG). BEI kini mewajibkan penyusun laporan keuangan perusahaan memiliki sertifikasi kompetensi guna menjamin akurasi data bagi investor.

"Ketentuan ini akan meningkatkan kualitas, akurasi dan kredibilitas laporan keuangan yang merupakan salah satu dokumen penting yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investor," kata Kautsar.

BEI juga mewajibkan jajaran Direksi, Komisaris, dan Komite Audit untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait pasar modal secara periodik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan publik.

Guna mendukung implementasi aturan baru ini, BEI menyediakan fasilitas hot desk dan pendampingan bagi emiten. Bursa juga akan membantu meningkatkan penyerapan saham publik melalui berbagai kegiatan strategis.

"BEI juga membantu peningkatan penyerapan free float Perusahaan Tercatat di pasar melalui berbagai kegiatan, seperti roadshow dan public expose live untuk mempertemukan Perusahaan Tercatat dengan investor, serta capacity building terkait fungsi investor relations," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong persetujuan penyesuaian Peraturan Nomor I-A sebelum Maret 2026 berakhir, dengan persetujuan berpeluang diterbitkan setelah libur panjang Lebaran.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan dalam peraturan Nomor I-A, salah satu penyesuaian yang dilakukan yaitu pendalaman pasar dengan penyusunan kebijakan baru yaitu menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen.

"Untuk sementara, targetnya masih sama, kita dorong untuk selesai di akhir Maret 2026. Paling lambat, ya kalau nggak selesai sebelum Lebaran, setelah Lebaran masih ada hari kerja sebelum berakhir Maret ya, kita akan tuntaskan insya Allah di Maret ini," ujar Hasan ditemui seusai acara sosialisasi Annual Report Award (ARA) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.

Hasan memastikan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) telah intensif melakukan pembahasan terkait penyesuaian Peraturan Nomor I-A, bahkan telah dibentuk task force (satuan tugas) bersama yang diskusinya berjalan selama dua hari.

Ia mengungkapkan saat ini catatan akhir berupa tanggapan OJK terkait penyesuaian Peraturan Nomor I-A telah disampaikan kembali ke BEI untuk dilakukan perbaikan tahap akhir.

"Jadi, kemarin kami sudah intensif bersama tim perumus di SRO, bahkan melakukan semacam task force bersama dan diskusinya dua hari penuh. Catatan akhirnya sudah ada ya, tanggapan dari OJK sudah disampaikan ke Bursa untuk perbaikan akhir," ujar Hasan.

Setelah perbaikan tahap akhir oleh BEI, lanjutnya, konsep final penyesuaian Peraturan Nomor I-A tersebut akan disampaikan kembali ke OJK, untuk dimintakan persetujuan.

Setelahnya, apabila konsep final penyesuaian peraturan tersebut sudah memenuhi seluruh unsur, maka OJK siap untuk menerbitkan persetujuannya.

"Nanti, konsep final itulah yang kemudian disampaikan ke OJK, dan nanti pada saatnya kalau sudah memenuhi seluruh unsur, kami akan terbitkan persetujuannya," ujar Hasan.

Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik memastikan target implementasi ketentuan minimum free float 15 persen tetap sesuai timeline, yaitu pada Maret 2026.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat banyak hari libur bursa pada pekan ketiga Maret 2026, sehingga pihaknya bersama OJK akan menyesuaikan jadwal terkait implementasi ketentuan minimun free float 15 persen tersebut.

"Di minggu ketiga bulan Maret (2026) ini kan banyak hari libur. Ya tentu kita akan menyesuaikan jadwalnya," ujar Jeffrey.

Sebelumnya, BEI didukung oleh OJK tengah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Adapun penyesuaian peraturan yang akan dilakukan oleh BEI dengan dukungan OJK meliputi:

1. Pendalaman pasar (market deepening) dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15 persen. Guna memastikan implementasi berjalan lancar, masa transisi akan diterapkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

2. Peningkatan implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.

3. Peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan Tercatat meningkat.

4. Peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 2,15 persen atau naik 157,90 poin ke level 7.495 pada perdagangan Selasa (10/3).

