JAKARTA - Amunisi bauran kebijakan moneter yang dirilis Bank Indonesia (BI) terbukti ampuh memantik kembali kepercayaan pelaku pasar internasional. Pasca-keputusan berani bank sentral mengerek suku bunga acuan (BI-Rate) ke level 5,50% serta mempertebal imbal hasil instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), aliran modal asing (capital inflow) dilaporkan mulai berbalik arah masuk ke pasar keuangan domestik.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa para pemodal internasional memberikan respons yang sangat positif terhadap langkah pengetatan terukur ini. Gairah investasi asing tersebut langsung tecermin dari hasil aktivitas lelang instrumen portofolio jangka pendek milik bank sentral yang digelar tengah pekan lalu.

"Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50%, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut. Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah," kata Denny dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

BI Rate Naik Demi Menahan Tekanan Rupiah dan Capital Outflow



Masuknya kembali dana segar dari luar negeri ini secara otomatis menjadi vitamin bagi keperkasaan mata uang Garuda. Setelah sempat tertekan cukup dalam akibat gejolak geopolitik dunia dan aksi jual, nilai tukar rupiah kini bergerak merangkak naik dan berhasil mematahkan level psikologis di bawah Rp18.000 per dolar AS.

Melihat tren pemulihan ini, Bank Indonesia menegaskan tidak akan lengah. Bank sentral berkomitmen untuk terus memelototi dinamika pergerakan pasar keuangan, baik di kancah global maupun domestik, demi menjaga agar daya saing dan daya pikat instrumen investasi Indonesia tetap kompetitif jika disandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Untuk mengawal agar tren penguatan nilai tukar rupiah ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan stabil, Bank Indonesia terus menyiagakan barikade operasinya di pasar valuta asing. Denny menegaskan, BI akan terus mengoptimalkan senjata intervensi berlapis secara konsisten untuk meredam potensi volatilitas yang tiba-tiba muncul. Langkah penstabilan ini dieksekusi secara taktis di berbagai lini pasar uang secara simultan.

"Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik guna mendukung aliran masuk modal asing. Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi NDF di pasar offshore serta transaksi spot dan DNDF di pasar domestik secara konsisten dan terukur," pungkas Denny.

Adapun rupiah di pasar spot pada perdagangan terakhir atau Kamis (11/6/2026) masih ditutup melemah 0,25% ke Rp17.988 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah yang kini sudah tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik serta kebutuhan dolar yang tinggi di domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global.

Alhasil, arus dana keluar dari negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Selain itu, kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, BI menyatakan bakal memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

Intervensi yang berkesinambungan, lanjut Destry, akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder.

Bank sentral juga menjanjikan bakal berkoordinasi dan berkomunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif.

Selain itu, BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Kerja sama LCT ini sudah terjalin dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini tercatat mengalami peningkatan di mana April sudah tembus US$22,7 miliar.

Nilai ini sudah lebih tinggi dari perolehan 2025 yakni US$25,7 miliar sepanjang tahun.

"Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan regional, secara YTD melemah -7,44%. Cadangan devisa tetap terjaga di level US$146,2 miliar pada akhir April 2026," pungkasnya.

JAKARTA - Pelaku pasar mengkhawatirkan pembentukan BUMN ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memicu outflow lanjutan arus modal asing di pasar modal. Hingga akhir Mei, tercatat foreign outflow dari pasar modal mencapai Rp54,4 triliun.

Dalam riset yang diterbitkan 29 Mei 2026, Kiwoom Sekuritas menilai kemungkinan pasar masih bisa beradaptasi dengan kebijakan baru ini, apabila PT DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa saja.

Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism.

Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI



"Market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha. Dalam kondisi rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara ," tulis riset Kiwoom dikutip Minggu (31/5/2026).

Secara konsep awal yang dipaparkan Pemerintah, pembentukan PT DSI memang punya manfaat bagi perekonomian. Misalnya perusahaan tersebut bisa meningkatkan transparansi ekspor dan mengurangi potensi under-invoicing. Praktik ini berhubungan erat kaitannya dengan penerimaan negara.

