Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan rencana pelepasan pita frekuensi 3,5 GHz setelah seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Saat ini, pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih dalam proses lelang yang diikuti tiga operator seluler, yakni PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Telekomunikasi Selular, dan PT Indosat Tbk..

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik dengan sekitar 17.000 pulau dan ribuan desa yang bahkan belum terjangkau jaringan 4G.

Oleh karena itu, dia mengatakan Indonesia perlu menerapkan strategi pemerataan berlapis. Strategi tersebut mencakup beberapa pilar, salah satunya pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara berlapis.

Menurutnya, pita frekuensi rendah seperti 700 MHz dialokasikan untuk pemerataan jangkauan secara nasional hingga ke wilayah rural. Sementara itu, pita frekuensi menengah seperti 2,6 GHz digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan di wilayah urban dan kota-kota besar.

“Ke depan, direncanakan juga akan dirilis pita frekuensi 3,5 GHz yang saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk memigrasikan layanan satelit sebagai pengguna inkumben pita frekuensi tersebut,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Selain itu, Wayan mengatakan pita frekuensi tinggi seperti 26 GHz direncanakan untuk mengakomodasi lalu lintas data yang terkonsentrasi di area sangat padat (densehotspot) serta kebutuhan korporasi.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur hulu (upstream). Menurutnya, jaringan 5G yang andal perlu didukung fondasi jaringan fiber optik yang memadai. Namun, untuk daerah dengan kondisi geografis ekstrem, di mana pembangunan jaringan fiber optik tidak memungkinkan atau membutuhkan biaya terlalu tinggi, konektivitas dapat dikombinasikan dengan jaringan berbasis satelit.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, lanjutnya, satelit juga memiliki potensi untuk memberikan konektivitas langsung ke perangkat pengguna seperti smartphone melalui teknologi Non-Terrestrial Network Direct to Device (NTN D2D).

Wayan menjelaskan teknologi NTN D2D berfungsi sebagai pelengkap jaringan terestrial, khususnya untuk kebutuhan di wilayah blank spot, area terdampak bencana, dan wilayah perairan.

Selanjutnya, dia menilai pengembangan 5G juga membutuhkan dukungan insentif regulasi dan efisiensi jaringan. Menurutnya, penggelaran 5G memerlukan biaya belanja modal (capital expenditure/CAPEX) yang cukup tinggi, sehingga perlu didukung insentif regulasi guna menciptakan efisiensi jaringan maupun biaya penggelaran, terutama di wilayah nonkomersial.

Wayan mengatakan target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia telah dirancang secara komprehensif melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan cetak biru Visi Indonesia Digital (VID) 2045. Tujuan akhirnya adalah menjadikan infrastruktur digital sebagai mesin utama pertumbuhan (engine of growth) untuk membawa Indonesia keluar dari middle-income trap dan bertransformasi menjadi negara maju pada 2045 atau Indonesia Emas.

Menurutnya, target jangka panjang pengembangan infrastruktur digital Indonesia mengedepankan tiga prinsip utama, yakni inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia sekaligus tetap dapat dinikmati generasi mendatang.

“Untuk mewujudkan target pengembangan infrastruktur digital, kolaborasi dan orkestrasi baik dari unsur Pemerintah, Industri maupun stakeholder terkait berperan penting untuk mengoperasionalisasi arah kebijakan dan strategi perkuatan dan pemerataan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio (IPFR).

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut dia, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia mengatakan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayah unserved dan underserved dengan minimal teknologi 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses seleksi tersebut, lanjut dia, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband,” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Adapun pada tahun anggaran 2025, Komdigi mencatat realisasi PNBP mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan industri telekomunikasi nasional. Hal ini merespons kekhawatiran para pelaku usaha mengenai potensi beban biaya modal (capex) dan biaya operasional (opex) yang kian membengkak seiring tambahan spektrum baru.

Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler. Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz menjadi momentum krusial bagi peta persaingan industri telekomunikasi nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diharapkan tidak hanyut pada mekanisme lelang harga yang berpotensi membuat perusahaan dengan modal mengantongi spektrum paling lebar.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai lelang ini merupakan yang terbesar dalam sejarah telekomunikasi Indonesia sejak alokasi spektrum dilakukan secara terbuka. Meski demikian, efektivitas penyerapan sumber daya ini sangat bergantung pada penetapan harga dasar serta hasil akhir lelang yang akan terbentuk.