Mengutip RTI Business pukul 09.06 WIB, IHSG dibuka di level 7.443 dan sempat menyentuh level tertinggi 7.499, yang sekaligus menjadi posisi tertinggi pada awal sesi perdagangan. Adapun level terendah indeks tercatat di 7.443.

Aktivitas perdagangan pada awal sesi tercatat cukup ramai. Volume transaksi mencapai 3,73 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,07 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 180.755 kali transaksi. Seiring penguatan indeks, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp13.470,71 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, mayoritas emiten bergerak di zona hijau. Tercatat 478 saham menguat, sementara 97 saham melemah, dan 104 saham bergerak stagnan.

Data juga menunjukkan net foreign buy di seluruh pasar mencapai Rp1,11 triliun, dengan Rp749,85 miliar berasal dari pasar reguler dan Rp360,08 miliar dari pasar negosiasi serta tunai.

Pada sisi volume perdagangan, investor domestik masih mendominasi dengan porsi 76,01 persen, sementara investor asing berkontribusi 23,99 persen. Pembelian domestik tercatat 33,6 miliar saham dan penjualan domestik 37,6 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi, total turnover tercatat Rp23,9 triliun, dengan porsi transaksi domestik 65,66 persen dan investor asing 34,34 persen. Nilai beli asing mencapai Rp8,8 triliun, sementara nilai jual asing tercatat Rp7,6 triliun.

Frekuensi transaksi juga masih didominasi investor domestik sebesar 80,02 persen, sedangkan investor asing menyumbang 19,98 persen.

Sejumlah saham yang aktif diperdagangkan pada awal sesi di antaranya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang naik 4,55 persen ke level 230, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menguat 2,55 persen ke 7.050. 

Ada juga PT Petrosea Tbk (PTRO) yang melonjak 12,73 persen ke level 5.625. Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga tercatat naik 3,93 persen ke 3.970.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat likuiditas pasar modal Indonesia melalui berbagai langkah strategis, termasuk pengembangan instrumen investasi baru serta penguatan regulasi pasar.

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek dan Layanan Urun Dana OJK Adi Wijoyo mengatakan, likuiditas menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas dan daya saing pasar modal di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Dia menjelaskan, kondisi pasar modal saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat serta tuntutan transparansi yang lebih tinggi dari para investor.

“Kondisi pasar modal saat ini berlangsung sangat dinamis. Oleh karena itu persaingan dan ekspektasi dari investor terhadap transparansi semakin tinggi, serta standar tata kelola juga semakin dituntut untuk lebih transparan dan meningkat,” ujarnya dalam acara Investor Gathering 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, untuk memperkuat likuiditas pasar, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan sejumlah langkah strategis, salah satunya pengaturan terkait free float saham di pasar.

Selain itu, regulator juga mendorong pengembangan berbagai instrumen investasi baru di pasar modal.

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK saat ini salah satunya adalah bekerja sama dengan SRO untuk pengaturan terkait free float, kemudian pengembangan instrumen pasar termasuk ETF emas, serta seperti repo, securities lending dan berbagai produk derivatif keuangan yang dapat meningkatkan aktivitas perdagangan,” kata Adi.

OJK juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi di pasar modal agar investor memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Selain itu, penguatan tata kelola serta penegakan hukum terus dilakukan untuk menjaga integritas pasar.

Penulis: Nasywa Salsabila

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sebanyak 75 persen dari total 956 emiten di pasar modal Indonesia dapat memenuhi ketentuan minimum free float saham sebesar 15 persen pada tahun pertama penerapan aturan tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan ketentuan minimum free float sebesar 15 persen dilakukan secara bertahap selama tiga tahun, mulai Maret 2026.

"Dari sisi market cap, kita targetkan mungkin total jumlah emitennya akan mencapai sekitar 75 persen yang bisa kita dorong ke 15 persen pada tahun pertama dari total 960-an emiten," ujar Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sampai saat ini, Hasan mengatakan baru sekitar 60 persen emiten eksisting yang telah memenuhi ketentuan minimum free float sebesar 15 persen.

"Sekarang angkanya 60-an persen, jadi ada peningkatan yang kita harapkan sekitar 10–15 persen bertambah. Dari sisi jumlah ya," ujar Hasan.

Terkait respons para emiten, Hasan mengungkapkan sejauh ini belum ada emiten yang mengajukan aksi delisting karena ketidakmampuan mengikuti ketentuan minimum free float 15 persen.

