Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyebutkan wilayahnya memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.455 kiloliter (kl) per bulan, yang disalurkan melalui 599 pangkalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Kepala Seksi Inventarisasi Sarana, Prasarana, dan Industri Dinas Perindustrian Kota Sorong Noverius Budji di Sorong, Kamis, mengatakan alokasi tersebut disalurkan melalui tujuh agen resmi yang beroperasi di Kota Sorong dan diawasi secara rutin agar tepat sasaran.

"Total alokasi per bulan minyak tanah untuk tujuh agen sebanyak 1.455 kl, kemudian disalurkan ke masing-masing pangkalan," katanya.

Noverius menyebutkan tujuh agen yang memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi di Kota Sorong yakni PT Berkat Abadi Sorong sebanyak 235 kl untuk 93 pangkalan dan PT Sinar Kuin Sejahtera 220 kl untuk 76 pangkalan.

Kemudian, PT Adhya Pratama Lestari 315 kl untuk 125 pangkalan, PT Wiraniaga Mandiri 155 kl untuk 72 pangkalan, PT Murni Energi Utama 380 kl untuk 121 pangkalan, PT Barokah Cahaya Abriani Indojaya 50 kl untuk 38 pangkalan, serta PT Syeni Edi Energi 100 kl untuk 74 pangkalan.

Ia menjelaskan sebanyak 599 pangkalan minyak tanah tersebar di berbagai wilayah Kota Sorong.

Dari jumlah itu, 83 pangkalan dikelola oleh orang asli Papua (OAP), sedangkan 516 pangkalan lainnya dikelola oleh non-OAP.

Menurut dia, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi guna memastikan penyalurannya sesuai peruntukan serta dijual berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter.

"Pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari tingkat agen hingga pangkalan. Setiap agen diwajibkan menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah melalui data distribusi yang berasal dari pangkalan," katanya.

Ia mengatakan data yang dihimpun mencakup jumlah penjualan kepada masyarakat berdasarkan kepala keluarga serta volume minyak tanah yang diterima, sehingga distribusi dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran berupa penjualan minyak tanah di atas HET maupun praktik penimbunan oleh pangkalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi minyak tanah bersubsidi.