Selain itu, Heru juga mengingatkan pentingnya menjaga distribusi spektrum tetap seimbang sesuai kebutuhan nyata setiap operator, sehingga kompetisi dapat terjaga dan tetap sehat. Pasalnya, sebagai sumber daya terbatas, perusahaan yang memiliki spektrum frekuensi paling besar akan lebih leluasa untuk memberikan ragam paket layanan.

“Konsentrasi berlebih pada satu pemain berpotensi menciptakan persaingan yang asimetris, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kompetisi dan pilihan layanan bagi konsumen,” kata Heru kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Menurut Heru juga mengatakan skema kombinasi pita rendah (700 MHz, FDD) dan pita menengah (2,6 GHz, TDD) yang ditawarkan pemerintah sudah relatif progresif. Hal ini memungkinkan operator memilih strategi sesuai kebutuhan jaringan, baik untuk mengejar cakupan luas di daerah rural maupun kapasitas tinggi di kota besar.

Dia menilai tambahan spektrum ini berpotensi menurunkan biaya per bit karena efisiensi jaringan meningkat. Dampak langsung bagi pelanggan adalah koneksi yang lebih stabil, latensi lebih rendah, serta kecepatan internet lebih tinggi di area padat penduduk.

Meskipun efisiensi meningkat, penurunan harga layanan ke tingkat pelanggan tidak akan terjadi secara instan. Strategi bisnis operator dan besaran beban biaya lelang menjadi variabel penentu harga jual paket data di pasar.

“Jika biaya spektrum terlalu tinggi, operator cenderung meneruskan beban tersebut ke harga layanan. Sebaliknya, harga lelang yang moderat memberikan peluang bagi operator untuk menawarkan kuota lebih besar dengan harga tetap,” jelas Heru.

Diketahui, jika diukur secara kecepatan yang didapat (cost per Mbps) Indonesia berada di posisi yang kurang baik. Singapura memiliki harga bulanan US$32,22 dengan rerata kecepatan yaitu 410 Mbps, maka estimasi harga per Mbps sekitar US$0,08.

Sementara itu Thailand estimasi biaya bulanaan US$23,30 dengan rerata kecepatan 272,6 Mbps, maka biaya per Mbps yang dipikul pengguna adalah US$0,08. Adapun Indonesia dengan rerata biaya bulanan US$10,22, kecepatan internetnya hanya 31,2 Mbps. Alhasil, estimasi harga per Mbps sekitar US$0,34.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memulai proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalisasi sumber daya spektrum guna memperluas jangkauan jaringan mobile broadband di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Objek seleksi kali ini mencakup dua pita frekuensi dengan karakteristik berbeda namun saling melengkapi. Pada pita 700 MHz, pemerintah menawarkan total 3 blok dengan moda Frequency Division Duplexing (FDD). Rinciannya terdiri dari 1 blok seluas 30 MHz (2x15 MHz) serta 2 blok lainnya masing-masing sebesar 20 MHz (2x10 MHz).

Sementara itu, pada pita 2,6 GHz, terdapat 3 blok yang tersedia menggunakan moda Time Division Duplexing(TDD). Alokasi pada pita ini memiliki kapasitas lebih besar, yakni satu blok 80 MHz, satu blok 60 MHz, dan satu blok 50 MHz.

“Kedua pita frekuensi ini memiliki masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) selama 10 tahun dengan wilayah layanan mencakup skala nasional,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah menetapkan kriteria spesifik bagi pelaku usaha yang ingin memperebutkan spektrum "emas" ini. Peserta seleksi wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler serta berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan tidak boleh dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan atau sedang dihentikan kegiatan usahanya berdasarkan putusan hukum tetap.

Prinsip persaingan usaha yang sehat juga menjadi prioritas. Calon peserta tidak diperkenankan terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya. Transparansi ini diharapkan menghasilkan pemenang yang mampu mengelola spektrum secara maksimal demi kepentingan publik.

Selain aspek legalitas, peminat wajib menyerahkan dokumen permohonan yang komprehensif. Dokumen tersebut meliputi jaminan keikutsertaan (bid bond), rencana bisnis selama masa berlaku izin, serta laporan keuangan teraudit selama tiga tahun terakhir sebagai bukti kapasitas fiskal perusahaan.

