Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong penguatan ekonomi desa melalui peran koperasi dengan membekali para finalis Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026 dengan wawasan mengenai ekonomi kerakyatan dan program strategis pemerintah di sektor koperasi.

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan komitmen tersebut diwujudkan dengan membawa 29 besar finalis POI 2026 untuk melakukan audiensi langsung dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, 3 Juni.

Kunjungan yang diinisiasi pihaknya itu bertujuan menyelaraskan peran generasi muda di daerah dengan program unggulan pemerintah pusat, khususnya dalam menghidupkan kembali urat nadi ekonomi desa melalui koperasi.

Disampaikan dia pula, langkah Apkasi mendekatkan para finalis dengan Kementerian Koperasi merupakan bentuk respons terhadap visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.

"Kita tahu bahwa koperasi ini jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dengan datang dan bertemu langsung dengan Bapak Menteri Koperasi, Apkasi berharap dapat menambah wawasan mendalam bagi para finalis, untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak umum di daerah masing-masing," ujar Sarman.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut baik inisiatif Apkasi tersebut. Menurutnya, ajang yang digelar Apkasi menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada generasi muda, khususnya kalangan milenial dan Gen Z.

Ferry menilai koperasi perlu dibangun dengan citra yang lebih dekat dengan anak muda dan dipahami sebagai instrumen ekonomi modern yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program koperasi ini menurut dia, diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa yang mampu menciptakan lapangan kerja, memotong rantai distribusi yang panjang, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

"Saya meyakini para finalis POI pilihan Apkasi ini memiliki peran penting dalam membawa semangat perubahan dan kemajuan. Saya mengajak seluruh finalis turut memperkenalkan KDKMP kepada masyarakat luas. Pemenang POI 2026 nantinya harus bisa jadi duta koperasi di daerahnya masing-masing," kata Ferry.

Ia juga mengapresiasi peran Apkasi dalam membangun kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai koperasi.

"Saya berharap ini menjadi awal dari kerja sama strategis yang saling menguatkan antara kementerian dan Apkasi, demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia," tambahnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta meminta harga tandan buah segar (TBS) sawit segera dipulihkan.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan petani sawit mendukung pembentukan DSI karena dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

"Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI,” kata Gulat dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Apkasindo meminta pemerintah bergerak cepat memperjelas mekanisme implementasi agar harga TBS sawit tidak terus terpuruk akibat spekulasi pasar dan ketidakpastian informasi.

Gulat mengungkapkan harga TBS petani swadaya saat ini anjlok tajam menjadi Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan harga rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP (Harga Pokok Penjualan) kita Rp2.000. Artinya petani sudah nombok,” ujar Gulat.

Menurutnya, petani sawit swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau petani bermitra.

Saat ini, lanjut Gulat, harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram, sementara petani swadaya mengalami tekanan paling besar.

“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” ucapnya.

Gulat menilai anjloknya harga TBS bukan disebabkan melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) global. Justru sebaliknya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam sedang menguat.

“Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18.000 per kg, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800 per kg. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu per kg. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” jelasnya.

Ia menyebut persoalan utama terjadi karena adanya bottleneck informasi dan ruang spekulasi di pasar setelah pengumuman kebijakan DSI.

Menurutnya, banyak pelaku usaha dan pasar yang belum memperoleh penjelasan utuh mengenai mekanisme DSI sehingga memicu kepanikan dan penurunan harga pembelian TBS.

“Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” bebernya.

Menurutnya pula, DSI justru dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola sawit nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

“Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia,” katanya.

Apkasindo juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang mengumpulkan asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Satgas Pangan Polri untuk memperjelas kebijakan serta meredam gejolak harga TBS.

“Dengan pertemuan tadi sudah semakin clear. Kalau setelah ada lima poin kesepakatan tadi masih ada yang menekan harga petani, berarti memang ada niat melawan kebijakan Presiden,” katanya.

Ia juga mendukung langkah Satgas Pangan Polri untuk memantau pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli TBS di bawah harga wajar.

