Gangguan sistem kelistrikan atau mati lampu terjadi di seluruh wilayah di Sumatera Utara pada Jumat (22/5) sekitar pukul 18.44 WIB. PT PLN tengah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab gangguan padamnya listrik secara meluas.

Manager Komunikasi Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Darma Saputra mengatakan tim teknis telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sistem dan jaringan kelistrikan.

"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," kata Darma, Jumat malam.

Ia memastikan proses penanganan terus dilakukan agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal.

Selain itu, PLN juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik selama proses penanganan berlangsung.

"Kami mengimbau masyarakat agar menunggu informasi resmi terkait perkembangan pemulihan sistem kelistrikan. Informasi terbaru mengenai penanganan gangguan akan disampaikan secara berkala," paparnya. 

diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kegiatan work from home (WFH) kepada karyawan sehari dalam seminggu.

"Para pimpinan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu," kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan imbauan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Ia menuturkan imbauan tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sistematik dalam pemanfaatan energi di tempat kerja.

Meski begitu, dia menyampaikan SE WFH tersebut diterapkan sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan yang bersangkutan.

Adapun ketentuan dalam SE WFH tersebut meliputi upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan; pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan; bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Selanjutnya perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga.

Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi), sektor energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik).

Kemudian sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah), sektor ritel atau perdagangan (bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar dan tempat perbelanjaan).

Lalu sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi), sektor jasa (perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality), sektor makanan dan minuman (restoran, kafe, dan usaha kuliner).

Selanjutnya sektor transportasi dan logistik (angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman), sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek).

"Dan yang terakhir teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan," ucap Menaker.

Menaker menjelaskan imbauan itu sebagai langkah optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja dengan pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi; penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak.

Selain itu pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur.

Menaker menambahkan pihaknya memberikan imbauan itu melibatkan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi; membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak.

Selanjutnya mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi.

"Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan," kata Menaker.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau para pemimpin perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kegiatan work from home (WFH) kepada pekerja selama satu hari dalam seminggu. 

"Pimpinan swasta, BUMN dan bumd diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," kata Menaker dalam konferensi pers yang diselenggarakan, Selasa (1/4). 

Adapun untuk pelaksanaan WFH nantinya diterapkan sesuai ketentuan perusahaan baik terkait ketentuan upah gaji dan hak-hak lainnya. Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

"Pelaksanaan WFH tidak kurangi cuti tahunan, pekerja buruh yang jalani WFH tetap jalankan pekerjaan ,

Aturan menerapkan WFH sekali dalam seminggu bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak ekonomi global. Selain itu, WFH diharapkan mampu mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah-langkah sistematis. 

Ke depan, bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH Tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya. Di samping itu, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga.

Selanjutnya, Menaker mengatakan bahwa pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi Sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Begitu juga untuk sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah. 

Sektor lain yang dikecualikan lainnya yakni sektor retail atau perdagangan bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat pembelanjaan. 

"Ada juga sektor industri dan produksi pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik," ujar Yassierli.

Selanjutnya ada sektor operasional mesin dan produksi, serta sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality. Selain itu dari sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner juga dikecualikan dari WFH.

Sektor transportasi dan logistik, serta angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman juga dikecualikan dari aturan WFH. Berikutnya ada sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi pasar modal, dan bursa efek. 

"Terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan," tandasnya.

Pihak pengelola Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mengimbau pemudik untuk membatasi waktu istirahat di rest area selama 30 menit.

Head of Corporate Communications ASTRA Infra Deddy Pradityo Opficon menyampaikan periode mudik dan balik Lebaran diikuti dengan peningkatan volume lalu lintas kendaraan sehingga rawan terjadi kepadatan di rest area.

Oleh karena itu, ASTRA Infra sebagai pihak pengelola mengimbau pemudik untuk menggunakan rest area Tol Cipali maksimal selama 30 menit.

"Guna mengantisipasi terjadinya penumpukan di rest area, ASTRA Infra mengimbau pengguna jalan untuk bijak menggunakan rest area maksimal selama 30 menit," imbau Deddy dalam keterangan resmi tertulis, Senin (16/3).