Seleksi ini bukan sekadar urusan alokasi teknis, melainkan sarana peningkatan layanan publik. Pemenang seleksi terikat komitmen untuk memperluas jangkauan mobile broadband standar minimal 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi. Target jangkauan ini harus dipenuhi dalam kurun waktu maksimal lima tahun.

Ekspansi teknologi masa depan juga menjadi poin krusial. Pemenang wajib menyatakan komitmen peningkatan jangkauan menggunakan standar teknologi International Mobile Telecommunications-2020 (5G) di berbagai kota dan kabupaten. Implementasi 5G ini diharapkan menjadi pendorong utama transformasi digital dan ekonomi nasional di masa mendatang.

Terakhir, aspek kepatuhan finansial jangka panjang menjadi syarat mutlak. Peserta harus berkomitmen menyerahkan jaminan pembayaran biaya izin pita frekuensi radio tahunan hingga masa berlaku izin berakhir. Melalui proses seleksi yang akuntabel, pemerintah berupaya memastikan spektrum frekuensi radio dikelola oleh penyelenggara yang memiliki visi kuat dalam membangun ekosistem digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan seluler tahun 2026. Langkah ini menjadi tonggak krusial pemerintah dalam mengoptimalisasi spektrum guna mengakselerasi kualitas mobile broadband nasional.

Proses seleksi ini merupakan pengejawantahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan tambahan spektrum ini mampu mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Objek lelang mencakup pita 700 MHz dengan total lebar pita 70 MHz (2x35 MHz) serta pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz. Artinya secara total ada 260 MHz.

Alokasi ini tergolong signifikan mengingat pita 700 MHz merupakan "frekuensi emas" yang sangat efisien untuk jangkauan luas (coverage), sementara 2,6 GHz ideal untuk peningkatan kapasitas data (capacity).

“Pemenang seleksi memikul tanggung jawab besar dalam memperkuat infrastruktur digital. Peserta terpilih wajib menyelenggarakan layanan minimal standar 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah masuk dalam target pembangunan pemerintah,” tulis Komdigi dikutip Kamis (23/4/2026).

Komdigi juga mewajibkan pemenang mengimplementasikan teknologi International Mobile Telecommunications-2020 atau 5G. Lokasi penggelaran jaringan generasi kelima ini akan ditentukan pada kota/kabupaten spesifik sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital.

Sebagai gambaran komparatif, penggelaran 5G di pita 2,6 GHz diprediksi mampu memberikan kecepatan unduh hingga 10 kali lipat dibandingkan 4G tradisional. Integrasi dua pita frekuensi ini memungkinkan operator seluler menjaga keseimbangan antara luasnya jangkauan sinyal di pedesaan dan kecepatan akses di area urban yang padat.

Dari sisi ekonomi, pemenang seleksi wajib melunasi biaya izin awal (up-front fee) serta biaya izin tahunan (BHP Spektrum Frekuensi Radio). Kewajiban Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini mencakup penyerahan jaminan komitmen pembayaran biaya IPFR tahunan hingga masa berlaku izin berakhir.

Tantangan teknis juga menjadi perhatian serius dalam dokumen seleksi. Pemenang pada pita 700 MHz diwajibkan melakukan langkah mitigasi interferensi terhadap perangkat penerima siaran televisi digital yang menggunakan penguat sinyal (amplifier).

Pada pita 2,6 GHz, perusahaan harus menjamin tidak ada gangguan terhadap stasiun radio dinas radiolokasi untuk meteorologi di rentang 2700–2900 MHz. Mitigasi serupa diberlakukan bagi stasiun radio dinas radiolokasi untuk telekomunikasi khusus pada pita S-band.

Kemkomdigi memastikan proses seleksi berjalan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Alokasi spektrum ini diharapkan memacu para penyelenggara telekomunikasi untuk berkontribusi nyata dalam memperkuat tulang punggung ekonomi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz tidak dapat dibagi rata kepada tiga operator seluler. Saat ini, terdapat tiga operator yang beroperasi yakni Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengatakan pembagian spektrum secara merata berpotensi menimbulkan persepsi negatif seolah-olah pemerintah melakukan “bagi-bagi kue”.

