Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan tiga operator seluler, yakni PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), melaju ke tahap lelang harga dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz.

Komdigi menyampaikan masa sanggah atas hasil evaluasi administrasi seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz telah resmi ditutup pada Senin (29/6/2026) pukul 15.00 WIB.

“Tim Seleksi mengonfirmasi bahwa tidak ada peserta seleksi yang mengajukan sanggahan,” tulis Tim Seleksi, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (29/6/2026).

Dengan tidak adanya sanggahan, Tim Seleksi menetapkan seluruh peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi berhak melaju ke tahapan berikutnya, yakni lelang harga.

Proses lelang harga akan dilaksanakan secara daring menggunakan sistem e-auction mulai Selasa, 7 Juli 2026.

Adapun peserta yang berhak mengikuti lelang harga dirinci sebagai berikut:

Pita Frekuensi Radio 700 MHz

1. PT Indosat Tbk. (ISAT);
2. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel); dan
3. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL)
   

Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz

1. PT Indosat Tbk. (ISAT)
2. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel); dan
3. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL)

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) lolos evaluasi administrasi dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Ketiga entitas ini akan masuk ke tahap lelang harga untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 2026.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan keikutsertaan seleksi pada 18 Juni 2026, serta verifikasi dan klarifikasi dokumen administrasi yang dilakukan pada 18–25 Juni 2026. Ketiga operator dinyatakan lolos evaluasi administrasi untuk seleksi pita frekuensi 700 MHz maupun 2,6 GHz.

“Sesuai ketentuan dalam dokumen seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2026, berdasarkan hasil evaluasi administrasi, proses seleksi pengguna pita frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2026 dilanjutkan ke tahapan lelang harga,” tulis Komdigi dalam pengumumannya pada Jumat (26/6/2026).

Tahap lelang harga dijadwalkan dimulai pada 7 Juli 2026 pukul 09.00 WIB melalui sistem e-Auction. Seluruh peserta diwajibkan memiliki atau membuat tanda tangan digital (e-Sign) melalui platform Peruri Shield milik Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Sebelum tahapan lelang berlangsung, peserta masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas hasil evaluasi administrasi. Sanggahan harus disampaikan secara tertulis melalui sistem e-Auction paling lambat 29 Juni 2026 pukul 15.00 WIB dengan melampirkan bukti pendukung. Sanggahan yang diajukan melewati batas waktu atau tidak sesuai ketentuan akan dinyatakan tidak diterima.

“Pelaksanaan Seleksi tetap berlangsung meskipun terdapat Sanggahan Hasil Evaluasi Administrasi,” tulis Komdigi.

Timeline Seleksi Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz

— 29 April–7 Mei 2026: PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., dan PT Telekomunikasi Selular mengunduh dokumen seleksi melalui sistem e-Auction dan resmi menjadi calon peserta seleksi.

— 29 April–8 Mei 2026: Ketiga calon peserta menyampaikan pertanyaan tertulis terkait dokumen seleksi melalui sistem e-Auction.

— 18–20 Mei 2026: Tim seleksi memberikan penjelasan dan menjawab seluruh pertanyaan dalam kegiatan aanwijzing yang dihadiri seluruh calon peserta.

— 20–21 Mei 2026: Komdigi menggelar simulasi proses seleksi.

— 25, 26, dan 29 Mei 2026: Simulasi seleksi dilaksanakan di lokasi masing-masing calon peserta.

— 18 Juni 2026: Telkomsel, Indosat, dan XLSMART menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan seleksi dan resmi menjadi peserta seleksi.

— 18–25 Juni 2026: Tim seleksi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi administrasi, serta klarifikasi kepada seluruh peserta.

— 26 Juni 2026: Telkomsel, Indosat, dan XLSMART lolos evaluasi administrasi untuk seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Proses seleksi dilanjutkan ke tahap lelang harga.

— 29 Juni 2026: Batas akhir penyampaian sanggahan hasil evaluasi administrasi hingga pukul 15.00 WIB.