Sebaliknya, ia mengatakan ketentuan terbaru minimum free float 15 persen mendapatkan dukungan penuh dari para emiten di pasar modal Indonesia.

"Belum ada. Sampai sekarang mereka sangat mendukung. Dan kami akan melihat case by case, artinya ada concern apa dari masing-masing, termasuk upaya memberikan kesempatan dan waktu yang cukup karena proses ini harus melalui fase aksi korporasi lewat mekanisme penyelenggaraan RUPS dan sebagainya," ujar Hasan.

NEW YORK, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menerapkan tarif global 15 persen dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut disebut kemungkinan mulai berlaku minggu ini.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan, tarif baru itu akan menggantikan tarif global yang saat ini berada di level 10 persen.

“Kemungkinan besar minggu ini,” kata Bessent ketika ditanya kapan kenaikan tarif menjadi 15 persen akan diterapkan, dikutip dari CNBC, Rabu (4/3/2026).

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Selain itu, Bessent juga memperkirakan tarif AS akan kembali ke tingkat sebelumnya pada Agustus mendatang. Hal itu berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan sejumlah kebijakan tarif yang lebih tinggi.

“Saya sangat yakin bahwa tarif akan kembali ke tingkat semula dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Latar belakang kebijakan tarif AS

Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump memberlakukan berbagai tarif impor terhadap sebagian besar negara di dunia.

Kebijakan tersebut diterapkan tanpa otorisasi dari Kongres dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Namun, Mahkamah Agung AS dalam putusan 6-3 pada 20 Februari menyatakan Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk menggunakan IEEPA guna memberlakukan bea masuk tersebut tanpa persetujuan Kongres.

Putusan tersebut membatalkan sejumlah tarif yang sebelumnya dikenakan secara sepihak terhadap berbagai negara.

WIKIMEDIA COMMONS/THE WHITE HOUSE Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pidato kenegaraan State of the Union, Selasa (24/2/2026).

Tarif baru berdasarkan undang-undang berbeda

Beberapa jam setelah putusan Mahkamah Agung itu, Trump menyatakan telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen dengan dasar hukum yang berbeda.

Sehari kemudian, Trump menyatakan tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 15 persen dan disebut akan “berlaku segera”.

Namun dalam praktiknya, tarif yang diterapkan saat ini masih berada pada level 10 persen.

Dalam wawancara yang sama, Bessent menjelaskan bahwa tarif pengganti atau tarif 15 persen tersebut diberlakukan berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974.

Menurut dia, ketentuan tersebut memungkinkan penerapan tarif sementara selama 150 hari, kecuali Kongres menyetujui perpanjangan.

Selama periode tersebut, Kantor Perwakilan Perdagangan AS dan Departemen Perdagangan akan menyelesaikan studi terkait perdagangan yang menjadi dasar untuk kebijakan tarif lanjutan.

“Saya sangat yakin bahwa tarif akan kembali ke tingkat semula dalam waktu lima bulan, dan itu adalah kewenangan yang sangat kuat,” kata Bessent.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tarif sebelumnya telah menghadapi ribuan gugatan hukum.

“Tarif tersebut telah melewati lebih dari 4.000 tantangan hukum,” ujar Bessent.

“Tarif tersebut memang lebih lambat, tetapi lebih kuat," imbuhnya.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menginginkan seluruh emiten yang melantai di bursa atau go public dapat mengkapitalisasi pasar. Hal ini dilakukan sebelum menerapkan kebijakan delisting terhadap emiten yang tidak dapat meningkatkan minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, intervensi terhadap emiten dalam meningkatkan free float dapat melalui perluasan basis investor. Sebab, tanpa demand yang kuat, kewajiban supply justru berpotensi menekan harga.

Jeffrey menegaskan, penguatan emiten di pasar modal menjadi salah satu atensi dari lembaga pemeringkat global. Tujuannya adalah agar dana asing tetap bercokol di dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan, atas potensi tambahan supply, kami juga sudah memikirkan bagaimana untuk meningkatkan potensi demand," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, Jeffrey menegaskan soal langkah pemerintah, yang sudah mengeluarkan peraturan terkait keleluasaan lebih kepada dana pensiun dan asuransi untuk bisa berinvestasi di instrumen saham. Langkah ini juga mengerek potensi demand.