Deddy menjelaskan apabila rest area penuh, pemudik dapat mencari tempat istirahat alternatif di luar jalan tol karena ruas Tol Cipali termasuk dalam jaringan Tol Trans Jawa yang menggunakan sistem transaksi tertutup.

Dengan begitu, hal tersebut memungkinkan pengguna jalan untuk mencari tempat beristirahat atau pengisian bahan bakar di luar jalan tol ketika rest area penuh tanpa khawatir dikenakan tarif tol tambahan.

Kemudian, Deddy juga mengingatkan bagi pengguna kendaraan listrik dapat memperhatikan rencana pengisian daya selama perjalanan dengan mencatat lokasi SPKLU yang tersedia di sepanjang rute perjalanan atau alternatif lokasi SPKLU di luar jalur tol.

"Pengguna kendaraan listrik juga dapat menghindari pengisian daya saat persentase baterai berada di bawah 20 persen agar durasi pengisian daya di rest area tidak memakan waktu yang lama, sekaligus juga sebagai upaya membuat masa umur baterai kendaraan yang lebih panjang," tambahnya.

Selain itu, ia juga mengimbau pemudik tidak berkendara dalam keadaan lelah dan beristirahat setelah maksimal berkendara selama 4 jam.

"Jangan berhenti di bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat, karena sangat berbahaya dan dapat membahayakan pengendara lain," ujar Deddy.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital, khususnya penipuan melalui file berformat .APK yang kerap beredar menjelang libur Lebaran.

Peringatan ini disampaikan seiring meningkatnya intensitas komunikasi dan transaksi digital masyarakat selama periode tersebut.

Dalam praktiknya, modus penipuan ini biasanya diawali dengan pengiriman pesan melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dari pihak yang mengaku berasal dari instansi tertentu.

Ketika korban mengunduh dan memasangnya, file tersebut dapat menjadi pintu masuk program berbahaya (malware) yang dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, hingga mengambil alih perangkat tanpa sepengetahuan pengguna.

Aplikasi .APK dari sumber tidak tepercaya juga dapat meminta izin akses tertentu pada perangkat dan dimanfaatkan untuk memantau aktivitas pengguna, sehingga membuka ruang penyalahgunaan akses layanan keuangan yang tersimpan pada perangkat.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menjelaskan bahwa pola kejahatan digital terus berkembang dan menuntut penguatan kewaspadaan bersama.

"Perseroan terus menyempurnakan kapabilitas pengamanan layanan digital agar tetap adaptif terhadap dinamika ancaman. Penguatan pengamanan dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi data serta akses transaksi nasabah. Keamanan dan kenyamanan nasabah menjadi perhatian yang dijalankan secara konsisten," ujarnya dikutip Senin (16/3).

BRI mengimbau nasabah untuk tidak mengklik, mengunduh, atau menginstal aplikasi dari sumber yang tidak tepercaya, serta tidak meneruskan pesan, file, maupun tautan yang mencurigakan kepada pihak lain.

Apabila menerima pesan yang tampak janggal, misalnya menggunakan nada mendesak, menawarkan hadiah, meminta pembaruan atau "verifikasi" data, atau menyertakan lampiran file dari nomor yang tidak dikenal meskipun mengatasnamakan bank atau layanan penting lainnya, nasabah diminta memastikan kebenaran pengirim dan melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Pengaktifan fitur keamanan tambahan seperti Two-Factor Authentication (2FA) juga dianjurkan untuk menambah perlindungan pada akses layanan digital.

Apabila nasabah terlanjur mengunduh atau menginstal file .APK yang mencurigakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mematikan koneksi data seluler dan Wi-Fi, kemudian menghapus aplikasi yang terpasang.

Selanjutnya, nasabah dapat segera mengubah username, PIN, dan password akun BRImo maupun akun email yang terhubung, serta melakukan reset setelan pabrik melalui pengaturan perangkat untuk memastikan perangkat bersih dari potensi kendali pihak tidak dikenal.

Nasabah juga perlu melakukan pemblokiran nomor pengirim apabila pesan terindikasi penipuan, dan jika ditemukan aktivitas mencurigakan dapat segera menghubungi Contact BRI 1500017.