"Kalau ada laporan atau temuan terkait penjualan di atas HET maupun dugaan penimbunan, kami akan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan teguran hingga tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan minyak tanah yang disalurkan ke pangkalan harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah layanan masing-masing sebelum didistribusikan ke luar wilayah tersebut.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Saloka Theme Park menjadi destinasi pelaksanaan Jambore HR 2026 yang digelar Perhimpunan Praktisi Human Resources (PHRD) Jawa Tengah pada Minggu (14/6/2026). Kegiatan ini menjadi momentum pengembangan kompetisi bagi praktisi HR di wilayah Jawa Tengah.
Dengan mengusung konsep Experience Based Program, kegiatan ini secara spesifik dirancang untuk menghadirkan atmosfer pembelajaran yang distingtif dibandingkan dengan agenda-agenda HR normatif. Para peserta tidak sekadar dihadapkan pada paparan teori, melainkan diwajibkan untuk terlibat aktif dalam simulasi dinamika organisasi yang diimplementasikan secara langsung di lapangan.
Para praktisi HR dari berbagai korporasi di Jawa Tengah difasilitasi untuk memperluas jaringan profesional sekaligus memperdalam wawasan manajerial melalui sharing session. Program ini dirancang untuk menstimulasi kapabilitas komunikasi verbal, kepemimpinan strategis, kerja sama lintas fungsional, hingga kemampuan penyelesaian masalah secara kolektif di bawah tekanan simulasi tertentu.
Acara ini dimeriahkan dengan aktivitas Amazing Rides Challenge. Aktivitas ini memanfaatkan wahana permainan modern yang tersedia di Saloka Theme Park sebagai media atau instrumen simulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk merefleksikan tantangan, friksi, dan dinamika riil yang kerap terjadi dalam ekosistem dunia kerja, sehingga para peserta dapat mengekstrak pelajaran secara lebih interaktif, aplikatif, dan terukur.
Pihak manajemen Saloka Theme Park menegaskan bahwa inovasi program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap pola pikir para pembuat kebijakan SDM di korporasi.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda bagi para praktisi HR. Tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga merasakan secara langsung bagaimana kolaborasi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan problem solving terjadi dalam situasi yang menyenangkan namun tetap relevan dengan dunia kerja,” ujar Andreas Widyasmara, Sales Manager Saloka Theme Park, dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan bahwa melalui simulasi berbasis wahana ini, esensi dari manajemen konflik dan kecepatan eksekusi strategi dapat dipahami secara lebih intuitif oleh peserta. Menurut dia, integrasi antara aspek psikologis pekerja dan rekreasi terukur terbukti efektif sehingga transfer kompetensi dapat berjalan jauh lebih optimal.
Di sisi lain, jajaran pengurus PHRD Jawa Tengah menyambut positif kolaborasi strategis ini sebagai katalisator penguatan kompetensi makro para praktisi HR di tingkat regional. Pihak asosiasi menyatakan bahwa platform kolaboratif seperti ini sangat krusial dalam menyediakan ruang bagi para praktisi untuk saling mentransfer pengetahuan, memitigasi risiko manajemen SDM, serta memperluas jejaring profesional demi memperkokoh sinergi antarkorporasi di korporasi domestik Jawa Tengah.
Pengurus PHRD Jawa Tengah juga menggarisbawahi pentingnya standardisasi kompetensi di era digital, yakni ketika fleksibilitas operasional dan ketahanan mental organisasi menjadi penentu keberlanjutan bisnis. Melalui sinergi ini, mereka optimistis pola komunikasi antarkorporasi di korporasi domestik Jawa Tengah akan menjadi lebih solid dan terintegrasi.
Selain agenda inti penajaman kompetensi manajerial, Jambore HR 2026 juga menyertakan program rekreasional terukur, di mana peserta diberikan akses penuh untuk mengeksplorasi wahana permainan edukatif, diikuti dengan apresiasi berupa pembagian doorprize untuk meningkatkan engagement peserta.
Keberlanjutan penyelenggaraan Jambore HR 2026 ini turut didukung secara finansial dan operasional oleh institusi perbankan daerah, Bank Jateng, bersama dengan PT Panorama Indah Sejahtera (PIS). Kehadiran para mitra strategis ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah operasional bagi kelancaran acara, namun juga memperkuat ekosistem dan sinergi antara dunia usaha swasta, komunitas profesional, serta industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.

JAKARTA - Akademisi Iwan Setiadi mengatakan dukungan manajemen dalam struktur anggaran kementerian tidak bisa secara otomatis disamakan dengan belanja pegawai atau kebutuhan birokrasi semata. Menurut Iwan, kritik terhadap besarnya alokasi dukungan manajemen Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Dia menuturkan, dalam perspektif ekonomi publik, belanja dukungan manajemen dapat menjadi fondasi kelembagaan untuk memastikan layanan negara berjalan efektif, termasuk dalam urusan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia. “Kalau dukungan manajemen hanya dibaca sebagai belanja pegawai, itu terlalu menyederhanakan persoalan," ujar Doktor Ekonomi dari UNS ini dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

"Dalam tata kelola anggaran negara, dukungan manajemen bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, SDM pemeriksa, kanal pengaduan, data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iwan untuk merespons kritik Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka terkait komposisi anggaran KemenHAM. Dari total pagu Rp728,1 miliar, sebanyak 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan 34,1 persen untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Iwan menilai, angka tersebut memang perlu diawasi, tetapi tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa mayoritas anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut Iwan, sebagian alokasi dukungan manajemen justru dapat menjadi prasyarat agar layanan HAM sampai kepada publik. Tanpa sistem administrasi, basis data, aparatur pemeriksa, unit layanan wilayah, serta koordinasi lintas lembaga, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti pada dokumen normatif.