— 7 Juli 2026: Tahap lelang harga dimulai pukul 09.00 WIB melalui sistem e-Auction.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz telah memasuki tahap evaluasi administrasi.

Pemerintah tengah memeriksa dokumen yang diajukan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., dan PT Indosat Tbk. untuk menentukan peserta yang berhak melaju ke tahap seleksi berikutnya.

Dalam proses tersebut, Komdigi menemukan sejumlah catatan pada dokumen administrasi ketiga peserta. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, hasil evaluasi administrasi akan diumumkan secara resmi kepada publik melalui laman Komdigi dalam waktu dekat.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh tahapan seleksi ini dengan mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan evaluasi administrasi dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan keikutsertaan untuk memastikan seluruh persyaratan formal terpenuhi. Kedua, verifikasi dokumen administrasi guna memeriksa keabsahan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan peserta seleksi.

Proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2026 telah dimulai sejak 23 April 2026. Saat ini, proses tersebut memasuki tahapan evaluasi administrasi dengan tim seleksi yang tengah menelaah seluruh dokumen permohonan keikutsertaan.

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi akan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Sebaliknya, peserta yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan gugur dari proses seleksi.

Komdigi menilai lelang frekuensi ini menjadi langkah penting untuk mendukung pemerataan akses internet berkualitas di Indonesia. Tambahan spektrum tersebut diharapkan dapat mendorong operator seluler mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kecepatan layanan mobile broadband, serta memperluas jangkauan jaringan ke wilayah yang masih tertinggal.

Langkah tersebut sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Meutya mengatakan, spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang terbatas. Namun, memiliki potensi luar biasa untuk mendorong kemajuan ekonomi digital. Melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel ini, Komdigi ingin memastikan pita 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dioptimalkan untuk menghadirkan akses internet yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Terutama dalam mendongkrak produktivitas ekonomi digital di berbagai sektor,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA—PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tidak akan menerapkan skema pembayaran bertahap dalam seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART Alvin Iskandar Aslam mengatakan perusahaan menghormati dan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum. Menurut dia, spektrum merupakan aset strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia.

“Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, kami akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh,” kata Alvin, Sabtu (6/6/2026).

Alvin menambahkan, yang terpenting adalah alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

XLSMART berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

Perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis.com, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut Wayan, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayahunserveddanunderserveddengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband],” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) tetap mendorong pemerintah memberikan insentif dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap dalam proses seleksi tersebut.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan insentif diperlukan agar kondisi industri telekomunikasi tetap sehat. Menurut dia, saat ini biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi komponen biaya terbesar yang ditanggung operator seluler.

“Karena beban terbesar kan BHP frekuensi. Beban terbesar, average-nya itu udah di atas 13-14% dari gross revenue,” kata Marwan kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Marwan menjelaskan BHP frekuensi terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Karena itu, apabila pemerintah tidak memberikan insentif, kondisi industri berpotensi menjadi kurang sehat.

Dia menilai kemampuan operator untuk menggelar jaringan generasi kelima (5G) juga akan sangat bergantung pada kapasitas belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) masing-masing perusahaan.

Menurut dia, apabila insentif diberikan, operator dapat mengalokasikan CAPEX lebih besar untuk pembangunan jaringan 4G dan 5G serta peningkatan kualitas layanan.

“Jadi [kebijakan] betul-betul melihat industri-nya harus sehat,” kata Marwan.

Sementara itu, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. menyatakan akan menghormati dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART, Alvin Iskandar Aslam, mengatakan spektrum merupakan aset strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia. Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, XLSMART akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh.

“Yang terpenting, alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Alvin kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Alvin menegaskan perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

Menurut dia, industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

Karena itu, lanjut Alvin, perusahaan berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Khawatir Tidak Punya Napas

Sementara itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Komdigi ingin memberikan kepastian penerimaan bagi negara sekaligus memastikan peserta lelang benar-benar serius memanfaatkan spektrum yang diperoleh.

Namun, di sisi lain, industri telekomunikasi saat ini juga menghadapi kebutuhan investasi yang sangat besar untuk memperluas jaringan dan menggelar layanan 5G. Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kesehatan industri perlu dijaga.