"Pertumbuhan investor ritel kita, yang tahun lalu 5,4 juta, awal tahun 2026 sampai sekarang sudah ada penambahan 2,5 juta lagi investor ritel, itu juga adalah potensi pertumbuhan demand kita. Jadi dari demand, kita akan juga upayakan untuk meningkat, untuk mengantisipasi penambahan supply," katanya.

Jeffrey menambahkan, otoritas bakal melakukan pendampingan kepada emiten. Langkah ini untuk memperkuat edukasi guna memperkuat fundamental para emiten.

"Kami akan berkoordinasi dan sinergi dengan asosiasi emiten. Kemudian juga kami menyediakan helpdesk. Kami juga akan meningkatkan kapasitas dari investor relation," ujarnya.

"Public expose live yang selama ini kami adakan, kami akan tingkatkan kapasitasnya. Roadshow yang kami lakukan dengan global houses juga kami akan membawa lebih banyak lagi emiten, supaya emiten kita terekspos kepada investor yang lebih luas," ujar dia.

Sebelumnya, OJK berencana menyematkan notasi khusus bagi emiten yang belum memenuhi ketentuan free float 15 persen demi menjadi penanda bagi investor. Setelah itu, BEI dikabarkan pula menerapkan kebijakan delisting sebagai langkah terakhir terhadap emiten yang tak kunjung mematuhi ketentuan peningkatan minimum saham beredar di publik.

Kepada IDX Channel, Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai rencana intervensi lanjutan berupa delisting bagi emiten yang tidak memenuhi free float sebagai kebijakan yang perlu ditinjau ulang. Sebab, jika langsung diarahkan ke delisting bagi yang gagal memenuhi 15 persen, kebijakan ini berisiko menimbulkan efek samping.

Dalam konteks perlindungan investor, pendekatan yang terlalu keras dinilai bisa kontraproduktif.

"Delisting bukan hanya menghukum emiten, tetapi juga investor publik yang sudah terlanjur memiliki saham tersebut. Likuiditas hilang, exit strategy menjadi terbatas, dan potensi kerugian membesar," kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten yang tidak mampu memenuhi ketentuan free float atau porsi saham publik yang beredar minimum 15 persen berpeluang menempuh jalur voluntary delisting dari bursa.

Artinya, perusahaan bisa memilih keluar dari status sebagai emiten dan tidak lagi diperdagangkan di pasar modal.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyebut hingga saat ini belum ada emiten yang secara resmi menyatakan akan mengambil langkah tersebut.

Mayoritas perusahaan tercatat justru masih menunjukkan dukungan terhadap kebijakan peningkatan free float minimum 15 persen.

“Belum ada (pengajuan voluntary delisting), sampai sekarang kelihatannya mereka sangat mendukung,” ujar Hasan saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela gelaran CNBC Indonesia Market Outlook 2026, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, OJK memahami bahwa peningkatan free float dari level saat ini menuju 15 persen bukan proses yang instan.

Emiten harus melalui tahapan aksi korporasi, mulai dari penyesuaian struktur kepemilikan hingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh persetujuan pemegang saham.

Proses tersebut membutuhkan waktu dan kesiapan internal perusahaan.

Karena itu, regulator membuka ruang evaluasi secara terhadap masing-masing emiten, termasuk memberikan kesempatan dan tenggat waktu yang memadai agar penyesuaian dapat dilakukan secara terukur.

“Kami akan sekali lagi melihat case by case, artinya ada concern apa dari masing-masing. Termasuk upaya tadi misalnya memberikan kesempatan dan waktu yang cukup, karena kan proses ini tentu harus mengalami fase aksi korporasi yang nanti harus disetujui melalui mekanisme penyelenggaraan RUPS dan sebagainya,” paparnya.

OJK sendiri menargetkan sekitar 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan porsi saham publik (free float) minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru.

Target itu menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar modal.

Hasan mengatakan hampir 1.000 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari jumlah itu 70-75 persen ditarget bisa memenuhi free float 15 persen di tahun pertama.

