JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan anggaran pertahanan tahun 2027 mendapatkan pemangkasan yang sangat besar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas. Pemangkasan anggaran ini jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah.

Dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2027, Menhan menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengajukan sebanyak Rp667 triliun.

"Dalam tahun 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak 667 triliun," kata Menhan usai rapat bersama Komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Pengajuan konsep rencana anggaran ini, kata dia, dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kemhan dan TNI sebagai instrumen dari pertahanan Negara.

"Akan tetapi, kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp139 triliun," ujarnya.

Menhan menekankan kembali bahwa kebutuhan anggaran terkait Pertahanan Negara itu bersifat dinamis. Hal ini sekaligus menjelaskan kembali usulan pagu indikatif sebesar Rp667 triliun.

"Kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara, khususnya kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Pengamat Geopolitik dari Human Studies Institute Rasminto menilai menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Dia berpendapat bahwa belanja pertahanan berisiko kembali menjadi instrumen impor berskala besar jika tidak disertai kebijakan penyerapan anggaran yang tegas dan terukur.

Diketahui, lonjakan anggaran pertahanan dalam APBN 2026 kembali menempatkan sektor ini di bawah sorotan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia.

Pertanyaannya bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan ke mana dan untuk siapa uang negara itu dibelanjakan. “APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi,” ujar Rasminto, Selasa (10/2/2026).

Dalam dokumen kebijakan fiskal, anggaran pertahanan 2026 diarahkan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan organisasi dan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional. Namun, dia melihat pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa modernisasi kerap dimaknai sempit sebagai pembelian platform impor, bukan penguatan kapasitas industri nasional.

Secara nominal, lanjut dia, anggaran pertahanan 2026 menempati posisi teratas kedua dalam APBN. Meski demikian, kata dia, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 1 persen.

Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1–1,5 persen PDB dalam jangka menengah. Rasminto menyebut target tersebut tidak akan bermakna tanpa perubahan paradigma belanja.

“Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan secara eksplisit mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri, dengan impor sebagai pilihan terakhir. Namun dalam praktiknya, celah kebijakan masih terbuka lebar.

Skema pengadaan strategis bernilai besar kerap minim keterikatan pada transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal. Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022, yang membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Holding ini dirancang untuk mengonsolidasikan kemampuan produksi dan memperkuat daya saing industri pertahanan nasional. Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut, seperti modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia dan modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$1,1 miliar.

Kontrak-kontrak ini sering disebut sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. Namun, Rasminto mengingatkan bahwa kontrak tersebut masih bersifat parsial dan belum menjawab persoalan struktural. “Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis,” katanya.

Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai menguat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia, misalnya, telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan dan memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Kehadiran BUMS semacam ini memperluas basis industri pertahanan nasional sekaligus memperkecil ketergantungan impor komponen.

Sementara itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer dan pengembangan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta menunjukkan bahwa kapasitas industri dalam negeri tidak lagi terbatas pada pemain negara.

Kendati demikian, arah kebijakan pengadaan strategis masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale, wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara lainnya dinilai berpotensi menyerap porsi besar anggaran tanpa dampak signifikan terhadap penguatan industri nasional jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi yang ketat.

“Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain,” ungkapnya.

Rasminto mengakui bahwa kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, menurut dia, ketergantungan permanen juga bukan pilihan.

“Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri,” jelasnya.

Rasminto juga menyoroti lemahnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional dinilai masih terbatas karena tingginya persepsi risiko dan panjangnya siklus produksi.

“Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian,” katanya.

Dengan anggaran pertahanan yang melonjak tajam pada 2026, dia menilai pemerintah berada di persimpangan. Dikatakannya, apakah APBN akan menjadi instrumen industrialisasi pertahanan nasional, atau kembali menjadi saluran belanja impor berskala besar. Jawabannya, kata dia, akan menentukan apakah kemandirian pertahanan benar-benar dibangun, atau sekadar menjadi jargon kebijakan tahunan.

