Bisnis.com, JAKARTA—PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tidak akan menerapkan skema pembayaran bertahap dalam seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART Alvin Iskandar Aslam mengatakan perusahaan menghormati dan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum. Menurut dia, spektrum merupakan aset strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia.

“Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, kami akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh,” kata Alvin, Sabtu (6/6/2026).

Alvin menambahkan, yang terpenting adalah alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

XLSMART berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

Perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis.com, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut Wayan, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayahunserveddanunderserveddengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband],” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) tetap mendorong pemerintah memberikan insentif dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap dalam proses seleksi tersebut.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan insentif diperlukan agar kondisi industri telekomunikasi tetap sehat. Menurut dia, saat ini biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi komponen biaya terbesar yang ditanggung operator seluler.

“Karena beban terbesar kan BHP frekuensi. Beban terbesar, average-nya itu udah di atas 13-14% dari gross revenue,” kata Marwan kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Marwan menjelaskan BHP frekuensi terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Karena itu, apabila pemerintah tidak memberikan insentif, kondisi industri berpotensi menjadi kurang sehat.

Dia menilai kemampuan operator untuk menggelar jaringan generasi kelima (5G) juga akan sangat bergantung pada kapasitas belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) masing-masing perusahaan.

Menurut dia, apabila insentif diberikan, operator dapat mengalokasikan CAPEX lebih besar untuk pembangunan jaringan 4G dan 5G serta peningkatan kualitas layanan.

“Jadi [kebijakan] betul-betul melihat industri-nya harus sehat,” kata Marwan.

Sementara itu, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. menyatakan akan menghormati dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART, Alvin Iskandar Aslam, mengatakan spektrum merupakan aset strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia. Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, XLSMART akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh.

“Yang terpenting, alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” kata Alvin kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Alvin menegaskan perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

Menurut dia, industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

Karena itu, lanjut Alvin, perusahaan berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Khawatir Tidak Punya Napas

Sementara itu, pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Komdigi ingin memberikan kepastian penerimaan bagi negara sekaligus memastikan peserta lelang benar-benar serius memanfaatkan spektrum yang diperoleh.

Namun, di sisi lain, industri telekomunikasi saat ini juga menghadapi kebutuhan investasi yang sangat besar untuk memperluas jaringan dan menggelar layanan 5G. Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kesehatan industri perlu dijaga.

“Jangan sampai operator terlalu fokus memenuhi kewajiban biaya frekuensi sehingga ruang untuk investasi jaringan justru berkurang,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (3/6/2026).

Heru menambahkan fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada besaran penerimaan negara, tetapi juga manfaat yang diterima masyarakat. Menurut dia, regulator dapat memberikan insentif bagi operator yang mempercepat pembangunan jaringan di wilayah yang belum terlayani, misalnya melalui keringanan BHP atau skema penghargaan berbasis kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, operator memiliki ruang investasi yang lebih besar, sementara masyarakat dapat lebih cepat menikmati akses internet yang lebih luas dan berkualitas.

Dia juga memahami alasan Komdigi memilih skema flat karena memberikan kepastian penerimaan negara sekaligus kepastian regulasi bagi industri. Namun, setelah memenangkan spektrum, operator masih harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun jaringan 4G dan 5G.

“Karena itu, keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan operator berinvestasi menjadi sangat penting,” katanya.

Heru menilai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah skema pay as you grow, yakni pembayaran BHP yang disesuaikan dengan pertumbuhan pemanfaatan spektrum atau perkembangan bisnis operator. Menurut dia, skema tersebut dapat meringankan beban keuangan pada tahap awal sehingga lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terlayani.

Dia menambahkan skema tersebut juga dapat mendorong operator lebih agresif memperluas cakupan layanan karena pembayaran meningkat seiring pertumbuhan pelanggan dan trafik.

“Dengan demikian, negara tetap memperoleh penerimaan, sementara percepatan pembangunan infrastruktur digital juga dapat berjalan lebih optimal,” kata Heru.

Senada, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai harga awal BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dalam lelang telah ditetapkan berdasarkan research price atau penawaran terendah dari operator seluler.

Karena itu, dia menilai skema yang diterapkan pemerintah saat ini sudah tepat dan berlaku secara flat sesuai kemampuan seluruh operator seluler.

“Hanya saja untuk lelang diambil nilai tertinggi. Dan khusus up front fee saat ini berbeda dengan lelang sebelumnya yang awalnya dua kali nilai lelang menjadi maksimum dua kali nilai lelang. Jadi komdigi sudah mempertimbangkan capex pembangunan,” kata Ian.

Menurut Ian, pemerintah juga dapat mendorong agar beban biaya regulasi berada di bawah 10%. Selain itu, keberadaan spektrum baru dengan skema up front fee saat ini dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan jaringan.