"BRI menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyaring informasi, terutama pesan yang disertai file atau tautan dari sumber tidak dikenal. Pengenalan indikasi ancaman sejak awal menjadi langkah penting untuk mencegah akses tidak sah terhadap data nasabah. Kolaborasi antara BRI dan nasabah menjadi fondasi dalam membangun ekosistem digital yang aman dan nyaman," pungkas Saladin.

Bisnis.com, SURABAYA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau bagi segenap masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran Idulfitri 2026 untuk memprioritaskan aspek keselamatan di jalan, serta tidak memaksakan diri ketika berkendara demi mengejar waktu untuk tiba di kampung halaman dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Sigit membeberkan Polri telah menyiagakan personel di berbagai lokasi strategis, di antaranya jalur tol, jalan arteri, hingga titik penyeberangan. Hal tersebut sudah termasuk dalam bagian Operasi Ketupat 2026.

“Kita tindak lanjuti dengan penempatan personil baik di pos PAM, di pos-pos pelayanan, di pos terpadu maupun di sepanjang jalur yang akan digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan mudik ataupun balik baik di jalur tol, jalur arteri maupun jalur penyeberangan,” beber Sigit di Surabaya, Minggu (15/3/2026).

Berdasarkan pengamatan lalu-lintas, di mana arus mudik sudah mulai tampak, Kapolri berpesan agar para pemudik selalu waspada. Ia menekankan pentingnya masyarakat yang mengendarai kendaraan pribadi untuk beristirahat bila kelelahan untuk menghindari potensi masalah kesehatan maupun risiko kecelakaan.

“Saat ini, kita lihat sudah mulai ada masyarakat yang mulai melaksanakan mudik. Pesan saya, tolong hati-hati di jalan, jangan terlalu memaksakan diri untuk cepat sampai. Istirahat sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga di tempat mudik nanti dalam kondisi sehat,” imbaunya.

Untuk mendukung kenyamanan pemudik, Sigit menyatakan jajarannya telah menyediakan berbagai fasilitas di berbagai pos pelayanan terpadu. Ia pun turut serta mengajak masyarakat memanfaatkan rest-area maupun pos pelayanan yang telah didirikan, yang juga dilengkapi dengan layanan kesehatan serta kebutuhan untuk berbuka puasa maupun santap sahur.

“Dan kita menyiapkan tempat-tempat untuk beristirahat. Kalau kemudian kondisi badannya capek, ada rest area, ada pos pelayanan terpadu, yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat. Disiapkan juga berbagai macam fasilitas, mungkin takjil, persiapan sahur, dan juga kontrol kesehatan,” tuturnya.

Melalui kesiapan seluruh personel dan fasilitas tersebut, Sigit berharap angka kecelakaan lalu-lintas selama momentum mudik Hari Raya Idulfitri 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin. Kapolri mengklaim segenap jajarannya siap untuk memberikan pelayanan prima bagi seluruh warga selama periode libur Lebaran.

“Jadi, saya titip supaya angka kecelakaan juga bisa kita jaga. Mudik bisa berjalan dengan baik, dan Polri siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik di Hari Raya Idulfitri tahun 2026 ini,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan anak-anak ketika bersilaturahmi pada momen Idulfitri. Imbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus Campak pada kelompok anak di Indonesia.

Menurutnya, kebiasaan menyentuh, mencium, atau bahkan menyuapi anak tanpa kehati-hatian dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Hal ini terutama karena sistem kekebalan tubuh anak masih dalam tahap perkembangan sehingga lebih rentan terhadap infeksi penyakit, termasuk campak.

Dokter Piprim menyebut meski tindakan menyentuh anak biasanya dilandasi karena rasa sayang atau gemas terhadap anak, kebiasaan tersebut ternyata dapat meningkatkan risiko penularan penyakit campak yang signifikan.

"Campak ini sangat menular, apalagi saat Lebaran kita bertemu banyak orang. Orang tua perlu lebih berhati-hati melindungi bayinya, terutama dari orang yang tidak dikenal dan saat berada di kerumunan," katanya di Rumah Vaksinasi Pusat, Jakarta Timur, Kamis, (12/3/2026).

Dokter Piprim menambahkan anak-anak lebih rentan terkena campak karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sekuat orang dewasa. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terpapar penyakit ketika bersentuhan dengan kuman dari lingkungan sekitar.