“Kemarin itu dari sisi market cap kita targetkan mungkin total jumlah emitennya akan mencapai angka sekitar 75 persen, yang bisa kita dorong ke 15 persen tahun pertama, dari total yang hampir 1.000, ada 960-an emiten-nya,” bebernya.

Proyeksi tersebut mencakup emiten existing maupun tambahan emiten baru.

Dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

“Nanti akan ada milestone pencapaian atau target angka di satu tahun pertama, kemudian dua tahun pertama, dan tiga tahun pertama,” lanjut Hasan.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap).

Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

“Setelah itu ada exit policy yang nanti kita lihat sesuai dengan kemampuan dan daya serap pasar. Jadi ada kemungkinan, misalnya di satu tahun pertama kita bisa berharap berapa kira-kira emiten yang sudah siap,” kata Hasan.

Dari pengukuran tersebut, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

“Kemudian daya serap kapasitasnya kita akan ukur, dan nanti akan ada target antara misalnya di tahun tahun pertama minimum sudah akan ada peningkatan berapa jumlah emiten, berapa persentase dari market cap yang sudah di minimum 15 persen,” ucapnya.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sementara kalau di ketentuannya kita maksimalkan tiga (tahun), tapi nanti bisa dilihat di exit policy-nya akan ada evaluasi. Jadi kalau di sana misalnya memang katakanlah ada emiten yang secara umum tidak memungkinkan, dan kemudian memilih exit dengan sesuai ketentuan tentu akan kita fasilitasi,” ungkap Hasan.

Revisi Peraturan I-A BEI

Ketentuan teknis peningkatan free float dari posisi saat ini 7,5 persen menjadi 15 persen akan dituangkan dalam perubahan Peraturan Nomor I-A yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Proses penyusunan regulasi telah melalui tahapan meaningful participation dengan melibatkan masukan dan saran dari publik serta pelaku pasar.

Saat ini, BEI tengah melakukan pembahasan internal sebelum aturan tersebut diajukan ke OJK untuk difinalisasi.

Hasan memastikan pihaknya mempercepat proses finalisasi agar peraturan dapat segera diterbitkan dan diimplementasikan.

Dalam implementasinya, OJK akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia dari sisi supply saham, serta komunitas investor dan perusahaan efek dari sisi demand. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan peningkatan free float berjalan seimbang dengan kapasitas dan daya serap pasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan sekitar 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan porsi saham publik (free float) minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru.

Target tersebut menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan hampir 1.000 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

SHUTTERSTOCK/SHUTTER_O Ilustrasi saham, pergerakan saham.

Dari jumlah itu 70 hingga 75 persen ditarget bisa memenuhi free float 15 persen di tahun pertama.

“Kemarin itu dari sisi market cap kita targetkan mungkin total jumlah emitennya akan mencapai angka sekitar 75 persen, yang bisa kita dorong ke 15 persen tahun pertama, dari total yang hampir 1.000, ada 960-an emitennya,” ujar Hasan saat gelaran CNBC Indonesia Market Outlook 2026, Selasa (3/3/2026).

Proyeksi tersebut mencakup emiten existing maupun tambahan emiten baru.

Dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

“Nanti akan ada milestone pencapaian atau target angka di satu tahun pertama, kemudian dua tahun pertama, dan tiga tahun pertama,” paparnya.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap).

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

“Setelah itu ada exit policy yang nanti kita lihat sesuai dengan kemampuan dan daya serap pasar. Jadi ada kemungkinan, misalnya di satu tahun pertama kita bisa berharap berapa kira-kira emiten yang sudah siap,” beber Hasan.

Dari pengukuran tersebut, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

“Kemudian daya serap kapasitasnya kita akan ukur, dan nanti akan ada target antara misalnya di tahun tahun pertama minimum sudah akan ada peningkatan berapa jumlah emiten, berapa persentase dari market cap yang sudah di minimum 15 persen,” lanjutnya.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sementara kalau di ketentuannya kita maksimalkan tiga (tahun), tapi nanti bisa dilihat di exit policy-nya akan ada evaluasi. Jadi kalau di sana misalnya memang katakanlah ada emiten yang secara umum tidak memungkinkan, dan kemudian memilih exit dengan sesuai ketentuan tentu akan kita fasilitasi,” ucap Hasan.

