Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan ‘burden sharing’ dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026. BI akan melanjutkan pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan skema debt switching senilai Rp173,4 triliun.

Debt switching adalah skema pembelian surat utang lama yang telah masuk jatuh tempo dengan surat utang baru tenor yang lebih panjang. Skema ini pernah dijalankan pemerintah, termasuk untuk membiayai APBN tahun lalu. Pada waktu itu, total debt switching yang dilakukan oleh BI menembus angka Rp246,6 triliun atau 74,25% dari total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang tahun 2025.

Pada tahun fiskal 2026, kesepakatan untuk melibatkan kembali BI dalam pembiayaan APBN terjadi ketika ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Apalagi, pemerintah juga memiliki tantangan besar dalam pembiayaan anggaran tahun ini, mulai dari target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% hingga sepinya investor surat utang negara (SUN) yang tampak dari menurunnya jumlah penawaran atau incoming bids dalam 4 kali lelang yang berlangsung pada Januari hingga 18 Februari 2026 lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait hal itu, menurut Perry, BI telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Tidak sampai di situ, Perry mengatakan bahwa bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar keuangan.

Dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pekan lalu.

Kesepakatan BI dan Kemenkeu

Menariknya, tidak membutuhkan waktu lama setelah pernyataan Perry di RDG, pada Jumat 20 Februari 2026, Kemenkeu dan BI telah berkoordinasi dan menyepakati sejumlah poin penting, salah satunya adalah keterlibatan bank sentral untuk mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switch.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025. "Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Apa Risiko dari Debt Switching?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko. "Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Sinyal Pertumbuhan Tinggi

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif sejak kuartal III/2025 diperkirakan bisa memberikan sumbangsih terhadap inflasi. Selain kebijakan suku bunga yang longgar dari Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi himbara dengan likuiditas murah Rp200 triliun pada September 2025 dan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada September 2025 sebesar 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm), dan secara tahunan sebesar 2,65% (year on year/YoY). Kemudian, inflasi tahun berjalan dari Januari-September 2025 yakni 1,82% (year-to-date/ytd).

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memperkirakan pada Oktober 2025 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,05% (month to month/MtM) dan inflasi yang melandai secara tahunan dari September 2025 yakni menjadi 2,65% (year-on-year/yoy).

Situasi tersebut, terang Faisal, membuat pihaknya mempertahankan perkiraan inflasi pada akhir 2025 berada di kisaran antara 2% sampai dengan 2,5%. Perkiraan itu masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) yakni 1,5% dan 3,5%, yang sejak akhir 2024 lalu telah menempuh kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan.

Menurut Faisal, kebijakan ekspansif BI ditambah dengan yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya dari sisi fiskal bisa memberikan sumbangsih kepada inflasi. Sebab, suplai uang menjadi lebih banyak.

"Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini diestimasi berada dalam kisaran 0,3 sampai dengan 0,5 percentage point," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

Kendati demikian, Faisal memperkirakan dampak dari likuiditas yang melimpah di sistem perekonomian itu terbatas terhadap kenaikan inflasi. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang masih berjalan di bawah output gap yang negatif, tekanan terhadap permintaan yang masih terkedali, serta potensi normalisasi harga emas di tengah membaiknya sentimen risiko.

"Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%," terang pria dengan dua gelar Master berbeda dari National University of Singapore dan University of Edinburgh itu.

Untuk itu, pihaknya pun memperkirakan inflasi pada akhir 2025 sekitar 2,33% atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni hanya 1,57%. Perkiraan itu turut didasari oleh kebijakan pemerintah yang dapat mengendalikan inflasi akhir tahun, dengan menawarkan diskon tiket transportasi pada libur Natal dan tahun baru.

Kendati demikian, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA, David Sumual menilai ekspansi likuiditas oleh BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum terindikasi berdampak ke inflasi.