JAKARTA - Peningkatan anggaran dinilai sangat penting untuk memodernisasi alutsista pertahanan laut. Hal itu untuk menjawab dinamika dan tantangan geopolitik yang berkembang dengan cepat.

Wacana tersebut dibahas dalam diskusi ilmiah bertajuk "Modernisasi Sistem Pertahanan Laut: Menjawab Tantangan Geopolitik dan Mewujudkan Postur Essential Force (MEF) yang digelar Lembaga Kajian Geopolitik dan Pertahanan (Geodef Institute) di Jakarta.

Hadir dalam diskusi tersebut, Pengamat Geopolitik Hendrajit, Pengamat Politik Fajrin Rumalutur dan Pengamat Militer Khairul Fahmi.

Direktur Eksekutif Sahrir Rumluan mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menganalisa isu-isu strategis terkini dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Menurut Sahrir, untuk memodernisasi sistem pertahanan laut strategis di Indonesia, membutuhkan peningkatan anggaran.

"Karena itu, menjadi urgen peningkatan alutsista pertahanan laut untuk dimodernisasi dan peningkatan anggaran terkait modernisasi sistem pertahanan laut Indonesia itu sendiri. Jadi, Indonesia harus berupaya secara maksimal dalam konteks anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pertahanan laut secara komprehensif," katanya, Rabu (26/11/2025).

Karena itu, kata Sahrir, Indonesia harus Mengukur Kesiapan Armada untuk mengevaluasi capaian Minimum Essential Force (MEF). Menurut Sahrir, Geodef Institute bersama para expert berupaya maksimal menganalisis sejauh mana target MEF 2024 khususnya matra laut telah tercapai.

Kemudian membandingkannya dengan kekuatan dan kebijakan anggaran pertahanan laut negara-negara tetangga. "Selain, tentu saja berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran pertahanan laut yang strategis untuk masa depan," kata Sahrir.

Hendrajit menilai, tantangan geopolitik Indonesia, masuk dalam katagori strategis dan kompleks. Karena itu, Indonesia melibatkan komponen bangsa, untuk bela negara dalam kerangka geopolitik.

Pengamat Politik Fajrin Rumalutur menegaskan, peningkatan modernisasi alutsista menjadi kebutuhan dalam penguatan kapasitas sistem pertahanan laut indonesia.

"Politik anggaran pertahanan yang berbasis pada kebutuhan real dan tantangan di lapangan. Selain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan laut kita juga mengantisipasi aktivitas non perang yang menyebabkan kerugian negara seperti praktik ilegal fishing, human traficking dan transaksi narkotika," katanya.

Menurut Fajrin, pemerintah kiranya perlu menambah alokasi anggaran untuk matra Angkatan Laut (AL) pada angka yang ideal dan proporsional.

Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan modernisasi tidak hanya pada alutsista saja, tapi juga readyness dan peningkatan soft skill serta sumberdaya prajurit yang handal, mumpuni dan profesional.

"Karena itu, anggaran pertahanan Indonesia perlu didorong hingga 1% dari Gross Domestic Product," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Amran, total dana yang digelontorkan untuk mendukung penerapan teknologi tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan drone pertanian, sensor tanah, hingga sistem precision agriculture dan smart farming (pertanian presisi dan pertanian pintar).

"Pemerintah, kita anggarkan sampai kurang lebih Rp10 triliun. Teknologi semua kita gunakan. Jadi ada drone kita pakai, kemudian sensor untuk mengetahui kondisi tanah, unsur hara tanah, dan seterusnya. Kita gunakan semua teknologi. Dan ke depan kami yakin biaya produksi turun," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Amran menjelaskan, penerapan teknologi canggih di sektor pertanian telah menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, dengan penggunaan drone untuk menanam dan memupuk padi, waktu kerja petani dapat dihemat secara signifikan.

"Contoh, kalau tanam dulu itu 1 hektare menggunakan 25 orang, atau 1 hektare 1 orang tanam 25 hari. Sekarang 25 hektare bisa selesai 1 hari dengan menggunakan drone," jelasnya.