Revisi Peraturan I-A BEI

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu (25/2/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga pukul 09.10 WIB, IHSG naik 91,53 poin atau 1,11 persen ke level 8.372,36.

Ketentuan teknis peningkatan free float dari posisi saat ini 7,5 persen menjadi 15 persen akan dituangkan dalam perubahan Peraturan Nomor I-A yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Proses penyusunan regulasi telah melalui tahapan meaningful participation dengan melibatkan masukan dan saran dari publik serta pelaku pasar.

Saat ini, BEI tengah melakukan pembahasan internal sebelum aturan tersebut diajukan ke OJK untuk difinalisasi.

Hasan memastikan pihaknya mempercepat proses finalisasi agar peraturan dapat segera diterbitkan dan diimplementasikan.

Dalam implementasinya, OJK akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia dari sisi supply saham, serta komunitas investor dan perusahaan efek dari sisi demand. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan peningkatan free float berjalan seimbang dengan kapasitas dan daya serap pasar.

267 emiten belum penuhi free float 15 persen

BEI sebelumnya mencatat bahwa ada 267 perusahaan tercatat masih harus menambah porsi saham beredar di publik untuk memenuhi ketentuan free float minimal 15 persen.

Nilai saham tambahan yang berpotensi dilepas ke pasar ditaksir mencapai Rp 187 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan angka tersebut merupakan estimasi tambahan kapitalisasi pasar (market cap) yang perlu diserap investor atau pasar, jika seluruh emiten tersebut menyesuaikan ketentuan free float dari level saat ini menuju batas minimal 15 persen.

“Potensi tambahan market cap dari ke 267 perusahaan tercatat tersebut yang harus diserap oleh pasar untuk memenuhi free float 15 persen sekitar Rp 187 triliun,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/2/2025).

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham.

Berdasarkan pemantauan BEI terhadap Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025, tercatat ada 267 perusahaan yang telah memenuhi ketentuan free float 7,5 persen, namun masih berada di bawah ambang 15 persen sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan bursa.

“Terdapat 267 perusahaan tercatat yang saat ini sudah memenuhi free float 7,5 persen, namun masih kurang dari 15 persen,” paparnya.

BEI sendiri sebelumnya menghentikan sementara perdagangan (suspensi) 38 perusahaan tercatat karena tidak memenuhi ketentuan free float hingga akhir 2025.

Suspensi tersebut diumumkan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2026 tertanggal 30 Januari 2026 terkait sanksi pemenuhan saham free float per 31 Desember 2025.

Tindakan ini diambil setelah bursa melakukan pemantauan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Saham (LBRE) yang disampaikan emiten.

Ada yang tadinya (free float) di bawah (15 persen), terpaksa sekarang, bukan terpaksa lho ya, sekarang harus menyesuaikan

Jakarta (ANTARA) - PT Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa perusahaan dalam pipeline (antrean) Initial Public Offering (IPO), telah menyesuaikan dengan ketentuan minimum free float (saham yang dimiliki publik) sebesar 15 persen.

Sebagaimana diketahui, otoritas pasar modal Indonesia akan menyesuaikan ketentuan minimum free float dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen, yang implementasinya ditargetkan pada Maret 2026.

“Ada yang tadinya (free float) di bawah (15 persen), terpaksa sekarang, bukan terpaksa lho ya, sekarang harus menyesuaikan,” ujar Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana di sela-sela Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Jakarta, Rabu.

Menurut Oki, ketentuan minimum free float 15 persen akan berdampak positif bagi pasar modal Indonesia, karena akan semakin banyak saham-saham yang dapat dibeli oleh investor publik, baik institusi maupun individu.

“Kalau makin besar, investor makin punya, kasarnya ada barangnya untuk mereka, ada saham yang mau dibelikan, yang untuk dibelikan," ujar Oki.

Apabila saham-saham yang diperjualbelikan ke investor publik hanya sedikit, menurutnya, hal itu juga membuat investor cenderung tidak bisa melakukan transaksi di aftermarket ataupun secondary market.

“Kalau misalkan yang masuk cuma sedikit, kan masalah tradebility-nya itu kan jadi berisiko ya. Orang nggak bisa trade nantinya di aftermarket, di secondary market,” ujar Oki.