“Serta ada insentif tambahan untuk pembangunan daerah yang secara bisnis kurang,” kata Ian.

Mimpi Operator Pupus ...

Komdigi Tegaskan Tak Ada Skema Cicilan

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku IPFR.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Wayan menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi PNBP sebesar Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar atau setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan industri telekomunikasi nasional. Hal ini merespons kekhawatiran para pelaku usaha mengenai potensi beban biaya modal (capex) dan biaya operasional (opex) yang kian membengkak seiring tambahan spektrum baru.

Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler. Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia jasa internet, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) berencana mengakuisisi 60% saham PT Sarana Global Indonesia (SGI) melalui penyertaan modal senilai Rp280,40 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, INET akan mengambil sebanyak 180.000 lembar saham baru atau setara 60% dari total saham ditempatkan dan disetor SGI setelah transaksi. Harga pelaksanaan investasi tersebut ditetapkan sebesar Rp1.557.799 per lembar saham.

Direktur INET Willy Usulangi mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat kapabilitas bisnis secara terintegrasi, khususnya di sektor infrastruktur telekomunikasi.

“Perseroan memandang investasi pada PT Sarana Global Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas end-to-end dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi, khususnya jaringan kabel fiber optik bawah laut,” kata Willy di keterbukaan informasi, Senin (13/4/2026).

Dengan transaksi ini, lanjut Willy, INET akan menjadi pemegang saham pengendali SGI dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai entitas anak. SGI sendiri bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi, terutama dalam penggelaran kabel fiber optik bawah laut (submarine cable) melalui entitas anaknya.

Manajemen menilai kepemilikan SGI akan memberikan nilai tambah operasional, terutama dengan adanya aset berupa dua kapal khusus penanaman kabel. Keunggulan tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan jaringan, meningkatkan efisiensi biaya proyek, serta menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan.

Selain itu, akuisisi ini juga sejalan dengan strategi ekspansi INET dalam memperluas jaringan backbone, termasuk konektivitas antar pulau dan internasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan trafik data.

Perseroan juga melihat potensi sinergi antara bisnis penyedia jasa internet (ISP) dengan kemampuan konstruksi infrastruktur laut, yang dapat membuka peluang pendapatan baru dari jasa instalasi kepada pihak ketiga.

Dari sisi nilai transaksi, aksi korporasi ini tergolong sebagai transaksi material karena mencapai 65,33% dari total ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2025. Meski demikian, transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi maupun benturan kepentingan.

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2026.

Melalui langkah ini, INET berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemain terintegrasi di industri telekomunikasi nasional, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pesatnya pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kepada pemerintah daerah untuk menerapkan tarif sewa aset secara wajar kepada perusahaan telekomunikasi.

Biaya sewa yang terlalu tinggi akan membuat bebas regulasi yang harus ditanggung industri telekomunikasi makin besar, yang posisinya telah mencapai 12% dari total pendapatan. Beban terlalu tinggi juga menjadi penghambat dalam proses digitalisasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai kondisi ini tidak sehat karena berpotensi menghambat pertumbuhan industri dan memperlambat transformasi digital nasional.

Oleh karena itu, Nezar meminta pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama dengan menetapkan tarif sewa aset daerah yang wajar serta menghadirkan regulasi yang jelas dan konsisten.

Menurutnya, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan syarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan ekonomi 8% Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

"Agenda ini sangat bergantung pada kelancaran penggelaran infrastruktur digital di daerah," ujar Wamen Nezar, dikutip dari siaran pers Komdigi Selasa (21/1/2026).

Nezar menekankan masih ada kebijakan daerah yang tidak selaras dengan regulasi nasional terkait pengenaan tarif penggelaran infrastruktur digital di daerah. Selain itu, masih adanya kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan aturan nasional, khususnya terkait tarif penggelaran infrastruktur digital.

Padahal, dalam Pasal 128B Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, ditegaskan bahwa tarif sewa infrastruktur digital dapat dikenakan 0% apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) belum tersedia. Aturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara optimalisasi aset daerah dan kelayakan investasi.

Nezar menegaskan bahwa industri telekomunikasi tidak menolak berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, pelaku industri membutuhkan kepastian hukum, kewajaran tarif, dan konsistensi kebijakan.

Biaya regulasi yang tidak terukur dan sering berubah akibat penafsiran sepihak justru dapat menahan investasi dan memperlambat perluasan jaringan internet, terutama ke wilayah terpencil.

Nezar juga mengingatkan, infrastruktur telekomunikasi memiliki peran strategis lintas sektor, mulai dari layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga sistem transaksi pemerintah daerah. Jika iklim industri tidak kondusif, maka dampak ekonomi digital yang diharapkan tidak akan optimal.

