Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto memastikan data transaksi kartu kredit dari 27 bank yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap terjaga keamanannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 11 Februari 2026, sebanyak 27 bank diwajibkan melaporkan data transaksi kartu kredit kepada DJP.

Bimo mengatakan perlindungan data wajib pajak menjadi prinsip utama yang diterapkan pihaknya.

"Jadi sudah pasti sesuai dengan pasal 34 terkait dengan kerahasiaan wajib pajak itu memang sudah menjadi roh kami dan itu embedded di dalam sistem kami," kata Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Dalam menjalankan ini, DJP telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus kedaulatan data dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk pada Coretax yang saat ini digunakan DJP.

Selain itu, DJP juga melakukan pengujian keamanan sistem melalui penetration test yang melibatkan lembaga independen.

Bimo menyebut sejumlah lembaga negara juga turut dilibatkan dalam pengujian tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). TNI.

"Jadi kami jamin sovereignty, security-nya, top tier," ujar Bimo.

Dalam kesempatan yang sama, DJP juga mengumumkan rencana peluncuran Coretax Mobile.

Aplikasi tersebut akan menjadi saluran tambahan bagi wajib pajak untuk mengakses sejumlah layanan perpajakan melalui ponsel.

Aplikasi Coretax Mobile nantinya dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

Fitur yang tersedia di dalamnya antara lain aktivasi akun wajib pajak serta pembuatan kode otorisasi. Ini bertujuan untuk melengkapi layanan Coretax Form.

Sementara untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), wajib pajak dapat menggunakan Coretax Form.

Ia menyebut peluncuran Coretax Mobile ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"Mungkin dua minggu ke depan Coretax Mobile sudah bisa kita launching, baik melalui platform Android maupun platform iOS," kata Bimo.