“Jangan sampai operator terlalu fokus memenuhi kewajiban biaya frekuensi sehingga ruang untuk investasi jaringan justru berkurang,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Heru menambahkan fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada besaran penerimaan negara, tetapi juga manfaat yang diterima masyarakat. Menurut dia, regulator dapat memberikan insentif bagi operator yang mempercepat pembangunan jaringan di wilayah yang belum terlayani, misalnya melalui keringanan BHP atau skema penghargaan berbasis kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, operator memiliki ruang investasi yang lebih besar, sementara masyarakat dapat lebih cepat menikmati akses internet yang lebih luas dan berkualitas.

Dia juga memahami alasan Komdigi memilih skema flat karena memberikan kepastian penerimaan negara sekaligus kepastian regulasi bagi industri. Namun, setelah memenangkan spektrum, operator masih harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun jaringan 4G dan 5G.

“Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan operator berinvestasi menjadi sangat penting,” katanya.

Heru menilai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah skema pay as you grow, yakni pembayaran BHP yang disesuaikan dengan pertumbuhan pemanfaatan spektrum atau perkembangan bisnis operator. Menurut dia, skema tersebut dapat meringankan beban keuangan pada tahap awal sehingga lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terlayani.

Dia menambahkan skema tersebut juga dapat mendorong operator lebih agresif memperluas cakupan layanan karena pembayaran meningkat seiring pertumbuhan pelanggan dan trafik.

“Dengan demikian, negara tetap memperoleh penerimaan, sementara percepatan pembangunan infrastruktur digital juga dapat berjalan lebih optimal,” kata Heru.

Senada, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai harga awal BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dalam lelang telah ditetapkan berdasarkan research price atau penawaran terendah dari operator seluler.

Karena itu, dia menilai skema yang diterapkan pemerintah saat ini sudah tepat dan berlaku secara flat sesuai kemampuan seluruh operator seluler.

“Hanya saja untuk lelang diambil nilai tertinggi. Dan khusus up front fee saat ini berbeda dengan lelang sebelumnya yang awalnya dua kali nilai lelang menjadi maksimum dua kali nilai lelang. Jadi komdigi sudah mempertimbangkan capex pembangunan,” kata Ian.

Menurut Ian, pemerintah juga dapat mendorong agar beban biaya regulasi berada di bawah 10%. Selain itu, keberadaan spektrum baru dengan skema up front fee saat ini dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan jaringan.

“Serta ada insentif tambahan untuk pembangunan daerah yang secara bisnis kurang,” kata Ian.

Mimpi Operator Pupus ...

Komdigi Tegaskan Tak Ada Skema Cicilan

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku IPFR.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Wayan menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi PNBP sebesar Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar atau setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut penambahan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz akan meningkatkan total bandwidth jaringan bergerak seluler Indonesia dari 452 MHz menjadi 712 MHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan saat ini Indonesia memanfaatkan lima pita frekuensi untuk kebutuhan penggelaran jaringan bergerak seluler, yakni 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz, dengan total bandwidth sebesar 452 MHz.

Menurutnya, kelima pita frekuensi tersebut digunakan oleh tiga operator seluler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lalu lintas data 4G. Di sisi lain, kebutuhan layanan data berbasis 5G juga terus meningkat seiring akselerasi transformasi digital di berbagai sektor.

Karena itu, Komdigi berharap penambahan dua pita frekuensi baru, yakni 700 MHz dan 2,6 GHz, melalui proses seleksi yang tengah berlangsung dapat mengakselerasi pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

“Dengan tambahan kedua pita frekuensi tersebut, kapasitas jaringan bergerak seluler Indonesia khususnya untuk menampung lalu lintas data 4G/5G juga diharapkan akan membesar seiring penambahan total bandwidth menjadi 712 MHz,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Wayan menambahkan peningkatan kapasitas jaringan tersebut juga diperkuat oleh pemanfaatan layanan 5G untuk penyediaan Broadband Wireless Access (BWA) melalui jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) pada pita frekuensi 1,4 GHz yang memiliki bandwidth 80 MHz.

