Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi soal vonis bebas terhadap delapan bankir daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Sritex.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan upaya kasasi itu dilayangkan pada Senin (11/5/2026) kemarin.

"Terhadap jajaran direksi dari pihak bank, baik itu Bank Jabar, Bank DKI, Bank Jateng ya, itu diputus bebas. Per hari kemarin tanggal 11 Mei, tim JPU telah melakukan, menyatakan kasasi terhadap putusan bebas tersebut," ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan, alasan pihaknya mengajukan kasasi terhadap vonis delapan bankir daerah ini lantaran perkara Sritex disidangkan dengan aturan KUHAP lama.

Sebagaimana diketahui, pelimpahan perkara kasus Sritex terjadi sebelum KUHAP baru yang ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahannya ke pengadilan dilakukan pada Desember 2025.

"Dan perkara ini disidangkan dan dilimpah pada saat menggunakan KUHAP lama dan dalam pertimbangan majelis juga dinyatakan bahwa ini masih menggunakan KUHAP lama," pungkasnya.

Secara terperinci, delapan bankir yang divonis bebas itu mulai dari di Bank BJB yang terseret kasus Sritex adalah mantan Direktur Utama Yuddy Renaldi, mantan Senior Executive Vice President Bisnis Benny Riswandi, dan mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Dicky Syahbandinata.

Kemudian, pada Bank Jateng mulai dari mantan Direktur Utama Supriyatno, mantan Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono, dan mantan Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Suldiarta.

Sementara, pada Bank DKI terdiri atas mantan Direktur Teknologi dan Operasional Priagung Suprapto dan mantan Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Babay Farid Wazdi.

Adapun, Anang juga mengemukakan bahwa pihaknya telah mengajukan banding terhadap bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dan Iwan Setiawan Lukminto.

"Dan paralel dengan kegiatan pernyataan kasasi juga, kemarin di hari yang sama, tim penasehat hukum dari Iwan Lukminto dan kawan-kawan juga menyatakan banding, dan jaksa pun hari itu juga menyatakan banding terhadap perkara Sritexnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan Tanah Air menyambut baik rancangan beleid mengenai grup keuangan yang saat ini tengah dibahas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan bank akan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebab, peraturan yang dirilis oleh regulator sudah tentu memperhitungkan dampak positif dan negatif bagi industri.

“Saya kira regulator sudah memperhitungkan dampak positif dan negatif,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, meski belum mendapat informasi lebih jauh mengenai rencana OJK untuk memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi, Direktur PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja menilai bahwa kebijakan terbaru otoritas dalam mengawasi konglomerasi keuangan melalui POJK No. 30/2024 merupakan langkah positif.

Dia mengatakan, aturan tersebut menandai perubahan besar dalam pola pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat sektoral menjadi terintegrasi.

“Saya menilai hal tersebut merupakan satu hal yang sangat positif di mana pengawasan tidak lagi hanya pada kesehatan masing-masing perusahaan (individual), tetapi beralih secara masif ke pengawasan terintegrasi,” jelas Ganda kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara terpisah, misalnya bank diawasi sebagai bank dan asuransi sebagai asuransi, kini OJK melihat seluruh entitas dalam satu grup keuangan sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan ini, masalah di satu anak usaha dapat langsung dipantau dampaknya terhadap entitas lain dalam grup yang sama.

Dia menuturkan pendekatan terintegrasi ini bertujuan mencegah risiko penularan, yakni kondisi ketika gangguan di satu perusahaan merembet ke perusahaan lain dalam satu konglomerasi.

Untuk itu, aturan terbaru juga mewajibkan adanya entitas utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan manajemen risiko dan tata kelola di seluruh anggota grup.

Selain itu, lanjut dia, OJK memperketat pengawasan pada empat aspek utama, yakni permodalan terintegrasi, tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, serta pengawasan terhadap pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner).

Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik seperti pencucian uang maupun transaksi afiliasi yang tidak sehat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mendorong optimalisasi digital guna memenuhi standar kompetensi bankir yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo mengatakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbisindo telah meluncurkan platform e-learning terintegrasi guna memperkuat kompetensi lebih dari 50.000 bankir syariah di Indonesia sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan OJK.

Anggoro yang juga ketua umum Asbisindo mengatakan digitalisasi platform ini merupakan upaya asosiasi dalam mendorong penyegaran kompetensi bagi para bankir di tengah kesibukan operasional.

“Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi sarana penting untuk mengakses ilmu tanpa batas ruang dan waktu. Sifatnya scalable dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Ketua Asbisindo Institute, Wahyu Avianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan perpanjangan tangan dari cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan milik OJK. Saat ini, terdapat sekitar 71 hingga 91 jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh insan perbankan.

Untuk tahap awal, pemanfaatan digitalisasi fokus pada Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (PPSMR) Jenjang 4 hingga 6. Sementara untuk Jenjang 7 (level direksi), pelatihan tetap dilakukan secara luring atau offline untuk menjaga kedalaman interaksi strategis.

Sementara itu, Chairman VOCASIA Farid Subkhan mengutip arahan dari Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Muliaman Darmansyah Hadad yang menyebut masih adanya digital gap dalam pengembangan SDM yang selama ini belum terorkestrasi dengan baik.

Dalam upaya digitalisasi ini Asbisindo Institute bersama platform edutech Vocasia menjawab tantangan itu lewat e-learning.

"Kehadiran kami untuk membantu agar insan perbankan syariah terorkestrasi dalam satu platform e-learning," katanya.

Dengan demikian, jelas Farid, vocasia bertindak sebagai penyedia teknologi yang mengelola platform dan fasilitas produksi konten sementara Asbisindo fokus pada substansi kompetensi dan pemasaran.

Farid menambahkan, kolaborasi ini telah diinisiasi selama hampir satu tahun untuk menemukan model terbaik. Ke depan, platform ini akan terus dikembangkan untuk mencakup seluruh kamus kompetensi OJK dan mengajak para ahli perbankan syariah untuk bergabung sebagai instruktur digital.

Dia menargetkan para profesional perbankan syariah agar dapat mengakses konten video terkurasi, modul aplikatif, dan diskusi interaktif kapan saja, guna mendorong standarisasi kompetensi dan kesiapan menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

JAKARTA - Moody's Corporation dan MSCI Inc. hingga saat ini tetap menjadi kiblat utama bagi investor global dalam menentukan alokasi modal dan penilaian risiko kredit lintas negara. Meskipun kerap diterpa narasi konspirasi mengenai kendali sekelompok bankir struktur kepemilikan kedua perusahaan publik ini justru didominasi perusahaan manajer aset raksasa yang transparan.

Dikutip dari Investing.id, Moody's Corporation (MCO) adalah perusahaan publik dengan pemegang saham mayoritas berupa dana investasi seperti Berkshire Hathaway (13,71-13,83%), Vanguard Group (8,23-8,46%), BlackRock (8,64%), dan TCI Fund Management (7,36%).

Data kepemilikan menunjukkan institusi-institusi tersebut menguasai sekitar 94% saham Moody's, sementara sisanya dimiliki investor ritel. Penting untuk dicatat, pemilik utama ini bukanlah bank tradisional, melainkan manajer aset yang mengelola dana pensiun dan investasi milik jutaan individu di seluruh dunia.

Serupa dengan Moody's, MSCI Inc. (MSCI) juga merupakan entitas publik yang sahamnya didominasi oleh Vanguard Group (11,41-12,87%), BlackRock (7.66-7.81%), dan State Street (4,15-4,42%). Struktur ini jamak ditemukan pada perusahaan-perusahaan besar dalam indeks S&P 500, yang membuktikan tidak adanya dominasi tunggal dari kelompok perbankan tertentu.

Pengaruh masif Moody's dan MSCI di kalangan investor muncul karena kapasitas mereka dalam menerbitkan peringkat kredit dan indeks saham yang menjadi tolok ukur investasi global. Rating mereka memang mampu menaikkan atau menurunkan biaya pinjaman sebuah negara atau korporasi, namun kekuatan ini lahir dari kepercayaan pasar dan regulasi, bukan melalui kendali langsung secara sepihak.

Sejarah mencatat lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's pernah mengalami tekanan pengaruh dari klien perbankan saat krisis finansial 2008. Namun, saat ini pengawasan ketat dari otoritas publik dan statusnya sebagai perusahaan terbuka membuat ruang gerak untuk manipulasi terselubung menjadi sangat terbatas.