“HAM tidak hanya membutuhkan program simbolik. HAM membutuhkan infrastruktur pelayanan. Pengaduan warga harus diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dikawal, dan dihubungkan dengan skema pemulihan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen yang kuat,” terang Iwan.



Iwan menjelaskan, kementerian baru seperti KemenHAM membutuhkan investasi kelembagaan pada fase awal. Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, kata Iwan, dukungan manajemen harus dinilai dari output dan manfaatnya, bukan hanya dari label anggarannya.

“Pertanyaan ekonominya bukan sekadar berapa persen dukungan manajemen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran itu menghasilkan layanan HAM yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga?” ujar dia.

Ia menambahkan, kritik DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran. Namun, evaluasi terhadap KemenHAM perlu menggunakan pendekatan berbasis kinerja, bukan hanya membaca komposisi belanja secara administratif. Pendek kata, bagi Iwan, Rieke ‘Oneng’ gagal paham. Ia lalu memaparkan data.

Lihat video: MBG MASUK RADAR EVALUASI: Anggaran Rp85 Triliun yang Belum Terserap!



Kementerian Keuangan di Pagu Anggaran 2026, Dukungan Manajemen (DukMan) sebesar 49 T, dan dukungan program teknis 3 T, Sekretariat Negara (Setneg) anggaran DukMan 2,4 T dan Program teknis 229 M, di Lingkungan Komisi XIII ada Kementerian Imipas juga sama untuk DukMan dianggarkan 10,4 T dan untuk program teknis 2,9 T. Hampir semua data-data kementerian lembaga menunjukkan hal yang sama. Sebagai wakil rakyat, menurut Iwan, sebaiknya Rieke tak asal bunyi (Asbun).

Menurut Iwan, apabila dukungan manajemen diarahkan untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, serta koordinasi pemulihan, maka pos tersebut tetap memiliki korelasi langsung dengan pelayanan HAM.

“Belanja pegawai memang harus dikendalikan. Tetapi SDM pemeriksa, analis kebijakan, tenaga layanan pengaduan, dan aparatur respons cepat juga bagian dari mesin pelayanan publik. Negara tidak bisa hadir membela korban HAM tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja,” urai Iwan.

Lebih lanjut, Dosen Ekonomi ITB Achmad Dahlan ini mendorong KemenHAM agar terus membumikan P5HAM. Perdebatan anggaran tidak boleh membuat berhenti pada dikotomi antara birokrasi dan korban, melainkan bergerak pada efektivitas pelayanan.

“Yang harus dikawal adalah orientasinya. Dukungan manajemen harus menjadi tulang punggung pelayanan HAM. Jika diarahkan dengan benar, pos ini justru bisa memperkuat kehadiran negara bagi warga yang haknya dilanggar,” pungkas Iwan.

mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan koperasi sebagai ujung tombak dalam melakukan transformasi Ekonomi Pancasila yang paling sesuai dengan jiwa dan konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan transformasi ekonomi kembali ke Ekonomi Pancasila," ujar Menkop Ferry saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dan Malam Budaya memperingati Hari Lahir Bung Karno di Pitaloka Sanur, Bali, Jumat malam.

Meski mengusung nilai luhur, Menkop mengakui tantangan di lapangan tidak ringan.

Salah satu hambatan nyata saat ini adalah maraknya gempuran produk impor, mulai dari kain hingga pakaian bekas.

Sebagai solusi konkret, Menkop mendorong Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia berkolaborasi aktif dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) guna membangun ekosistem produksi yang mandiri.

"Saya mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen. Kita harus mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi," kata Menkop.

Senada dengan Menkop, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar tempat mencari keuntungan finansial belaka.

"Koperasi ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memperkuat rakyat. Ini adalah alat perjuangan ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama," kata Rieke.

Memanfaatkan momentum menyambut Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, Rieke mengingatkan kembali amanat Sang Proklamator pada tahun 1965 bahwa koperasi adalah sekolah gotong royong dan solidaritas. Koperasi harus hadir mengorganisir petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda agar memiliki daya tawar tinggi di tengah dominasi modal besar.