Dia menjelaskan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz telah rampung pada 2025 dan pemenang seleksi telah mulai menyediakan layanan komersial kepada masyarakat pada 2026.

Lebih lanjut, Wayan mengatakan seleksi pita frekuensi 2,6 GHz yang saat ini masih berlangsung juga dibarengi kewajiban bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang untuk memperluas jangkauan layanan pita lebar bergerak (mobile broadband) berbasis teknologi 5G.

Menurutnya, kewajiban penyediaan layanan 5G tersebut ditetapkan dengan cakupan minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).

Wayan mengatakan strategi Komdigi untuk mempercepat implementasi 5G secara nasional tidak hanya dilakukan melalui penambahan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan. Pemerintah juga berupaya merasionalisasi biaya regulasi (regulatory cost) bagi penyelenggara telekomunikasi yang diimbangi dengan pemerataan infrastruktur jaringan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Komdigi terus memperkuat infrastruktur jaringan tulang punggung berbasis serat optik, baik di darat maupun kabel bawah laut.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kendala, antara lain terkait akses perlintasan (right of way), perizinan titik pendaratan kabel (landing point), dan penerapan keterbukaan akses (open access).

“Selain itu, juga dengan terus mendorong efisiensi nasional pada pemanfaatan infrastruktur pasif seperti menara, tiang, dan gorong-gorong [ducting], melalui kolaborasi bersama dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) membuka peluang untuk mengikuti tender frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang tengah disiapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Director & Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Reski Damayanti mengatakan perusahaan menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menyediakan spektrum baru bagi industri telekomunikasi.

“Kami masih melakukan kajian internal dan akan mengambil keputusan pada waktu yang tepat terkait partisipasi tersebut,” kata Reski kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Untuk itu, Reski menyampaikan Indosat masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan ikut dalam lelang, mulai dari kebutuhan layanan, kondisi pasar, hingga nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Reski menjelaskan tambahan spektrum akan menjadi salah satu pondasi penting bagi pengembangan layanan digital di masa depan. Hal itu sejalan dengan tren konsumsi data yang terus meningkat seiring semakin luasnya adopsi teknologi digital.

“Saat ini, kami melihat tren penggunaan layanan data yang tetap sehat dan kuat. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan Daily Active Users [DAU] serta Monthly Active Users [MAU], yang dibarengi dengan profil penggunaan data pelanggan yang semakin produktif," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan kenaikan Average Revenue Per User (ARPU) didorong oleh peningkatan kualitas basis pelanggan dan implementasi strategi hyper-personalization yang membuat penawaran produk lebih tepat sasaran.

Ke depan, Indosat optimistis kebutuhan data akan terus meningkat, terutama didorong oleh adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan perluasan layanan digital yang semakin terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Di tengah rencana penambahan spektrum, Indosat juga menyoroti tantangan monetisasi 5G. Menurut Reski, pemanfaatan jaringan generasi kelima tidak cukup hanya mengandalkan layanan konektivitas konvensional.

“Menurut kami, monetisasi 5G tidak hanya berfokus pada konektivitas konvensional, tetapi juga pada pengembangan use case berbasis AI, cloud, dan layanan digital. Salah satu contohnya adalah layanan AI-powered anti-spam dan anti-scam yang membantu menghadirkan pengalaman digital yang lebih aman bagi pelanggan,” tuturnya.

Selain memperkuat sumber pertumbuhan baru, Indosat juga menjaga profitabilitas dengan memastikan bisnis inti tetap tumbuh secara sehat di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat. Dalam hal ini, sambung dia, perusahaan memanfaatkan teknologi AI untuk mendorong efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan sumber pertumbuhan pendapatan baru.

Selain itu, Indosat turut menerapkan disiplin investasi melalui pendekatan asset-light dan alokasi modal yang lebih presisi sehingga belanja modal dapat difokuskan pada segmen dan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Lebih lanjut, Reski mengatakan pengembangan jaringan 5G akan semakin relevan bagi segmen business-to-business (B2B) seiring meningkatnya pemanfaatan AI, komputasi awan (cloud), dan layanan digital di berbagai sektor industri.