Ia menambahkan, transformasi menuju pertanian modern membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif, karena tenaga manusia dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lain sementara hasil panen meningkat.

"Bisa dibayangkan efisien, efektif penggunaan anggaran. Jadi itu salah satu contoh bahwa dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence (AI), menggunakan robotik, dan seterusnya. Dan itu benar," tutur Amran.

Adapun mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Amran memastikan petani Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan teknologi sejak periode pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Mereka sudah sejak.. prioritas pertama kami saat menjadi menteri, tahun 2015 itu kita sudah mulai. Dulu penggunaan teknologi kita, posisinya hanya 0,14 Horse Power (HP) per hektare. Sekarang meningkat jadi 2,1 HP per hektare. Thailand dulu sudah 2, sekian, Jepang kalau tidak salah sudah 6 HP per hektare," jelasnya.

Ia menargetkan, dalam 5-10 tahun ke depan, tingkat mekanisasi pertanian di Indonesia bisa mencapai 6-10 HP per hektare, setara dengan negara-negara maju di Asia.

Amran menyebut sejumlah alat pertanian modern seperti combine harvester dan rice transplanter saat ini sudah berhasil dibuat di dalam negeri dan tengah melalui tahap uji coba.

"Ini tadi uji coba. Ini kan combine harvester kita bisa buat, rice transplanter kita buat. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai, kemudian robotik. Jadi nanti otonomus," kata Amran.

Ia menyebut, targetnya alat-alat tersebut akan dikembangkan hingga bisa dikendalikan secara jarak jauh menggunakan remote control, sehingga petani milenial dapat bertani tanpa harus berada langsung di sawah.

"Dari bawah pohon. Jadi Anda mau bertani, pencet tombol saja dari Jakarta. Bertani di Bekasi tinggal disetel," ucapnya.

Saat ini, lanjut Amran, alat pertanian yang diuji masih menggunakan bahan bakar diesel, namun ia menegaskan akan beralih ke sistem baterai listrik untuk menekan biaya energi.

"Saat ini masih pakai solar, diesel. Ke depan pakai baterai. Apakah baterai akan lebih murah lagi? Jauh lebih murah. Bisa hemat sampai 60 persen," ujarnya optimistis.

Amran menambahkan, harga alat pertanian modern kini juga semakin terjangkau. "Kemarin yang kita hitung-hitung per unit itu Rp600 juta, sekarang harganya sudah separuh. Terus rice transplanter itu mungkin dari Rp60 juta jadi Rp10 jutaan. Aku minta Rp5 juta," kata dia.

Ia menegaskan, semua langkah tersebut adalah bagian dari visi besar menuju pertanian otonom dan digital di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan tanam, panen itu dari bawah pohon. Itu mimpi kita. Pusatnya di sini," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dilaporkan tengah mematangkan pembelian Jet Tempur asal China, Chengdu J-10C. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (15/10/2025).

Dalam pernyataannya,Purbaya mengungkapkan anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai US$ 9 miliar atau Rp 149,5 triliun. Secara hitungan sederhana, rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya.

"US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua," tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara.

Chengdu J-10 dengan julukan "Vigorius Dragon" merupakan jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan multirole. Pesawat ini dibuat oleh Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC) yang merupakan anak perusahaan Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Saat ini, hanya ada dua negara yang mengoperasikan J-10 yakni, China dan Pakistan.

Proyek ini berawal pada pertengahan 1980-an melalui program rahasia bernama Project 8610, yang bertujuan mengembangkan pesawat tempur superioritas udara buatan dalam negeri untuk menandingi sistem generasi ke-4 Rusia dan Barat.

Mesin Hingga Performa J-10

Chengdu J-10 awalnya dirancang untuk menggunakan mesin turbofan buatan dalam negeri Tiongkok, WP-15, namun proyek tersebut akhirnya digantikan oleh mesin dari Rusia yakitu, Salyut AL-31F. Mesin ini mampu menghasilkan daya dorong hingga 27.557 pon (lbf) dengan sistem afterburner, memberikan kemampuan akselerasi luar biasa bagi J-10.