“Kalau release [spektrum] 5G kan kami enggak bisa juga ya bagi rata. Nanti ini ada apa nih [Komdigi]. Bagi-bagi kue,” kata Denny dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Denny menekankan spektrum frekuensi bukan sekadar aset, tetapi juga pendorong ekonomi. Dia menyadari apabila salah satu operator tidak mendapatkan spektrum 5G, operator tersebut berpotensi tidak memiliki masa depan.

Terkait dengan pita 3,5 GHz, Denny menjelaskan persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah karena berbenturan dengan penggunaan satelit sehingga tidak mudah diselesaikan. Sementara itu, terdapat opsi low band di 700 MHz.

“Yang middle band ini yang kita kurang. Dan ini juga kita harus memikirkan bagaimana kompetisi yang sehat,” kata Denny.

Denny mengungkapkan seleksi penggunaan pita frekuensi radio dilakukan ketika permintaan lebih besar dibandingkan ketersediaan. Mekanisme ini bukan semata soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan bagian dari tata kelola sumber daya terbatas agar dapat dimanfaatkan secara efisien melalui mekanisme pasar, sebagaimana diatur dalam PP No.43/2023 dan Peraturan Menteri Komdigi No.6/2024. Komdigi menargetkan lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz pada tahun ini.

“Seleksi itu dilakukan bila permintaan lebih besar dari ketersediaan dan menjelaskan mekanisme pasar. Karena memang terbatas, pas kami tanya operator, jumlah yang diinginkan lebih banyak dari ketersediaan,” kata Denny.

Adapun, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komdigi No.6/2024, seleksi pita frekuensi radio dirancang untuk mencapai tujuan strategis yang berorientasi pada penguatan layanan dan pembangunan jaringan.

Melalui mekanisme ini, pemerintah ingin memastikan penambahan pita frekuensi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kapasitas jaringan penyelenggara telekomunikasi, mendorong peningkatan kualitas layanan yang diterima pengguna, mempercepat penggelaran jaringan sebagai bagian dari program pemerintah, memperluas cakupan wilayah layanan, serta memastikan pemanfaatan pita frekuensi radio berlangsung secara optimal.

Denny menegaskan bahwa tujuan tersebut menunjukkan seleksi spektrum memiliki dimensi pembangunan, bukan sekadar aspek fiskal.

“Selain PNBP, ada objektif-objektif lain, seperti peningkatan kualitas layanan, perluasan cakupan, dan mendorong penyelenggara jaringan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, regulasi mengatur tiga metode seleksi pita frekuensi radio, yakni lelang harga (auction), beauty contest, dan metode gabungan. Metode lelang harga menitikberatkan pada penawaran harga sebagai faktor penentu hasil akhir dan dinilai paling sederhana serta berbasis mekanisme pasar.

Namun, Denny mengingatkan bahwa jika tidak dirancang secara hati-hati, mekanisme ini berpotensi memicu perang harga dan bahkan membuat sebagian operator tidak memperoleh spektrum.

“Yang paling enak lelang harga. Pengadaan barang jasa sudah dibalik. Kalau PNBP saja kan paling rendah, kalau ini yang paling tinggi. Ini mekanisme pasar. Cuma kalau kita tidak hati-hati, ini bisa terjadi perang harga. Dan bisa jadi ada operator yang tidak dapat,” katanya.

Sementara itu, metode beauty contest menitikberatkan pada kualitas penawaran teknis dan manfaat jaringan yang ditawarkan peserta seleksi. Meski dinilai mampu mendorong outcome jaringan yang lebih baik, metode ini memiliki potensi sengketa yang tinggi. “Beauty contest ini ngeri-ngeri sedap. Potensi dispute-nya tinggi,” ujar Denny.

Selanjutnya, metode ketiga adalah metode gabungan yang mengombinasikan penilaian harga dan manfaat (outcome) secara bersamaan.

“Metode gabungan ini dimungkinkan oleh regulasi. Bagaimana kita mengombinasikan antara harga dan manfaat. Ini yang sedang kami eksplor. Tidak mudah,” kata dia.

Komdigi juga menjelaskan spektrum memiliki dua fungsi utama dalam “mesin digital”, yakni low band untuk jangkauan (coverage) dan middle band untuk kapasitas (capacity). Keduanya perlu dikelola secara seimbang agar mampu mendorong ekonomi digital secara optimal.