"Tidak ada alasan lagi membeli murah TBS petani setelah penjelasan pemerintah hari ini. Harga global bagus, ekspor tetap jalan, jadi jangan cari pembenaran untuk menekan harga petani sawit,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar bergerak cepat merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan mengumpulkan petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan, dihasilkan lima poin simpulan, yaitu kenaikan TBS karena dipicu efek psikologis terhadap kebijakan ekspor satu pintu; penegasan pemerintah bahwa PT DSI bertugas sebagai pengelola dan tidak memungut biaya tambahan atau mengambil keuntungan dari transaksi ekspor.

Selanjutnya aktivitas ekspor pelaku usaha tetap berjalan normal selama masa transisi; semua pelaku usaha di sektor hilir sawit tetap melakukan kegiatan usaha lainnya; dan pemerintah berharap dengan adanya penjelasan tersebut maka pelaku usaha dapat kembali melakukan penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di wilayah masing-masing.

“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha hilang dan harga pembelian TBS kembali normal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau ada telepon, pesan, atau permintaan transfer yang mencurigakan, lakukan check and recheck. Harus benar-benar diverifikasi terlebih dahulu. Kalau ragu, setop dulu, jangan terburu-buru

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto menggaungkan kampanye "Run From Scam" atau lari dari penipuan dengan mewaspadai antara lain tautan palsu hingga aplikasi APK, yang dirancang untuk mencuri uang, data pribadi, maupun akses ke akun digital.

Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Christoveny mengatakan perkembangan digitalisasi saat ini tidak hanya menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi, tetapi juga membawa risiko berupa meningkatnya berbagai modus kejahatan digital.

Dia mengatakan sejumlah modus yang perlu diwaspadai masyarakat antara lain tautan palsu, aplikasi berbahaya atau APK berisi malware, impersonasi, social engineering, hingga permintaan transfer dana maupun data pribadi oleh pihak yang tidak dikenal.

"Kalau ada telepon, pesan, atau permintaan transfer yang mencurigakan, lakukan check and recheck. Harus benar-benar diverifikasi terlebih dahulu. Kalau ragu, setop dulu, jangan terburu-buru," katanya pada ajang Purwokerto Half Marathon (PHM) 2026 di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu.

Dia mengatakan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar semakin cerdas secara finansial, mampu menjaga keamanan data pribadi, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap berbagai ancaman kejahatan digital.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya sehat secara fisik dan jasmani, tetapi juga sehat secara finansial dan aman secara digital. Mari lari dari penipuan, Run From Scam," kata Christoveny.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mampu menjadi lokomotif pengembangan sumber daya manusia (SDM) sawit nasional melalui berbagai program beasiswa maupun pelatihan bagi petani.

Menurut Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung, BPDP memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor kelapa sawit nasional.

Berbagai program yang dikembangkan baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri sawit.

"Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai dengan saat ini adalah dukungan BPDP khususnya di sektor SDM," katanya di Jakarta, Kamis.

Program-program BPDP yang berfokus pada pengembangan SDM, lanjutnya, semakin terarah dan tepat sasaran yang diwujudkan melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa di bidang kelapa sawit.

Namun demikian, dia mengharapkan BPDP terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program guna meningkatkan efektivitas serta dampak nyata terhadap industri.

Langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan selama ini, tambahnya, telah memperkuat posisi BPDP sebagai lokomotif utama dalam pengembangan SDM kelapa sawit nasional.

Terkait program pelatihan petani sawit, Gulat dalam keterangannya menyatakan hal itu penting guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme sehingga terwujud industri kelapa sawit nasional yang semakin produktif dan berkelanjutan.

"Saya melihat evaluasi dan perbaikan yang cukup signifikan telah membuat BPDP sebagai lokomotif SDM sawit Indonesia. SDM sawit harus di depan, paling tidak setara dengan perkembangan dinamika teknologi perkebunan kelapa sawit. Makanya, kampus-kampus yang menjadi mitra SDM sawit harus berkualitas" ujarnya.