Pembentukan BUMN ekspor ini juga dinilai meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis. Beberapa negara juga melakukan hal serupa seperti Malaysia yang memiliki kontrol kuat terhadap industri minyak sawit melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), kebijakan kuota, levy, dan instrumen ekspor lain untuk menjaga stabilitas pasokan serta kepentingan industri nasionalnya.

Namun Kiwoom Sekuritas menyoroti momentum pembentukan BUMN ekspor tersebut, di tengah kondisi nilai tukar yang tembus Rp17.800 per dolar, dan foreign outflow dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun hingga akhir Mei 2026.

"Dalam situasi seperti ini setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," lanjutnya.

Kekhawatiran pasar akan meningkat apabila PT DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif, dalam hal pengendalian harga komoditas oleh negara, pembatasan buyer tertentu, pengawasan pembayaran yang terlalu ketat, serta peninjauan berbagai kontrak eksisting oleh perusahaan.

"Perdagangan komoditas global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highly relationship-driven. Buyer internasional sangat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan shipment, fleksibilitas pricing, reliability pembayaran, dan efisiensi administrasi. Jika proses perdagangan menjadi lebih birokratis, buyer dapat mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain," tulis riset Kiwoom Sekuritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan volume surat berharga dalam rupiah atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) kini mencapai Rp921,88 triliun, di tengah upaya bank sentral memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah akibat gejolak global.

Perry mengatakan kepemilikan investor asing pada instrumen tersebut mencapai Rp221,59 triliun atau setara 24,04 persen dari total outstanding (saldo berjalan) SRBI.

"Sehingga turut mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (20/5).

Menurut Perry, BI juga menaikkan imbal hasil SRBI untuk menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik. Per 13 Mei 2026, suku bunga SRBI tenor enam bulan tercatat sebesar 6,21 persen, tenor sembilan bulan 6,31 persen, dan tenor 12 bulan sebesar 6,45 persen.

Ia mengatakan penguatan instrumen moneter tersebut dilakukan di tengah meningkatnya tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu pelarian modal dari negara berkembang.

"Berbagai respons kebijakan yang ditempuh dapat mendorong kembali masuknya investasi portofolio asing," katanya.

[Gambas:Youtube]

Perry menyebut pada kuartal II 2026 hingga 18 Mei 2026, aliran modal asing tercatat masuk atau net inflows sebesar US$5,5 miliar. Arus modal itu terutama masuk ke instrumen SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN) seiring meningkatnya imbal hasil kedua instrumen tersebut.

BI sebelumnya memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam RDG Mei 2026. Langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya gejolak pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah.

JAKARTA - Aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa dunia usaha melihat Danantara sebagai instrumen strategis untuk mengurangi risiko investasi sekaligus menarik aliran modal global ke Indonesia.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan para CEO perusahaan besar dunia yang hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Danantara sebagai mitra dagang yang dapat menjadi kendaraan kolaborasi investasi.

“Kami melihat sendiri bahwa satu, tadi Danantara itu sangat diapresiasi sebagai mitra daripada CEO-CEO tadi,” ungkap Anin dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Anin menambahkan, penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum turut memperkuat kepercayaan investor. Menurutnya, komitmen pada governance dan rule of law menjadi faktor penting dalam mendorong keputusan investasi jangka panjang.

Dia juga menyoroti besarnya dana kelolaan para investor global yang disebut mencapai US$16 triliun di pasar modal. Bos Bakrie & Brothers itu menilai, para investor tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan modal secara cepat, termasuk ke Indonesia.

Di sisi lain, keberhasilan belanja pemerintah, penguatan konsumsi domestik, serta kinerja ekspor-impor dinilai semakin memperkuat daya tarik investasi, baik melalui skema penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) maupun lewat Danantara.

Dari perspektif dunia usaha, lanjutnya, peran Danantara dalam skema de-risking dan crowd-in capital menjadi kunci untuk membangun ekosistem investasi yang kolaboratif dan berkelanjutan.

