Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal tudingan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menyebabkan toko kelontong dan pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan pihaknya tidak ingin berpolemik terkait klaim tersebut dan memilih fokus pada kepatuhan aturan usaha ritel.

“Enggak, saya enggak ingin masuk ke sana ya [ritel modern yang diduga membuat toko kelontong dan pasar tradisional menyusut]. Karena saya kan fokus dengan bisnis saya, nih. Jadi anggota saya sudah kita ingatkan semuanya untuk setiap membuka gerai harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap pembukaan gerai ritel selalu melalui proses perizinan resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena kenapa? Bahwa anggota saya selalu mengurus izin. Kalau enggak izin kan kita, masa kita perusahaan yang merek ada, kita mau buka [gerai ritel] enggak ada izin kan masalah nantinya,” terangnya.

Untuk itu, Solihin menyatakan bahwa prinsip Aprindo adalah setiap pembukaan gerai harus mengikuti regulasi daerah setempat.

“Saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, selama ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku di satu daerah kalau kita mau membuka toko. Jadi kalau daerah itu punya aturan, ya kita ikutin, gitu aja prinsipnya,” jelasnya.

Adapun, Solihin menyebut jumlah peritel yang tergabung dalam Aprindo saat ini mencapai lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan total anggota Aprindo dan belum termasuk peritel di luar asosiasi, yang menurutnya kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan berdampak langsung terhadap kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat aturan tersebut mulai berlaku, jumlah warung kelontong tercatat mencapai 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan tutup.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menekan setelah terbit Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern berizin resmi disebut telah mencapai 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, APKLI meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan September 2015. Namun, Ali menegaskan pihaknya bukan menentang keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan aspek kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan kebijakan penghentian sementara atau moratorium pembangunan ritel modern tidak diputuskan oleh kementerianya, melainkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Namun, dia mengaku sudah mendengar curhatan para kepala daerah yang akan melakukan moratorium terhadap pemberian izin pembangunan baru ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu alasannya karena diduga melanggar aturan berjualan tak boleh kurang 500 meter dari pasar tradisional.

"Itu memoratorium itu haknya pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi, bukan ranah kami. Tapi kami mendengar banyak kepala daerah yang saya temui yang mereka akan melakukan moratorium," ujar Ferry di kantornya, Kamis (26/2).

Menurutnya, keputusan itu cukup bijak karena ada juga wilayah yang selama ini tidak memperbolehkan ritel modern masuk ke provinsinya tapi tetap berjalan. Apalagi, ini untuk memaksimalkan potensi pedagang atau koperasi di daerah.

"Saya dengar beberapa waktu kami kunjungan ke daerah-daerah. Kemarin ke Kabupaten Kubu Raya, Gubernur Kalimantan Barat itu sudah jelas-jelas menyampaikan kepada saya tentang kemungkinan mereka melaksanakan moratorium tentang itu. Di Sumatera Barat itu jelas kok nggak kiamat juga. Di Aceh juga gitu nggak ada masalah juga kok begitu," jelasnya.

Ia pun mempertimbangkan untuk me-review kembali aturan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Koordinasi dengan kementerian akan segera dilakukan untuk membuat aturan yang berkeadilan bagi semua pihak.

"Tapi kalau dari masukan teman-teman APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima), ada peraturan Presiden 112, ada paket kebijakan ini, menurut saya ini akan kita kaji. Saya akan juga membicarakan dengan Kementerian Perdagangan atau pihak-pihak yang terkait pemerintah," tegas Ferry.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015 membuat banyak pedagang kaki lima berguguran.

Ali menyebutkan pada 2007 anggotanya mencapai 6,1 juta. Namun, angka tersebut merosot per akhir 2025 menjadi 3,9 juta imbas kehadiran ritel modern di dekat wilayah mereka.

"Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi, sejak 2007 ada Perpres 112/2007 sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," lapor Ali ke Ferry.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerima masukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KopDes Merah Putih) sebagai hub perdagangan. Hal itu agar harga bisa lebih murah dan seragam.

Menurut Ferry, APKLI meminta pemerintah untuk memperkuat ekonomi di tingkat lokal dengan mengintegrasikan keberadaan pedagang kaki lima terhadap ekosistem Kopdes Merah Putih.

"Koperasi Desa adalah solusi yang dapat mengembalikan perputaran ekonomi di desa, agar keuntungan dari kegiatan ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri," ujar Ferry ditemui di kantornya, Kamis (26/2).

Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, Ferry berharap dapat menyediakan barang dengan harga lebih terjangkau bagi pedagang kaki lima dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Jadi nanti jualannya lebih murah. Sekarang kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Dalam kegiatan menyerap produk UMKM, Kopdes Merah Putih akan berkerjasama dengan BUMDes, warung dan pasar tradisional masing-masing wilayah.