Di sisi lain, meningkatnya kasus Campak belakangan ini juga berkaitan dengan menurunnya cakupan imunisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kekebalan kelompok atau Herd Immunity tidak terbentuk secara optimal, sehingga masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penularan campak

"Dalam kondisi saat ini, silaturahmi tetap penting, tetapi perlindungan kesehatan bayi dan anak kecil juga harus dijaga dengan baik," imbuhnya.

Selain membatasi kontak dengan anak, dokter Piprim menyebut langkah pencegahan yang paling efektif adalah melalui vaksinasi Campak. Dirinya mengimbau para orang tua untuk kembali memeriksa kelengkapan imunisasi anak, terutama menjelang momen Idul Fitri atau musim mudik.

Untuk imunisasi campak, jadwal vaksin diberikan sebanyak tiga kali, yakni dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 15–18 bulan, dan dosis ketiga saat anak berusia 5 tahunan. Jika jadwal vaksin sudah tiba, orang tua disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, dan apabila terlambat, imunisasi tetap perlu dikejar sebelum memasuki periode dosis berikutnya.

Berdasarkan data nasional Kementerian Kesehatan, sepanjang 2025 tercatat 63.769 kasus suspek Campak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.094 kasus terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dengan total 69 kematian, atau memiliki case fatality rate (CFR) sekitar 0,1 persen.

Sementara itu, pada 2026 hingga minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak dengan 572 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 4 kematian (CFR 0,05 persen). Dalam periode tersebut juga dilaporkan 21 kejadian luar biasa (KLB) suspek campak serta 13 KLB campak yang telah terkonfirmasi laboratorium, yang terjadi di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 43.363 jemaah tercatat akan berangkat umrah dalam waktu dekat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026. Pemerintah mengimbau jemaah umrah untuk menunda keberangkatan, tetapi akan memantau dan memastikan keamanan jemaah yang tetap memutuskan terbang ke Tanah Suci.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha calon jemaah umrah yang direncanakan berangkat sebanyak 43.363 orang itu berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Ichsan menjelaskan bahwa Kemenhaj akan memastikan agar PPIU bertanggung jawab terhadap jemaah umrah dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan maksimal. PPIU juga harus memastikan keamanan jemaah.

"Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan," ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pemerintah juga meminta agar komunikasi antara PPIU dan jemaah terus dijalin dengan baik.

"Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian," ujarnya.

Terkait aspek pelindungan, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir. Jemaah yang mengalami kendala perlindungan, persoalan hukum, atau kondisi darurat di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat.

"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," ujar Ichsan.

Demi mengutamakan aspek keselamatan dan pelindungan jemaah, Kemenhaj pun mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif.

Kementerian Haji dan Umrah melaporkan bahwa sebanyak 6.047 jemaah umrah telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran, yang dibalas Teheran dengan serangan balasan.

Pada Sabtu (28/2/2026) terdapat 4.200 jemaah umrah yang kembali ke Tanah Air menggunakan 12 penerbangan. Lalu, pada Minggu (1/3/2026) terdapat 2.047 jemaah umrah yang pulang ke Indonesia menggunakan 5 penerbangan.

Pemerintah memastikan bahwa proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap. Kemenhaj juga terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Asia Barat, sembari berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah.

"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan.

Menurut Ichsan, pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda jadwal keberangkatan ke Tanah Suci dan menunggu hingga kondisi kembali kondusif.

Dahnil menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara. Pasalnya, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Hingga Senin (2/3/2026) petang pasukan Amerika Serikat (AS) dan Israel maupun Iran masih melancarkan serangan. AS dan Israel memulai serangan ke Iran meskipun perundingan masih berjalan.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran, Sabtu (28/2/2026). Kini Iran memasuki masa transisi kepemimpinan dan akan memilih pemimpin tertinggi, dengan lima kandidat yang digadang-gadang akan menjadi penerus Ayatollah Khamenei.

Bisnis.com, JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Meksiko Kota mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada wilayah Amerika Utara itu agar berhati-hati di tengah konflik antara kartel dengan pemerintah Meksiko.

WNI juga diminta untuk tenang dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat, serta menjauhi kerumunan atau wilayah-wilayah yang masuk zona berbahaya.