“Saya melihatnya dari dunia usaha senang sekali apalagi Danantara berpikir bagaimana untuk de-risking atau mengurangi risiko dan juga untuk crowd-in atau sama-sama masuk gotong royong membangun suatu ekonomi,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebanyak 12 pemimpin perusahaan besar diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa 12 perusahaan yang hadir memiliki total aset kelolaan mencapai US$16 triliun.

Sepanjang pertemuan, Rosan menyebut bahwa para investor banyak memberikan masukan kepada Indonesia, terutama mengenai konsistensi kebijakan, pengembangan pasar modal, hingga risiko-risiko yang terukur.

Rosan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menyebut pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu sangat produktif dan membuahkan hasil. Dia mengungkapkan, setidaknya ada beberapa potensi kerja sama di sektor teknologi, renewable energy, infrastruktur, real estate, hingga ekonomi digital.

“Jadi ini adalah pertemuan yang sangat fruitful dan ini juga memberikan mengenai presence Indonesia itu di mata dunia ini makin baik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliran modal asing ke pasar saham Indonesia diharapkan kembali deras seiring dengan langkah progresif otoritas bursa dalam memenuhi standar indeks global. Dalam skenario optimistis, aksi beli bersih investor asing diproyeksikan mulai konsisten terjadi pada Maret 2026.

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai peluang kembalinya investor asing masih terbuka lebar.

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada eksekusi reformasi pasar yang mencakup aspek transparansi, klasifikasi investor yang lebih detail, hingga peningkatan free float saham.

“Peluang investor asing untuk kembali masih terbuka, tergantung dari bagaimana eksekusi dari reformasi terkait transparansi, klasifikasi investor yang lebih granular, dan kenaikan free floatsaham,” pungkas Rully saat dihubungi, Jumat (20/2/2026).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah mengusulkan empat solusi kepada MSCI dan penyedia indeks global lainnya.

Pertama, peningkatan transparansi pengungkapan pemegang saham di atas 1% pada setiap emiten dengan target implementasi Februari atau awal Maret 2026 Kedua, data emiten dengan pemegang saham terkonsentrasi atau ultimate beneficial owner (UBO) dengan target implementasi pada periode yang sama.

Ketiga, penambahan menjadi 28 klasifikasi investor sebagai subkategori dari kategori “Corporate” dan “Others” untuk melengkapi 9 kategori investor yang telah ada. Adapun target implementasi pada akhir Maret mendatang.

Keempat, kenaikan batas minimum free float menjadi 15% dari sebelumnya 7,5% untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat. Regulasi diharapkan bergulir mulai Maret 2026, dan implementasi bertahap 3 tahun.

Rully memperkirakan, jika target pemenuhan standar utama MSCI rampung sebelum Maret 2026, maka bulan depan bisa menjadi titik balik bagi pergerakan modal asing. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa faktor struktural saja tidak cukup untuk memicu aliran dana dalam jangka pendek.

Menurutnya, variabel risiko global seperti arah suku bunga The Fed, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kondisi yield obligasi global tetap menjadi pertimbangan utama investor. Dari sisi domestik, kredibilitas fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI) menjadi indikator yang dipantau ketat.

“Timing persisnya sangat ditentukan dua hal di luar reformasi itu sendiri, yakni kondisi global yield atau risk-off dan stabilitas rupiah,” ucap Rully.

Saat ini, IHSG masih dibayangi tekanan dengan koreksi sekitar 5% year to date (YtD) dan diiringi aksi jual bersih investor asing yang mencapai Rp14,65 triliun.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan berat di awal tahun 2026. Di tengah lonjakan inflasi, derasnya arus modal asing yang keluar (capital outflow), serta tekanan pada nilai tukar rupiah, bank sentral diprediksi akan mengambil langkah konservatif dengan mempertahankan kebijakan moneter saat ini.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky menyarankan agar Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Februari 2026 tetap mempertahankan BI Rate di level 4,75%. Langkah ini dinilai sebagai jalan tengah untuk menjaga kepercayaan pasar yang tengah goyah.