Pada 2021, struktur industri telekomunikasi masih dihuni tujuh operator dengan distribusi spektrum yang relatif timpang. Telkomsel menguasai total 135 MHz yang terdiri atas 30 MHz low band dan 105 MHz mid band, menjadikannya pemain dengan kepemilikan spektrum terbesar saat itu.

Sementara itu, XLSMART memiliki total 95 MHz yang terdiri atas 25 MHz low band dan 70 MHz mid band. Adapun Indosat menguasai total 90 MHz, dengan komposisi 15 MHz low band dan 75 MHz mid band.

Perbedaan alokasi ini menunjukkan tidak semua operator memiliki porsi low band yang memadai untuk menopang jangkauan nasional secara efisien. Memasuki 2025, lanskap industri berubah signifikan akibat konsolidasi sehingga hanya tersisa tiga operator utama.

Meskipun total bandwidth nasional tetap 452 MHz, distribusinya menjadi lebih terkonsentrasi pada tiga pemain besar. Telkomsel meningkatkan total spektrumnya menjadi 165 MHz, terdiri atas 30 MHz low band dan 135 MHz mid band.

XLSMART juga bertambah menjadi 135 MHz, dengan komposisi 25 MHz low band dan 110 MHz mid band. Indosat mencatatkan total 152 MHz, terdiri atas 37 MHz low band dan 115 MHz mid band.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan seleksi penggunaan pita frekuensi radio dilakukan ketika permintaan lebih besar dibandingkan ketersediaan. Terdapat tiga skema yang tengah dikaji regulator saat ini.

Mekanisme ini bukan semata soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan bagian dari tata kelola sumber daya terbatas agar dapat dimanfaatkan secara efisien melalui mekanisme pasar, sebagaimana diatur dalam PP No.43/2023 dan Peraturan Menteri Komdigi No.6/2024. Komdigi diketahui menargetkan lelang spektrum frekuensi 2,6 Ghz dan 700 Mhz pada tahun ini.

“Seleksi itu dilakukan bila permintaan lebih besar dari ketersediaan dan menjelaskan mekanisme pasar. Karena memang terbatas, pas kami tanya operator, jumlah yang diinginkan lebih banyak dari ketersediaan,” kata Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Komdigi No.6/2024, seleksi pita frekuensi radio dirancang untuk mencapai tujuan strategis yang berorientasi pada penguatan layanan dan pembangunan jaringan.

Melalui mekanisme ini, pemerintah ingin memastikan penambahan pita frekuensi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kapasitas jaringan penyelenggara telekomunikasi, mendorong peningkatan kualitas layanan yang diterima pengguna, mempercepat penggelaran jaringan sebagai bagian dari program pemerintah, memperluas cakupan wilayah layanan, serta memastikan pemanfaatan pita frekuensi radio berlangsung secara optimal.

Denny menekankan tujuan tersebut menunjukkan seleksi spektrum memiliki dimensi pembangunan, bukan sekadar aspek fiskal.

“Selain PNBP, ada objektif-objektif lain, seperti peningkatan kualitas layanan, perluasan cakupan, dan mendorong penyelenggara jaringan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, regulasi mengatur tiga metode seleksi pita frekuensi radio, yakni lelang harga (auction), beauty contest, dan metode gabungan.

Metode lelang harga menitikberatkan pada penawaran harga sebagai faktor penentu hasil akhir dan dinilai paling sederhana serta berbasis mekanisme pasar. Namun, Denny mengingatkan jika tidak dirancang secara hati-hati, mekanisme ini berpotensi memicu perang harga dan bahkan membuat sebagian operator tidak memperoleh spektrum.

“Yang paling enak lelang harga. Pengadaan barang jasa sudah dibalik. Kalau PNBP saja kan paling rendah, kalau ini yang paling tinggi. Ini mekanisme pasar. Cuma kalau kita tidak hati-hati, ini bisa terjadi perang harga. Dan bisa jadi ada operator yang tidak dapat,” katanya.

Sementara itu, metode beauty contest menitikberatkan pada kualitas penawaran teknis dan manfaat jaringan yang ditawarkan peserta seleksi. Meski dinilai mampu mendorong outcome jaringan yang lebih baik, metode ini memiliki potensi sengketa yang tinggi.