Berdasarkan data BPDP, sebanyak 29.263 peserta pelatihan dan 13.265 peserta program pendidikan atau beasiswa telah mengikuti program pengembangan SDM sawit hingga 2025.

Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah lulus dari berbagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPDP.

Program pengembangan SDM sawit melibatkan 42 perguruan tinggi dengan total 900 kelas pelatihan yang dilaksanakan di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. Program tersebut menjangkau 21 provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah utama perkebunan kelapa sawit.

"Ini sangat luar biasa. Saya pikir ini cara kita juga untuk menyesuaikan kebutuhan stakeholder sawit berkaitan dengan SDM. Jadi, dengan 13.265 orang, ini saya pikir sudah menuju kepada tepat sasaran dana sawit tersebut," ujar Gulat Manurung.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital, khususnya penipuan melalui file berformat .APK yang kerap beredar menjelang libur Lebaran.

Peringatan ini disampaikan seiring meningkatnya intensitas komunikasi dan transaksi digital masyarakat selama periode tersebut.

Dalam praktiknya, modus penipuan ini biasanya diawali dengan pengiriman pesan melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dari pihak yang mengaku berasal dari instansi tertentu.

Ketika korban mengunduh dan memasangnya, file tersebut dapat menjadi pintu masuk program berbahaya (malware) yang dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, hingga mengambil alih perangkat tanpa sepengetahuan pengguna.

Aplikasi .APK dari sumber tidak tepercaya juga dapat meminta izin akses tertentu pada perangkat dan dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pengguna, sehingga membuka ruang penyalahgunaan akses layanan keuangan yang tersimpan pada perangkat.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menjelaskan bahwa pola kejahatan digital terus berkembang dan menuntut penguatan kewaspadaan bersama.

"Perseroan terus menyempurnakan kapabilitas pengamanan layanan digital agar tetap adaptif terhadap dinamika ancaman. Penguatan pengamanan dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi data serta akses transaksi nasabah. Keamanan dan kenyamanan nasabah menjadi perhatian yang dijalankan secara konsisten," ujarnya dikutip Senin (16/3).

BRI mengimbau nasabah untuk tidak mengklik, mengunduh, atau menginstal aplikasi dari sumber yang tidak tepercaya, serta tidak meneruskan pesan, file, maupun tautan yang mencurigakan kepada pihak lain.

Apabila menerima pesan yang tampak janggal, misalnya menggunakan nada mendesak, menawarkan hadiah, meminta pembaruan atau "verifikasi" data, atau menyertakan lampiran file dari nomor yang tidak dikenal meskipun mengatasnamakan bank atau layanan penting lainnya, nasabah diminta memastikan kebenaran pengirim dan melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Pengaktifan fitur keamanan tambahan seperti Two-Factor Authentication (2FA) juga dianjurkan untuk menambah perlindungan pada akses layanan digital.

Apabila nasabah terlanjur mengunduh atau menginstal file .APK yang mencurigakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mematikan koneksi data seluler dan Wi-Fi, kemudian menghapus aplikasi yang terpasang.

Selanjutnya, nasabah dapat segera mengubah username, PIN, dan password akun BRImo maupun akun email yang terhubung, serta melakukan reset setelan pabrik melalui pengaturan perangkat untuk memastikan perangkat bersih dari potensi kendali pihak tidak dikenal.

Nasabah juga perlu melakukan pemblokiran nomor pengirim apabila pesan terindikasi penipuan, dan jika ditemukan aktivitas mencurigakan dapat segera menghubungi Contact BRI 1500017.

"BRI menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyaring informasi, terutama pesan yang disertai file atau tautan dari sumber tidak dikenal. Pengenalan indikasi ancaman sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah akses tidak sah terhadap data nasabah. Kolaborasi antara BRI dan nasabah menjadi fondasi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan nyaman," pungkas Saladin.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan mampu menjadi hub pendukung kegiatan perekonomian rakyat di desa yang inklusif.

Pernyataan Menko itu sampaikan saat menerima aspirasi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia (APKLI) di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa hal kami bicarakan. Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Menkop Ferry.