"Kalau Koperasi Desa ini salah satu kegiatannya Retail Modern, ya nanti keuntungannya akan kembali kepada masyarakat desa," katanya.

Oleh sebab itu, Ferry bakal melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk merevisi aturan terkait ritel modern yang ada di Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Tapi kalau dari masukan teman-teman APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima), ada peraturan Presiden 112, ada paket kebijakan ini, menurut saya ini akan kita kaji. Saya akan juga membicarakan dengan Kementerian Pedagangan atau pihak-pihak yang terkait pemerintah," tegas Ferry.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengadu ke Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan meminta pemerintah merevisi peraturan terkait penataan pedagang. Hal ini menyusul kondisi pedagang kaki lima yang kalah bersaing dengan peritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Revisi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ferry mengungkapkan bahwa dirinya banyak menerima pengaduan bahwa ritel modern melanggar aturan yang ditetapkan dalam Perpres 112. Salah satunya, aturan terkait keberadaannya yang tidak boleh kurang dari 500 meter dari pasar tradisional.

"Dari situ saja, kami mengimbau itu dicek apakah memenuhi aturan atau nggak. Kalau ternyata keberadaannya ternyata ada yang kurang dari 500 meter atau bahkan berdempetan dengan pasar tradisional, apa sikap kita? Di sini lah sebenarnya arena itu harus dibuat secara fair," ujar Ferry dalam konferensi pers usai menerima APKLI di kantornya, Kamis (26/2).

Menkop menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk permasalahan tersebut. Ini mengingat, pelanggaran aturan yang dilanggar peritel modern berpotensi menyebabkan penurunan jumlah pedagang kaki lima.

"Tadi disampaikan oleh Pak Ali data tentang penurunan jumlah warung kelontong. Artinya, dari hipotesa kesimpulan sementara, kelahiran atau keberadaan retail modern itu punya efek konsekuensi terhadap penurunan omset atau tutupnya warung-warung kelontong," jelasnya.

Ketua APKLI Ali Mahsun mengatakan sejak munculnya ritel modern melalui Perpres 112 Tahun 2007, anggotanya yang berjumlah 6,1 juta turun 1 juta menjadi hanya 5,1 juta di akhir 2015.

Kemudian, saat Paket Kebijakan Pemerintah yang dirilis pada September 2015 berisi kemudahan dan pelonggaran izin pembangunan ritel modern diperbolehkan masuk hingga ke pelosok Tanah Air, jumlah pedagang kaki lima makin berkurang.

Dari 5,1 juta per akhir 2015 menjadi hanya 3,9 juta per akhir 2025. Hal ini karena keberadaan ritel modern yang sangat dekat dengan lokasi mereka sehingga kalah saing dan harus gulung tikar.

"Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi, sejak 2007 ada Perpres 112/2007 sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," lapor Ali ke Ferry.

Oleh sebab itu, APKLI mendesak Kemenkop terutama untuk merevisi aturan tersebut. Jika tidak, maka akan makin banyak pedagang kaki lima yang harus tutup.

"Hari ini kami menyampaikan ke Pak Menteri mohon ditinjau kembali Peraturan Presiden 112 dan Paket Kebijakan September 2015. Kita tidak bermusuhan dengan Retail Modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan mampu menjadi hub pendukung kegiatan perekonomian rakyat di desa yang inklusif.

Pernyataan Menko itu sampaikan saat menerima aspirasi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia (APKLI) di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa hal kami bicarakan. Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Menkop Ferry.

Lebih lanjut, ia mengatakan di dalam hub tersebut nantinya Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai agen penjual barang-barang ke warung kelontong hingga pedagang kaki lima. Selain itu sekaligus menjadi wadah promosi dari produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di desa.

“Kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop.

“Memang dari awal kan keberadaan koperasi desa itu harus bisa membangun hubungan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dengan warung, dengan UMKM yang ada, dengan pasar tradisional,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun mengatakan Kopdes Merah Putih sebagai hub diharapkan mampu mewadahi dan mendukung kegiatan usaha dan perekonomian di desa.

“Koperasi Merah Putih adalah hub, bukan pengecer. Nanti ada Kopdes Merah Putih, ada warung kelontong, ada kuliner, semua nanti dilayani oleh kopdes sebagai hub," kata Ali.

"Sehingga nanti terbangun sebuah ekosistem yang kita harapkan perputaran uang, perputaran potensi ekonomi itu ada di wilayah desa kita masing-masing dan tidak keluar dari desa,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026