“Karena itu, kami terus mengembangkan ekosistem AI Native Telco melalui inisiatif seperti AI-RAN, AI Grid, serta AI infrastructure bersama NVIDIA sebagai cloud provider partner pertama di Indonesia,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan permintaan terhadap infrastruktur AI di dalam negeri terus menunjukkan tren peningkatan. Hal itu tercermin dari meningkatnya kebutuhan GPU dan layanan NVIDIA Cloud yang menjadi bagian dari portofolio bisnis B2B perusahaan.

“Saat ini kapasitas Infrastruktur AI kami telah berkembang menjadi 10 megawatt, dan ke depan dipersiapkan untuk scale-up lebih lanjut seiring meningkatnya kebutuhan AI di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan rencana pelepasan pita frekuensi 3,5 GHz setelah seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Saat ini, pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih dalam proses lelang yang diikuti tiga operator seluler, yakni PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Telekomunikasi Selular, dan PT Indosat Tbk..

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik dengan sekitar 17.000 pulau dan ribuan desa yang bahkan belum terjangkau jaringan 4G.

Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia perlu menerapkan strategi pemerataan berlapis. Strategi tersebut mencakup beberapa pilar, salah satunya pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara berlapis.

Menurutnya, pita frekuensi rendah seperti 700 MHz dialokasikan untuk pemerataan jangkauan secara nasional hingga ke wilayah rural. Sementara itu, pita frekuensi menengah seperti 2,6 GHz digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan di wilayah urban dan kota-kota besar.

“Ke depan, direncanakan juga akan dirilis pita frekuensi 3,5 GHz yang saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk memigrasikan layanan satelit sebagai pengguna inkumben pita frekuensi tersebut,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, Wayan mengatakan pita frekuensi tinggi seperti 26 GHz direncanakan untuk mengakomodasi lalu lintas data yang terkonsentrasi di area sangat padat (densehotspot) serta kebutuhan korporasi.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur hulu (upstream). Menurutnya, jaringan 5G yang andal perlu didukung fondasi jaringan fiber optik yang memadai. Namun, untuk daerah dengan kondisi geografis ekstrem, di mana pembangunan jaringan fiber optik tidak memungkinkan atau membutuhkan biaya terlalu tinggi, konektivitas dapat dikombinasikan dengan jaringan berbasis satelit.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, lanjutnya, satelit juga memiliki potensi untuk memberikan konektivitas langsung ke perangkat pengguna seperti smartphone melalui teknologi Non-Terrestrial Network Direct to Device (NTN D2D).

Wayan menjelaskan teknologi NTN D2D berfungsi sebagai pelengkap jaringan terestrial, khususnya untuk kebutuhan di wilayah blank spot, area terdampak bencana, dan wilayah perairan.

Selanjutnya, dia menilai pengembangan 5G juga membutuhkan dukungan insentif regulasi dan efisiensi jaringan. Menurutnya, penggelaran 5G memerlukan biaya belanja modal (capital expenditure/CAPEX) yang cukup tinggi, sehingga perlu didukung insentif regulasi guna menciptakan efisiensi jaringan maupun biaya penggelaran, terutama di wilayah nonkomersial.

Wayan mengatakan target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia telah dirancang secara komprehensif melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan cetak biru Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Tujuan akhirnya adalah menjadikan infrastruktur digital sebagai mesin utama pertumbuhan (engine of growth) untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap dan bertransformasi menjadi negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas.

Menurutnya, target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tetap dapat dinikmati generasi mendatang.

“Untuk mewujudkan target pengembangan infrastruktur digital, kolaborasi dan orkestrasi baik dari unsur Pemerintah, Industri maupun stakeholder terkait berperan penting untuk mengoperasionalisasi arah kebijakan dan strategi perkuatan dan pemerataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) berharap proses lelang spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang tengah digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat berlangsung lebih cepat dan sederhana agar pemanfaatan layanan 5G bisa segera diperluas ke masyarakat.