"Target utama kita ke depan adalah memutus ketergantungan terhadap luar negeri. Kita harus mampu memproduksi, mengolah, dan menguasai rantai nilai ekonomi sendiri. Inilah esensi sejati dari semangat 'Berdikari', berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, geliat ekonomi kreatif tersebut disambut baik oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) APPMI Provinsi Bali. Ketua BPD APPMI Bali terpilih, Kadek Wira Dika, berkomitmen penuh untuk membawa wastra tradisional khas Pulau Dewata menembus pasar mode internasional.

“Bali memikul tanggung jawab besar untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya melestarikan dan mengembangkan wastra seperti endek, tenun, dan songket agar semakin mendunia," ungkap Kadek Wira dalam sambutan perdana usai dilantik.

Kadek Wira juga menyampaikan apresiasi kepada Rieke Diah Pitaloka atas fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru ini. Ia mengajak seluruh perancang di Bali menjadikan asosiasi ini sebagai wadah produktif.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulawesi Tenggara.

Dirinya menyampaikan bahwa alokasi Program BSPS di Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 ditingkatkan menjadi 10.000 unit, naik signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya berjumlah 3.077 unit.

“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan dampak beruntun yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kuota pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Tenggara juga ditingkatkan menjadi 20.000 unit guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah.

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah subsidi, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Ara, peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan sangat penting mengingat backlog perumahan di Sulawesi Tenggara masih mencapai sekitar 119.000 unit, sementara ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang akan kembali ke rakyat,” ujar Fitrah Nur.

Selain program BSPS dan rumah subsidi, Menteri PKP juga menjelaskan mekanisme KUR Perumahan yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan secara inklusif dan pro-rakyat.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, Saloka Theme Park meluncurkan program Saloka Edu Pride. Program ini merupakan bentuk dukungan Saloka untuk ekosistem pendidikan di Jawa Tengah dengan memberikan apresiasi kepada siswa dan guru yang memiliki prestasi akademik atau nonakademik.

Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Saloka menyediakan 1.000 Membership Gratis yang berlaku selama satu tahun penuh bagi penerima apresiasi. Sebagai langkah awal, penyerahan simbolis program ini telah dilaksanakan di SMP Domenico Savio Semarang pada 21 April 2026 dengan memberikan membership kepada dua siswa berprestasi di bidang akademik dan nonakademik, serta satu orang guru berprestasi.

Pendaftaran program Saloka Edu Pride dibuka pada 2 - 17 Mei 2026 melalui dua jalur, yakni jalur utama rekomendasi Disdikbud (90%) dan jalur open submission (10%) di situs edupride.salokapark.com. Setiap sekolah diperbolehkan mendaftarkan maksimal dua siswa dan satu guru berprestasi dengan melampirkan surat rekomendasi resmi serta bukti prestasi.

Seluruh permohonan akan diproses melalui verifikasi administratif oleh pihak Saloka untuk memastikan ketepatan sasaran penerima apresiasi. Peserta yang lolos akan menerima kartu digital yang memberikan akses masuk gratis satu kali setiap hari, baik pada hari kerja maupun akhir pekan selama setahun.

“Melalui Saloka Edu Pride, kami berharap dapat memberikan penghargaan yang bermartabat bagi para pejuang pendidikan sekaligus menciptakan sinergi yang harmonis antara institusi pendidikan dan dunia usaha dalam menyebarkan pesan positif pendidikan ke ranah publik, tanpa membebani APBD daerah,” ujar Operational General Manager Saloka Theme Park, Agustinus Haryanto, dalam siaran pers, Jumat (1/5/2026).

Bisnis.com, SEMARANG — Memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, Saloka Theme Park meluncurkan program Saloka Edu Pride. Program ini merupakan bentuk dukungan Saloka untuk ekosistem pendidikan di Jawa Tengah dengan memberikan apresiasi kepada siswa dan guru yang memiliki prestasi akademik atau nonakademik.

Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Saloka menyediakan 1.000 Membership Gratis yang berlaku selama satu tahun penuh bagi penerima apresiasi. Sebagai langkah awal, penyerahan simbolis program ini telah dilaksanakan di SMP Domenico Savio Semarang pada 21 April 2026 dengan memberikan membership kepada dua siswa berprestasi di bidang akademik dan nonakademik, serta satu orang guru berprestasi.

Pendaftaran program Saloka Edu Pride dibuka pada 2 - 17 Mei 2026 melalui dua jalur, yakni jalur utama rekomendasi Disdikbud (90%) dan jalur open submission (10%) di situs edupride.salokapark.com. Setiap sekolah diperbolehkan mendaftarkan maksimal dua siswa dan satu guru berprestasi dengan melampirkan surat rekomendasi resmi serta bukti prestasi.

Seluruh permohonan akan diproses melalui verifikasi administratif oleh pihak Saloka untuk memastikan ketepatan sasaran penerima apresiasi. Peserta yang lolos akan menerima kartu digital yang memberikan akses masuk gratis satu kali setiap hari, baik pada hari kerja maupun akhir pekan selama setahun.

“Melalui Saloka Edu Pride, kami berharap dapat memberikan penghargaan yang bermartabat bagi para pejuang pendidikan sekaligus menciptakan sinergi yang harmonis antara institusi pendidikan dan dunia usaha dalam menyebarkan pesan positif pendidikan ke ranah publik, tanpa membebani APBD daerah,” ujar Operational General Manager Saloka Theme Park, Agustinus Haryanto, dalam siaran pers, Jumat (1/5/2026).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,6 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara menyampaikan bahwa dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas permukiman sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Anggaran tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi serta Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.

Program penataan kawasan kumuh dan BSPS ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati, sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata.

Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, program ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Dengan alokasi anggaran tersebut, pemerintah optimistis pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir dapat terus berjalan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi BSPS untuk 2026 itu terdiri dari 8.825 unit wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di perkotaan.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih layak huni, sehat, dan aman.

Secara nasional Program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, sebagai langkah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Saloka Theme Park meluncurkan program bertajuk "Mudik Ceria Saloka" guna menangkap potensi lonjakan kunjungan wisatawan pada periode libur Lebaran 2026. Manajemen menargetkan peningkatan volume pengunjung dengan menawarkan paket wisata terintegrasi yang mencakup hiburan tematik dan wisata kuliner.

Event "Mudik Ceria Saloka" berlangsung pada 18-19 Maret 2026, bertepatan dengan puncak arus mudik dan liburan keluarga nasional. Dalam periode ini, pihak pengelola menerapkan kebijakan perluasan jam operasional, di mana taman rekreasi akan mulai melayani publik pada pukul 09.00 hingga 19.00 WIB. Perpanjangan durasi ini bertujuan untuk mendistribusikan kepadatan pengunjung sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemegang tiket harian selama masa puncak kunjungan.

Operational General Manager Saloka Theme Park, Agustinus Haryanto, menyatakan bahwa inovasi konten menjadi pilar utama dalam menarik minat pasar tahun ini. Salah satu daya tarik yang diunggulkan adalah pementasan "Baru Klinthing Special Edition", sebuah pertunjukan teatrikal yang dikembangkan secara lebih atraktif dan spektakuler dibandingkan versi reguler. Pertunjukan ini dirancang untuk memadukan unsur legenda lokal dengan teknologi panggung modern guna menarik minat lintas generasi.

“Pertunjukan ini menjadi highlight yang mengangkat cerita legenda dengan sentuhan hiburan modern yang cocok dinikmati oleh seluruh pengunjung,” ujar Agustinus, dikutip Rabu (25/3/2026).
Selain pementasan utama, manajemen juga melibatkan talenta lokal melalui Sanggar Saloka (SAKA) untuk memberikan performa interaktif yang memperkuat aspek budaya dan keterlibatan komunitas dalam ekosistem bisnis Saloka selama musim liburan kali ini.