"Menghindari melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak mendesak sampai kondisi benar-benar kondusif," tulis KBRI di akun instagram resmi dikutip pada Selasa (24/2/2026).

KBRI meminta agar WNI memantau perkembangan informasi melalui media-media resmi. WNI dapat menghubungi layanan KBRI untuk Meksiko di nomor +52 55 6298 5506.

Sebagaimana diketahui, pemimpin Kartel Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias “El Mencho” tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan di Negara Bagian Jalisco.

Hal tersebut memicu gelombang kerusuhan yang dilakukan oleh anak buah El Mencho. Kementerian Pertahanan Meksiko menyatakan Oseguera terluka dalam baku tembak dengan tentara di Tapalpa pada Minggu dan meninggal saat diterbangkan ke Mexico City. Operasi tersebut memicu pembakaran kendaraan dan pemblokiran jalan raya di sedikitnya enam negara bagian.

CJNG kerap melakukan serangan agresif terhadap militer, termasuk menembak jatuh helikopter tentara pada 2015. Mereka juga melancarkan percobaan pembunuhan terhadap kepala kepolisian Mexico City pada 2020 menggunakan granat dan senapan berkekuatan tinggi. Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) bahkan menilai CJNG sekuat Kartel Sinaloa dan memiliki jaringan di seluruh 50 negara bagian AS.

Sejak 2017, El Mencho telah beberapa kali didakwa di pengadilan distrik Amerika Serikat. Termasuk dakwaan konspirasi distribusi metamfetamin, kokain, dan fentanyl untuk diimpor secara ilegal ke AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 14 anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai tersangka kasus korupsi di awal tahun 2026. Lembaga antirasuah mengimbau Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai membenahi sistem.

Pasalnya kasus yang ditangani pada perkara di dua direktorat itu berkaitan suap pengaturan pajak dan importasi barang.

"Oleh karena itu KPK mendorong Kementerian Keuangan dalam hal ini dirjen pajak dan juga biaya cukai untuk betul-betul secara serius melakukan pembenahan secara sistem," kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat konferensi pers, Kamis (5/2/2026) malam.

Budi mengatakan masih banyak celah bagi para oknum melakukan tindak pidana korupsi sehingga perlu pembenahan untuk menutup celah tersebut.

Melalui upaya pencegahan, kata Budi, pemasukan uang ke kas negara dapat berlangsung optimal agar dapat dimanfaatkan bagi negara dan kebutuhan masyarakat.

"Sehingga nanti setiap pembayaran biaya masuk ini semuanya masuk ke kas negara," jelas Budi.

Sebagai informasi, pada awal tahun 2026, KPK telah menetapkan 14 pegawai setelah KPK menggelar operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, KPP Banjarmasin, dan Direktorat Bea dan Cukai.

Pertama, suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Mulanya, tim lembaga antirasuah menggelar kegiatan tertangkap tangan pada Sabtu (10/1/2026) terkait dugaan pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Suap dilakukan PT WP ke tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara dengan total Rp4 miliar. Dalam peristiwa ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Kedua, pada Rabu (4/2/2026) KPK kembali menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin agar restitusi dapat dilakukan.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni

1. Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin

2. Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin

3. Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Ketiga, Pada hari yang sama atau Rabu (4/2/2026), KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangkap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasusnya adalah dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR)

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset crypto yang resmi terdaftar di Indonesia, mengingatkan masyarakat tentang ancaman siber lewat mengunduh dan install file Android Package Kit (APK) di luar penyedia resmi Google Play.

Head of Product Marketing PINTU, Iskandar Mohammad meminta agar pengguna Android yang ingin berinvestasi dan trading aset crypto untuk memastikan mengunduh aplikasi resmi PINTU hanya di Google Play.

"Keamanan akun dan aset pengguna PINTU menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, penting bagi kami untuk mengingatkan tentang bahaya yang mengintai dari pemasangan aplikasi Android (APK) tidak resmi yang banyak beredar di internet," kata Iskandar.

Sejalan dengan teknologi, modus penipuan siber pun mengalami perkembangan. Data Kaspersky pada 2025 menunjukkan ancaman terhadap pengguna Android pada kuartal III-2025 naik hingga 38 persen, dibandingkan kuartal sebelumnya.