Mengenai peran manajer aset seperti BlackRock yang kerap disebut "mengendalikan segalanya" data tahun 2026 menunjukkan perusahaan ini mengelola aset sekitar USD10-USD11 triliun. Meski skalanya fantastis, dana tersebut bukanlah milik pribadi perusahaan, melainkan milik klien yang dikelola dengan tanggung jawab fidusia.

BlackRock menggunakan platform analisis risiko bernama Aladdin yang memantau aset senilai USD21 triliun untuk memberikan wawasan pasar bagi para penggunanya. Namun, pengaruh yang dimiliki BlackRock lebih banyak disalurkan melalui hak suara saham (voting rights) pada perusahaan portofolio, khususnya dalam isu tata kelola perusahaan (governance).

Kendali ekonomi dunia nyatanya tidaklah mutlak berada di satu tangan karena pasar global tetap dipengaruhi oleh ribuan pemain serta kebijakan moneter bank sentral, seperti The Fed. Klaim bahwa manajer aset memiliki kekuasaan diktatorial sering kali dinilai menyesatkan karena mengabaikan batasan regulasi dan kebijakan stewardship yang berlaku di Amerika Serikat (AS).

Secara teknis, Moody's berperan menilai kemampuan penerbit utang untuk membayar kewajiban mereka, mulai dari skala tertinggi Aaa hingga risiko gagal bayar pada level C. Peringkat ini sangat krusial karena banyak investor institusional secara hukum hanya diperbolehkan membeli instrumen yang masuk kategori investment grade.

Di sisi lain, MSCI menciptakan indeks global yang menjadi tolok ukur bagi produk investasi seperti Exchange Traded Funds (ETF) dan reksa dana. Inklusi suatu saham ke dalam indeks MSCI dapat menarik aliran modal besar secara otomatis ke suatu perusahaan atau negara, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar modal global.

Secara keseluruhan, meskipun Moody's dan MSCI memiliki peran sebagai penjaga gawang finansial, narasi mengenai kendali bankir global terhadap keduanya tidak didukung oleh fakta kepemilikan saham yang sah. Pengaruh mereka besar, namun tetap beroperasi dalam koridor hukum korporasi dan pengawasan publik internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang berseliweran di media sosial terkait dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tertipu bankir himpunan bank milik negara (Himbara).

Hal tersebut disampaikan pihak Kemenkeu melalui PPID Kemenkeu melalui akun X @PPIDKemenkeu, Minggu (25/1/2026). Kementerian tersebut meminta agar masyarakat mewaspadai penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya.

"Berita yang menyatakan 'Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, telah tertipu Bank Himbara Rp200 T - para banker pengkhianat rakyat Indonesia. Purbaya kalah 1-0 dengan para banker, adalah HOAKS," dikutip dari cuitan akun X @PPIDKemenkeu.

Adapun informasi yang dilabeli hoaks oleh PPID Kemenkeu menayangkan video Purbaya mengenakan seragam dinas Kemenkeu berwarna biru tua dan sedang berbicara dengan wartawan. Ruangan itu tampak seperti ruangan pers yang berlokasi di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta.

Saat itu, Purbaya tengah memaparkan soal kondisi perekonomian salah satunya terkait dengan kebijakannya menginjeksi himbara dengan kas pemerintah senilai Rp200 triliun pada September 2025 lalu.

Untuk diketahui, Purbaya memutuskan untuk menyuntik himbara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI dengan total keseluruhan Rp200 triliun berasal dari kas pemerintah pada September 2025. Keputusannya itu dilaksanakan tidak jauh setelah dia resmi dilantik sebagai Menkeu.

Kemudian, pada November 2025, Purbaya kembali menginjeksi likuiditas dengan kas pemerintah lagi Rp76 triliun. Pada saat itu, bank yang menerima limpahan likuiditas dari pemerintah pusat yakni Bank Mandiri, BNI, BRI serta Bank Jakarta.

Purbaya menjelaskan bahwa kas injeksi likuditas itu merupakan manajemen kas pemerintah yang berada di Bank Indonesia (BI), guna mendorong penurunan suku bunga kredit di perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai dampak penghapusan tantiem dan bonus bankir Danantara terhadap kinerja manajemen bank-bank pelat merah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK terus melakukan pengawasan terhadap praktik pemberian remunerasi berupa bonus dan tantiem pengurus bank termasuk direksi dan komisaris.

“OJK senantiasa melakukan pengawasan terhadap praktik pemberian remunerasi pengurus bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/11/2025).