Director & Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys mengatakan, perseroan tertarik mengikuti lelang kedua spektrum tersebut.

“Bahkan kami mengusulkan agar proses lelang ini kalau bisa lebih sederhana dan lebih cepat karena memang pesertanya adalah tiga operator yang ketiganya menurut kami ini merupakan operator yang sangat sudah dikenal oleh pemerintah,” kata Merza dalam paparan publik di Kantor XLSMART pada Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan, mekanisme lelang tidak perlu serumit proses sebelumnya yang juga membuka peluang bagi pemain baru sehingga membutuhkan tahapan evaluasi lebih panjang.

Merza berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan tersebut agar implementasi 5G dapat dipercepat dan dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat. Dia juga optimistis proses merger dan integrasi perusahaan dapat semakin mendukung kesiapan XLSMART dalam memanfaatkan spektrum baru.

“Supaya 5G dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,,” ujarnya.

Sementara itu, Investor Relations XLSMART Christopher Eko K menegaskan perusahaan telah menyiapkan pendanaan untuk mengikuti lelang spektrum 700 MHz maupun 2,6 GHz. Menurut dia, kedua spektrum tersebut memiliki nilai strategis karena akan memperkuat pengembangan jaringan 5G perseroan.

Christopher menjelaskan, XLSMART telah melakukan simulasi internal setelah menerima dokumen lelang dari pemerintah. Dia juga menilai struktur harga yang ditawarkan pemerintah cukup mendukung operator telekomunikasi untuk ikut berpartisipasi.

“Kalau kami lihat bahwa dari pemerintah sendiri juga sangat suportif dengan secara struktur harga,” katanya.

Dia mengatakan, perusahaan memandang spektrum sebagai salah satu aset utama industri telekomunikasi. Untuk itu, XLSMART memastikan akan ikut dalam proses lelang kedua pita frekuensi tersebut.

Christopher juga memastikan kondisi kas perusahaan mencukupi untuk mengikuti lelang dua spektrum sekaligus. Menurutnya, perusahaan telah menghitung kebutuhan pendanaan dan saat ini keputusan final masih didiskusikan di tingkat manajemen.

Di sisi lain, XLSMART mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang kuartal I/2026. Berdasarkan paparan perusahaan, pendapatan bruto mencapai Rp11,8 triliun atau tumbuh 38% secara tahunan (year-on-year/yoy). EBITDA tercatat sebesar Rp5,4 triliun, meningkat 25% yoy, dengan margin EBITDA mencapai 45,6%.

Jumlah pelanggan XLSMART juga meningkat 18% yoy menjadi 69,4 juta pelanggan. Dari sisi infrastruktur, jumlah BTS tumbuh 54% yoy menjadi 253.750 BTS, sementara layanan 5G telah tersedia di 43 kota.

Selain itu, dalam laporan kinerja keuangan 2025, perusahaan membukukan pendapatan bruto sebesar Rp42,485 triliun atau naik 23% yoy dibandingkan Rp34,402 triliun pada tahun sebelumnya. EBITDA yang dinormalisasi meningkat 13% yoy menjadi Rp20,138 triliun dari sebelumnya Rp17,880 triliun.

Belanja modal atau capital expenditure (capex) juga naik 53% yoy menjadi Rp11,186 triliun dari Rp7,382 triliun. Sementara itu, laba bersih meningkat 63% yoy menjadi Rp3,003 triliun dibandingkan Rp1,848 triliun pada periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Dalam pengumumannya, Komdigi menyampaikan tahapan pengambilan akun e-Auction telah dilaksanakan pada Rabu–Kamis, 29–30 April 2026 pukul 09.00–15.00 WIB. Berdasarkan waktu pengambilan akun, penyelenggara telekomunikasi yang telah mengambil akun e-Auction secara berurutan adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

“Selanjutnya penyelenggara telekomunikasi tersebut yang telah mendapatkan akun sistem e-Auction dapat melakukan pengunduhan dokumen seleksi,” tulis Komdigi dalam pengumumannya pada Rabu (6/5/2026).