Maka dari itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi tata kelola. Dengan kolaborasi yang kuat, regulasi tarif dapat dikelola sebagai instrumen tata kelola yang baik, bukan sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi nasional. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai pita frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz merupakan spektrum yang paling ideal untuk mendukung pengembangan jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan secara teknis pita mid-band, seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, memiliki karakteristik yang paling sesuai untuk kebutuhan 5G, terutama dalam menyeimbangkan cakupan dan kapasitas.

“Sebetulnya, pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz [memang lebih menarik untuk 5G]. Namun, ada juga kebutuhan terhadap low band,” kata Marwan dalamBisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesiadi Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dalam jangka panjang, Marwan menilai pita mid-band juga berpotensi digunakan untuk berbagai kebutuhan layanan lain. Oleh karena itu, perencanaan spektrum perlu mempertimbangkan dinamika permintaan dan potensi penggunaan di masa depan.

“Di daerah lain, mid-band bisa ‘dimakan’ oleh use case lain dalam jangka panjang,” katanya.

Marwan menambahkan kejelasan peta teknologi nasional, termasuk segmentasi kebutuhan tiap wilayah, menjadi faktor krusial untuk mendorong minat investasi di sektor telekomunikasi. Dengan peta yang jelas, penggunaan spektrum dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, tanpa harus meniru pendekatan negara lain secara mentah. Dia menegaskan kepastian arah kebijakan juga akan menjadi fondasi penting bagi pelaku industri dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Kalau semuanya sudah jelas, kontribusinya pasti akan terlihat. Iya. Kalau arahnya jelas, orang mau investasi pasti ada pertimbangannya,” kata Marwan.

Menurut Marwan, ketidakjelasan arah kebijakan selama ini membuat proses seleksi spektrum kerap berbenturan dengan regulasi yang masih berorientasi pada penerimaan negara semata, alih-alih memperkuat ekosistem industri dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, ATSI berpandangan penurunan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi salah satu kunci untuk mendorong investasi operator, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jaringan.

“Kami berpandangan mindset-nya adalah menurunkan BHP. Jika BHP diturunkan, operator tentu akan terdorong. Oke, itu bisa dilakukan,” katanya.

Marwan menilai skema kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada penerimaan negara di sisi atas (top line) justru berpotensi meningkatkan beban belanja modal (capital expenditure/capex) operator dan kembali menekan industri secara keseluruhan.

Dia menjelaskan penarikan penerimaan negara yang besar dari spektrum akan berimplikasi langsung pada kebutuhan capex operator, terutama untuk pembangunan base station. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan siklus tekanan yang berulang bagi industri, meskipun terdapat argumen peningkatan capex juga dapat mendorong perluasan jaringan.

“Karena dengan tambahan capex itu, dia bisa menambah sekitar 30 ribu BTS. Dengan capex yang ditambah, pembangunan juga bertambah,” kata Marwan.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), luas pemukiman yang terlayani mobile broadband saat ini memang sudah relatif tinggi untuk jaringan 4G, yakni mencapai 97,45%.

Namun, cakupan 5G masih sangat terbatas, baru menjangkau 4,44% wilayah pemukiman. Kondisi ini menunjukkan adopsi 5G di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum merata. Dari sisi kualitas layanan, kecepatan rata-rata mobile broadband Indonesia tercatat sebesar 42,85 Mbps.

Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-83 dari 112 negara secara global serta peringkat ke-8 dari 9 negara ASEAN. Capaian ini masih tertinggal jauh dibandingkan Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang masing-masing mencatat kecepatan rata-rata di atas 150 Mbps.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis sektor digital, cakupan pemukiman terlayani mobile broadband ditargetkan mencapai 98% pada 2029. Dari sisi kualitas, kecepatan mobile broadband nasional ditargetkan meningkat hingga 100 Mbps atau lebih dari dua kali lipat capaian saat ini.

Berdasarkan studi dan riset Coleago, untuk mencapai kecepatan unduh rata-rata 100 Mbps per pengguna, Indonesia membutuhkan total spektrum low band dan mid band dalam kisaran 1.000 MHz hingga 2.000 MHz, bergantung pada tingkat kepadatan penduduk di masing-masing wilayah.

Dalam simulasi berbasis kota besar, kebutuhan spektrum total low band dan mid band diperkirakan mencapai sekitar 2.000 MHz untuk Jakarta dengan kepadatan sekitar 16.000 penduduk per kilometer persegi. Surabaya dengan kepadatan sekitar 9.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.600 MHz, sedangkan Solo dengan kepadatan sekitar 12.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.300 MHz.

Saat ini, alokasi spektrum yang digunakan industri seluler dinilai masih jauh dari kebutuhan tersebut. Total spektrum eksisting low band yang digunakan operator tercatat sekitar 92 MHz dari pita 800 MHz dan 900 MHz. Adapun spektrum mid band yang tersedia saat ini sekitar 360 MHz dari pita 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Ke depan, pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G. Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi bagi layanan 5G.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jaringan komunikasi dengan memanfaatkan infrastruktur kabel bawah laut sebenarnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Namun belakangan ini penggunaannya kian masif, bahkan nilai investasinya diprediksi melompat menjadi US$13 miliar (Rp 216 triliun).