OJK telah mengatur terkait dengan pemberian remunerasi berupa bonus dan tantiem pengurus bank termasuk direksi dan komisaris.

Melalui POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan surat edaran terkait diatur bahwa remunerasi yang bersifat variabel wajib dikaitkan dengan kinerja dan risiko, serta bank dapat menunda pembayaran (malus) atau menarik kembali (clawback) remunerasi variabel. Dengan demikian, pemberian remunerasi harus diselaraskan dengan kinerja bank dan profil risiko bank.

Kemudian mengacu pada POJK No.17/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, OJK menetapkan bahwa bank harus memiliki kebijakan remunerasi tertulis untuk direksi, komisaris, dan pegawai serta dapat dievaluasi kembali oleh OJK terhadap remunerasi variabel yang tidak sesuai prinsip kewajaran dan keadilan.

Dia mengatakan, hal ini dalam rangka menjaga kewajaran dan keadilan pemberian remunerasi disesuaikan pula dengan kebijakan internal bank.

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi, termasuk bonus dan tantiem, berpotensi memengaruhi kinerja keuangan bank secara signifikan atau tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang berlaku, Dian menyebut bahwa OJK dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan atau besaran remunerasi dimaksud.

“Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi tetap selaras dengan kinerja jangka panjang, profil risiko, dan keberlanjutan usaha bank,” tuturnya.

Sejak resmi dibentuk pada Februari 2025, Danantara telah melakukan langkah-langkah efisiensi, termasuk penyesuaian aturan tantiem, insentif, dan penghasilan lain bagi direksi dan komisaris BUMN.

Aturan itu tertuang melalui Surat Edaran No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Dalam beleid tersebut, Danantara menjelaskan bahwa insentif bagi direksi BUMN kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil.

Di samping itu, tantiem bagi komisaris BUMN tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan pemegang saham menunjuk Ayi Subarna sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias Bank BJB. Ayi sendiri saat ini memangku jabatan Direktur Operasional dan Teknologi Informasi.

Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada alasan khusus di balik penunjukan Ayi yang menggantikan Direktur Utama Bank BJB sebelumnya Yusuf Saadudin yang meninggal dunia pada Jumat (14/11/2025) lalu. “[Ayi] Lebih senior dibanding dengan teman-teman yang lainnya,” katanya di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

Dengan alasan tersebut, pihaknya berharap Ayi mampu menjadi bankir komunikator. Kemampuan komunikasi ini dinilai Dedi Mulyadi penting dimiliki pimpinan Bank BJB. “Karena pimpinan BJB itu bukan persoalan kemampuan perbankannya saja tapi kemampuan membangun jaringan membangun komunikasi sehingga orang bisa percaya dan kemudian berinvestasi dan menjadi mitra,” tuturnya.

Ia mencontohkan kemampuan almarhum Yusuf Saadudin yang dinilai handal dalam membangun negosiasi saat memimpin BJB. Dedi berharap Ayi bisa berperan sebaik Yusuf dan melanjutkan apa yang sudah dibangun selama ini.

“Pak Yusuf ini sosok yang dipuji oleh banyak orang loh. Teman-teman saya di Jakarta menyatakan kehilangan padahal mereka sudah bernegosiasi, sudah ada rencana-rencana usaha bareng, ya mudah-mudahan nanti yang ke depan itu bisa sama dengan Pak Yusuf,” paparnya.

Jabatan Ayi sebagai Plt Direktur Utama untuk jangka waktu enam bulan atau sampai efektifnya Direktur Utama definitif berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Corporate Secretary Bank BJB Herfinia menuturkan seluruh layanan dan kegiatan operasional bank BJB tetap berjalan dengan normal dan terkendali di bawah koordinasi direksi Bank BJB berkomitmen untuk terus memberikan informasi resmi kepada publik melalui kanal komunikasi korporasi yang terverifikasi dan mengimbau seluruh pihak untuk merujuk pada sumber resmi Perseroan.

“Penunjukan Direktur Pengganti Direktur Utama merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan memastikan keberlanjutan arah transformasi Perseroan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan pemegang saham menunjuk Ayi Subarna sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias Bank BJB. Ayi sendiri saat ini memangku jabatan Direktur Operasional dan Teknologi Informasi.

Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada alasan khusus di balik penunjukan Ayi yang menggantikan Direktur Utama Bank BJB sebelumnya Yusuf Saadudin yang meninggal dunia pada Jumat (14/11/2025) lalu. “[Ayi] Lebih senior dibanding dengan teman-teman yang lainnya,” katanya di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

Dengan alasan tersebut, pihaknya berharap Ayi mampu menjadi bankir komunikator. Kemampuan komunikasi ini dinilai Dedi Mulyadi penting dimiliki pimpinan Bank BJB. “Karena pimpinan BJB itu bukan persoalan kemampuan perbankannya saja tapi kemampuan membangun jaringan membangun komunikasi sehingga orang bisa percaya dan kemudian berinvestasi dan menjadi mitra,” tuturnya.

Ia mencontohkan kemampuan almarhum Yusuf Saadudin yang dinilai handal dalam membangun negosiasi saat memimpin BJB. Dedi berharap Ayi bisa berperan sebaik Yusuf dan melanjutkan apa yang sudah dibangun selama ini.

“Pak Yusuf ini sosok yang dipuji oleh banyak orang loh. Teman-teman saya di Jakarta menyatakan kehilangan padahal mereka sudah bernegosiasi, sudah ada rencana-rencana usaha bareng, ya mudah-mudahan nanti yang ke depan itu bisa sama dengan Pak Yusuf,” paparnya.

Jabatan Ayi sebagai Plt Direktur Utama untuk jangka waktu enam bulan atau sampai efektifnya Direktur Utama definitif berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Corporate Secretary Bank BJB Herfinia menuturkan seluruh layanan dan kegiatan operasional bank BJB tetap berjalan dengan normal dan terkendali di bawah koordinasi direksi Bank BJB berkomitmen untuk terus memberikan informasi resmi kepada publik melalui kanal komunikasi korporasi yang terverifikasi dan mengimbau seluruh pihak untuk merujuk pada sumber resmi Perseroan.

“Penunjukan Direktur Pengganti Direktur Utama merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan memastikan keberlanjutan arah transformasi Perseroan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan pemegang saham menunjuk Ayi Subarna sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias Bank BJB. Ayi sendiri saat ini memangku jabatan Direktur Operasional dan Teknologi Informasi.

Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada alasan khusus di balik penunjukan Ayi yang menggantikan Direktur Utama Bank BJB sebelumnya Yusuf Saadudin yang meninggal dunia pada Jumat (14/11/2025) lalu. “[Ayi] Lebih senior dibanding dengan teman-teman yang lainnya,” katanya di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11/2025).

Dengan alasan tersebut, pihaknya berharap Ayi mampu menjadi bankir komunikator. Kemampuan komunikasi ini dinilai Dedi Mulyadi penting dimiliki pimpinan Bank BJB. “Karena pimpinan BJB itu bukan persoalan kemampuan perbankannya saja tapi kemampuan membangun jaringan membangun komunikasi sehingga orang bisa percaya dan kemudian berinvestasi dan menjadi mitra,” tuturnya.

Ia mencontohkan kemampuan almarhum Yusuf Saadudin yang dinilai handal dalam membangun negosiasi saat memimpin BJB. Dedi berharap Ayi bisa berperan sebaik Yusuf dan melanjutkan apa yang sudah dibangun selama ini.

“Pak Yusuf ini sosok yang dipuji oleh banyak orang loh. Teman-teman saya di Jakarta menyatakan kehilangan padahal mereka sudah bernegosiasi, sudah ada rencana-rencana usaha bareng, ya mudah-mudahan nanti yang ke depan itu bisa sama dengan Pak Yusuf,” paparnya.

Jabatan Ayi sebagai Plt Direktur Utama untuk jangka waktu enam bulan atau sampai efektifnya Direktur Utama definitif berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Corporate Secretary Bank BJB Herfinia menuturkan seluruh layanan dan kegiatan operasional bank BJB tetap berjalan dengan normal dan terkendali di bawah koordinasi direksi Bank BJB berkomitmen untuk terus memberikan informasi resmi kepada publik melalui kanal komunikasi korporasi yang terverifikasi dan mengimbau seluruh pihak untuk merujuk pada sumber resmi Perseroan.

“Penunjukan Direktur Pengganti Direktur Utama merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan memastikan keberlanjutan arah transformasi Perseroan,” katanya.