Mesin AL-31F dikenal tangguh dan telah terbukti digunakan pada jet tempur Sukhoi Su-27 Flanker. Versi yang dipasang pada J-10 telah dimodifikasi khusus agar sesuai dengan kebutuhan pesawat tempur China ini.

Dalam pengembangannya, China kemudian mengembangkan mesin buatan dalam negeri WS-10A Taihang, yang kini digunakan juga digunakan untuk varian J-10 terbaru.

Mesin WS-10A memiliki dorongan sekitar 24.700 pon, sedikit lebih rendah dibanding AL-31F, namun memberikan keuntungan besar dari sisi kemandirian teknologi dan biaya operasional.

Secara umum, kemampuan mesin ini memungkinkan J-10 untuk terbang dengan kecepatan maksimum Mach 2,2 di ketinggian jelajah tinggi dan mencapai ketinggian operasi hingga 65.000 kaki atau sekitar 19.800 meter. Dengan jangkauan sekitar 2.500-3.000 KM.

Daya dorong kuat inilah yang menjadikan J-10 mampu bersaing dengan jet tempur sekelas F-16 asal Amerika Serikat atau MiG-29 buatan Rusia.

J-10 juga dilengkapi dengan sistem Fly-by-wire dalam mekanisme kendali pesawat. Teknologi ini bekerja dengan menerima input dari pilot melalui flight control di cockpit, kemudian diproses oleh komputer sebelum diteruskan ke permukaan kendali seperti sayap dan vertical stabilizer.

Sistem Persenjataan Chengdu J-10

J-10 dibekali dengan Gun Double Barrel Tipe 23-3 dengan kaliber 23 mm yang terpasang di bagian bawah badan pesawat. Selain itu, pesawat ini memiliki 11 titik gantung (hardpoints) yang memungkinkan pembawaan berbagai jenis senjata mulai dari rudal air-to-air dan air-to-ground, serta, bom, maupun rocket pod.

Dalam konfigurasi udara-ke-udara, J-10 mampu membawa rudal seri PL-8, PL-9, PL-11, dan PL-12. Rudal PL-9, misalnya, merupakan rudal jarak pendek berpemandu inframerah yang mampu melaju hingga kecepatan Mach 3, sedangkan PL-12 memiliki jangkauan menengah (beyond visual range/BVR) yang setara dengan AIM-120 AMRAAM milik Amerika Serikat.

Untuk misi udara-ke-darat, J-10 dapat mengangkut rudal PJ-9 dan YJ-9K, serta bom pintar berpemandu laser seperti LT-2, atau bom luncur berbasis satelit LS-6. Pesawat ini juga bisa membawa berbagai jenis bom konvensional dengan berat antara 250-500 kg, menjadikannya ideal untuk operasi serangan darat presisi tinggi.

Selain senjata, J-10 dapat membawa hingga tiga tangki bahan bakar eksternal untuk memperluas jangkauan terbangnya. Salah satu tangki berkapasitas sekitar 450 galon ditempatkan di bagian tengah badan pesawat (centerline fuselage), sementara dua lainnya bisa dipasang di sayap dengan kapasitas 212 galon masing-masing.

Pesawat ini juga dapat dilengkapi berbagai pod avionik eksternal untuk meningkatkan efektivitas tempur. Sistem-sistem tersebut memungkinkan J-10 untuk menjalankan misi serangan, pengintaian, hingga peperangan elektronik dengan akurasi tinggi.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Nama Chengdu J‑10 jadi sorotan di tengah rencana modernisasi alutsista Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China tersebut, sekitar US$9 miliar atau berkisar Rp146 triliun untuk 42 unit Chengdu J-10.

Artinya, dari angka itu, secara hitungan sederhana, rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya.