Lebih lanjut, ia mengatakan di dalam hub tersebut nantinya Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai agen penjual barang-barang ke warung kelontong hingga pedagang kaki lima. Selain itu sekaligus menjadi wadah promosi dari produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa.

“Kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop.

“Memang dari awal kan keberadaan koperasi desa itu harus bisa membangun hubungan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dengan warung, dengan UMKM yang ada, dengan pasar tradisional,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun mengatakan Kopdes Merah Putih sebagai hub diharapkan mampu mewadahi dan mendukung kegiatan usaha dan perekonomian di desa.

“Koperasi Merah Putih adalah hub, bukan pengecer. Nanti ada Kopdes Merah Putih, ada warung kelontong, ada kuliner, semua nanti dilayani oleh kopdes sebagai hub," kata Ali.

"Sehingga nanti terbangun sebuah ekosistem yang kita harapkan perputaran uang, perputaran potensi ekonomi itu ada di wilayah desa kita masing-masing dan tidak keluar dari desa,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Google dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang memungkinkan pengguna Android berbagi lokasi secara real-time langsung melalui aplikasi Google Messages.

Fitur ini akan memudahkan pengguna untuk membagikan posisi mereka secara langsung tanpa perlu keluar dari aplikasi pesan.

Selama ini pengguna Android memang sudah bisa berbagi lokasi lewat beberapa layanan lain, seperti Google Maps atau melalui fitur pelacakan di Find Hub. Selain itu, aplikasi pihak ketiga seperti Life360 dan Snapchat juga menyediakan fitur serupa. Namun, untuk melakukannya pengguna harus berpindah aplikasi terlebih dahulu.

Ke depan, proses tersebut akan menjadi lebih mudah. Berdasarkan laporan dari Android Authority yang dikutip dari BGR Rabu (25/2/2026), fitur berbagi lokasi real time ini ditemukan dalam Google Messages versi messages.android_20260220_01_RC00.phone.openbeta_dynamic setelah dilakukan pembongkaran file APK. Bahkan, fitur tersebut disebut sudah bisa diaktifkan dan diuji coba.

Nantinya, pengguna cukup membuka percakapan di Google Messages lalu memilih opsi berbagi lokasi melalui menu lampiran (attachment).

Setelah itu, tersedia beberapa pilihan durasi berbagi lokasi, seperti satu jam, hingga akhir hari, atau waktu khusus sesuai kebutuhan. Lokasi yang dibagikan akan otomatis berhenti setelah waktu yang ditentukan berakhir, sehingga pengguna tidak perlu khawatir lupa mematikannya.

Fitur ini tentu akan sangat membantu, terutama saat ingin bertemu teman atau keluarga di lokasi yang terus berpindah. Sebelumnya, pengguna hanya bisa mengirim alamat statis yang mengharuskan mereka memperbarui lokasi secara manual jika berpindah tempat.

Meski lokasi nantinya ditampilkan melalui tautan ke Google Maps, seluruh proses berbagi dilakukan langsung dari dalam aplikasi Google Messages tanpa perlu membuka aplikasi lain secara terpisah.

Namun, hingga saat ini Google belum mengumumkan kapan fitur berbagi lokasi real time tersebut akan dirilis secara resmi untuk semua pengguna. Kita masih perlu menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Google terkait peluncurannya. (Nur Amalina)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut.

Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, masyarakat tidak boleh sembarangan menanggapi permintaan data atau transfer uang yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP,” kata Inge dalam pengumuman resminya, Minggu (15/2/2026).

Para pelaku penipuan diketahui memanfaatkan isu-isu terkini di bidang perpajakan untuk menjebak korban. Setidaknya ada tiga latar belakang utama yang sering digunakan, yakni pemadanan NIK-NPWP, implementasi sistem baru Coretax DJP, hingga isu mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP.

Narasi penipuan yang kerap muncul di lapangan meliputi, mengirimkan file dengan format .apk melalui WhatsApp yang dapat mencuri data pribadi, kemudian mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi M-Pajak melalui tautan (link) palsu.