Pada 1850, kabel bawah laut telekomunikasi komersial pertama digunakan untuk telegraf. Sistem kabel bawah laut dipasang melintas di Selat Inggris, antar Dover, Inggris dan Calais, serta Perancis.

Kemudian teknologi kabel bawah laut berkembang sangat pesat. Dari yang hanya untuk telegraf, kini bisa digunakan untuk komunikasi pemerintah, transaksi keuangan, email, panggilan video serta layanan streaming.

"Sekitar sepuluh tahun lalu, kami melihat munculnya kategori besar lain, yakni pemain skala web dan sejenisnya, Meta, Google, Amazon, dll, yang sekarang mewakili 50% dari keseluruhan pasar," jelas kepala penjualan di Alcatel Submarine Networks, Paul Gabla, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (10/11/2025).

Investasi di bisnis ini diprediksi akan meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Catatan perusahaan penyedia data telekomunikai TeleGeography mengungkapkan selama dua tahun ke depan, 2025 hingga 2027, investasi kabel bawah laut sebesar US$13 miliar. Angka itu naik hampir dua kali lipat dalam waktu singkat pada tahun 2022 hingga 2024 lalu.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi alasan para raksasa teknologi membutuhkan kabel bawah laut. Wakil presiden investasi jaringan Meta, Alex Aime mengatakan tanpa adanya infrastruktur bawah laut membuat konektivitas pendukung AI hanya jadi sebuah gudang semata.

"Sering kali, saat memikirkan AI, mereka memikirkan pusat data, komputasi dan data. Namun kenyataannya, tanpa konektivitas yang menghubungkan pusat-pusat data itu, yang ada hanya gudang sangat mahal," jelas Aime.

Meta telah mengumumkan proyek kabel bawah laut Watermorth dengan panjang 50 ribu km, jadi yang terpanjang di dunia. Rencananya proyek bernilai multi-miliar dolar akan menghubungkan seluruh lima benua di dunia.

Sementara Amazon juga baru saja mengumumkan proyek Fastnet, yang akan menghubungkan pantai timur Maryland ke County Cak, Irlandia. Kapasitas infrastruktur itu disiapkan lebih dari 320 terabit per detik atau sama dengan streaming 12,5 juta film HD bersamaan.

Google telah berinvestasi lebih dari 30 kabel laut. Salah satunya Sol, akan menghubungkan beberapa wilayah dari AS, Bermuda, Azores dan Spanyol.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten terafiliasiHashimDjojohadikusumo PT Solusi Sinergi DigitalTbk atau Surge (WIFI) memenangkan lelang pita frekuensi 1.4GHzBWA Region 1 (Pulau Jawa, Papua & Maluku) dengan nilai penawaran Rp403,76 miliar. Frekuensi ini dialokasikan untuk layanan internet murah dengan kecepatan 100 Mbps di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) Yune Marketatmo menyatakan, region 1 ini mewakili lebih dari 60 % populasi Indonesia. Dengan backbone fiber kami yang sudah terhubung di Pulau Jawa, biaya investasi per pelanggan dapat ditekan secara signifikan.

"Ini adalah langkah strategis untuk memperluas konektivitas digital kecepatan tinggi dengan harga terjangkau di Pulau Jawa hingga Papua dan Maluku dengan efisiensi maksimal," jelas Yune dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, (16/10/2025).

Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Pasalnya, dengan cakupan lebih dari 60 % populasi nasional, pengelolaan efisien spektrum 1.4 GHz diharapkan meningkatkan margin EBITDA grup secara berkelanjutan dalam 3-5 tahun ke depan.

"Efisiensi biaya per pelanggan dan arus kas positif lebih cepat memberikan pondasi keuangan yang lebih stabil untuk ekspansi nasional berikutnya," lanjut Yune.

Saat ini, WIFI tengah memulai fase perencanaan teknis dan implementasi awal frekuensi 1.4 GHz. Fokus utama meliputi pengembangan layanan fixed wireless broadband dan konektivitas residensial berkecepatan tinggi.

Ke depan, WIFI juga mengajak seluruh pemain Ineternet Service Provider (ISP) di Region 1 untuk berkolaborasi dalam memperluas jangkauan layanan digital, dan akan mengumumkan skema kerja sama komersial secara terbuka dalam waktu dekat.

Seiring pemberitaan ini, saham WIFI turun 12.23% ke level Rp3.300 pada perdagangan kemarin, Rabu, (15/10/2025). Saham WIFI telah naik 709.34% selama year to date (ytd) dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp17,52 triliun.