Dari sisi kebijakan harga, Saloka menerapkan strategi "all-in" sebesar Rp150.000 per orang, yang memungkinkan akses penuh ke seluruh wahana tanpa biaya tambahan. Skema harga ini dinilai kompetitif untuk kategori taman rekreasi tematik berskala besar selama musim puncak liburan (peak season). Strategi penetapan harga yang transparan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Saloka sebagai destinasi utama bagi segmen keluarga yang ingin berhemat di tengah tren kenaikan harga jasa transportasi dan akomodasi.

Selain pendapatan dari tiket masuk, Saloka juga mengoptimalkan pendapatan nontiket melalui sektor kuliner tradisional. Pihak pengelola menghadirkan kurasi kuliner legendaris dan jajanan khas dengan harga mulai dari Rp15.000.

“Melalui Mudik Ceria Saloka, Saloka Theme Park berharap dapat menjadi destinasi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di momen Lebaran, dengan perpaduan hiburan, budaya, dan kuliner dalam satu tempat,” pungkas Agustinus.

Bisnis.com, SEMARANG — Rooms Inc Semarang berkolaborasi dengan Saloka Theme Park menawarkan paket wisata Lebaran bertajuk “A Wishful Ramadan”. Saloka Theme Park adalah taman hiburan tematik yang berlokasi di Tuntang, Kabupaten Semarang.

Paket "A Wishful Ramadan" menawarkan tipe kamar Standard mulai dari harga Rp1,2 juta net per malam hingga tipe kamar Deluxe dengan harga Rp2,2 juta net per malam. Paket kamar tersebut sudah termasuk makan pagi untuk dua orang, tiket masuk Saloka Theme Park untuk dua orang dan oleh-oleh khas Semarang.

Kusnadi, General Manager Rooms Inc Semarang, mengatakan bahwa paket Lebaran tahun ini bertujuan untuk memberikan pengalaman liburan yang berbeda bagi para tamu yang hendak mudik ke Kota Semarang dan sekitarnya.

“Lokasi Rooms Inc Semarang yang strategis, dekat dengan akses tol membuat tamu yang datang dari luar kota lebih mudah menjangkau berbagai destinasi di kota Semarang,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (20/3/2026).

Tidak hanya menghadirkan promo menginap, Rooms Inc Semarang juga meluncurkan paket Halalbihalal dengan konsep all you caneat buffet yang cocok untuk acara keluarga besar maupun gathering perusahaan. Dengan harga mulai dari Rp175.000 nett per orang untuk pemesanan minimal 50 orang, tamu sudah dapat menikmati penggunaan function room selama 4 jam. Periode pemesanan dimulai pada tanggal 23 Maret hingga 23 April 2026.

Menu yang disajikan juga beragam, mulai dari barbeque stall, pasta & cheese, carving corner dengan sajian kambing guling, traditional corner yang menghadirkan hidangan khas Lebaran, hingga aneka kue dan jajanan pasar yang melengkapi suasana silaturahmi.

Informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon +62 888-0869-1200 atau Instagram @roomsinc.semarang dan @meetneat.semarang.

Mataram (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2,51 triliun atau 11,16 persen dari total pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Januari 2026.

Kepala DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan capaian itu mencerminkan peran aktif APBN dalam menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun.

"Kami optimistis APBN terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," ujar dia di Mataram, NTB, Kamis.

Ratih menjelaskan rincian belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu yang digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik di daerah.

Alokasi belanja pemerintah pusat antara lain menyasar sektor pendidikan sebesar Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, serta sektor kesehatan Rp11,60 miliar.

Selain itu, realisasi dana transfer ke daerah hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu APBN.

Kemudian Pemerintah pusat telah menyalurkan dana bagi hasil senilai Rp27,19 miliar atas pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya dipergunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

"APBN berperan dalam menjaga perputaran ekonomi dan mendukung kegiatan pembangunan daerah," ucap Ratih.

Realisasi belanja negara yang cukup tinggi di awal tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pembangunan dan perputaran ekonomi daerah.

Pada sisi pendapatan, imbuh Ratih, realisasi pendapatan negara mencapai Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target APBN. Kinerja tersebut ditopang penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu mendorong pembangunan yang inklusif mulai dari penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi," pungkas Ratih.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026