“Dalam kondisi tekanan inflasi dan keluarnya modal asing, menahan suku bunga adalah langkah paling rasional. Pemangkasan suku bunga berisiko memperparah arus modal keluar, sementara kenaikan suku bunga bisa menekan permintaan domestik,” ujar Riefky dalam risetnya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Kondisi ekonomi Januari 2026 menunjukkan sinyal waspada dengan inflasi tahunan yang melesat ke angka 3,55% (yoy). Angka ini naik signifikan dari posisi Desember 2025 (2,92%) dan telah melampaui batas atas sasaran inflasi BI.

Lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama seperti, low-base effect dari berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik 50% di awal tahun sebelumnya dan kenaikan harga emas dunia yang mengerek inflasi inti hingga mencapai 2,45% (yoy).

Riefky mengingatkan bahwa tantangan belum berakhir karena siklus musiman akan segera tiba. “Ke depan tekanan masih akan berlanjut menjelang Ramadan dan Idulfitri karena faktor musiman,” kata Riefky.

Tekanan tidak hanya datang dari sektor riil, tapi juga pasar keuangan. Perubahan outlook Moody’s menjadi negatif serta isu kelayakan investasi dari MSCI memicu kepanikan investor.

Rupiah Ambruk, Pemangkasan Suku Bunga Acuan BI Bakal Berisiko



Tercatat, arus modal keluar dari bursa saham mencapai kisaran USD1 miliar, sementara imbal hasil (yield) surat utang negara tenor 10 tahun merangkak naik ke level 6,40%. “Isu kredibilitas kebijakan dan kapasitas institusi menjadi sorotan. Pasar merespons sangat cepat terhadap persepsi risiko,” jelas Riefky.

Meski rupiah relatif terjaga berkat intervensi aktif bank sentral, cadangan devisa Januari 2026 tercatat menyusut menjadi USD154,6 miliar.

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, BI diharapkan tetap fokus pada mandat stabilitas nilai tukar daripada ambisi ekspansi ekonomi. Menjaga BI Rate di angka 4,75% dianggap sebagai komitmen nyata dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter.

“Yang juga tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu terus menunjukkan bahwa independensinya tetap terjaga untuk memulihkan kepercayaan investor,” tegas Riefky.

Dengan demikian, respons kebijakan yang kredibel akan menjadi penentu utama apakah kepercayaan pasar dapat segera pulih di sepanjang sisa tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mulai pekan ini tidak lagi menyajikan data terkait dengan aliran modal asing setiap pekannya. Bank sentral hanya akan melaporkan perkembangan kepemilikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Untuk diketahui, setiap pekannya BI merilis laporan perkembangan nilai tukar rupiah, imbal hasil SBN serta surta utang pemerintah AS atau US Treasury (UST), sekaligus aliran modal asing.

Data aliran modal asing yang setiap pekan disajikan oleh BI biasanya mencakup aliran modal asing masuk atau keluar ke pasar SBN, saham maupun SRBI. Data mengenai credit default swap (CDS) juga ditampilkan.

Pada pekan ini, atau data terbaru pada Jumat (6/2/2026), BI menyebut pembaruan itu guna meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas data.

"Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan reliabilitas data, perkembangan aliran modal asing untuk saham dan SBN masing-masing dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan Indonesia," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers di situs resmi BI, dikutip Minggu (8/2/2026).

Namun demikian, Ramdan menyampaikan bahwa kepemilikan SRBI masih bisa diakses melalui website bank sentral.

Adapun mengenai perkembangan nilai tukar, mata uang Garuda bergerak melemah ke level (bid) Rp16.850 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (6/2/2026) pagi. Sebelumnya, rupiah berada di level Rp16.825 per dolar AS, Kamis (5/2/2026).

Di sisi lain, imbal hasil atau yield SBN 10 tahun yang diterbitkan pemerintah naik Jumat lalu ke 6,37% dari 6,30% pada hari sebelumnya.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Ramdan.

Adapun Bisnis telah meminta konfirmasi lebih lanjut atas perkembangan terbaru dari penyajian data BI itu kepada Ramdan melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini ditayangkan.