Selanjutnya ada juga dengan menghubungi wajib pajak untuk segera melunasi tagihan pajak atau memproses pengembalian kelebihan pajak (restitusi), meminta pembayaran meterai melalui akses tautan ilegal dan menelepon langsung dan meminta sejumlah uang dengan dalih urusan kedinasan.

Jika masyarakat menerima pesan atau telepon mencurigakan tersebut, DJP mengimbau agar segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi dan tidak melakukan transaksi atau klik apa pun.

“Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, atau situs resmi www.pajak.go.id,” kata dia.

Selain konfirmasi, masyarakat dapat melaporkan nomor telepon dan konten penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman aduannomor.id dan aduankonten.id, serta melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang terdaftar resmi di Indonesia, terus mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman siber, khususnya risiko mengunduh dan install file Android Package Kit (APK) di luar penyedia resmi Google Play.

“Bagi pengguna Android yang ingin berinvestasi dan trading aset crypto, pastikan mengunduh aplikasi resmi PINTU hanya di Google Play. Keamanan akun dan aset pengguna PINTU menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, penting bagi kami untuk mengingatkan tentang bahaya yang mengintai dari pemasangan aplikasi Android (APK) tidak resmi yang banyak beredar di internet,” kata Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Januari 2026.

Modus penipuan siber

Modus penipuan siber terus berkembang, data dari Kaspersky di tahun 2025 menunjukkan ancaman pada pengguna Android pada kuartal III-2025 mengalami kenaikan hingga 38% dibandingkan kuartal sebelumnya. Peningkatan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh praktik pemasangan file APK yang menggunakan sideloading atau aplikasi pihak ketiga dan tidak mengunduh di platform resmi Google Play.

“Modus kejahatan siber berbasis file APK ini punya dampak negatif yang serius seperti, akses ilegal kepada data pribadi karena di dalam APK ini disematkan malware yang telah dirancang beroperasi secara tidak sah untuk mencuri data-data penting pengguna hingga aset dalam aplikasi layanan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, guna meminimalisir dan menghindari kejahatan siber, masyarakat bisa mengunduh aplikasi PINTU di Google Play,” ujar Iskandar.

Pengguna Android dapat langsung menggunakan aplikasi PINTU yang tersedia di Google Play. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat memulai investasi dengan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Langkah pencegahan lainnya yang bisa dilakukan adalah pengguna Android dapat mengaktifkan fitur bawaan Play Protect untuk memindai dan mendeteksi aplikasi berbahaya. Selain itu, selalu perbarui aplikasi PINTU ke versi terbaru untuk meningkatkan perlindungan, dan pastikan mengubah password secara berkala serta mengaktifkan two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan berlapis,” tutur Iskandar.

(ANN)

PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang resmi terdaftar di Indonesia, mengingatkan masyarakat tentang ancaman siber lewat mengunduh dan install file Android Package Kit (APK) di luar penyedia resmi Google Play.

Head of Product Marketing PINTU, Iskandar Mohammad meminta agar pengguna Android yang ingin berinvestasi dan trading aset crypto untuk memastikan mengunduh aplikasi resmi PINTU hanya di Google Play.

"Keamanan akun dan aset pengguna PINTU menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, penting bagi kami untuk mengingatkan tentang bahaya yang mengintai dari pemasangan aplikasi Android (APK) tidak resmi yang banyak beredar di internet," kata Iskandar.

Sejalan dengan teknologi, modus penipuan siber pun mengalami perkembangan. Data Kaspersky pada 2025 menunjukkan ancaman terhadap pengguna Android pada kuartal III-2025 naik hingga 38 persen, dibandingkan kuartal sebelumnya.

Peningkatan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh praktik pemasangan file APK yang menggunakan sideloading atau aplikasi pihak ketiga, dan tidak mengunduh di platform resmi Google Play.