JAKARTA - Bank Mandiri kembali membuka rekrutmen besar-besaran melalui program Officer Development Program (ODP). Program akselerasi karier ini menjadi salah satu jalur bergengsi bagi para lulusan terbaik yang ingin berkarier sebagai bankir profesional.

Melalui ODP, peserta akan dibina langsung oleh para bankir senior, profesional berpengalaman, serta pemimpin di berbagai lini bisnis perbankan.

Program ini dirancang dengan kurikulum komprehensif, dimulai dari pelatihan intensif di kelas, kemudian dilanjutkan dengan on-the-job training, serta rotasi kerja di berbagai unit strategis Bank Mandiri.

Seluruh peserta ODP juga akan mendapatkan status karyawan tetap, menjadikan program ini sangat diminati setiap tahunnya.

Syarat Umum Usia dan Pendidikan Peserta ODP Bank Mandiri

Mengutip laman Bank Mandiri, rekrutmen ODP Bank Mandiri ditujukan bagi lulusan S1 maksimal usia 25 tahun dan lulusan S2 maksimal usia 27 tahun dari universitas terkemuka, baik dalam maupun luar negeri. Kandidat wajib memiliki IPK minimal 3,00 untuk S1 dan IPK minimal 3,20 untuk S2 sesuai ketentuan di setiap posisi.

Daftar Posisi ODP Bank Mandiri yang Dibuka

1. ODP Regional Business

Terbuka bagi lulusan S1/S2 dari bidang studi relevan. Kandidat akan ditempatkan pada pengembangan bisnis regional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio pelanggan serta strategi bisnis wilayah.

2. ODP Wholesale Banking – Transaction Banking Wholesale Group

Posisi ini terbuka untuk lulusan Ekonomi, Hubungan Internasional, dan Teknik. Peserta akan terlibat dalam pengembangan solusi transaksi dan layanan wholesale banking.

3. ODP Wholesale Banking – Treasury Group

Mencari talenta dengan latar belakang Ekonomi, Hubungan Internasional, dan Teknik. Peserta akan ditempatkan di area treasury untuk mempelajari pengelolaan likuiditas dan pasar keuangan.

4. ODP Wholesale Banking – Corporate Banking

Posisi ini menerima lulusan dari bidang Ekonomi, Teknik, Hukum Bisnis, Hubungan Internasional, Komunikasi, Statistika, Matematika, dan jurusan relevan lainnya. Peserta akan fokus pada layanan pembiayaan dan solusi bisnis korporasi.

5. ODP Wholesale Banking – Commercial Banking

Kandidat dari Ekonomi, Teknik, Hukum Bisnis, Hubungan Internasional, Komunikasi, Statistika, dan Matematika dapat melamar. Peserta akan mendukung layanan perbankan untuk segmen komersial serta pengembangan produk bisnis.

6. ODP Wholesale Banking – Government & Institutions

Terbuka bagi lulusan dari bidang studi relevan seperti Ekonomi, Teknik, Hukum Bisnis, Hubungan Internasional, Komunikasi, Statistika, dan Matematika. Peserta akan ditempatkan dalam pengelolaan layanan keuangan bagi institusi pemerintah dan lembaga besar.

7. ODP Risk Management

Menerima lulusan dari Ekonomi, Teknik, Statistika, Matematika, Fisika, Data Science, dan Hukum. Peserta akan menjalani pelatihan di bidang manajemen risiko untuk memastikan kualitas dan keamanan operasional Bank Mandiri.

8. ODP Risk Management – Internal Audit

Posisi ini membutuhkan lulusan dari jurusan yang sama dengan ODP Risk Management. Peserta akan ditempatkan dalam peran audit internal untuk memastikan tata kelola dan kepatuhan yang kuat di seluruh unit bisnis.

Fasilitas dan Benefit untuk Peserta ODP Bank Mandiri

Bank Mandiri menawarkan berbagai keuntungan kompetitif bagi peserta ODP, antara lain:

- Medical & Health Insurance

- Life Insurance

- Retirement Benefit Plans

- Performance Bonus

- Paid Sick Leave

- Tunjangan Hari Raya

- Leave Travel Allowance

- Training & Professional Development

- Medical, Prescription, Dental, or Vision Plans

- Sertifikasi Profesional.

Demikian informasi lowongan Program ODP Bank Mandiri . Semoga bermanfaat.