“Beauty contest ini ngeri-ngeri sedap. Potensi dispute-nya tinggi,” ujar Denny.

Adapun metode ketiga adalah metode gabungan yang mengombinasikan penilaian harga dan manfaat (outcome) secara bersamaan.

“Metode gabungan ini dimungkinkan oleh regulasi. Bagaimana kita mengombinasikan antara harga dan manfaat. Ini yang sedang kami eksplor. Tidak mudah,” kata dia.

Komdigi juga menjelaskan spektrum memiliki dua fungsi utama dalam “mesin digital”, yakni low band untuk jangkauan (coverage) dan middle band untuk kapasitas (capacity). Keduanya perlu dikelola secara seimbang agar mampu mendorong ekonomi digital secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Para insinyur di Finlandia menyadari bahwa teknologi pengantar listrik melalui udara atau tanpa kabel yang mereka kembangkan memiliki sejumlah kelemahan yang harus disempurnakan.

Meskipun uji coba awal menunjukkan bahwa listrik bisa dikirim melalui udara, peneliti menilai teknologi ini belum siap digunakan secara luas di rumah atau di seluruh kota.

Masih ada beberapa tantangan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti meningkatkan efisiensi energi agar tidak banyak terbuang ketika jarak antara pemancar dan penerima jauh.

Selain itu tantangan selanjutnya adalah memperluas jarak jangkauan agar bisa mencakup ruang yang lebih besar. Makin luas jangkauan maka makin efisien.

Tantangan lainnya adalah memastikan keamanan dan aturan penggunaan supaya teknologi ini aman bagi manusia, hewan, dan perangkat lain di kehidupan sehari-hari.

Diketahui, baru-baru ini penelitian di Finlandia berhasil menunjukkan sebuah teknologi yang cukup mengagumkan, mengirim listrik melalui udara tanpa kabel, colokan, atau kontak fisik apa pun.

Hal ini berarti, listrik bisa berpindah dari sumber energi ke perangkat hanya melalui udara, layaknya sinyal Wi-Fi yang kita gunakan sehari-hari, tetapi bukan mengirim data, melainkan mengirim energi listrik yang bisa dipakai langsung oleh perangkat elektronik.

Dilansir dari Tech Times, Kamis (8/1/2026) teknologi ini memanfaatkan medan elektromagnetik atau frekuensi radio yang dikendalikan secara presisi untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik lain tanpa kabel.

Perangkat yang dilengkapi alat penerima khusus dapat menangkap energi tersebut selama berada dalam jangkauan medan energi itu.

Cara kerjanya mirip dengan teknologi wireless power transfer yang sudah ada sekarang seperti pengisian daya tanpa kabel (wireless charging) untuk ponsel tapi versi terbaru ini bisa bekerja lebih jauh dari hanya beberapa sentimeter.

Pada teknologi lama, listrik hanya bisa ditransfer sangat dekat seperti mengisi daya telepon di atas pad charger.

Saat ini fokus pengujian teknologi ini adalah pada perangkat-perangkat kecil yang membutuhkan daya rendah, seperti sensor pintar, perangkat Internet of Things (IoT), telepon yang bisa terus menerima listrik tanpa perlu kabel atau baterai besar.

Jika berhasil dikembangkan lebih jauh, teknologi ini bisa menghilangkan baterai di banyak perangkat kecil, mengurangi limbah elektronik dan menyederhanakan cara kita mengisi daya gadget di rumah atau kantor karena perangkat akan menerima listrik secara otomatis saat berada di area energinya.

Teknologi transfer listrik nirkabel memiliki potensi besar untuk digunakan di tempat-tempat yang selama ini sulit atau tidak mungkin dipasang kabel. Misalnya, di lokasi terpencil di mana jaringan listrik biasa sulit dijangkau, di perangkat medis yang ditanam di dalam tubuh pasien, atau pada jaringan rumah pintar yang tidak mudah mencapai stopkontak biasa.

Dengan adanya listrik nirkabel, perangkat-perangkat seperti sensor, alat kesehatan, atau gadget rumah bisa terus mendapat daya tanpa perlu kabel panjang atau sering mengganti baterai, sehingga hidup menjadi lebih praktis dan efisien. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Para insinyur di Finlandia berhasil menemukan metode untuk mengirim listrik melalui udara tanpa kabel, colokan, atau kontak fisik apa pun. Dengan metode dan teknologi baru tersebut, listrik dapat dialirkan layaknya jaringan internet nirkabel atau Wi-Fi.