Peningkatan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh praktik pemasangan file APK yang menggunakan sideloading atau aplikasi pihak ketiga, dan tidak mengunduh di platform resmi Google Play.

"Modus kejahatan siber berbasis file APK ini punya dampak negatif yang serius seperti, akses ilegal kepada data pribadi karena di dalam APK ini disematkan malware yang telah dirancang beroperasi secara tidak sah untuk mencuri data-data penting pengguna hingga aset dalam aplikasi layanan keuangan yang dimiliki. Untuk itu, guna meminimalisir dan menghindari kejahatan siber, masyarakat bisa mengunduh aplikasi PINTU di Google Play," papar Iskandar.

Adapun pengguna Android dapat langsung menggunakan aplikasi PINTU yang tersedia di Google Play. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat memulai investasi dengan menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

Iskandar menambahkan, guna menghindari jebakan kejahatan siber lainnya, pengguna Android dapat mengaktifkan fitur bawaan Play Protect untuk memindai dan mendeteksi aplikasi berbahaya.

"Selain itu, selalu perbarui aplikasi PINTU ke versi terbaru untuk meningkatkan perlindungan, dan pastikan mengubah password secara berkala, serta mengaktifkan two-factor authentication (2FA) untuk meningkatkan keamanan berlapis," pungkas Iskandar.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengimbau pedagang yang menjual makanan berbahan baku daging sapi membeli daging beku guna mengatasi kelangkaan pasokan akibat aksi mogok pedagang daging sapi sejak Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1),

Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Helmi Yanti mengatakan aksi mogok Pedagang daging sapi yang digelar secara serentak di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ini memicu kelangkaan daging sapi segar di pasaran.

"Untuk sementara kami mengimbau pedagang membeli daging beku di swalayan sampai kondisi stabil kembali. Petugas kami sudah mengecek sejumlah swalayan, stok daging sapi beku di sana melimpah," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengakui harga daging sapi mengalami lonjakan sejak dari rumah pemotongan hewan (RPH). Daging sapi hidup di lokasi itu kini di banderol seharga Rp60.000 per kilogram (kg) dari semula Rp50.000-60.000 rupiah per kg.

Kondisi itu turut mempengaruhi kenaikan harga di level pedagang pengecer, dari harga normal maksimal Rp130.000 per kg menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kg. Sedangkan harga daging beku di swalayan berkisar Rp105.000 hingga Rp100.000 per kg.

"Kalau harga daging beku bervariasi, bergantung pada jenis daging. Namun secara umum harganya masih normal. Jadi silakan pedagang bakso, mi ayam dan pedagang lain yang menggunakan bahan baku daging sapi untuk sementara bisa membeli di swalayan agar tidak terganggu kelangkaan pasokan saat ini," ucap dia.

Ketua Umum Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso) Bambang Haryanto menyatakan dampak aksi mogok sudah terasa sejak hari pertama. Banyak pedagang yang datang ke pasar untuk menggiling daging namun pulang dengan tangan kosong.

"Aksi mogok pedagang daging ini berdampak pada sulitnya pedagang bakso mencari daging segar. Saat ke pasar mereka akhirnya kembali lagi, tidak jadi menggiling. Artinya, kalau teman-teman sudah tidak memiliki stok bakso, pasti hari ini tidak berjualan," katanya.

Ia mengatakan anggota Papmiso di Kabupaten Bekasi saja tidak kurang dari 2.000 pedagang. Jika seluruh pedagang tersebut berhenti beroperasi, potensi kerugian ekonomi dari perputaran bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp2 miliar per hari.

"Kalau secara nasional, dari total 20 ribu pedagang mi dan bakso, kerugian ditaksir mencapai Rp20 miliar per hari," katanya.

Bambang mengaku khawatir jika aksi mogok berlangsung penuh selama tiga hari, dampak sosial dan ekonomi akan semakin parah. Para pedagang bakso kini terjepit antara kehilangan pemasukan atau tetap harus menanggung biaya operasional.

"Teman-teman yang seharusnya beroperasi akhirnya menanggung risiko. Beberapa karyawan yang dirumahkan tetap harus dikasih makan dan gaji. Ini kalau sampai tiga hari akan berdampak lebih parah lagi," ujar dia.

Ia turut mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membenahi tata kelola niaga daging sapi untuk menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar pedagang bakso bisa memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026