JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 10 nota kesepahaman (MoU) senilai sekitar 23,1 miliar dollar AS atau setara Rp392,7 triliun dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi bilateral ke tahap yang lebih strategis.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang, yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026), Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya melanjutkan kerja sama yang sudah ada, tetapi juga mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, pada Senin (31/3/2026). Keduanya kemudian melangsungkan pertemuan bilateral untuk membahas kerja sama strategis.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kolaborasi ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan hubungan jangka panjang antarnegara.

“Jika kita memiliki kepentingan bersama, kita akan menjaga masa kini dan masa depan,” lanjutnya.

Selain penandatanganan MoU, kedua negara juga tengah memperbarui skema kerja sama dagang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Pembaruan ini diharapkan memperkuat fondasi hubungan ekonomi melalui peningkatan akses pasar, perluasan kolaborasi, serta modernisasi kerangka ekonomi bilateral.

Hubungan Indonesia dan Jepang sendiri telah terjalin selama 68 tahun dan berkembang menjadi kemitraan komprehensif di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara ekonomi, Jepang saat ini merupakan tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia dengan nilai mencapai 17,61 miliar dollar AS.

Negeri Sakura juga menjadi salah satu investor utama dengan realisasi investasi sebesar 3,13 miliar dollar AS, terutama di sektor otomotif, alat transportasi, kimia, dan farmasi.

Di sisi lain, Jepang juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia, termasuk di sektor transportasi, pelabuhan, energi, dan kawasan perkotaan.

Prabowo menilai investasi Jepang memiliki kualitas tinggi, terutama dalam hal disiplin, penguasaan teknologi, serta komitmen jangka panjang.

“Jepang membawa kualitas dalam investasi, disiplin, teknologi, dan komitmen jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, kerja sama kedua negara diarahkan untuk melampaui pola tradisional menuju kolaborasi berbasis masa depan.

Fokusnya mencakup transisi energi dan pertumbuhan hijau, transformasi industri dan hilirisasi, serta penguatan rantai pasok global.

Di sisi lain selaku Menko Perekonomian Airlangga menyebut bahwa, penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan.

“Indonesia percaya bahwa masa depan kemitraan ini terletak pada bekerja, berinovasi, dan bertumbuh bersama,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Sinyal Pertumbuhan Tinggi

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan program bantuan pangan untuk periode Februari dan Maret 2026 dengan total estimasi anggaran mencapai Rp11,92 triliun, yang menyasar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum Ramadan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan intervensi ini dilakukan untuk memperkuat sisi permintaan ekonomi nasional. Bantuan yang diberikan berupa paket 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan.

"Target penerimanya adalah 35,04 juta KPM, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu. Airlangga meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mendukung penuh kelancaran logistik penyaluran bantuan pangan tersebut hingga ke tangan penerima.

Data Penerima Dinamis

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan penyaluran bantuan akan dilakukan melalui transfer rekening bank maupun melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa basis data penerima manfaat bersifat dinamis. Kementerian Sosial (Kemensos) berpedoman pada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Akibatnya, sambung Gus Ipul, status kepesertaan bansos masyarakat dapat berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi terkini keluarga tersebut.

"Penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, pada triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Ini memerlukan proses," jelas Gus Ipul.

Guna memastikan akurasi penyaluran, Kementerian Sosial membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya untuk memutakhirkan data melalui mekanisme 'Usul Sanggah'. Gus Ipul memaparkan dua saluran utama pemutakhiran data, yakni jalur formal berjenjang dan jalur partisipasi langsung.

Jalur formal dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, dinas zosial, hingga pengesahan oleh bupati/wali mota sebelum diproses bersama BPS. Sementara itu, jalur partisipasi masyarakat disediakan melalui tiga kanal digital.

Pertama, melalui Command Center Kemensos yang beroperasi 24 jam di nomor 021-171. Kedua, melalui layanan pesan singkat WhatsApp Center. Ketiga, melalui Aplikasi Cek Bansos.

"Kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Nanti akan kami serahkan sepenuhnya kepada BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hasilnya dalam bentuk pe-ranking-an mulai dari desil 1 sampai desil 10," ungkap Gus Ipul.