Dilansir dari Tech Times, Senin (5/1/2026) teknologi ini memanfaatkan medan elektromagnetik atau frekuensi radio yang dikendalikan secara presisi untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik lain tanpa kabel.

Perangkat yang dilengkapi alat penerima khusus dapat menangkap energi tersebut selama berada dalam jangkauan medan energi itu.

Cara kerjanya mirip dengan teknologi wireless power transfer yang sudah ada sekarang seperti pengisian daya tanpa kabel (wireless charging) untuk ponsel tapi versi terbaru ini bisa bekerja lebih jauh dari hanya beberapa sentimeter.

Pada teknologi lama, listrik hanya bisa ditransfer sangat dekat seperti mengisi daya telepon di atas pad charger.

Saat ini fokus pengujian teknologi ini adalah pada perangkat-perangkat kecil yang membutuhkan daya rendah, seperti sensor pintar, perangkat Internet of Things (IoT), telepon yang bisa terus menerima listrik tanpa perlu kabel atau baterai besar.

Jika berhasil dikembangkan lebih jauh, teknologi ini bisa menghilangkan baterai di banyak perangkat kecil, mengurangi limbah elektronik dan menyederhanakan cara kita mengisi daya gadget di rumah atau kantor karena perangkat akan menerima listrik secara otomatis saat berada di area energinya.

Teknologi transfer listrik nirkabel memiliki potensi besar untuk digunakan di tempat-tempat yang selama ini sulit atau tidak mungkin dipasang kabel. Misalnya, di lokasi terpencil di mana jaringan listrik biasa sulit dijangkau, di perangkat medis yang ditanam di dalam tubuh pasien, atau pada jaringan rumah pintar yang tidak mudah mencapai stopkontak biasa.

Dengan adanya listrik nirkabel, perangkat-perangkat seperti sensor, alat kesehatan, atau gadget rumah bisa terus mendapat daya tanpa perlu kabel panjang atau sering mengganti baterai, sehingga hidup menjadi lebih praktis dan efisien.

Meskipun uji coba awal menunjukkan bahwa listrik bisa dikirim melalui udara, teknologi ini belum siap digunakan secara luas di rumah atau di seluruh kota.

Masih ada beberapa tantangan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti meningkatkan efisiensi energi agar tidak banyak terbuang ketika jarak antara pemancar dan penerima jauh, memperluas jarak jangkauan agar bisa mencakup ruang yang lebih besar, serta memastikan keamanan dan aturan penggunaan supaya teknologi ini aman bagi manusia, hewan, dan perangkat lain di kehidupan sehari-hari. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menugaskan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) di sejumlah daerah untuk bersiaga selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akses komunikasi di berbagai wilayah, sekaligus memastikan layanan komunikasi tetap terjaga selama libur akhir tahun.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pengawalan layanan komunikasi tetap dilakukan meskipun bertepatan dengan masa libur.

“Meskipun ini waktu libur, teman-teman terus bekerja untuk mendukung dan memberikan pelayanan bagi masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pada Selasa (30/12/2025).

Dalam pelaksanaannya, Balmon SFR melakukan pemantauan spektrum frekuensi radio sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemantauan tersebut difokuskan pada jalur perjalanan, kawasan wisata, serta titik-titik aktivitas publik yang diperkirakan ramai selama libur akhir tahun.

Upaya ini bertujuan menjaga kualitas layanan komunikasi agar tetap optimal dan andal, sehingga masyarakat dapat tetap terhubung selama melakukan perjalanan maupun beraktivitas.

Selain itu, Meutya menegaskan Balmon juga melakukan pemantauan tambahan di wilayah yang menghadapi bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Pemantauan tersebut membantu masyarakat tetap terhubung untuk mengakses informasi dan berkomunikasi, khususnya dalam kondisi darurat.

“Masyarakat dapat berlibur dengan tetap terhubung, tetap terkoneksi, sehingga dapat melakukan perjalanan dan liburan bersama keluarga dengan tenang dan nyaman,” kata Meutya.