Setelah mengunduh dokumen seleksi melalui sistem e-Auction, peserta dapat mempelajari isi dokumen serta menyiapkan pertanyaan apabila terdapat substansi yang belum dipahami. Proses pengunduhan dokumen dibuka mulai Rabu, 29 April 2026 pukul 09.00 WIB hingga Kamis, 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Komdigi juga menyatakan calon peserta seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai dokumen seleksi melalui surat resmi dalam format file pdf.

Dokumen tersebut wajib ditandatangani oleh direktur utama/CEO/presiden direktur atau direktur yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan, dan disampaikan paling lambat Jumat, 8 Mei 2026 pukul 15.00 WIB melalui sistem e-Auction.

Sebelumnya, Komdigi menjadwalkan pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada akhir Juli 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut.

“Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan sebelumnya menyebut belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). Meski demikian, belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi.

“Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia menegaskan mekanisme lelang tetap menggunakan skema seleksi berbasis peringkat, bukan pembagian merata. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Pemerintah memastikan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana dengan skema seleksi yang sama. Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Wayan menambahkan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan layanan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. memastikan akan ikut dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan perseroan tengah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada kedua pita frekuensi tersebut.

“Jadi Indosat sudah siap sepenuhnya dan saya ingin benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih [mengapresiasi] kepada Komdigi,” kata Vikram dalam Paparan Publik di Kantor Indosat, Selasa (5/5/2026).

Vikram mengungkapkan pihaknya sempat bertemu dengan World Bank dan menilai secara historis harga spektrum di Indonesia tergolong yang tertinggi di dunia. Namun, menurutnya kondisi tersebut mulai mengalami perbaikan, tercermin dari harga dasar lelang yang dinilai lebih rendah saat ini.

Menurutnya, penyesuaian tersebut akan mendukung pengembangan ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital di Indonesia.

Sementara itu, Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti menyampaikan perusahaan masih melakukan kajian internal terkait partisipasi dalam lelang tersebut. Dia memastikan keputusan akan diambil pada waktu yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis.

“Dan tentunya kami akan selalu mempertimbangkan kebutuhan layanan, kondisi pasar dan juga tentu dengan jangka panjang bagi perusahaan,” katanya.

Indosat juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komdigi yang menyediakan spektrum yang dinilai fundamental bagi industri telekomunikasi.

Di sisi lain, Komdigi menjadwalkan pengumuman pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada akhir Juli 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengonfirmasi jadwal tersebut.

“Kemungkinan [pemenang] di akhir Juli ya, kalau lihat jadwal,” kata Wayan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti operator yang akan mengikuti lelang. Namun, Komdigi telah mengundang seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Meski demikian, belum ada kepastian seluruh operator tersebut akan berpartisipasi.

“Kami undang tiga-tiganya, tetapi apakah minat atau tidak kan kami belum tahu,” katanya.

Dia menegaskan mekanisme lelang tetap menggunakan skema seleksi berbasis peringkat, bukan pembagian merata. Setiap pita frekuensi akan menghasilkan satu pemenang.

“Yang menang rangking satu. Masing-masing spektrum satu pemenang berarti, 700 sama 2,6,” katanya.

Terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Komdigi belum dapat memberikan estimasi karena proses lelang masih berlangsung.

Adapun harga dasar lelang telah tercantum dalam dokumen resmi seleksi dan ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saat ini, proses lelang telah memasuki tahap pengambilan akun dan dokumen seleksi oleh peserta. Pemerintah memastikan kedua pita frekuensi akan dilelang secara bersamaan sesuai rencana, dengan skema seleksi yang tetap digunakan.

Sementara itu, usulan keringanan pembayaran dari pelaku industri belum menjadi fokus pembahasan karena pemerintah masih berkonsentrasi pada tahapan seleksi.

Wayan menambahkan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan layanan (coverage), sedangkan pita 2,6 GHz ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.