Di sisi lain, dalam transaksi internasional, Bangladesh dilaporkan menandatangani kesepakatan pengadaan 20 unit J‑10CE dengan nilai total US$2,2 miliar. Harga dasar tiap unit pesawatnya, tanpa menghitung paket pelatihan, suku cadang, dan logistik sekitar US$60 juta.

Sedangkan sisanya sekitar US$820 juta dialokasikan untuk dukungan operasional, pengiriman, pelatihan, dan dukungan suku cadang selama masa kontrak.

Jadi, meskipun angka US$214 juta per unit muncul dari pembagian nilai total dalam kasus Indonesia, itu sangat mungkin terdiri dari paket layanan tambahan dan margin transaksi, bukan harga dasar pesawat di pasar ekspor. Untuk perbandingan, jika pesawat dasar memang berada di kisaran US$50 juta, maka selisih besar berasal dari elemen pendukung kontrak dan biaya tambahan.

Sampai saat ini, CAC (Chengdu Aircraft Corporation) belum mempublikasikan daftar harga terbuka untuk J‑10. Lembaga‑lembaga aviasi Cina dan CAC sendiri umumnya menggunakan pendekatan kontrak tertutup (negosiasi pemerintah ke pemerintah), yang menyembunyikan harga komponen individual.

CAC merupakan anak perusahaan dari AVIC (Aviation Industry Corporation of China) dan tidak secara rutin merilis harga ekspor pesawat militer.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China, Chengdu J-10. Anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai US$ 9 miliar atau Rp 149,5 triliun.

"US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua," tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).

Foto: Jet Tempur buatan Chengdu Aircraft Corporation (CAC) J-10 milik Pakistan. (Tangkapan Layar Youtube/Pakistan Air Force) Jet Tempur buatan Chengdu Aircraft Corporation (CAC) J-10 milik Pakistan. (Tangkapan Layar Youtube/Pakistan Air Force)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran pembelian jet tempur buatan China, Chengdu J-10, sudah disetujui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan anggaran pembeliannya mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp149 triliun.

"US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua," kata Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10) kemarin.

Jet tempur Chengdu J-10 di dunia barat kerap diistilahkan 'Vigorous Dragon'. Mulanya, jet tempur ini dirancang sebagai jet air-superiority untuk China yang tangguh dalam keadaan dominasi penuh kekuatan udara, dikutip dari Military Factory, Kamis (16/10/2025).

Hal ini memungkinkan China mampu mengendalikan langit dan melakukan misi udara seperti serangan atau pengintaian, dengan risiko dan perlawanan minim dari lawan.

Namun, belakangan pemanfaatan Chengdu J-10 direvisi untuk segala cuaca, siang atau malam, dengan keunggulan pada bodinya yang ringan. Kekuatannya diklaim mirip dengan sistem generasi ke-4 milik Rusia dan Barat.

Chengdu J-10 dirancang oleh Chengdu Aircraft Design Institute (CADI), yang merupakan institusi penelitian di bawah Chendu Aircraft Industry Corporation (CAIC).

Jet tempur ini mengadopsi tata letak aerodinamis "delta-canard tanpa ekor", yang awalnya dikembangkan untuk pesawat tempur J-9 yang dibatalkan. Pesawat ini memiliki permukaan kendali horizontal yang dimajukan menjadi canard di depan sayap.

Saat pesawat melakukan pitch up, alih-alih mendorong ekor ke bawah yang mengurangi daya angkat keseluruhan, canard justru mengangkat hidung, sehingga meningkatkan daya angkat keseluruhan.

Berkat karakteristik canard yang mampu menangkap aliran udara segar, alih-alih gelombang udara di belakang sayap utama, pesawat dapat mencapai kendali yang lebih baik dengan permukaan kendali yang lebih kecil, sehingga menghasilkan hambatan dan bobot yang lebih rendah.

Dikutup dari Army Recognition, Kamis (16/10/2025), Chengdu J-10 ditenagai oleh satu mesin turbofan Lyulka-Saturn AL-31FN Rusia yang menghasilkan daya statis maksimum 11.700 kgf.