Pada pekan sebelumnya, BI masih menyajikan data dimaksud. Pada pekan keempat Januari 2026, BI melaporkan terjadi capital outflow sebesar Rp12,55 triliun dari pasar keuangan Indonesia. Dari angka tersebut, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp12,4 triliun di pasar saham dan Rp2,77 triliun di pasar SBN, sedangkan beli neto Rp2,61 triliun di SRBI.

Selama 2026 atau year to date (YtD) sampai dengan 29 Januari 2026, nonresiden tercatat beli neto Rp4,84 triliun di pasar saham dan Rp6,18 triliun di SRBI, serta jual neto Rp10 miliar di pasar SBN.

Di sisi lain, premi credit default swap (CDS) 5 tahun per 29 Januari 2026 sebesar 75,31 basis poin (bps) atau naik dibandingkan pekan sebelumnya yakni 23 Januari 2026 73,05 bps. Premi CDS merujuk pada persepsi investor terhadap potensi gagal bayar utang pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp12,55 triliun pada pekan terakhir bulan Januari yakni periode transaksi 26-29 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) masing-masing sebesar Rp12,40 triliun dan Rp2,77 triliun.

Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp2,61 triliun. Dengan demikian, pasar keuangan domestik membukukan aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp12,55 triliun.

Adapun sejak awal tahun hingga 29 Januari 2026, modal asing masuk bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp4,84 triliun dan Rp6,18 triliun. Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar SBN sebesar Rp100 miliar.

Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat meningkat dari 73,05 basis poin (bps) per 23 Januari 2026 menjadi 75,31 bps per 29 Januari 2026.

Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.770 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (30/1), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (29/1) yang berada di level Rp16.745 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 96,28 pada akhir perdagangan Kamis (29/1).

DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat naik tipis menjadi berada di level 6,36 persen pada Jumat (30/1), dibandingkan Kamis (29/1) di level 6,35 persen.

Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 4,231 persen pada akhir perdagangan Kamis (29/1).

Ramdan pun menegaskan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

jumlah itu terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham, SBN dan SRBI masing-masing Rp2,67 triliun, Rp1,44 triliun dan Rp1,85 triliun

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp5,96 triliun pada pekan ketiga bulan ini yakni periode transaksi 19-22 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,67 triliun, Rp1,44 triliun, dan Rp1,85 triliun.

Adapun sejak awal tahun hingga 22 Januari 2026, modal asing masuk bersih di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp8,02 triliun dan Rp1,89 triliun. Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar SRBI sebesar Rp2,67 triliun.

Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat meningkat dari 70,86 basis poin (bps) per 15 Januari 2026 menjadi 73,28 bps per 22 Januari 2026.

Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis di level Rp16.850 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (23/1), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (22/1) yang berada di level Rp16.880 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 98,36 pada akhir perdagangan Kamis (22/1).

DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat stabil di level 6,33 persen pada Jumat (23/1), dibandingkan Kamis (22/1) di level 6,32 persen.

Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun meningkat ke level 4,245 persen pada akhir perdagangan Kamis (22/1).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

modal asing keluar bersih di pasar SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp8,15 triliun dan Rp2,64 triliun

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp7,71 triliun pada pekan kedua bulan ini yakni periode transaksi 12-14 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, merinci terdapat modal asing keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp8,15 triliun dan Rp2,64 triliun.

Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp3,08 triliun. Dengan demikian, pasar keuangan domestik membukukan aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp7,71 triliun.

Adapun sejak awal tahun hingga 14 Januari 2026, modal asing masuk bersih di pasar SRBI dan saham masing-masing sebesar Rp5,33 triliun, Rp6,16 triliun. Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar SBN sebesar Rp9,91 triliun.

Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 69,31 basis poin (bps) per 9 Januari 2026 menjadi 71,43 bps per 14 Januari 2026.

Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis di level Rp16.840 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (15/1), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Rabu (14/1) yang berada di level Rp16.855 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 99,06 pada akhir perdagangan Rabu (14/1).

DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia dan franc Swiss.

Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun naik ke level 6,23 persen pada Kamis (15/1) dibandingkan Rabu (14/1) yang berada pada level 6,21 persen.

Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 4,132 persen pada akhir perdagangan Rabu (14/1).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Ramdan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026