Selama masa Posko Nataru, koordinasi antar-Balmon dilakukan secara nasional. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan layanan komunikasi pada periode libur besar berikutnya agar manfaatnya terus dirasakan oleh publik.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge memantapkan rencana ekspansi seiring dengan masuknya saham perseroan ke dalam MSCI Indonesia Small Cap Index untuk periode rebalancing November 2025.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menyampaikan masuknya WIFI ke dalam MSCI Indonesia Small Cap Index menandai pengakuan terhadap fundamental dan likuiditas saham perusahaan.

“Dengan langkah ekspansif, dan pengakuan dari MSCI atas performa sahamnya, WIFI berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat perannya dalam memperluas akses digital Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan analisis Samuel Sekuritas Indonesia, WIFI dinilai memiliki probabilitas tinggi untuk bergabung dalam indeks tersebut setelah melampaui ambang batas minimum yang disyaratkan, seperti Free Float Adjusted Market Cap (FFMC) sebesar US$375 juta, Average Daily Traded Value (ADTV) sebesar US$1,5 juta, dan Annualized Traded Value Ratio (ATVR) sebesar 15%.

Keanggotaan dalam MSCI Index biasanya menjadi katalis positif bagi pergerakan saham karena akan menarik minat dana kelolaan pasif (passive funds) global seperti ETF dan reksa dana yang mereplikasi indeks tersebut.

Dengan demikian, diharapkan akan terjadi aliran dana asing (estimated fund flow) sekitar Rp100 miliar hingga Rp500 miliar ke saham-saham yang baru masuk, termasuk WIFI.

Dari sisi fundamental, anak usaha Surge, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, ditetapkan sebagai pemenang lelang pita frekuensi radio 1,4 GHz Regional I oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kemenangan lelang tersebut memberikan hak penggunaan 1 blok pita frekuensi 80 MHz (1432–1512 MHz) untuk wilayah Jawa, Papua, dan Maluku selama 10 tahun.

“Momentum ini menjadi sinyal kuat bagi arah ekspansi Surge yang berfokus pada penguatan jaringan digital nasional dan penetrasi layanan broadband berkecepatan tinggi,” tutur Shannedy Ong.

Kemenangan di pita frekuensi 1,4 GHz memperkuat langkah Surge dalam memperluas konektivitas digital melalui layanan Fixed Broadband dan Fiber to the Home (FTTH). Perusahaan menargetkan 5 juta homepass hingga tahun 2026, dengan 2,5 juta homepass terpasang pada akhir 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Surge dalam mempercepat penetrasi layanan internet berbasis serat optik yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di pasar broadband nasional yang masih memiliki potensi besar di luar kota besar.

Surge memanfaatkan kekuatan infrastruktur milik anak usahanya, PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), yang telah mengoperasikan jaringan backbone serat optik sepanjang 6.927 km di sepanjang jalur kereta, jalan provinsi, dan jalan tol di Pulau Jawa hingga akhir 2023.

Pemanfaatan jaringan eksisting ini memungkinkan efisiensi biaya investasi dan operasional dalam memperluas layanan broadband di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, WIFI telah menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan global dan mitra teknologi kelas dunia. Misalnya dengan NTT e-Asia Pte. Ltd. (Jepang) yang kini memegang 49% saham di IJE, memperkuat kapabilitas operasional dan ekspansi jaringan digital Surge.

Surge turut menjalin kerja sama dengan tier-1 technology vendors seperti Nokia, Qualcomm, OREX SAI, dan Huawei dalam pengembangan teknologi jaringan, perangkat, serta solusi digital terkini.

Selain itu, perusahaan berkolaborasi dengan operator menara seperti Tower Bersama Group (TBIG) dan Centratama (CENT) untuk memperluas jangkauan layanan hingga radius 500 meter dari setiap titik layanan.

Melalui kombinasi antara frekuensi 1,4 GHz, jaringan backbone serat optik, dan kemitraan global, Surge menegaskan komitmennya untuk menjadi pemain utama dalam transformasi digital nasional.

Di sisi lain, peluncuran jaringan Starlite Wi-Fi 7 sebagai yang pertama di Indonesia semakin memperkuat posisi perusahaan dalam menyediakan layanan konektivitas cepat, stabil, dan efisien bagi masyarakat luas.