"Modus kejahatan siber berbasis file APK ini punya dampak negatif yang serius seperti, akses ilegal kepada data pribadi karena di dalam APK ini disematkan malware yang telah dirancang beroperasi secara tidak sah untuk mencuri data-data penting pengguna hingga aset dalam aplikasi layanan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, guna meminimalisir dan menghindari kejahatan siber, masyarakat bisa mengunduh aplikasi PINTU di Google Play," papar Iskandar.

Adapun pengguna Android dapat langsung menggunakan aplikasi PINTU yang tersedia di Google Play. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat memulai investasi dengan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Iskandar menambahkan, guna menghindari jebakan kejahatan siber lainnya, pengguna Android dapat mengaktifkan fitur bawaan Play Protect untuk memindai dan mendeteksi aplikasi berbahaya.

"Selain itu, selalu perbarui aplikasi PINTU ke versi terbaru untuk meningkatkan perlindungan, dan pastikan mengubah password secara berkala, serta mengaktifkan two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan berlapis," pungkas Iskandar.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan pemerintah melakukan upaya percepatan huluisasi sektor sawit pada 2026 guna mendukung program hilirisasi sawit sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung menyatakan sektor hulu industri sawit saat ini jauh tertinggal dari sektor hilir sehingga diperlukan upaya optimalisasi guna mengejar ketertinggalan tersebut.

"Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya hilirisasi sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia penguatan sektor hulu dan tata kelola tersebut meliputi revitalisasi kelembagaan kelapa sawit dalam rangka harmonisasi kebijakan dan
penguatan tata kelola hulu hilir kelapa sawit secara terintegrasi.

Kemudian penerapan data tunggal kelapa sawit nasional sebagai hasil konsolidasi seluruh data sawit dalam satu sistem terpadu, pembentukan bursa tunggal CPO untuk mendapatkan harga acuan yang adil, kredibel dan akuntabel.

Pusat riset sawit terpadu sebagai hasil konsolidasi seluruh riset sawit untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk turunan, percepatan penataan tenurial lahan sawit dalam kawasan hutan untuk perkebunan sawit rakyat

Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarpras, SDM dan STDB, percepatan Kemitraan dan FPKM 20 persen, penguatan kelembagaan pekebun dan hilirisasi.

Peningkatan SDM Petani Sawit melalui berbagai pendekatan baik horizontal maupun vertikal serta implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) dan otomatisasi sektor perkebunan sawit, khususnya perkebunan sawit rakyat.

Terkait upaya-upaya tersebut, Gulat menyatakan, DPP Apkasindo sejak dua tahun terakhir menginisiasi untuk didirikannya Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis yang memiliki daya laksana tinggi dalam mengintegrasikan industri sawit hulu-hilir yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Berbagai kajian akademis, FGD, konsultasi dengan lintas kementerian dan pelaku usaha telah dilakukan, dan kesemuanya mempunyai keselarasan pandangan urgensi optimalisasi tata kelola sawit Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional, berkeadilan dan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan bangsa," ujarnya.

Hal tersebut, tambahnya, dapat dicapai melalui pembentukan satu kelembagaan atau Badan yang mampu mensinergikan tata kelola sawit secara terpadu hulu-hilir, melakukan harmonisasi tumpang tindih peraturan dan kebijakan, meningkatkan produktivitas dan optimalisasi penerimaan negara, memperbaiki tata niaga (hilirisasi, market dan riset), kampanye positif, dan diplomasi perdagangan di pasar strategis

Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis ini sangat penting untuk menjaga sawit sebagai komoditas strategis dalam pembangunan nasional serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memberikan manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

"Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis menjadi semakin mendesak sebagai entitas pengelola yang berfungsi menghimpun dan mensinergikan data produksi, konsumsi, perizinan, dan keberlanjutan sawit secara nasional," katanya saat menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2025 yang bertemakan "Sawit Adalah Kita" .

Lembaga tersebut, menurut dia, dapat merespons secara cepat dinamika geopolitik global, sekaligus memastikan konsistensi kebijakan untuk mendukung transisi industri sawit dari komoditas ekspor menjadi pilar strategis ketahanan energi dan pangan nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026