David menilai momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat sejalan dengan periode musiman Natal dan tahun baru. Akan tetapi, dia melihat kebijakan suku bunga yang longgar hingga injeksi Rp200 triliun ke himbara serta berbagai program stimulus belum akan berpegaruh ke kenaikan harga.

"Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun," terang David kepada Bisnis.

Menurut David, kebijakan fiskal yang ekspansif dari Kemenkeu secara khusus bisa menstabilkan ekonomi serta mencegah penurunan lebih lanjut. Namun, dia menyebut kebijakan itu hanya bersifat sementara.

Dia menilai kebijakan ekspansif dari sisi fiskal bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy), sebagaimana yang disampaikan Purbaya dan jajarannya. Namun, David melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan sekitar 5%.

"Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih 'emergency' ibarat cafeine yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dorong pertumbuhan lebih sustain dalam jangka menengah panjang," tuturnya.

Tertahan Pertumbuhan Ekonomi

Pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Dia menilai tidak berarti cetak uang maka akan selalu mendorong inflasi.

Purbaya menilai fenomena dimaksud, yang dinamakan demand-pull inflation, tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara berada di bawah potensialnya. Dalam hal ini, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% di Indonesia belum menyentuh level potensial.

Menurutnya, Indonesia dalam jangka pendek harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% itu dibutuhkan, terang Purbaya untuk bisa menyerap tenaga kerja di usia kerja di sektor formal. "Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten melancarkan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issuepada akhir tahun ini memanfaatkan momentum suku bunga longgar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, anak usaha milik PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) akan menggelar rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 124,26 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp25 per lembar.

PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng senilai Rp5,66 triliun kepada GMFI.

"Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas, yang salah satu inisiatifnya adalah dengan melakukan rencana PMHMETD," tulis Manajemen GMFI di keterbukaan informasi dikutip Bisnis pada Minggu (26/10/2025).

Lalu, emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Emiten kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Selain itu, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) akan menggelar rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. INET akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri mencatat bahwa sampai saat ini telah terdapat 10 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp16.63 triliun.

Namun, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan tergolong masih sepi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Adapun, pada 2023 rights issue mencapai Rp51,37 triliun.

Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai sepinya aksi rights issue memang telah terlihat sejak dua tahun terakhir. Pada 2023 sempat ramai aksi rights issue karena banyak emiten butuh tambahan modal pasca-pandemi untuk ekspansi dan perbaikan struktur permodalan. Memasuki 2024 hingga tahun ini, minat rights issue menyusut.

Faktor utamanya adalah kondisi suku bunga acuan yang tinggi. BI rate sempat lama ditahan di level ketat, begitu juga dengan The Fed. Alhasil, selera investor untuk setor dana tambahan lewat rights issue jadi terbatas karena ada opsi lain yang lebih aman dan menarik seperti deposito serta obligasi.

Akan tetapi, kini kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) serta The Fed telah longgar. Sebagaimana diketahui, BI telah menurunkan BI Rate ke 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17 September 2025. Pemangkasan suku bunga acuan ini merupakan penurunan yang ke-lima kalinya dalam tahun ini, dan menjadi level yang terendah sejak Oktober 2022.

"Dengan pemangkasan suku bunga BI, peluang rights issue bisa sedikit terbuka ke depan. Turunnya bunga bisa membuat cost of equity relatif lebih kompetitif, dan jika pasar saham kembali bergairah, emiten lebih percaya diri untuk eksekusi rights issue dengan valuasi yang lebih bersahabat," kata Felix kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Pengamat Pasar Modal Indonesia Reydi Octa juga mengatakan ke depan, dengan mulai turunnya tren suku bunga acuan, ada potensi emiten gencar melakukan aksi rights issue.

"Meski begitu, tantangannya cukup besar karena emiten harus menawarkan prospek pertumbuhan yang jelas dan menjaga kepercayaan pasar agar bisa sukses menggelar rights issue," ujar Reydi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.