Menurut Oki, penyesuaian peraturan termasuk ketentuan minimum free float 15 persen, akan membuat pasar modal Indonesia menjadi semakin likuid.

“Jauh lebih transparan, governance-nya lebih bagus. Kalau misalkan saham yang ditawarkan lebih banyak, perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, kan sayang banget kalau nggak dimiliki oleh investor baik di domestik maupun di luar negeri,” ujar Oki.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengestimasikan likuiditas yang harus diserap oleh pasar sekitar Rp187 triliun, supaya 267 emiten bisa naik kelas dari free float saat ini sebesar 7,5 persen menuju 15 persen.

BEI sendiri memprioritaskan implementasi tahap awal minimum free float sebesar 15 persen kepada 49 emiten berkapitalisasi pasar besar (big caps).

Seiring dengan itu, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Salah satu penyesuaian peraturan yang akan dilakukan oleh BEI meliputi pendalaman pasar (market deepening) yaitu menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, yang implementasinya ditargetkan pada Maret 2026 mendatang.

Sejalan dengan itu, OJK menyiapkan rencana untuk memberikan notasi khusus bagi emiten yang belum dapat memenuhi ketentuan minimum saham free float 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki ​​​menjelaskan pemberian notasi khusus hanya sebagai penanda, bukan berarti emiten akan dipindahkan ke papan tersendiri, sehingga memudahkan investor dalam memilih saham yang tujuannya sebagai perlindungan investor.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa mengingatkan untuk memastikan kesiapan daya serap pasar ketika ketentuan minimum free float dinaikkan dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen.

“Melepas saham ke publik perlu timing dan bertahap, memastikan kesiapan daya serap pasar. Kalau tidak hati-hati, bisa menekan harga,” ujar Reydi saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Selasa.

Selain itu, ia juga mengingatkan adanya risiko oversupply (kelebihan pasokan) yang dapat menekan harga saham sementara, ketika ketentuan minimum free float 15 persen mulai diimplementasikan.

“Secara teori, free float lebih besar meningkatkan likuiditas dan membuat harga lebih sempurna karena supply demand lebih sehat. Tapi di fase awal, ada risiko oversupply yang bisa menekan harga sementara,” ujar Reydi

Reydi menilai, tantangan utama dari rencana tersebut di antara struktur kepemilikan saham saat ini yang sudah sangat terkonsentrasi, terutama pada saham berkapitalisasi pasar besar (big caps) tertentu.

Terkait respon investor, ia menilai apabila kebijakan tersebut diimplementasikan, maka investor institusi cenderung akan merespon positif karena akan meningkatkan transparansi dan kualitas pasar saham Indonesia.

“Sementara itu, investor ritel mungkin lebih selektif, terutama jika ada notasi khusus atau tekanan harga jangka pendek,” ujar Reydi.

Bagi perusahaan tercatat (emiten), ia menilai emiten yang patuh dan memiliki fundamental kuat, justru akan diuntungkan karena lebih mudah masuk radar indeks global dan investor asing.

“Yang struktur kepemilikannya masih terkonsentrasi mau tidak mau harus berbenah,” ujar Reydi.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengestimasikan likuiditas yang harus diserap oleh pasar sekitar Rp187 triliun, supaya 267 emiten bisa naik kelas dari free float saat ini sebesar 7,5 persen menuju 15 persen.

Pada tahap awal, BEI akan memprioritaskan implementasi ketentuan minimum free float 15 persen kepada 49 emiten berkapitalisasi pasar besar (big caps).

BEI sendiri telah melakukan penyesuaian Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Salah satu penyesuaian peraturan yang akan dilakukan oleh BEI meliputi pendalaman pasar (market deepening), dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum freefloat emiten menjadi 15 persen, dan ditargetkan implementasinya pada Maret 2026 mendatang.

Seiring dengan itu, OJK menyiapkan rencana untuk memberikan notasi khusus bagi emiten yang belum dapat memenuhi ketentuan minimum saham free float 15 persen.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau Kiki ​​​menjelaskan pemberian notasi khusus hanya sebagai penanda, bukan berarti emiten akan dipindahkan ke papan tersendiri, sehingga memudahkan investor dalam memilih saham yang tujuannya sebagai perlindungan investor.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026