Perbedaan paling signifikan antara AL-31FN dan AL-31F adalah susunan komponen dan mekanisme tertentu karena keterbatasan ruang ruang mesin pada Chengdu J-10.

AL-31F dirancang untuk pesawat bermesin ganda seperti Su-27. Untuk varian AL-31FN pada Chengdu J-10, komponen mesin yang menonjol seperti gearbox dan pompa dipasang berlawanan dengan AL-31F.

AL-31FN awalnya diharapkan akan digantikan oleh mesin domestik yang dikembangkan dan diproduksi di China, yaitu mesin turbofan WS-10A (WoShan-10A) Taihang, yang menghasilkan daya dorong 129 kN (13.200 kgf atau 29.101 lbf).

Namun, PLAAF menunda integrasi WS-10 ke dalam pesawat karena kesulitan pengembangan mesin.

Rusia telah menawarkan untuk menyediakan versi AL-31FN kepada China yang menghasilkan daya dorong 12.500 kgf dan masa pakai 2.000 jam.

Persenjataan tetap Chengdu J-10 mencakup meriam 23mm laras ganda Tipe 23-3 yang terpasang di dalam, terletak di sisi kiri roda pendaratan depan. Meriam bertenaga gas ini memiliki berat tempur 50,5 kg, panjang 1.530 mm, dan laju tembakan maksimum 3.000-3.4000 butir peluru/menit.

Meriam ini menembakkan peluru berdaya ledak tinggi/pembakar 23X200 mm seberat 320 g, dengan peluru pelacak dan peluru penembus lapis baja, dengan kecepatan moncong 715 m/s. Meriam ini digerakkan secara elektrik menggunakan arus DC 27V 8A.

Chengdu J-10 memiliki 11 stasiun penyimpanan eksternal untuk penyimpanan senjata, tiga di bawah setiap sayap dan lima di bawah badan pesawat.

Untuk misi superioritas udara dan intersepsi, J-10 dapat membawa kombinasi rudal udara-ke-udara jarak menengah (MRAAM), rudal udara-ke-udara jarak pendek (SRAAM). J-10 juga dapat membawa bom berpemandu laser (LT-2), bom luncur (LS-6), dan bom tanpa pemandu.

Spesifikasi Jet Tempur Chengdu J-10

Jet tempur ini memiliki kemampuan maksimum hingga 2.200 km/jam dengan rentang maksimum 3.200 km.

Berat maksimum yang bisa diangkut adalah 19,277 kilogram ketika takeoff. Dimensinya memiliki panjang 16,4 meter, lebar sayap 9,75 meter, dan tinggi 4,78 meter.

Sistem elektronik yang digunakan di antaranya radar susunan bertahap yang tidak disebutkan namanya, serta radar pengendali tembakan multi-mode NRIET KLJ-10.

Adapun perangkat elektronik yang dipasang (pod) adalah pod pencari dan pelacak inframerah tipe Hongguang-I, pod pengacau perlindungan diri BM/KG300G, pod pengintaian elektronik KZ900, pod navigasi/serangan Blue Sky, dan pod FILAT (Penargetan Serangan Laser Inframerah Berorientasi Depan).

Mesinnya mengandalkan 1 × Saturn-Lyulka AL-31FN atau WS-10A Taihang turbofan.

Sejauh ini, menurut Army Recognition, Chengdu Jet-10 digunakan di China dan Pakistan. Pasca anggaran disetujui Purbaya, Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang memanfaatkan Chengdu Jet-10.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China, Chengdu J-10.

Purbaya mengatakan anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai US$ 9 miliar.

"US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua," tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menambahkan dirinya harus melakukan double check soal pembelian jet tempur ini. Kendati anggaran sudah disetujui, ia mengaku belum mengetahui kapan impor jet tempur tersebut.

"Harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya. Tapi saya masih double cek lagi apakah dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan," ujarnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan mengenai pembelian Chengdu J-10 oleh TNI Angkatan Udara (AU) RI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pesawat tempur dikabarkan akan segera tiba di Jakarta.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]